30 November 2022
30 November 2022
25.2 C
Malang
ad space

I’tikaf di Jaman Now itu Mengurangi Medsos (1)

Anwar Hudijono. (istimewa)

Oleh: Anwar Hudijono

Kalau puasa Ramadhan itu diibaratkan rumah, maka keberadaan I’tikaf itu pasaknya. Fungsinya untuk memperkuat konstruksi rumah. Kalau rumah tanpa pasak akan mudah goyah, bahkan roboh.

Para ahli fiqih klasik mendefinisikan I’tikaf itu kira-kira begini: suatu aktivitas berdiam di masjid dengan niat hanya untuk melakukan ibadah. Tujuannya untuk menjaga agar ibadah puasa Ramadhan yang dijalani tidak sampai ternoda oleh maksiat dan mungkarat. Agar puasanya tidak hanya mendapatkan haus dan lapar alias sia-sia. Tapi menjadi puasa yang imanan wa ihtisaban (dinafasi iman dan kesadaran).

Mengapa masjid menjadi pilihan I’tikaf? Biasanya pra ahli fiqih klasik menjawab begitulah Rasulullah melakukan. Tapi apakah Rasulullah hanya melakukan I’tikaf di masjid? Bukankah Rasulullah mengisi malam-malamnya dengan beribadah di rumah degan qiyamul Ramadhan, tadarus bersama Jibril, berdzikir. Apa itu bukan I’tikaf?

Demikian pula ketika Rasulullah menyendiri beribadah hampir sepanjang malam di padang Badar menjelang Perang Badar di bulan Ramadhan tidak termasuk I’tikaf?

Pertanyaan apakah I’tikaf harus di masjid ini relevan dengan kondisi saat kehidupan global dilanda ujian Covid-19. Banyak masjid tutup. Membatasi jam buka. Mengurangi kapasitas jamaah. Bahkan pemerintah membatasi jamaah masjid dari tingkat umat ke tingkat komunitas. Artinya masjid hanya boleh menerima warga muslim di sekitarnya atau jamaah tetap belaka. Lama-lama tata jamaah masjid jadi mirip tempat ibadah lain.

Di musim Covid-19 ini dianjurkan stay at home. Bahkan shalat pun dianjurkan di rumah. Menghindari kerumunan, dan jaga jarak sosial.

Padahal biasanya di malam-malam ganjil sepuluh hari terakhir Ramadhan, umat ramai-ramai I’tikaf di masjid untuk meraih lailatul qadr. Sampai masjid penuh sesak. Artinya sulit jaga jarak dan kerumunan.

Seyogyanya ara ahli fiqih kontemporer segera melakukan ijtihad atau apapun istilahnya tentang ini. Hal ini perlu agar umat selamat dari tuduhan sebagai biang kerok penyebaran Covid-19. Bahkan ramai-ramai dipidana karena melanggar prokes.

Sekali lagi monggo para fuqaha kontemporer menjelaskannya. Semoga jawabannya bukan: adharuratu tubihul mahdlurat (keadaan darurat itu membolehkan tindakan yang bersifat darurat). Kalau jawabannya begitu mah biasa saja. Harus jawaban yang keren banget gitu lo.

Sebab ada trend menjadikan istilah darurat Covid-19 sebagai alasan yang tidak benar dan rasional. Boleh berbuat tidak adil karena alasan Covid-19. Boleh nyolong uang rakyat karena Covid-19. Boleh semena-mena demi Covid-19. Wis .. angel .. angel.

Saya tidak memiliki kapasitas dan kredibilitas menjawabnya. Kalau cuma bertanya kan tidak apa-apa. Kerjaan orang awam itu ya bertanya, atau sami’na wa atha’na kepada para ulama ahlinya. Tidak usah kemenyek berijtihad sendiri. Nanti malah melenceng jadi ruwaibidhah, orang bodoh yang mau sok pintar lantas mencampuri yang bukan ranah intelektualitasnya.

Memang di jaman now ini ada yang terbalik. Orang bodoh merasa pintar. Orang pintar pindah jadi bodoh. Contohnya orang bergelar akademik tinggi, memilih nggedabrus di medsos daripada membuat kajian analisis di media massa. Apalagi menulis buku. Guru besar turun derajat jadi buzzer. Tapi itu tidak di Indonesia lo. Adanya di negara Ngastina sana.

