Pajak Parkir di Kota Batu Misterius?

Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)
Kendaraan roda 4 yang di parkir di halaman parkir Jatim Park 2.(Miski)

MALANGVOICE – Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Sayang, pendapatan sektor ini dirasa belum maksimal, lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan pesatnya kemajuan Kota Batu.

Data Badan Keuangan Daerah (sebelumnya Dinas Pendapatan), menyebut, pemasukan dari pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp1.140.417.722 dari target semula Rp1 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015, yaitu Rp900 juta.

Pendapatan ini disumbang dari 20-an objek pajak di Kota Batu. Tidak disebutkan titik mana saja yang menjadi objek pajak. Sesuai Perda nomor 2 tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Bab II (Nama, Objek, dan Sumber Pajak) Pasal 2 Ayat (2), menyebut, objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam Bab III Pasal 6 disebutkan, besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 30 persen. Kepala BKD, Zadim Efisiensi, mengakui, kenaikan PAD tidak terlepas dari keberadaan Jatim Park. Semula, tahun 2010 PAD Kota Batu hanya Rp 17 miliar, naik drastis di tahun 2015 menjadi Rp 102 miliar. Pada 2016, PAD mencapai angka Rp 109 miliar, dari target yang dipatok Rp 117 miliar.

Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)
Kendaraan roda 4 milik wisatawan terparkir di Eco Green Park.(Miski)

PAD terbesar disumbang Jatim Park Grup (Jatim Park 1, Jatim Park 2, BNS, Eco Green Park, Museum Tubuh, Museum Angkut, Predator Fun Park, Pasar Parkiran). Kendati begitu, Zadim tidak menjelaskan besaran pajak dari Jatim Park Grup ini.

Saat ditanya terkait Taman Wisata Selecta, Agrokusuma, pusat oleh-oleh, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan, sebagai wajib pajak, Zadim tidak menampik, tempat-tempat itu juga membantu.

“Kemajuan Kota Batu karena kemajuan pariwisata yang dimotori Jatim Park,” katanya.

Pemerintah daerah bahkan mewacanakan penerapan pajak online mulai tahun 2017. Zadim enggan merinci lebih detil mengenai wacana itu, akan tetapi ia optimistis kebijakan ini meminimalisasi kecurangan dan mendongkrak pendapatan dari pajak parkir.

“Tahun ini akan diterapkan, masih dirancang dan dibahas lebih lanjut,” jawabnya singkat.

Pajak Parkir Selecta Rp 340 Juta, Jatim Park Grup?

Direktur Taman Wisata Selecta, Sujud Hariadi, menyatakan, pada 2016 pihaknya harus membayar pajak parkir sebesar Rp 340 juta, meningkat Rp 65 juta dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 275 juta. Kenaikan itu tidak terlepas dari jumlah kendaraan di 2016 lebih banyak.

Dijelaskan, pajak parkir tersebut dibebankan ke pengunjung, sebagai pengelola, pihaknya sekadar menarik dan menyetorkan ke pemerintah (Badan Keuangan Daerah).

Parkir sepeda motor, dikenakan tarif Rp 5 ribu, dengan rincian Rp 3.846 biaya parkir dan Rp 1.154 dialokasikan untuk pajak. Sedangkan parkir mobil dipatok Rp 10 ribu per sekali parkir dengan rincian Rp 7.692 biaya parkir dan Rp 2.308 alokasi setoran pajak.

“Tarifnya 30 persen dari omzet, terlalu tinggi tarifnya. Harusnya disamakan dengan pajak hiburan yang hanya dikenakan 10 persen. Besaran (10 persen) adalah angka realistis,” kata dia.

Pihaknya menepis anggapan dan pandangan berbagai pihak bahwa data jumlah pengunjung yang dilaporkan tidak valid. Sujud bahkan mempersilakan pemerintah memeriksa langsung jumlah kunjungan di Selecta.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 Perda Pajak Parkir, yakni wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300 juta per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Di Pasal 39 ayat 1 dalam Perda Pajak Parkir disebutkan, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

“Kami selalu melaporkan dengan benar dan bayar tepat waktu. Kami tidak berani melanggar aturan, karena dapat mengganggu usaha kami ke depannya,” tegas Sujud.

