Cahyo Tak Tertarik Tempati Rumah Dinas

Material bangunan masih tampak di depan calon rumah dinas pimpinan dewan (fathul)

MALANGVOICE – Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edy Purnomo, kurang tertarik dengan rumah dinas yang sudah dibangun Pemkot Batu.

Ia mengatakan, rumah dinas yang dibangun itu lebih tepat disebut aset pemerintah. “Itu untuk kita atau enggak, prinsipnya milik Pemkot Batu. Jadi tidak serta merta,” jelas Cahyo.

Menurutnya, Pemkot memang berkewajiban membangun rumah, bukan hanya untuk pimpinan dewan, tapi seluruh pimpinan Forkompida. Setelah ini ia mendorong pembangunan rumah dinas Kajari dan Kapolres secara bertahap.

“Bagi kami, rumah ini merupakan tinggalan untuk pimpinan dewan tahun-tahun mendatang. Paling tidak, Pemkot Batu sudah melaksanakan undang-undang terkait penyediaan rumah dinas bagi pimpinan,” tambahnya.

Mengenai harga yang fantastik, Cahyo menyebut hal itu untuk pengadaan tanah dan bangunan sesuai perhitungan. Ia sendiri masih ragu apakah akan menempati rumah dinas itu atau tidak.

“Konsepnya waktu itu, rumah dinas milik Pemkot gitu aja. Lokasinya kebetulan di Batu Panorama yang mengelola tanah milik Pemkot. Jadi bersebelahan dengan block office,” tandasnya.-

Rp 8 M untuk Bangun Rumah Dinas Tiga Pimpinan DPRD Batu

Rumah dinas tiga pimpinan dewan dalam tahap finishing (fathul)

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Batu telah membangun tiga unit rumah dinas bagi tiga pimpinan DPRD Batu, yakni Ketua Dewan, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II, dengan total anggaranRp 8 miliar.

Wakil Wali Kota, Punjul Santoso, didampingi Kepala BPKAD, Eddy Murtono, mengatakan, pembangunan tiga rumah itu untuk efisiensi anggaran. Karena selama ini sewa rumah dinas pimpinan DPRD jadi tanggungan Pemkot.

“Hal itu sesuai Peraturan Mendagri untuk menyediakan rumah bagi pimpinan dewan. Kalau belum ada rumah dinas, berarti Pemkot yang harus membayar sewanya,” ungkap Punjul kepada wartawan.

Tiga rumah itu sudah selesai dibangun dan tinggal finishing. Lokasinya di Batu Panorama, Jalan Jenderal Sudirman, berdekatan dengan dengan block office.

Luas rumah Ketua DPRD 300 meter persegi, sedangkan wakil ketua 280 meter persegi. ”Dulu sudah ada tim independen yang menaksir harga tanah di sana, Rp 6 juta per meter,” ungkap Punjul.-

Soal MDC, Unisma Pilih Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Rektor Unisma Masykuri Bakri.

MALANGVOICE – Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), Masykuri Bakri, berharap masalah dengan Mall Dinoyo City (MDC) dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Imbauan BLH melaporkan polusi dan limbah asap pembuangan ke kampus, kata dia, masih ditahan terlebih dahulu.

“Intinya kami masih menginginkan ada penyelesaian secara kekeluargaan,” kata Masykuri, beberapa menit lalu.

Sebagai tetangga, sambungnya, Unisma masih menghormati langkah dialogis dalam menyelesaikan masalah, sebelum melaksanakan langkah ke jalur yang lebih serius.

“Kami sudah laporkan ke Komisi C, sudah ada sidak, tapi MDC tetap saja seperti itu, pasif, dan selama ini kami yang aktif,” bebernya.

Karenanya, sebelum ada langkah lanjutan, Unisma berharap waktu 10 hari yang diberikan bisa dimanfaatkan pihak MDC.

“Pada intinya kami ingin jadi tetangga yang baik, kalau masih bisa diselesaikan dengan jalur komunikasi, kenapa tidak?” ia balik bertanya.-

Soal Asap Mall Dinoyo City, Unisma Bisa Lapor ke BLH!

Tri Santoso, Kasubbid Pengendalian Lingkungan dan Pengolahan Limbah BLH.

MALANGVOICE – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang mengimbau Universitas Islam Malang (Unisma) segera mengajukan keberatan terkait limbah asap Malang Dinoyo City (MDC).