Hawa Nafsu

Jika merunut pandangan para ahli fiqih klasik, misi utama I’tikaf itu di samping mengumpulkan ganjaran sebanyak-banyaknya, mendekatkan diri kepada Allah, juga sebagai tindakan melindungi puasa agar tidak ternoda, apalagi rusak, bahkan batal. I’tikaf itu memperkuat batin.

Intinya, I’tikaf itu kan proses mengurangi dan mencegah rangsangan-rangsangan dari luar yang dapat menaikkan intensitas hawa nafsu individual seperti marah, iri dan dengki, rasan-rasan alias ghibah, mencela, keinginan liar, ujub (mengagumi diri sendiri), pamer alias riak, seksual dan sebagainya. Juga hawa nafsu dalam konteks sosial seperti serakah kekuasaan (melik nggendhong lali), korupsi, menindas, merusak lingkungan, memproduksi maupun mengkonsumsi riba, tidak adil dan sebagainya.

Mirip-miriplah dengan tirakat dalam tradisi Jawa yaitu mepek babahan hawa sanga. Artinya, mengendalikan sembilan lobang pada tubuh manuia. Sembilan lobang itu menjadi jalan liar hawa nafsu. Yaitu, mulut satu, mata dua, hidung dua, telinga dua. Selebihnya saya lupa.

Dan substansi puasa Ramadhan sendiri adalah mengendalikan hawa nafsu. Haus dan lapar serta seksual itu hanya bagian kecil hawa nafsu. Itu unsur hawa nafsu hewaniah. Yan berat itu hawa nafsu asli manusia yaitu fasad (berbuat kerusakan): despotisme politik, materialisme ekonomi, dan liberalisme sosial. Ketiganya disebut trilogy fasad.

Ditambah hawa nafsu syaithaniyah yaitu pengingkaran terhadap hukum-hukum dan ketentuan Tuhan. Jika jalan Tuhan itu minal dhulumat ila an-nur (dari gelap menuju terang), hawa nafsu syaithainiyah ini min an-nur ilal dhulumat (dari terang menuju gelap).

Mengapa hawa nafsu harus dikendalikan? Jawabnya ada di Quran surah Sad (38): 26. “…. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan Hari Perhitungan.”

Rabbi a’lam (Tuhan lebih tahu).

Anwar Hudijono,
Kolumnis tinggal di Sidoarjo.

Ustadz Nadjib Telah Mudik Selamanya

Anwar Hudijono

Oleh: Anwar Hudijono

Kepala rasanya seperti disambar petir begitu membaca pesan WA bahwa Ust. H. Nadjib Hamid, M.Si, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur wafat di RS Khadidjah, Sepanjang, Sidoarjo, Jumat (9/4/2021) sekitar pukul 08.00.

Saya masih setengah percaya setengah tidak. Saya coba telepon pengirim pesan, rekan M. Roissudin. Tapi tidak konek. Lantas saya hubungi Pemimpin Redaksi PWMU.co M Nurfatoni. Sambil terisak-isak dia menjawab, “Injih, Ustadz Nadjib kapundhut Allah.”

Menurut info dari PWM, jenazah akan dishalatkan di Masjid Al Badar, depan kantor PWM Jatim bakda Shalat Jumat. Kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Ubi IV no.27 Surabaya. Untuk selanjutnya dimakamkan di tanah kelahirannya, Paciran, Lamongan.

Soal mati, semua juga akan mati. Tapi kematian Ust Nadjib ini benar-benar membuat saya kaget setengah mati. Betapa tidak, sudah agak lama saya tidak saling kontak. Tidak dengar sakitnya tiba-tiba dengar sudah meninggal.

Jelas saya kehilangan seorang sahabat terbaik. Saya kenal Mas Nadjib sejak sama-sama menjadi pengurus PWM Jatim jaman ketuanya KH Abdurrahim Nur. Kemudian dilanjut jaman Pak Fasich. Sekalipun posisi saya cuma sebagai pengurus baladupak, peramai, sedang Mas Nadjib posisi pengurus harian tetapi tidak membuat ada jarak. Muhammadiyah memang egalitarian.