Pihaknya sepakat apabila tahun ini diterapkan tax online atau pajak online. Pasalnya, penerapan tersebut sepenuhnya hak pemerintah. Adanya pajak online dinilai mempermudah sekaligus menyesuaikan dengan zaman era keterbukaan dan transparansi.

Sementara, Mvoice tidak berhasil melakukan konfirmasi ke pengelola Jatim Park Grup perihal pajak parkir yang harus dibayarkan ke daerah. Apabila dilihat dari jumlah kunjungan, terutama saat libur panjang, tempat parkir yang disediakan pengelola kerap overload, tak sedikit kendaraan di parkir di tempat lain.

Pajak Parkir dan Retribusi Rawan Dikorupsi

Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), M Zainuddin, mengkritisi besaran pajak parkir yang diterima. Angka Rp 1,1 miliar sekian dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan pesatnya pembangunan Kota Batu. Apalagi, kata dia, sudah menyandang status kota wisata.

Ia mempertanyakan kontribusi hotel, restoran dan tempat hiburan yang berkembang pesat beberapa tahun belakangan. Belum lagi, pemasukan dari retribusi parkir yang tiap tahun selalu tidak capai target.

“Jumlahnya sangat kecil sekali, bandingkan dengan keberadaan tempat wisata, hotel, dan lainnya. Masa pendapatannya sebesar itu, perlu dilakukan audit pendapatan Pemkot Batu,” tanya Zainuddin.

Menurut dia, kemungkinan kondisi itu tidak lepas dari minimnya data valid, baik objek pajak maupun retribusi parkir yang dimiliki pemerintah. Dia menduga, pemerintah daerah sengaja membiarkan hal ini. Apabila benar, tentunya bisa menjadi celah dan rawan dikorupsi.

Ia mencontohkan, meski parkir di hotel gratis, pihak hotel tetap menyediakan parkir dan itu termasuk kena pajak. Hal sama berlaku di restoran, pusat oleh-oleh maupun pusat perbelanjaan.

Saat ini, lanjut dia, MCW melakukan kajian terkait jumlah hotel dan klasifikasinya. Nantinya, akan diketahui potensi dan pendapatan yang sebenarnya masuk ke Pemkot Batu.

“Kami sependapat jika pajak online diterapkan. Bisa efektif, asal data objek dan titik parkirnya divalidkan, kalau tidak, ya, percuma,” tandasnya.

Tak Cukup Lahan, UB Malah Gratiskan Parkir

Parkir penuh (ist)
Parkir penuh (ist)

MALANGVOICE – Sejak dilakukan kajian lalu lintas dan perparkiran di Universitas Brawijaya (UB) pada 2015 lalu, UB tidak menarik biaya parkir mahasiswanya. Kasubag Humas, Pranatalia Pratami N SAB, menjelaskan, penghapusan biaya parkir ini bertujuan melancarkan lalu lintas dalam dan sekitar kampus.

Meski begitu, awalnya kebijakan ini tidak efektif karena mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi ke kampus justru membludak. Dari salah satu hasil kajian, disimpulkan, jumlah lahan parkir dan mahasiswa tidak seimbang. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, jumlah mahasiswa lebih banyak dari pada lahan parkir yang tersedia.

Sebagai solusi jangka pendek, UB mengimbau mahasiswa baru tidak membawa kendaraan pribadi ke lingkungan kampus. Harapannya, kendaraan bisa cukup diparkir di lahan yang tersedia.

Pranatalia Pratami N SAB (anja)
Pranatalia Pratami N SAB (anja)

Tetapi, ternyata itu tidak menjamin semua mahasiswa menaati imbauan tersebut. Mayoritas mahasiswa enggan berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Sementara itu, UB juga tidak bisa melacak jumlah mahasiswa yang menjalankan atau abai pada imbauan itu. Dengan begitu, langkah ini dinilai kurang efektif.

Menurut pantauan MVoice di lokasi, sebagian mahasiswa kini beralih memarkir kendaraannya di luar kampus, menghindari risiko tidak kebagian lahan parkir. Mereka memilih memanfaatkan lahan parkir di sejumlah titik, antara lain Ketawang Gede, samping MX Mall, dan sekitarnya.

