Tergelincir Oli, Mahasiswi Dilindas Truk

Motor milik korban dievakuasi petugas. (Istimewa)

MALANGVOICE – Yulia Ayu Kartika Sari (18), mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Malang harus dilarikan ke Persada Hospital, setelah mengalami kecelakaan di Jalan LA Sucipto, tepatnya di depan SDN Pandanwangi 1 Kota Malang, Kamis (10/9) malam ini.

Insiden naas itu bermula ketika kendaraan Honda Supra X bernopol N 6284 GX yang dikendarai Yulia melintas dari arah timur ke barat, sekitar pukul 18.45 WIB. Saat yang bersamaan, dari arah barat melaju truk pengangkut keramik nopol B 9557 UDD.

Yulia dan sopir truk sebenarnya sama-sama melaju pelan. Namun, motor milik Yulia tiba-tiba tergelincir oli dan membuatnya terlempar. Dari arah berlawanan, truk yang tak sempat menghindari tubuh Yulia akhirnya melindas kaki wanita itu.

Seorang saksi mata, Sri Wahyuni, mengatakan, Yulia hanya terlindas di bagian kaki. “Kalau motornya tidak ikut terlindas karena jatuh di tempat berbeda,” katanya.

Warga setempat yang melihat kejadian tersebut, berbondong-bondong menolong korban. Sesaat kemudian polisi datang dan mengevakuasi motor milik Yulia.

Sementara, Yulia yang teridentifikasi sebagai warga Saptorenggo, Pakis, Kabupaten Malang, dilarikan ke Persada Hospital. Sedangkan sopir truk, dibawa ke Unit Laka Satlantas Polres Malang Kota untuk dimintai keterangan.

Kanit Laka Polres Malang Kota, Ipda Budi Junaedi, membenarkan bahwa korban merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Namun dia mengaku belum tahu di kampus mana Yulia kuliah.

“Dari SIM-nya dia mahasiswa, kami belum tahu ia mahasiswi dari mana. Saat ini dirawat karena mengalami patah kaki kanan dan kiri,” imbuhnya.-

Timses Dewi Sri Nilai Panwas Pakis Gegabah

Suasana pertemuan antara penyelenggara dan tim sukses calon masih berlangsungdl di aula Mapolsek Pakis, Kabupaten Malang.(miski)

MALANGVOICE- Tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDIP, Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi menilai, Panwas Kecamatan Pakis gegabah dalam proses penertiban alat peraga kampanye (APK).

Timses Dewi Sri, Bagyo Prasasti Prasetyo menyebut, APK yang terpasang di posko relawan di Desa Pakis Kembar, Pakis, Kabupaten Malang atau di rumah salah satu anggota partai sah-sah saja.
Namun, upaya Panwascam mencopot dengan dalih penertiban tidak dibenarkan. “Itu kan posko kami dan itu sah, karena relawan di tingkat desa sudah di SK sama DPC PDIP,” katanya kepada MVoice.

Dikatakan, tidak ada aturan yang melarang posko pemenangan dipasang APK maupin atribut kampanye lainnya. “Kami paham kalau hari ini terakhir penertiban APK, tapi ini posko relawan pemenangan,” jelas Bagyo Prasasti.

Pantauan MVoice, saat ini masih berlangsung pertemuan antara muspika, Panwascam, PPK hingga tim pemenangan, kecuali timses Dewi Sri absen dari pertemuan tersebut, di Mapolsek Pakis, Kamis (10/9) malam.-

Tim Masih Susun Soal, Info Grup FB Salah

Esty Dwiastuty. (fatul)

MALANGVOICE – Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dindikpora Kota Batu, Esty Dwiastuti menegaskan jika informasi adanya LKS Pendidikan Lingkungan Hidup yang menanyakan soal BNS tidak benar.

Ketika MVoice mengonfirmasi hal ini beberapa waktu lalu, Esty sangat terkejut saat membaca komentar-komentar di grup Facebook. Ia mengaku baru tahu bahwa ada LKS dengan pertanyaan yang dipersoalkan itu.

Ia berjanji akan mengklarifikasi informasi tersebut supaya tidak ada keresahan dalam masyarakat. Esty menjelaskan kalau dalam muatan lokal memang rawan ada pertanyaan yang berbau lokalitas, namun adanya pertanyaan soal BNS juga harus ditanyakan ke pembuat soal dulu.

“Setelah saya hubungi Ketua Tim Penyusun, mereka juga tidak tahu. Nah itu dapat LKS dari mana?” Tanya Esty usai berkomunikasi dengan Tim Penyusun Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup.

Bahkan kata Esty, Tim Penyusun saat ini sedang membuat kerangka untuk penyusunan soal. Sehingga foto yang beredar di media sosial itu dipertanyakan.

“Kalaupun hal itu benar saya juga akan konfirmasi karena pertanyaan di LKS biasanya disesuaikan dengan konteks. Tapi ternyata info itu salah, jadi mohon jangan ada salah faham,” tandasnya.

