MALANGVOICE – Kejaksaan Negeri Kota Batu membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Tim ini memiliki fungsi agar desa tidak lagi ragu dan takut segera menyerap dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD).
Baca juga : Kepala Desa se-Kota Batu Dikumpulkan di Kejari, Ada Apa?
Kasi Intel Kejari Kota Batu, Teuku Luftansyah mengatakan, pembentukan tim ini sesuai arahan Kajaksaan Agung Republik Indonesia. Lebih tepatnya lagi, pembentukan tim itu mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
“Tim diisi tiga fungsional kejaksaan dengan ketua timnya saya sendiri,” kata Teuku ditemui MVoice usai sosialisasi dana desa dan TP4D, di Kantor Kejari Kota Batu, Kamis (24/8).
Selain pendampingan, lanjut Teuku, kejaksaan akan memberikan penyuluhan tentang rambu-rambu dalam pemanfaatan anggaran. Baik itu DD, ADD, DBHCT dan pendapatan lainnya yang sah.
“Desa tidak perlu takut atau ragu. Kalau pemanfaatan DD dan ADD benar kenapa takut,” pungkasnya.
Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Batu, Iwan Arto menambahkan, dibentuknya tim yang juga bakal diisi oleh lintas sektor, Polres dan Pemkot, juga merujuk pada Inpres No.1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penggunaan anggaran tentu harus sesuai perencanaan. Yakni tujuannya ingin meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa melalui penggunaan dana desa dan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran.
“Keberhasilan pembangunan kuncinya peran serta masyarakat juga. Yakni berperan aktif mensukseskan pembangunan yang dananya bersumber dari DD/ADD,” jelas Iwan.
Iwan menambahkan, untuk pelaksanaan di lapangan saat ini juga tinggal menunggu perwali (peraturan wali kota). Agar menguatkan dan sebagai payung hukum dibentuknya TP4D.
“Kami masih terus komunikasi Pemkot Batu. karena kan memang itu perlu payung hukum ,” pungkasnya.(Der/Yei)