Kepala Sub Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pengolahan Limbah, Tri Santoso, mengatakan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) MDC sudah terbit sejak 2009.

“Jadi, intinya Amdal itu sudah ada. Tapi kalau memang ada keluhan mengenai asap, bisa lapor kepada kami,” kata Tri, beberapa menit lalu.

Ia katakan, BLH hanya menangani limbah yang berkaitan dengan limbah cair, padat, udara dan bahan bahaya beracun (B3).

Sedangkan dalam dokumen amdal terdapat penghitungan secara hipotetik mengenai dampak yang sangat penting.

“Kalau kasus Unisma belum tahu, karena belum ada laporan. Bisa saja nanti mengajukan keberatan, dan akan kami lakukan croscek,” tegasnya.-

Amdal Mall Dinoyo City Bakal Dievaluasi

Mall Dinoyo City

MALANGVOICE – Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Malang, Nuzul Nur Cahyo, menegaskan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Mall Dinoyo City (MDC) bisa dievaluasi, bila secara prinsipal ada pihak-pihak yang mengeluhkannya.

“Kalau ada keluhan dari Unisma seperti ini, bisa juga dievaluasi,” kata Nuzul, saat dihubungi MVoice via selulernya, beberapa menit lalu.

Ia menegaskan untuk MDC, amdal sebenarnya sudah ada sejak 2009. Saat itu ia langsung mengecek ke lokasi yang akan dibangun mall.

“Saya ngecek langsung kesana, tapi sekarang saya belum tahu, karena saya masih di Jakarta,” ungkapnya.

Pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan MDC terkait masalah limbah asap dan limbah lain yang selama ini dikeluhkan Universitas Islam Malang (Unisma).

“Hari Senin saya coba cek, bagaimana kondisinya,” timpalnya.

SE Hate Speech, Biar Masyarakat Menjalani Demokrasi dengan Hati-hati

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (deny)

MALANGVOICE РSurat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang larangan ujaran kebencian atau hate speech, dirasa sukses menemukan celah hukum yang bolong di Indonesia, karena memancing diskusi publik.

Ia juga berharap, surat edaran itu justru bisa mendidik warga agar menjalani proses demokrasi secara hati-hati.

“Jadi masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak. Demokrasi sih bebas saja, tapi gak boleh melanggar norma hukum,” katanya.

Ia mencontohkan kabar pembakaran masjid di Tolikara yang termasuk berita bohong, hingga menebar permusuhan. Itu semua diharapkan tidak terjadi lagi.

“Seperti itu yang tidak mengimplementasikan nilai kebangsaan, sehingga justru merusak,” tandasnya.

Kapolri: SE Hate Speech Hanya untuk Internal Polisi

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (deny)

MALANGVOICE – Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan, dia tak akan mencabut Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015 tentang Hate Speech atau ujaran kebencian.

Menurutnya, SE itu ditujukan untuk jajaran internal polisi, agar penanganan tindakan pelanggaran hukum bisa disamakan. “Surat (edaran) itu bukan regulasi atau peraturan, hanya menjelaskan tata cara penanganan dan arahan bagi seluruh polisi,” ungkapnya, saat berkunjung ke Malang, siang ini.

Pria kelahiran Jember itu menjelaskan, bila tidak ada SE Hate Speech, tindakan hukum juga tetap akan dilakukan, bila ada yang melanggar. SE Hate Speech itu, lanjut Badrodin, menekankan cara penanganan konflik atau suatu masalah dengan baik.

“Kami memfasilitasi yang sedang konflik, kalau tak ada proses damai, ya hukum harus jalan. Kalau di semua tempat sama, kan enak,” imbuhnya.-

Kantor Inspektorat Ikut Pindah ke Block Office

Imam Suryono. (fathul)

MALANGVOICE – Seluruh SKPD Pemkot Batu akan menempati block office di Jalan Panglima Sudirman tanpa terkecuali, termasuk Inspektorat yang semula akan berkantor di Balai Kota.

Kepala Bagian Organisasi, Imam Suryono, mengatakan, pihaknya sudah rapat terbatas dengan beberapa pimpinan SKPD dipimpin Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, untuk menentukan lokasi SKPD di block office.