Parkir sembarangan di luar kampus mengharuskan mereka membayar biaya parkir, dan kemanan kendaraan tidak terjamin. Pada poin ini, mahasiswa menjadi pihak kurang diuntungkan.

Alhasil, sebagian mahasiswa mulai berpikir sebaiknya tidak membawa kendaraan ke kampus jika jarak tempat tinggal dan kos dekat. Lia mengatakan, mahasiswa mulai paham bahwa meski parkir gratis, kenyataannya mencari lahan parkir juga sulit.

“Kebanyakan mereka jalan kaki dan naik Go-Jek. Dosen dan karyawan juga kini berpikiran sama. Daripada parkir mending ngangkot, atau naik Go –Jek,” kata lia.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Irwan Setyabudi, mengaku lebih memilih berjalan kaki saja atau naik Go-Jek.

“Parkirnya ribet, antri, mungkin karena gratis. Akhirnya susah dapat parkiran. Ya sudah saya naik angkot saja, atau naik Go-Jek. Saya tinggal di Jalan Pisang Coklat Suhat (Sukarno-Hatta), mbak,” kata mahasiswa asal Probolinggo ini.

Sementara itu, terkait pajak, Lia menjelaskan, sejak digratiskan, kini UB tidak perlu lagi membayar pajak parkir ke Badan Pelayanan Pajak Daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi Pajak Parkir Selalu Lampaui Target

Parkir.
Parkir.

MALANGVOICE – Penerimaan pajak parkir di Kota Malang selalu melebihi target. Pada 2016 lalu, perolehan dari sektor ini sebesar Rp 4,8 miliar, melampaui target yang dipatok, Rp 3,501 miliar.

Dengan hal itu, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang berhasil merealisasikan target 139 persen. Keberhasilan ini, menurut Kepala BP2D, Ade Herawanto, karena kesadaran pengelola tempat usaha melaporkan dan membayar pajak.

Selain itu, adanya teknologi e-tax atau pajak online yang dipasang di tempat usaha besar amat bermanfaat dalam perhitungan otomatis. Teknologi itu, kata Ade, membantu petugas pajak mengawasi dan menghitung besaran jumlah yang harus dibayarkan.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto.

Sesuai peraturan, wajib pajak untuk parkir harus membayar 20 persen dari penghasilan. “Seperti mall, rumah sakit sudah pakai e-tax. Data dari sana langsung real time terbaca di database kami,” katanya, Jumat (6/1).

Bagi mall dan tempat usaha besar lain yang terkena pajak, ia memastikan tak ada kebocoran. Hal ini berbeda dengan tempat usaha kecil seperti penitipan sepeda motor atau toko.

Ade menjelaskan, di tempat tanpa e-tax, sudah disiapkan Satgas khusus, tugasnya mencatat secara manual jumlah kendaraan yang parkir.

“Sudah tiga tahun kami bentuk Satgas itu, hasilnya juga bisa menekan kebocoran. Data yang dilaporkan pengusaha bisa dibandingkan dengan data kami, nanti istilahnya semi-audit,” jelasnya.

Pada 2017 ini, SKPD yang sebelumnya bernama Dispenda ini menargetkan, penerimaan pajak parkir sebesar Rp 4 miliar dari 203 titik parkir. Jumlah itu diprediksi meningkat sesuai tren tiap tahun.

Masih sama dengan 2016 lalu, berbagai cara ditempuh agar terget pajak tercukupi. “Kami perbanyak pasang e-tax. Mall Dinoyo itu belum, secepatnya lah biar gampang,” tambah Ade.

Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)
Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Kota Malang. (deny)

Selanjutnya, Ade berharap permasalahan parkir di Kota Malang yang rumit bisa segera diatasi. Di lain pihak, salah satu mall terbesar, Malang Town Square (Matos), sudah menerapkan e-tax. Setiap bulan, Matos membayar Rp 180-200 juta untuk parkir.

Kepala Bagian Operasional Manager Matos, Suwanto, mengatakan, pihaknya sama sekali tak pernah bermasalah dengan sistem e-tax itu, karena lebih terkontrol otomatis.

“Buat kami tak ada masalah, semua ada rinciannya,” jelasnya.