Dewan Siap Mediasi Buruh-Pemilik PT SSS

Ketua Komisi B, Kusmantoro Widodo

MALANGVOICE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, siap memediasi buruh dan pemilik PT Surya Sentra Sarana (SSS) jika masalah tersebut tidak kunjung selesai.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo mengatakan, saat ini pihaknya menunggu upaya Disnaker Kabupaten Malang menyelesaikan tuntutan buruh terkait PHK di PT SSS.

Disnaker sendiri, kata Widodo, meminta waktu karena masih mengumpulkan data dan bukti penyebab perselisihan kedua belah pihak.

“Disnaker berjanji bisa menyelesaikan secepat mungkin, pertemuan hari ini tidak berhasil mendapat keputusan yang melegakan kedua pihak,” katanya kepada MVoice, Kamis (10/9) petang.

Widodo mengaku telah mengantongi nama dan alamat perusahaan, serta mengetahui berapa jumlah buruh yang di PHK.

“Kalau sudah mentok tidak ada jalan keluar di Disnaker, kami akan tangani. Karena ini menyangkut soal hidup rakyat,” tegas Ketua SPSI Kabupaten Malang itu.

Sebelumnya diberitakan, ratusan buruh PT Surya Sentra Sarana (SSS) Sungosari memilih mogok sebagai bentuk kepedulian terhadap rekan kerjanya yang di PHK sepihak oleh perusahaan. Mereka juga menuntut pengangkatan dari tenaga kontrak menjadi karyawan tetap.-

Sistem ATCS Dishub jadi Percontohan Nasional

Dirjen Perhubungan Darat Kota Malang

MALANGVOICE – Pusat kendali area traffic control system (ATCS) Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Malang, menjadi project leader di Indonesia.

Program ATCS dengan melibatkan seluruh stake holder ini, baru pertama kali di Indonesia yang digagas Dishub Kota Malang.

“Apa yang kita lakukan ini diapresiasi oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Joko Sasono,” kata Kepala Dishub Kota Malang, Handi Priyanto, Kamis (10/9) petang.

Upaya mengenalkan ATCS kepada Kemenhub ini dilakukan saat ia menghadiri Diklatpim ke II di Balai Diklat Provinsi Jatim. Kala itu, Handi menulis makalah yang mengurai tentang ATCS dalam peningkatan kualitas layanan informasi.

“Alhamdulilah apa yang saya sampaikan itu akan menjadi model untuk diadopsi Dishub lain baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota seluruh Indonesia,” bebernya.

Dijelaskan, fungsi ATCS sendiri untuk memonitor arus lalu lintas oleh operator Dishub. Fungsi ini akhirnya dikembangkan dengan menggndeng televisi dan radio lokal, sehingga bermanfaat bagi publik yang ingin tahu suasana jalan di Kota Malang.

“Gunanya agar masyarakat tahu dimana titik macet dan antisipasinya,” tandasnya.-

Grup FB Kritik Dindik Batu

Prinscreen grub facebook. (fathul/malangvoice)

MALANGVOICE – Dinas Pendidikan Kota Batu mendapatkan banyak kritikan dalam grup Facebook “Aku Cinta Kota Batu” sejak Rabu (9/9) kemarin.

Gara-garanya dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) tercantum pertanyaan yang dianggap pesan sponsor dari salah satu wahana wisata di Kota Batu.

Foto Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas 2 Sekolah Dasar yang diunggah oleh akun “Alfiana Suherman” berisi :
Jadwal BNS buka mulai pukul….
a. 10.00 – 24.00
b. 15.00 – 24.00
c. Nonstop

Akun “Abi Rohman Gitw Sabar” berkomentar : buat pimpinan dinas pendidikan bu mistin dan pak walikota mohon dikroscek temuan ini. Jangan sampai lingkungan pendidikan di jadikan lahan bisnis juga.

Komentar pedas juga datang dari Adit Arek Meduran yang mengatakan kalau pembuat soal sudah kehabisan bahan. Ditambahkan oleh Maulana Yusuf : ada titipan bos, namanya juga pengusaha.-

Dewan akan Panggil DKP dan Otsuka

Arief Wicaksono (Tengah)

MALANGVOICE – Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono menegaskan dewan akan memanggil Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang dan PT Amerta Indah Otsuka, untuk hearing terkait revitalisasi hutan kota Malabar.

Dikatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui desain revitalisasi yang dikeluhkan masyarakat bisa merusak fungsi ekologis hutan.

“Intinya kami mengetahui site plan dan berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya dengan seluruh stake holder,” kata Arif, Kamis (10/9) sore.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, soal rekomendasi yang sudah diberikan pihaknya tetap melakukan pemantauan di lapangan.

Rekomendasi, lanjut dia, adalah saran kepada pemerintah agar tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan, apalagi yang sifatnya menabrak aturan.