Mas Nadjib terus menjadi wakil sekretaris kemudian sekretaris PWM. Pada periode Ust Sa’ad Ibrahim ini almarhum menjadi wakil ketua. Prediksi saya, selangkah lagi dia menjadi Ketua PWM. Dia sudah mengantongi semua persyaratan untuk mengemban amanat itu.

Bagi saya, Mas Nadjib itu perpustakaan hidup Muhammadiyah. Pengetahuannya tentang Muhammadiyah seperti cakrawala tanpa batas. Nah, beruntunglah saya biasa memanfaatkan perpustakaan hidup ini. Kalau menyangkut soal Muhammadiyah, dialah rujukan seperti saya minum air sumur tidak pernah kering.

Total

Mas Nadjib itu tipe orang yang secara total mewakafkan dirinya untuk Muhammadiyah. Manhaj perjuangannya ya Muhammadiyah. Kalau sudah dawuh Muhammadiyah, dia itu sepertinya sami’na wa atha’na (mendengar dan patuh).

Termasuk ketika ditugaskan menjadi calon DPD dari Jawa Timur pada Pemilu 2019. Dia tidak kuasa menolak meskipun dia sangat mafhum politik bukan maqamnya. Platformnya begini, jika sudah niat mewakafkan diri ke Muhammadiyah itu harus diteguhkan dengan ikhlas. Direnda dengan pengorbanan. Disulam dengan istiqamah.

Dia pernah menjadi anggota KPUD Jatim. Pilihan itu bukan karena di enjoy main politik. Tapi terpanggil untuk menyelenggarakan event politik yang jujur dan bermartabat dalam rangka membangun demokrasi.

Itu bagian dari strategi dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. Jika terjadi atau berpotensi terjadi kemungkaran ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu dengan lisanmu. Jika tidak mampu pula dengan doa. Nah, menjadi anggota KPUD itu strategi dengan tanganmu (kekuasaan).

Mas Nadjib sudah mudik untuk selama-lamanya. Insya Allah bekal mudiknya sudah cukup. Tidak akan kena cegatan. Apalagi sampai “dikarantina” di pinggiran jahanam.

Saya melihat rupanya sebelum mudik, dia sudah menyiapkan Nadjib-Nadjib muda yang akan meneruskan perjuangan dan pengabdiannya di Muhammadiyah. Karena kaderisasi yang berkesinambungan itulah salah satu pilar kokohnya Muhammadiyah. Rabbi a’lam.

“Wahai jiwa yang tenang
Kembalilah kepada Tuhanmu
Dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya.
Maka masuklah ke dalam golongan
Hamba-hamba-Ku
Dan masuklah ke dalam surga-Ku”.
(Quran 89:27-30).
Sugeng kundur, Mas Ustadz Nadjib.

Anwar Hudijono,
Kolumnis tinggal di Sidoarjo.

Kongres HMI Ricuh itu Seksi

Anwar Hudijono. (Istimewa)

Oleh: Anwar Hudijono

Yang mau bilang itu aib silakan. Yang mau menyatakan prihatin boleh-boleh saja. Yang mau kesal dan malu tak masalah. Saya sendiri melihat kericuhan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-31 di Surabaya itu seksi gitu low.

Kenapa? Pertama, Kongres ricuh ini bukan yang pertama. Kongres di Depok obrak-abrikan. Kongres di Ambon awut-awutan. Kericuhan Kongres Surabaya ini kabarnya juga bukan yang terparah. Dengan demikian anggap saja kericuhan ini bagian dari dinamika organisasi.

Sekaligus sebagai pembelajaran bagi kader yang mau terjun ke politik. Bahwa proses politik itu seringkali dibumbui kekerasan. Politik sekarang ini politik hibrida. Proses politik tidak cukup dengan lobi, negosiasi, tetapi juga propaganda, kekerasan, intimidasi. Ke depan politik hibrida ini akan semakin menggigit. Nah, di sinilah salah satu seksinya kericuhan Kongres.

Kedua, HMI itu organisasi anak muda. Tingkat emosinya masih tinggi. Sementara intelektualitasnya ya masih datarlah. Cuma mereka saja kadang-kadang kemenyek merasa sudah hebat. Tapi itu pun tidak apa-apa. Karena anak muda itu ibarat padi yang masih hijau, gabahnya belum berisi sehingga berdiri mendongak.

