MALANGVOICE – Rencana penataan rekayasan lalu lintas satu arah di wilayah Klojen mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk sopir angkutan umum.
Penataan arus lalu lintas ini dijadwalkan mulai diujicobakan pada Senin (20/2) pukul 5.00 WIB.
Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, mengatakan, sopir angkutan umum akan melakukan unjuk rasa menolak penerapan satu arah.
Baca Juga: Mahasiswa Baru Vokasi UB Diberi Penguatan Karakter Lewat Open House Yuwaraja
Regenerasi Pengurus Muhammadiyah-Aisyiyah Kota Batu Usung Semangat Pembaruan
Total ada 400 sopir angkot direncanakan mengikuti aksi itu di Balai Kota Malang pada Senin (20/2) mulai pukul 08.00 WIB.
“Kami intinya meminta penerapan satu arah dibatalkan. Rencananya ada sekitar 400 sopir angkot yang ikut dalam aksi tersebut, baik dari sopir angkot yang jalurnya terdampak maupun solidaritas dari teman-teman sopir angkot jalur lain,” katanya, Ahad (19/2).
Menurut Purwono, ratusan sopir angkot sangat keberatan dengan penataan rekayasa lalu lintas menjadi satu arah di wilayah Klojen.
Dengan berlakunya satu arah itu otomatis akan mengubah jalur trayek dan memutar lebih jauh dari jalur sebelumnya.
“Karena dengan adanya satu arah, sopir angkot harus memutar-mutar yang berimbas pada konsumsi BBM, padahal harga BBM naik dan selain itu bersinggungan dengan jalur yang lain. Lalu yang kedua, ada tata kelola yang baik terkait transportasi umum di Kota Malang ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan terkait adanya unjuk rasa, Widjaja mengatakan hal itu adalah hal wajar.
“Penolakan itu hal wajar. Tetapi secara teknis tujuan dari rekayasa manajemen lalu lintas dan angkutan jalan ini adalah untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas, bukan hal-hal untuk kepentingan satu orang atau kelompok,” jelasnya.
Meski ada penolakan dari sopir angkot, ia mengaku rencana uji coba penataan rekayasa lalu lintas di kawasan Klojen akan tetap berlangsung seperti jadwal, yakni pada 20 Februari 2023 pukul 05.00 WIB.
“Demo ya demo saja, itu hak demokrasi. Untuk (uji coba penerapan satu arah) tidak ada masalah, kita tetap jalan karena ini program pemerintah,” tegasnya.(der)