MALANGVOICE – DPRD Kota Malang mempertanyakan berkurangnya belanja daerah berkurang Rp400 miliar pada tahun anggaran 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika usai memimpin sidang Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2024, Senin (20/11).
“Muncul surat dari Kemenkeu bahwa PAD kita belanja akan berkurang Rp400 miliar, ini dipertanyakan. Seandainya pertengahan tahun aturan (Kemenkeu) muncul bagaimana? padahal PAK masih Agustus – September, sehingga perlu ada terobosan di sini,” kata Made.
Baca Juga: Bank Saqu Diluncurkan, Target Solopreneur dengan Hadirkan Banyak Layanan
Bapenda Kota Malang Kantongi 96 Persen Target PBB
Made sapaan akrabnya menyatakan selama ini Pemkot Malang tidak berani memasukkan anggaran belanja tersebut karena tidak ada landasan hukum. Namun, dari pihak legislatif khawatir apabila aturan itu muncul saat PAK sehingga belanja daerah tidak bisa terserap maksimal dan menjadi SILPA.
“Temen-temen Komisi B dan Banggar saya akan minta dikaji benar. Rp400 miliar seandainya dianggarkan untuk belanja itu sangat besar terutama di awal anggaran, jangan sampai munculnya di PAK, sehingga serapan tidak banyak dan SILPA,” jelasnya.
Selain itu Made menjelaskan berdasarkan regulasi yang terbaru, pajak akan kost-kostan ditiadakan. Hal itu akan mengurangi potensi pendapatan yang sebelumnya sudah dihitung Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.
Ditiadakannya pajak untuk kost-kostan tersebut buntut dari turunan Omnibus Law. Tujuannya, agar para investor yang hendak masuk ke Kota Malang tidak terbebani kebijakan pajak.
“Ada nomenklatur pajak yang boleh ditarik dan tidak. Seperti pajak kostan yang dihapus. Sehingga itu menurunkan potensi. Itu bagian dari UU Omnibus Law agar investor tidak terbebani pajak,” papar Made
Dalam rapat Paripurna ini juga dihadiri Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat beserta jajaran OPD lain. Wahyu menegaskan apa yang menjadi pertanyaan anggota dewan akan disampaikan di agenda rapat selanjutnya.
“Ya sudah ada kajian. Kami akan sampaikan pertimbangan pada paripurna mendatang. Kami juga akan jelaskan strategi pada 2024 untuk bisa menutupi beberapa anggaran prioritas, apakah inovasi atau hal lain, akan saya sampaikan pada Rabu mendatang,” jelas Wahyu.(der)