“Kasus hutan kota ini sudah jelas, dimana sudah ada peraturannya. Perlu diingat, rekomendasi ini sifatnya bukan untuk menghalangi pembangunan tapi justru kita mengingatkan pemerintah,” bebernya.-

Dishub-Dinas Pasar Bahas Rekayasa Lalin

Bedak relokasi pedagang Pasar Oro-oro Dowo. (hamzah)

MALANGVOICE – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang akan berkoordinasi dengan Dinas Pasar terkait pengaturan jalur lalu lintas di kawasan Pasar Oro-Oro Dowo.

Hal ini terkait relokasi pasar sementara yang bertempat di depan pasar memanjang hingga kawasan depan hutan kota Malabar atau Jalan Guntur. ”Kami masih akan koordinasi dulu dengan Dinas Pasar,” kata Kepala Dishub, Handi Priyanto.

Pengaturan lalu lintas di sepanjang jalan itu sangat penting, mengingat relokasi pasar memakan hampir separuh jalan. Rekayasa lalu lintas nantinya, di kawasan Jalan Guntur akan diubah menjadi satu arah dari barat ke timur menuju Jalan Brigjen Slamet Riadi. Sedangkan kendaraan dari Jalan Brigjen Slamet Riadi yang ingin ke barat, diarahkan melalui Jl Raung.

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Jalan Dishub Kota Malang, Raymond Matondang mengatakan, masih menunggu sinkronisasi dengan Dinas Pasar.

Jika sudah ada kesepakatan bersama dengan Dinas Pasar, maka nantinya Dishub akan menurunkan anggotanya untuk mengatur lalu lintas. “Nantinya akan kami beri rambu-rambu lalu lintas di sana,” tandasnya.-

Pasar Oro-Oro Dowo Sudah Kosong

MALANGVOICE – Kepala Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang, Wahyu Setiyanto mengatakan proses relokasi pedagang Pasar Oro-oro Dowo sudah selesai pada Kamis (10/9) hari ini.

Seluruh pedagang sudah menempati area relokasi yang berada di Jalan Muria hingga Jalan Guntur. “Hari ini pedagang sudah relokasi ke depan pasar,” kata Wahyu.

Dijelaskan, saat ini di dalam pasar sendiri sudah mulai dilakukan progres awal pembangunan, dimana diprediksi akan memakan waktu selama empat bulan. “Dalam pasar sudah harus kosong, karena akan segera dilakukan revitalisasi,” tandasnya.

Pantauan MVoice, beberapa pedagang sudah tampak berjualan meski ada beberapa yang masih membenahi lapak.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Oro-Oro Dowo, Sampun Setiawan menjelaskan, hampir pedagang sudah mulai berjualan di sana. “Sebagian masih menata-nata barang, belum buka,” kata Sampun.

Sampun juga mengatakan, tidak ada gejolak dari pedagang atas revitalisasi pasar ini, sebab, selain tidak mengurangi dan menambah lapak juga ada perjanjian antara Dinas Pasar dan pedagang. ”Jadi pedagang sudah mendapat kepastian,” ungkapnya.-

Temukan Pungli, MCW-Dindik Pertemuan Tertutup

Koordinator Badan Pekerja MCW, M Fachrudin. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Aktivis Malang Corruption Watch (MCW) bersama Forum Masyarakat Peduli Pendidikan dan sejumlah wari murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Kamis (10/9) hari ini.

Dalam pertemuan tertutup bersama Kepala Dindik Kota Malang, Zubaidah selama sekitar 3 jam itu, MCW menagih transparansi anggaran pendidikan. Sebab, MCW menemukan masih adanya pungli di sejumlah sekolah.

“Kami minta Dindik membuka anggaran kepada masyarakat. Dengan membuka semua data pada wali murid terkait dana dari APBN, APBD atau bantuan lain, wali murid bisa monitor langsung,” ungkap Kepala Divisi Monitoring Korupsi Pelayanan Publik MCW, M Fachrudin, usai audiensi.

Dikatakannya, sampai saat ini transparansi anggaran pada satuan pendidikan masih tertutup. Padahal, lanjut dia, anggaran dana itu dokumen publik yang bisa diinformasikan terbuka.

“Jadi, sekarang kami tunggu perkembangannya. Baru nanti akan kami sampaikan lagi barang bukti (temuan pungli) untuk segera dilakukan tindak lanjutnya. Karena nantinya akan berdampak pada wali murid dan sekolah. Pastinya akan membahayakan,” tambah Fachrudin.

Ditanya terkait detil pungli yang ditemukan, dia belum bisa membeberkan. “Kami punya banyak temuan, tapi belum bisa kami share,” imbuhnya.

Ia menambahkan, temuan itu mulai dari sekolah tingkat SD hingga SMP. Ia mendesak adanya ketegasan Dindik memberi sanksi pada sekolah yang melakukan pungli.

“Kalau memang ada pungutan harus ada sanksi tegas. Indikasi pungutan itu ada paksaan nominal dan batasan waktunya. Kalau sukarela monggo, kalau nggak, pasti akan mengeluarkan persoalan baru,” pungkasnya.-

Komunitas