Aturan Perda Rp 1.000, Tapi Bayar Parkir Masih Rp 2 Ribu

Kondisi parkir di Kabupaten Malang
Kondisi parkir di Kabupaten Malang

MALANGVOICE – Kabupaten Malang menetapkan tarif parkir Rp 1.000 melalui Perda nomor 10 Tahun 2010. Untuk motor Rp 1.000 sementara mobil Rp 2 ribu.

Namun pada praktiknya, masih saja tarif parkir yang dibebankan kepada konsumen lebih dari Perda yang ditetapkan.

Berdasarkan pantauan MVoice, sebagian besar titik parkir di Kabupaten Malang menarik Rp 2 ribu untuk sekali parkir.

Tarif ini terus diberlakukan jika konsumen tidak meminta uang kembalian jika membayar Rp 2 ribu dalam sekali parkir.

Parkir tepi jalan umum di Kepanjen misalnya, hampir semuanya memberlakukan tarif Rp 2 ribu untuk sekali parkir.

MVoice mencoba parkir di Pasar Kepanjen. Jukir yang bertugas menarik tarif Rp 2 ribu.

“Tarifnya uda lama Rp 2 ribu Mbak. Tarif Rp 1.000 itu sudah tidak berlaku,” tegas salah satu jukir yang tidak ingin namanya disebut.

Kejadian ini juga berlaku di Pasar Pakisaji, Singosari, Lawang dan stasiun Kepanjen. Sebagian besar parkir tepi jalan umum menarik tarif Rp 2 ribu.

Bukan hanya itu, tidak sedikit warga yang tidak mendapatkan karcis parkir.

“Saya kalau parkir juga ditarik Rp 2 ribu sekali parkir. Kalau kembaliannya tidak diminta ya tetap segitu tarifnya,” keluh salah satu warga Pakis, Dharmo.

Proyek Mangkrak, Rp 76,8 Miliar APBD 2016 Gagal Terserap

Wali Kota Malang, HM Anton, memantau lubang misterius di Jalan Terusan Bondowoso beberapa waktu lalu. (Muhammad Choirul)
Wali Kota Malang, HM Anton, memantau lubang misterius di Jalan Terusan Bondowoso beberapa waktu lalu. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Pemkot Malang masih menyisakan sejumlah masalah terkait beberapa proyek prestisius yang gagal direalisasikan sepanjang 2016. Mayoritas proyek itu mangkrak karena tersangkut permasalahan hukum.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut sempat mengincar kasus ini. Data MVoice, setidaknya Rp 76,8 miliar urung terserap karena gagalnya pelaksanaan proyek yang sempat dianggarkan dalam APBD 2016.

Nominal itu meliputi tiga proyek, masing-masing pembangunan Islamic Center, Jembatan Kedung Kandang, dan gorong-gorong jacking system di Jalan Terusan Bondowoso-Tidar.

Pada APBD 2016, Islamic Center sempat dianggarkan senilai Rp 30 miliar. Dana itu akhirnya digugurkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) akhir 2016 lalu. Proyek ini menyisakan masalah pemilihan lahan, yang pada akhirnya ditetapkan pindah di Arjowinangun.

Karena adanya pemindahan lokasi pembangunan ini, realisasi Islamic Center tidak bisa dilaksanakan pada 2016 karena terhambat regulasi. Pada 2017 mendatang, Islamic Center kembali dianggarkan dengan nilai Rp 40 miliar.

Proyek prestisius lain yang juga mangkrak, yakni pembangunan Jembatan Kedung Kandang senilai Rp 30 miliar. Dana itu juga dianulir dari APBD 2016. Sampai saat ini, kejelasan proyek ini belum menemui titik terang.

Hal serupa juga dialami proyek gorong-gorong jacking system. Proyek ini, sampai saat ini masih berpolemik di ranah hukum. Pemkot harus menjalani persidangan gugatan perdata dari PT Citra Gadung Asritama (CGA) hingga level kasasi Mahkamah Agung.

Proyek ini sendiri sempat dianggarkan pada APBD 2016 senilai Rp 16,8 miliar untuk finishing. Saat penganggaran, legislatif memberi catatan, dana itu bisa digunakan jika proses hukum rampung.