“Inspektorat sudah diputuskan masuk sana supaya gampang koordinasinya. Saya kira tidak masalah, tidak akan mengganggu independensi inspektorat,” kata Imam Suryono.

Imam menjelaskan, penempatan SKPD di block office nantinya akan disesuaikan dengan fungsi, garis koordinasi, dan pelayanan sehingga memudahkan kinerja seluruh SKPD.

“Contohnya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, seperti Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Pendapatan, tentunya di lantai bawah agar masyarakat masuk ke sana langsung bisa dilayani,” tambah Imam.

Pemda Perlu SOP Kebakaran Antar Instansi

Simulasi pemadaman kebakaran dalam Bimtek Pemadam Kebakaran se Jatim. (fathul)

MALANGVOICE – Kabupatan/Kota di Jawa Timur banyak yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kedaruratan kebakaran antar instansi.

Kepala Sub Direktorat Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran Dirjen Bina Administasi Kewilayahan Kemdagri, Ramses Hutagalung, mengatakan, tidak adanya SOP ini akan membawa dampak bagi penanganan kebakaran.

“Saat ini kalau kebakaran kan malah jadi obyek wisata, warga ikut berkerumun. Ini kalau dibiarkan, saat pemadam datang akan susah mencapai titik kebakaran. Kalau bisa mencapai, waktunya lama,” papar Ramses.

Bila ada SOP antar instansi di suatu kabupaten/kota, hal-hal semacam itu bisa dicegah. Karena toleransi kecepatan penanganan oleh pemadam kebakaran, kata Ramses, hanya butuh waktu 15 menit. Lebih dari itu, kerugian akan sangat besar.

“Jadi prosesnya, misalnya ada kebakaran gedung. Yang bertanggung jawab pertama kalinya adalah pengelola gedung, dalam 10 menit pertama. Ia memadamkan swadaya, menenangkan penghuni gedung, sekaligus menghubungi petugas pemadam,” jelas Ramses.

Pemadam kebakaran perlu koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, TNI, termasuk PMI bila ada korban jiwa. Kepolisian dan TNI nanti akan mengurai massa di jalan mulai Kantor PMK sampai lokasi kebakaran.

Di lokasi kejadian sendiri, Satpol PP berperan vital untuk mencegah warga mendekat ke lokasi kebakaran, sekaligus memberi jalan pihak pemadam untuk melakukan tugasnya.

“Ini semua kalau tidak diatur dalam SOP yang sah, tidak dapat berjalan dengan baik. Akan ada kecanggungan antar instansi siapa berperan apa. Makanya kami sosialisasikan nanti agar tiap daerah ada SOP penanggulangan kebakaran,” tandasnya.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Batu, Santoso Wardoyo mengakui tidak ada SOP yang dimaksud. Namun, ia menjamin koordinasi di Kota Batu sudah bagus. Tinggal meresmikan dalam bentuk SOP yang ditanda tangani Wali Kota menjadi Perwali.

“Nanti kami akan koordinasi dengan bagian hukum Pemkot Batu supaya menyiapkan peraturan ini,” tutup Santoso.-

Sutiaji: Unisma-MDC Harus Win Win Solution

Wakil Wali Kota Malang Sutiaji

MALANGVOICE – Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, berharap ada solusi saling menguntungkan antara Universitas Islam Malang (Unisma) dengan Mall Dinoyo City (MDC), dalam penyelesaian gangguan polusi.

Sebagai tetangga dekat, kata Sutiaji, kedua pihak harus melakukan komunikasi yang baik, agar permasalahan tidak semakin meruncing.

“Kami harap ada win-win solution,” ucap Sutiaji, beberapa menit lalu.

Dikatakan, batas waktu 10 hari yang diberikan pihak kampus harus dimamfaatkan dengan baik oleh pengelola mall untuk memenuhi tuntutan.

“Pasti ada titik temu. Saya dengar, awalnya Unisma pernah mengeluh tapi tidak pernah ditanggapi, jadi sekarang ini memuncak. Karena itu Pemerintah berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik,” beber dia.

Seperti diketahui, Rektor Unisma, Masykuri Bakri, telah melakukan hearing dengan Komisi C DPRD dan pihak pengelola MDC. Intinya, Unisma meminta agar MDC tidak menghadapkan cerobong asapnya ke arah kampus dan memindah instalasi mesin diesel yang menimbulkan suara bising dan mengganggu proses perkuliahan. –