MALANGVOICE – Anggota dewan hasil PAW memulai rapat paripurna pertamanya, Rabu malam (12/9). Paripurna membahas KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2018 itu seluruh fraksi menerima, kecuali Gerindra.
Partai berlogo kepala garuda itu menyampaikan pandangan umumnya terhadap KUA-PPAS yang dinilai masih belum rasional perihal anggaran yang diajukan.
“Ada anggaran tidak rasional dan tidak didukung dengan penjelasan yang jelas. Belanja langsung misalnya, ada yang tidak diperinci ini membingungkan dewan,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra Muhammad Ula.
Seharusnya, lanjut dia, ada penjelasan rasional dan objektif dalam setiap pos anggaran. Oleh karena itu pihaknya meminta eksekutif kembali menjelaskan secara rinci. Dicontohkannya kenaikan pengajuan anggaran penambahan mobil dinas (mobdin) di beberapa OPD (dulu SKPD). Anggaran yang diajukan hingga naik lebih dari 3 kali lipat menurutnya sangat tidak rasional.
“Misal Disperkim setelah APBD Perubahan nilainya sampai Rp 5 miliar. Ada juga lainnya tertinggi mencapai Rp 17 miliar. Kami minta dijelaskan urgensi secara gamblang soal penambahan mobil dinas ini,” urainya.
Lain lagi dengan Fraksi PPP-NasDem. Fraksi ini menyoroti menurunnya anggaran dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2018. Persisnya pada pos anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dalam dokumen anggaran OPD ini berkurang hingga Rp 577 juta.
“Kami minta dijelaskan apakah penurunan ini akibat efisiensi atau lemahnya perencanaan. Padahal perkembangan olahraga dan kepemudaan di era milenial ini jadi isu nasional bahkan global,” jelas Juru Bicara Fraksi PPP-NasDem Achmad Subandiri.
Fraksi lainnya, seperti PDI Perjuangan, PKB Golkar, Demokrat dan Hanura -PKS menyatakan menerima dan menyetujui untuk ditindaklanjuti pembahasannya. Dalam momen tersebut hadir Plt Wali Kota Malang Sutiaji, Sekda Kota Malang Wasto. Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrochman lantas diskorsing sekitar pukul 21.30 WIB. Usai seluruh fraksi memberikan pandangan umum. (Der/Ulm)