PT CGA sendiri memperkarakan pengerjaan proyek yang dibangun dengan anggaran daerah Rp 39 miliar pada APBD 2013. Proyek ini diklaim rampung, di lain pihak, Pemkot menganggap pengerjaan belum finish.

Di level kasasi, amar putusan kemenangan Pemkot atas PT CGA sebenarnya sudah turun. Meski begitu, baik Pemkot maupun DPRD sama-sama mengaku belum menerima salinan putusan, sehingga anggaran Rp 16,8 miliar dari APBD 2016 dianulir.

Mangkraknya gorong-gorong jacking system ini disebut-sebut sebagai pemicu banjir di kawasan Galunggung-Bendungan Sutami. Selain itu, munculnya lubang misterius di Jalan Terusan Bondowoso, beberapa waktu lalu, juga ditengarai karena gagalnya proyek ini.

Setahun, Empat Napi Tewas di Lapas Lowokwaru, Siapa Saja?

Lapas Kelas 1 Lowokwawu Malang. (deny)
Lapas Kelas 1 Lowokwawu Malang. (deny)

MALANGVOICE – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Lowokwawu, selama kurun waktu satu tahun mendapati empat narapidana yang tewas dalam penjara.

Terakhir, dikejutkan dengan tewasnya Imam Slamet bin Pramu, Rabu (21/12) lalu. Terpidana kasua uang palsu tangkapan Polres Malang itu ditemukan tergantung di kain sarung yang diikatkan di kayu atas panggung hiburan sebelah lapangan.

Saat ditemukan dan diperiksa petugas, warga Kedung Kandang itu sudah tewas dengan lidah menjulur dan keluar cairan dari kemaluannya, sebagai tanda murni gantung diri.

Kalapas Lowokwawu, Krismono, tak mengerti mengapa Slamet nekat mengakhiri hidupnya seperti itu. Padahal, sebelumnya ia tak menunjukkan gelagat aneh. “Ya dugaannya selalu masalah pribadi atau keluarga,” katanya.

Sebelumnya satu napi lagi, bernama Dhimas Putra Fajar (32), warga Wonokromo, Surabaya gang 7, meninggal dengan cara yang sama, gantung diri, pada 12 Mei.

Tubuh napi kasus pencurian itu ditemukan menggantung dengan kain kaos yang ia ikatkan di teralis jendela tahanan setinggi dua meter.

Penghuni kamar tahanan di sel khusus karena mengidap HIV Aids itu sempat ditolong, namun akhirnya dinyatakan meninggal di RS Saiful Anwar, pukul 05.00 WIB.

“Dulu ia pengguna narkoba parah, dugaan sementara karena putus asa,” jelas Krismono.

Selain itu, satu lagi kasus kematian narapidana di dalam lapas yang membuat heboh, yakni terkena bakteri Leptospira, pada Juli silam.

Wabah yang ditularkan dari air kencing tikus itu menyerang sedikitnya 240 napi. Akan tetapi, dua orang dinyatakan meninggal karenanya, yakni Fahrid Fajari (19) asal Dusun Wonoayu, Kabupaten Malang dan M Robi (38) asal Sukun, Kota Malang.

Fahrid meninggal lebih dulu pada 19 Juni disusul Robi satu bulan kemudian. Keduanya sempat dirawat intensif di RS Saiful Anwar bahkan sampai dioperasi. Namun sayang, takdir berkata lain.

Pihak Lapas Lowokwaru mengonfirmasi awalnya mengira para napi terkena demam berdarah, namun setelah dilakukan pengecekan lewat laboratorium, baru diketahui bahwa itu disebabkan air kencing tikus di beberapa sumber air sehingga terkena Leptospira.

Kebanyakan para napi memang meminum air mentah langsung dari keran. Sehingga, menjadi wajar apabil banyak yang terkena wabah itu.

Dokter Lapas Lowokwaru, Adib Solahudin, menyatakan, bakteri itu memang berbahaya, apalagi penderita sedang tidak dalam kondisi fit atau sakit.

“Jadi memang perlu diambil sampel darah untuk mengecek penyakitnya,” katanya, Senin 18 Juli.

