MALANGVOICE – Nasib Poltekom Malang kini kian memperihatinkan. Hal ini terlihat dari postingan BEM Poltekom di media sosial beberapa waktu lalu.
Dalam postingan itu terlihat spanduk yang mempertanyakan kejelasan kampus yang terletak di Jalan Tlogowaru, Kedungkandang, Kota Malang.
“Hak dosen tidak terpenuhi apalagi hak mahasiswa” tulisan dalam spanduk di postingan itu.
Baca Juga: Legislatif Minta Terobosan dari Pemkot Malang Hindari SILPA
Bank Saqu Diluncurkan, Target Solopreneur dengan Hadirkan Banyak Layanan
“3 tahun dosen tidak digaji, 1 tahun tidak ada kuliah kampus terbengkalai di mana tanggung jawabmu” tulisnya lagi.
Selain itu juga ditampilkan bagaimana kondisi kampus yang tidak terawat. Mulai atap bolong, kondisi ruang belajar dengan tegel atau keramik pecah dan posisi kursi yang sudah tidak layak.
Permasalahan ini kemudian didengar DPRD Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, langsung memerintahkan Komisi D untuk mengecek ke Poltekom.
“Nanti komisi D akan saya minta sidak kesana, biar tahu permasalahannya seperti apa, kita pengen tahu memang itu tanah milik Pemkot tapi bangunannya bukan milik Pemkot karena itu adalah hibah,” kata Made.
Terkait tenaga pendidik, pengajar atau dosen yang mengalami masalah pembayaran gaji, Made mengimbau segera lapor ke Disnaker Pemkot Malang. Diketahui kewenangan Poltekom Malang sepenuhnya ada pada yayasan.
“Kalau (masalah) itu lebih baik pegawainya langsung lapor ke Disnaker, karena ini ranahnya disana supaya dewan bisa masuk di situ,” jelasnya.
Meski demikian, Komisi D tidak bisa segera melakukan sidak ke Poltekom. Pasalnya anggota legislatif masih fokus dalam rapat Ranperda APBD 2024 yang batasnya hingga 30 November 2023.
“Jadi nanti setelah 30 November waktunya agak longgar Komisi D bisa sidak masalah Poltekom,” tegasnya.(der)