MALANGVOICE – Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan, penanggulangan kemiskinan harus ditangani lintas sektor. Ini menjadi seruan saat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Malang mengadakan rapat koordinasi.
Bertempat di ruang pertemuan staf ahli Balai Kota Malang, Kamis (7/9), dia mengakui, kemiskinan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang
Keberadaan TKPKD harus dimaksimalkan melalui beberapa kelompok kerja (pokja). Disebutkan, pokja itu meliputi pengembangan kemitraan, pengaduan masyarakat, kelompok program bantuan sosial terpadu, kelompok program nangkis berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan kelompok program nangkis berbasis pro rakyat.
“Perlu koordinasi yang baik antara setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi masalah kemiskinan,” urainya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima MVoice.
Ini dilakukan agar sesama OPD tidak saling tumpang tindih. Karena itu, meski harus ada koordinasi dan pemetaan tugas yang relevan sehingga kinerja yang berjalan mampu menghasilkan dampak positif dan tepat sasaran.
Pada 2016 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mencatat masih ada 37,03 ribu jiwa penduduk miskin. Sementara itu, pada 2015, terdapat 4,6 persen penduduk miskin.
Ini berarti, angka tersebut turun menjadi 4,33 persen atau berkurang 0,27 poin.
“Yang terpenting adalah meningkatkan kinerja dan memberikan pengetahuan serta keterampilan aplikatif bagi masyarakat,” pungkasnya.(Coi/Aka)