Sejak saat itu, pihak lapas langsung menyatakan kasus Leptospirosis sebagai kejadian luar biasa dan memerangi tikus dengan menaruh jebakan di tiap titik. Hasilnya terbukti baik dan bisa menekan peredaran hewan pengerat itu.

Selanjutnya, pada 2017 mendatang. Kata Krismono akan menggalakkan bimbingan psikologi pada para napi agar tidak terlalu tertekan dan melakukan tindakan bunuh diri. Terlebih, warga binaan pemasyarkatan sudah melebihi kapasitas hingga 50 persen.

“Memang diakui banyak yang stres karena itu kami perlu terus adakan pendekatan,” tandasnya.

Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi di Kabupaten Malang

Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)
Longsor di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu (Tika)

MALANGVOICE – Tahun ini, Kabupaten Malang dilanda 56 bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini terjadi di 20 kecamatan.

Rinciannya, 35 kejadian bencana tanah longsor, 8 banjir, 7 kejadian puting beliung, dan 5 kejadian gempa bumi serta 1 kejadian tanah bergerak.

Longsor yang dimaksudkan terjadi di Bantur, Pujon, Poncokusumo, Wagir, Ngajum, Ampelgading, Wajak, Kromengan, Tumpang, Lawang, Tajinan, Pagak, Ngantang, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Tirtoyudo, Turen, Sumbermanjing Wetan, dan Donomulyo.

“Longsor disebabkan hujan deras. Akibatnya, merusak sejumlah fasilitas. Baik rumah hunian dan fasilitas umum,” kata Hafi Lutfi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD.

Menurut Lutfi, bencana tanah longsor mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang yang terjadi selama 2016.

Kejadian longsor di Desa Pagersari, Ngantang pada 17 Maret 2016 mengakibatkan satu orang korban meninggal dari warga setempat.

Masih menurut catatan BPBD, pada 30 November 2016, seorang warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Dusun Sumberkotes, di desa tersebut.

Lutfi menjelaskan, dibandingkan tahun 2015, bencana alam yang terjadi pada tahun ini mengalami penurunan secara kuantitas, namun berdampak lebih besar.

“Secara jumlah, lebih banyak tahun kemarin 2015. Namun dilihat dari sisi akibat yg ditimbulkan, lebih besar pada tahun ini,” jelas dia.

Pengungkapan Narkoba Meningkat, Tak Ada Pelajar Terlibat

Ungkap hasil kejahatan tahun 2016 di Mapolres Malang (Tika)
Ungkap hasil kejahatan tahun 2016 di Mapolres Malang (Tika)

MALANGVOICE – Angka ungkap narkoba di wilayah hukum Polres Malang juga mengalami peningkatan dari tahun lalu, tidak hanya kriminalitas saja.

Meski begitu, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK menjelaskan, tidak ada tersangka kasus narkoba dari kalangan pelajar.

Tahun ini, lanjut Ujung, ungkap narkoba mencapai 176 kasus. Angka ini meningkat 63 dibandingkan tahun lalu yang mencapai 113.

Rinciannya, 139 ungkap narkoba jenis sabu-sabu, tiga ganja dan 34 obat terlarang.

Tahun lalu, ungkap sabu-sabu sebanyak 91 kasus, sembilan ganja dan 13 obat-obatan terlarang.

“Alhamdulillah dari data kami tidak ada pelajar yang tersangkut masalah naekoba,” kata Ujung, Sabtu (31/12) saat rilis kasus kejahatan satu tahun, di lapangan tenis, Mapolres Malang.

Dia menyebutkan, untuk tersangka kasus narkoba tahun ini mencapai 208, atau meningkat 172 orang dari tahun lalu yang berjumlah 136.

Rinciannya, lanjut dia kasus sabu-sabu tahun ini sebanyak 159 orang dari tahun lalu 106. Ganja mengalami penurunan 10 orang, tahun ini berjumlah 3 tersangka.

Sementara tersangka untuk obat-obatan terlarang, sebanyak 46 orang atau meningkat 29 tersangka dari tahun lalu.

“Kebanyakan didominasi oleh pekerja swasta. Usia tersangka narkoba mayoritas lebih dari 31 tahun, dengan jumlah 146 orang,” imbuh laki-laki yang pernah bertugas di Poso ini.

