MALANGVOICE– Realisasi serapan anggaran belanja daerah di hampir seluruh OPD Pemkot Batu mencapai 85,68 persen. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 2 persen dibandingkan tahun 2022 sebelumnya. Meski begitu terdapat lima OPD yang serapan anggaran belanjanya di bawah 80 persen.
Kelima OPD itu yakni Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Diskoperindag dan Dinas Perhubungan. Rinciannya Dinas Tenaga Kerja merupakan OPD Pemkot Batu dengan serapan paling rendah. Dari pagu anggaran Rp11,8 miliar, realisasinya hanya Rp7,1 miliar atau 60,57 persen.
Kemudian disusul Sekretariat DPRD, dari pagu anggaran Rp59,2 miliar terealisasi Rp44,3 miliar atau 74,88 persen. Lalu Dinas Sosial dari pagu anggaran Rp27,1 miliar terealisasi Rp16,9 miliar atau 78,09 persen. Sementara itu, untuk Diskoperindag dari pagu anggaran Rp21,6 miliar hanya terealisasi Rp16,9 miliar atau 77,09 persen. Lalu Dinas Perhubungan dari pagu anggaran Rp27,1 miliar hanya terealisasi Rp21,6 persen atau 79,62 persen.
Sementara untuk OPD dengan realisasi serapan tertinggi, diantaranya seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, dari pagu anggaran Rp22,2 miliar terealisasi Rp21,2 miliar atau 95,45 persen. Lalu Dispendukcapil, dari pagu anggaran Rp9,7 miliar terealisasi Rp9,4 miliar atau 96,37 persen.
Lebih lanjut untuk OPD dengan jumlah anggaran besar seperti Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp255 miliar serapannya mencapai Rp222 miliar atau 87,87 persen. Lalu Dinas Kesehatan dari pagu anggaran Rp133 miliar, serapannya mencapai Rp115 miliar atau 86,45 persen.
Baca juga:
Meski Bukan Daerah Endemis, Setiap Tahunnya Ditemukan 3 Kasus Baru Kusta di Kota Batu
Wilayah Jawa Timur Berada dalam Ancaman Bencana Hidrometeorologi
Polresta Malang Kota Kawal Distribusi 9.808 Bilik Suara ke Lima PPK
Bapenda Luncurkan 288.233 SPPT PBB 2024, Targetkan Realisasi Rp73 Miliar
Semakin Banyak Dukungan, Relawan Optimistis Prabowo – Gibran Menang Satu Putaran
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menambahkan, untuk memaksimalkan kinerja OPD Pemkot Batu, pada tahun 2024 ini pihaknya akan menggelar evaluasi setiap tiga bulan sekali. Sehingga permasalahan yang dialami setiap OPD dapat segera teratasi. Pihaknya juga mendorong agar ada perubahan dan peningkatan pola kinerja kepala OPD. Sehingga kinerja realisasi APBD meningkat.
“Saya melihat cara bekerjanya masih terlalu rutin. Masih ada OPD dengan realisasi dibawah 80 persen. Kami akan evaluasi kinerja APBD dan realisasi setiap OPD 3 bulan sekali sesuai ketentuan,” tutur Aries.
Menurutnya, evaluasi setiap tiga bulan sekali perlu dilakukan. Ini sebagai upaya mengantisipasi program kerja yang belum tercapai agar bisa terealisasi. Evaluasi tentang program dan kinerja menjadi aspek krusial yang perlu dikoreksi secara internal. Mulai kepemimpinan, manajemen administrasi, maupun komunikasi.
Di sisi lain, untuk SKPD dengan realisasi terendah, akan mengikuti sesi asistensi. Dilakukan oleh tenaga ahli wali kota. Review dan asisten dengan tenaga ahli, diharapkan dapat mengetahui sejak awal kendala dan permasalahan yang dialami OPD. Hingga jadi penghambat program kerjanya.
Melalui cara itu, bertujuan agar setiap OPD dapat melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebagai pertanggungjawaban penggunaan sumber-sumber keuangan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal instansi pemerintah dan memperkuat anggaran berbasis kinerja.
“ASN di Pemkot Batu ini hebat-hebat, tetapi manajemen kepemimpinan ASN dan organisasi perangkat daerah (OPD) masih kurang. Perlu ada perbaikan dalam manajemen operasional evaluasi di setiap OPD,” kata Aries.
Baca juga:
Keuangan Daerah 2023 Kota Batu Diproyeksikan Defisit Rp70 Miliar
Proyeksi Keuangan Daerah Kota Batu 2023 Defisit Rp103,2 Miliar
Visi ‘MBATU’ Dituangkan dalam RPJPD 2025-20245 Kota Batu
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi menilai, rendahnya serapan di sejumlah OPD Pemkot Batu karena kurangnya semangat dari jajaran terkait. Semisal upaya tidak melakukan jemput bola.
“Maka dari itu, tahun 2024 harus lebih semangat. Tahun baru semangat baru. Paling tidak komunikasi ditingkatkan, karena selama ini kesannya jalan sendiri-sendiri. Contohnya seperti, pokok ini tugasku lalu tidak mau membantu yang lain,” ujarnya.
Asmadi juga meminta, program kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2024 ini. Serapan anggaran dan realisasinya tepat sasaran 100 persen. Terlebih saat ini Kota Batu dipimpin oleh seorang Pj, yang berasal dari birokrasi murni, sehingga lebih mengerti dan lebih cepat.
“Kami sudah sering rapat antara SKPD dengan komisi terkait, tapi mereka selalu beralasan klasik. Maka dari itu, tahun 2024 kami berharap ada perubahan,” imbuh politisi PDIP itu.(der)