Apalagi ini jaman digital. Jaman medsos. Medsos itu konsumsi emosional. Di situ emosi berubah-ubah secara cepat. Dari ketawa tiba-tiba ngamuk. Dari grup persaudaraan berubah jadi grup gegeran. Medsos itu menaikkan daya emosionalitas. Saat bersamaan menurunkan daya intelektualitas. Maka para ”ahlul medsos” lazimnya baperan.

Kebalikan dengan buku. Buku itu konsumsi intelektualitas. Membaca buku itu ada waktu dan energi merenung. Menelaah. Menimbang-nimbang. Buku membahas persoalan secara lebih menyeluruh. Kenapa generasi awwalun HMI pintar-pintar, intelektualitasnya mumpuni karena mereka pedoyan buku. Betapa mereka bangga jika kamar kostnya penuh dengan buku.

Saya menduga mayoritas peserta Kongres ini ahlul medsos. Hanya masalahnya, apakah kader-kader HMI sudah merasa puas menjadi ahlul medsos?

“Politik transaksional”

Ketiga, kericuhan itu pertanda tidak ada operasi senyap dengan uang. Di jaman now, alat efektif yang bisa membikin diam itu uang. Kalau uang justru malah bikin ricuh itu berarti pembangian tidak merata atau ada entit-entitan.

Saya sangat prihatin ketika berembus kabar Kongres di Jogja ada isu cukong membawa karungan uang di arena Kongres. Ada kandidat bagi-bagi uang pulsa. Uang tiket. Entah apapun namanya. Yang jelas itu bagian dari politik transaksional. Benar tidaknya saya tidak tahu.

Kok bisa cukong terlibat? Sangat mungkin. Pimpinan HMI itu berpotensi menjadi pemimpin Indonesia. Terbukti banyak pemimpin Indonesia berlatar belakang HMI. Di Kabinet Jokowi-Ma’ruf saja ada sejumlah kader HMI. Sekian persen anggota DPR dan MPR kader HMI. Bagi cukong, membangun oligarki itu dimulai sejak dini.

Berdasar ilmu titenologi, saat ini ada kader-kader HMI yang sudah jadi alumni masuk dalam jaringan oligarki. Konon Indonesia saat ini dikendalikan oleh kekuatan oligarki. Dan bisa jadi justru mereka itu kini jadi patron para kader yang ikut Kongres.

“Tarekat intelektual”

Anggap saja, sekali lagi, ricuh ini dinamika organisasi sesaat. Jangan diperpanjang. Jangan sampai HMI tersempal seperti jaman HMI MPO.

Sebagi orang tua, saya tidak bisa mengatakan kalian harus begini kalian harus begitu. Bernostalgia jaman saya muda. Kader-kader sekarang hidup dengan masalah dan tantangan tersendiri. Punya jaman sendiri.

Hanya karena di akhir jaman, saya mengingatkan bahwa HMI harus menjadi generasi yang didatangkan oleh Allah. Generasi yang dicintai Allah dan mereka mencintai-Nya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap tegas/keras terhadap orang-orang pagan. Yang berjihad di jalan Allah. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. (Quran 5:54).

Kader-kader HMI sebaiknya melakukan “tarekat intelektual” dalam arti berani prihatin. Tidak larut dalam kemegahan dunia. Tidak hanyut dalam materialisme, liberalisme, hedonisme. Seperti yang disimbolkan dengan anak muda yang ikut Nabi Musa berguru kepada Hidlir. Seperti generasi Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah.Salah satu isi “tarekat intelektual” itu adalah berani menunda kesenangan.

Berani menunda kesenangan inilah yang dinasehatkan Cak Nur kepada seorang mantan ketua umum HMI. Dia ini karier politik sangat cemerlang. Banyak yang memprediksi, selangkah lagi dia menjadi pemimpin RI. Sayang, dia melupakan nasehat Cak Nur. Akhirnya, bukan hanya pupus karier politiknya, malah masuk penjara.

Coba pasca ricuh ini, melakukan “tarekat intelektual” sehingga menjadi danau yang tenang, bening setelah bergelombang diterjang badai. Rabbi a’lam.

Anwar Hudijono,
kolumnis tinggal di Sidoarjo

Kisruh Demokrat, Kemana Mahkamah Partai Politik?

Ferry Anggriawan, S.H., M.H.

+) Oleh: Ferry Anggriawan, S.H., M.H.