Jumlah barang bukti hasil kejahatan yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan.

Paling menonjol adalah obat-obatan terlarang. Peningkatan dari tahun lalu mencapai 43.513 butir.

Tahun ini barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 49.277 butir, sementara tahun lalu hanya 5.764.

Sementara itu, mengenai ungkap kasus miras tahun ini mencapai 148 kasus dengan jumlah tersangka yang sama.

Barang bukti yang berhasil diamankan tahun ini 3.321 botol minuman keras (miras) dan 312,5 liter arak. Tahun lalu, Polres Malang mengamankan 2.287 botol miras dan 91 liter arak.

Tren Kejahatan di Polres Malang Meningkat

Kejahatan selama satu tahun di Polres Malang (Tika)
Kejahatan selama satu tahun di Polres Malang (Tika)

MALANGVOICE – Trend kejahatan di wilayah hukum Polres Malang tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan 2015 lalu.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK, crime total atau total kriminal tahun 2016 berjumlah 2.156 kejadian.

Angka ini meningkat 363 kasus jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan jumlah 1.793.

Sementara itu, crime clearance atau penyelesaian kriminal tahun ini mencapai 1.184, angka ini menurun 32 dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 1.216.

Jika dicermati data tersebut, tahun ini masih ada 972 kasus kriminal yang belum terselesaikan.

Bukan hanya angka gangguan Kamtibmas yang meningkat dari tahun lalu. Indeks kriminal juga mengalami peningkatan.

Laporan tahun lalu terdapat 715 indeks kriminal, meningkat menjadi 898 pada 2016. Kasus yang dapat diselesaikan, sebanyak 416 di 2015 dan menurun pada 2016, yakni 340 kasus.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ujung, angka pencurian motor paling mendominasi.

Tahun lalu sebanyak 214 laporan dan 2016 menjadi 350 kasus pencurian motor.

“Angka pencurian motor paling banyak di indeks kriminal. Hal ini juga menjadi perhatian saya, menekan angka street crime,” kata Ujung yang juga berpengalaman di Satuan Reserse Kriminal, Sabtu (31/12).

Ujung menjelaskan, untuk menekan angka pencurian motor, dia akan mengumpulkan para anggota patroli di setiap Polsek.

Lanjut dia, Polres Malang akan mengubah pola patroli agar angka curanmor dapat ditekan. Dia berharap, tahun depan angka curanmor bisa menjadi lebih rendah.

“Tanggal 4 nanti (4/1) akan saya kumpulkan anggota patroli di setiap Polsek dan perbaiki sistem,” tegas dia.

Ujung melanjutkan, salah satu prestasi yang diraih Polres Malang adalah paling banyak ungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Tahun ini, lanjut dia, sebanyak delapan kasus Tipikor dapat diungkapkan oleh jajaran Polres Malang.

“Polres Malang paling unggul yang paling banyak ungkap kasus Tipikor di jajaran Polda Jatim,” tegas dia.

Polres Batu; Mulai Anggota Polantas Cabul, Todongkan Pistol hingga Kasus BPN

Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata.(Miski)
Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata.(Miski)

MALANGVOICE – Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata dipercaya menahkodai Polres Batu sejak awal tahun 2016. Di bawah komandonya, banyak kasus yang telah ditangani dan sebagian belum tuntas, termasuk menangani kasus yang mencoreng nama baik Korps Bhayangkara ini.

1.Brigadir TS Todongkan Pistol ke Warga

Brigadir TS yang merupakan anggota Polres Batu dilaporkan ke Propam Polres Batu, Senin (18/1), karena menodongkan pistol ke warga di Perumahan Griya Permata, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang tak lain masih tetangganya.

Berawal dari saat Brigadir TS melintas di depan rumah warga yang sedang ada kegiatan PKK. Bagian mobil belakang miliknya mengenai gerobak bakso, sehingga TS turun dan memarahi pemilik rumah. Adu mulut tersebut ternyata berlanjut, sehingga habis magrib TS mendatangi rumah warga. Adu mulut pun kembali terjadi hingga akhirnya TS menodongkan pistol ke kepala warga.

Komunitas