MALANGVOICE – Sederet kasus korupsi dan penyelewengan APBD di lingkungan Pemkot Batu yang diungkap aparat hukum jadi cacatan buruk. Keberadaan Inspektorat pun tak lepas dari sorotan, mengingat perannya sebagai lembaga pengawas internal.
Tak mau berlama-lama dituding lembaga yang tumpul, Inspektorat Kota Batu memperketat pengawasan dan meningkat preventif (pencegahan dini). Tepatnya kerja sama melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri (Kejari). Terlebih jatah dana desa sangat besar antara Rp 3,5 miliar – Rp 5 miliar per desa.
“Pengawasan barang dan jasa mulai tahun depan melalui TP4D ini. Mekanismenya setiap OPD dengan program strategis mengajukan pengawasan kepada kami (Inspektorat). Kemudian akan dilaporkan kepada TP4D,” beber Eddy Murtono, Kepala Inspektorat Kota Batu ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/12).
Selain jalinan sinergi TP4D, lanjut Eddy, celah – celah ruang untuk korupsi juga bakal semakin sempit. Yakni dengan mulai diterapkan sistem e-government (e-gov) yang menaungi mulai e-budgeting hingga e-audit.
“Tentu pengawasan kami semakin dipermudah. Kami terus berkoordinasi dengan tim ahli dan Diskominfo untuk persiapan ini,” sambung mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu ini.
Namun, masih kata pria berkaca mata ini, pihak tidak dapat berbuat apa-apa. Jika OPD maupun desa tidak mengendahkan pemanggilan dan pemeriksaab Inspektorat. Terlebih bila ditemukan kerugian negara.
“Keberadaan kami ini lebih ditekankan preventif dan pengawasan sesuai PP 12 Tahun 2017. Bila tetap tidak proaktif akan ditindaklanjuti oleh APH (aparat penegak hukum),” tutupnya.(Der/Ak)