MALANGVOICE– Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 akhirnya disetujui dan disahkan dalam rapat Paripurna di DPRD Kota Malang, Kamis (28/11).
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan pendapat akhirnya dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kita patut bersyukur bahwa proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam mendukung dan melancarkan seluruh proses tersebut,” ucap Pj Wali Kota Iwan.
Iwan turut mengapresiasi kinerja DPRD dalam memberikan pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif untuk perbaikan dan masukan bagi perjalanan pembangunan Kota Malang ke depannya.
Hasil Survei Internal Paslon NH Unggul dengan Tingkat Dukungan 42,50 Persen
“Dalam setiap proses pembahasan APBD, ada dinamika yang muncul, terutama saat menerima pendapat, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD. Itu semua adalah bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan penyusunan APBD berjalan baik. Masukan dari fraksi-fraksi ini penting sebagai bentuk pengawasan dan upaya bersama untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran,” urai Pj Wali Kota Iwan.
Selanjutnya, menanggapi masukan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, Pj Wali Kota Iwan membeberkan sejumlah langkah strategis yang terus diupayakan.
“Yang mengungkit untuk pendapatan asli daerah, ini sudah menjadi pembahasan. Yang pertama, mengoptimalkan untuk pemanfaatan aset. Kemudian juga salah satu yang menjadi daya ungkit, di Kayutangan. Kemudian kerjasama dengan pihak terkait, pengelolaan stadion. Optimalisasi capaian target PBB, kemudian yang terakhir juga, harapan kami terkait peningkatan pendapatan pemanfaatan air permukaan. Ini juga salah satu konsen kami, sehingga pendapatan aset daerah meningkat dari layanan air minum yang kita berikan,” beber Iwan.
Selain itu, penyesuaian anggaran revitalisasi Pasar Besar di Kota Malang juga menjadi perhatian fraksi.
“Memang Pasar Besar menjadi perhatian dari seluruh fraksi dan kami . Penyesuaian itu sesuai dengan kriteria SOP dan standarisasi dari kementerian PUPR yang harus kita ikuti. Sehingga terjadi penyesuaian-penyesuaian di dalam anggaran. Karena desainnya, DED-nya, juga terjadi perubahan-perubahan; yang sesuai dengan standarisasi dari kementerian PUPR,” imbuhnya.
Terakhir, Pj Wali Kota Iwan mengatakan Rancangan APBD 2025 akan segera diajukan untuk dievaluasi Pemerintah Provinsi. Ia berharap proses dapat berjalan cepat agar pembangunan dapat segera direalisasikan.
“Selanjutnya, rancangan APBD Kota Malang Tahun 2025 yang telah disusun hari ini akan segera ditindaklanjuti oleh kami bersama jajaran Pemerintah Kota Malang, termasuk Pak Sekda dan OPD terkait, untuk diajukan ke tingkat provinsi guna menjalani evaluasi. Saya berharap proses evaluasi di provinsi dapat berjalan lancar, lebih cepat, dan lebih baik, sehingga kita dapat segera melangkah ke tahapan berikutnya dengan optimal,” pungkas Pj Iwan.(der)