Beberapa judul berita di media sosial terkait kisruh Partai Demokrat seperti; “Sambil Menangis, Ketua Demokrat Jakarta Gelar Cap Jempol Darah Dukung AHY”, kemudian tangis-menangis tidak berhenti disitu; “Sambil Menangis, Darmizal Ngaku Nyesal Pernah Menangkan SBY Jadi Ketua Umum Partai Demokrat”. Dari dua judul berita di atas, opini politik lebih mendominasi perasaan pembaca, agar larut dalam tangisan mereka, berharap agar sependapat dengan kubu KLB versi Moeldoko atau sependapat dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono.

Opini hukum sengaja dijauhkan dari judul-judul setiap pemberitaan permasalahan ini. Padahal jika kita melihat hulu permasalahan setiap partai politik, tidak hanya bermuara dari ambisi setiap kadernya dalam berebut pos-pos penting kemudian melegalkan segala cara. Tetapi ada pembiaran aturan hukum internal partai seperti AD/ART yang sengaja diabaikan oleh beberapa oknum kader, serta Undang-Undang Partai Politik yang tidak memiliki daya, ditengah dahaga kekuasaan yang dipaksakan ketika ada kesempatan.

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum, tidak bisa dilepaskan dari kecacatan hukum, yang menjadi fakta hukum dalam kongres tersebut. Salah satu fakta hukum yang sangat fatal adalah tidak adanya persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, yang dimensi kedudukannya tidak hanya dilindungi dan diakui oleh AD/ART Partai Demokrat saja. Kedudukan Majelis Tinggi Partai juga diakui kedudukannya melalui Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang tentang Partai Politik.

Majelis Tinggi Partai adalah pengejewantahan dari maksud teks “Mahkamah Partai Poilitik” yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Partai Politik. Kedudukannya sangat sentral, terutama ketika terjadi konflik internal dalam Partai. Dimensi kekuatannya tidak hanya menjangkau seluruh permasalahan yang ada di Partai melalui AD/ARTnya, tetapi negara juga memberikan porsi power, jika suatu saat konflik internal partai tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung.

Apa power negara yang diberikan kepada Majelis Tinggi Partai? Bahwa setiap sengeketa hukum internal partai yang akan dibawa ke Pengadilan Negeri, harus menunjukkan bukti hukum, bahwa sengketa hukum internal partai tersebut sudah diselesaikan secara internal terlebih dahulu, melalui Majelis Tinggi Partai. Jika hasil dari keputusan Majelis Tinggi Partai tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan penggugat, maka sengketa tersebut bisa dibawa ke Pengadilan Negeri.

Permasalahan yang terjadi adalah kisruh internal Partai Demokrat tidak diselesaikan melalui Majelis Tinggi Partai sebagai Mahkamah Partai Politik, dan juga tidak diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Langkah penyelesaian kisruhnya adalah melakukan KLB, keluar dari rule of law dengan melangkahi kedua sistem tersebut dan mengupayakan adanya pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah perilaku yang oleh penulis sebut “mengakali sistem hukum”.

Mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik melalui “Mahkamah Partai Politik”, seharusnya diterapkan terlebih dahulu, agar setiap perkara internal Partai Politik bisa diselesaikan melalui akar dengan satu pohon yang sama, bukannya keluar dari akar permasalahan satu pohon tersebut, kemudian menanam bibit baru, ditanam disebelahnya dengan jenis pohon yang sama. Ini sama saja dengan membiarkan pohon yang asli dan memiliki nilai historis mati karena penyakit yang dibiarkannya, kemudian mencari pembenaran dengan pohon barunya yang lebih fresh tampilannya, yang sebenarnya ditanam melalui bibit-bibit eskapisme.

Hukum adalah celah, bagi orang-orang yang ingin mencari pembenaran atas dahaga politiknya. Dahaga politik itu akan terlihat legal jika ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk sampai pada oase kekuasaan yang diidamkannya. Terhitung 30 hari sejak hasil kongres itu diumumkan, Kementerian Hukum dan HAM harus mengambil tindakan hukum terhadap KLB tersebut dan juga harus memberikan respon berupa keputusan hukum kepada kubu Agus Harumurti Yudhoyono terkait KLB tersebut. Kita tunggu keputusan Kementrian Hukum dan HAM 24 hari mendatang!

Ferry Anggriawan, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang