MCW: Pilwali Batu Rawan Terjadinya Politik Uang

Ilustrasi Pilwali Kota Batu.

MALANGVOICE-Pilwali Kota Batu berlangsung Februari 2017, mendatang. Malang Corruption Watch (MCW) jauh-jauh hari menilai pesta demokrasi tersebut potensi politik uang.

Divisi Advokasi MCW, M Tahir Bugis, mengungkapkan, potensi tersebut mengacu pada temuan di Pilkada 2015.

“Temuan Bawaslu terjadi politik uang di 21 kabupaten pada 10 provinsi. Kemungkinan besar kasus ini terjadi di Batu,” kata dia, usai diskusi Kesiapan Penyelenggaraan Pilwali Batu 2017, bertempat di Omah Munir, Kamis (4/7).

Hadir dalam acara itu Ketua KPU, Ketua Panwaslih, Kejari Batu, dan stakeholder lainnya.

Tidak menutup kemungkinan praktik politik uang terjadi pada Pilwali sebelumnya, yakni 2007 dan 2012. Namun, hal tersebut tidak diketahui masyarakat.

Tahir mengajak masyarakar bersama-sama mengawasi dan melaporkan apabila mengetahui adanya politik uang.

“Kami kesulitan mendeteksi praktik politik uang, tapi kami meyakini hal itu terjadi di Kota Batu, hanya saja tidak terpublish ke permukaan,” ungkapnya.

Selain politik uang, mahar politik untuk mendapat rekom atau dukungan partai lain juga patut diwaspadai penyelenggara.

Sama halnya dengan laporan dana sumbangan bagi pasangan calon. Selama ini yang seharusnya terdapat by name by address, justru tidak dicantumkan.

“Temuan ini pada Pilkada Kabupaten Malang lalu. Nama dan alamat penyumbang tidak jelas. Harusnya KPU tidak hanya verifikasi administratif, tapi benar-benar cermat dan perlu proses pendalaman,” jelas dia.