UM Tegaskan Bebas Perploncoan Maba

Wakil Rektor III UM, Syamsul Hadi (deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Universitas Negeri Malang (UM) berjanji tidak akan ada tindakan perpeloncoan bagi mahasiswa baru tahun ini saat ospek.

Wakil Rektor III UM, Syamsul Hadi menegaskan jika prinsip pelaksanaan ospek berbasis kelas. ”Kami tidak ingin mahasiswa kepanasan di lapangan sehingga nantinya kegiatan jadi tidak maksimal,” katanya.

Bagi mahasiswa baru juga tidak ada pakaian dan atribut yang tidak lazim. Syamsul menambahkan support dari para senior juga sangat baik menanggapi ospek tanpa perpeloncoan.

“Pakai pita berwarna sebagai pembeda tiap fakultas, itu saja. Pokoknya haris netral tidak ada sedikitpun kekerasan. Senior harus beri motivasi pada adik-adiknya,” tegasnya.-

35 Sekolah Dapat Bantuan Kelas dan Rehab

Esty Dwiastuti, Kabid Dinas Pendidikan Kota Batu

MALANGVOICE-Bulan Agustus 2015 ini, Pemkot Batu akan melakukan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas lama di 35 Sekolah Dasar yang tersebar di 3 kecamatan se Kota Batu.

“Yang ruang kelas baru kita akan bangun di 13 SD, rehab sedang ada 10 SD, dan rehab sedang ada 12 SD,” kata Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Esty Dwiastuti kepada wartawan, Senin (10/8).

Esty mengatakan rehab akan dimulai pada bulan Agustus ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 sebesar Rp 4,5 Miliar dan menggunakan sistem swakelola.

Untuk kategorisasi kerusakan, kata Esty, kerusakan berat jika kondisi kelas rusak 45-65 persen yang biasanya kerusakan ada di atapnya. Jika kerusakan 30-45 dikatakan rehab sedang, kurang dari 30 persen berarti rehab ringan.

” Kita memang tidak ada rehab ringan. Kalau kerusakan di atas 65 persen maka sudah harus di robohkan karena tidak layak dan diganti baru. Tahun ini tidak ada yang begitu,”tandas Esty.

UB Janji Tidak Ada Perpeloncoan Maba

Kabag Humas UB, Anang Sujoko.
Kabag Humas UB, Anang Sujoko.

MALANGVOICE – Memasuki masa Orientasi Studi Pengenalan Kampus (Ospek) Universitas Brawijaya awal September mendatang, pihak kampus berjanji akan melakukan pengenalan yang baik kepada mahasiswa baru.

Mahasiswa baru nantinya tidak akan mendapatkan perpeloncoan seperti di kampus lain. ”Kami memastikan UB tidak akan melakukan Ospek yang dibumbui dengan kekerasan atau mahasiswa seniornya yang mengerjain juniornya,” ungkap Kabag Humas UB, Anang Sujoko, Jumat (7/8).

Konsepnya, Anang belum bisa menceritakan lebih lanjut. Namun, ia berjanji hal yang berbeda akan dilakukan.

“Konsep masih kami kemas dan sampaikan ke panitia. Nanti kami minta komitmen dari panitia yang juga adalah mahasiswa dan dosen,” jelasnya.-

Dewan Tertarik Sistem SKS di SMA

Imam Fauzi, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang

MALANGVOICE – Penggunaan sistem SKS di beberapa sekolah menengah atas (SMA) di Kota Malang, mengundang perhatian para anggota Komisi D DPRD Kota Malang.

Ketua Komisi D, Imam Fauzi mengatakan, bakal melakukan peninjauan langsung ke sekolah bersangkutan guna melihat kesiapannya.

“Kami akan memantau sejauh mana kesiapan sekolah yang melaksanakan sistem itu,” kata Imam Fauzi, kepada MVoice, Jum’at (6/8).

Kesiapan dimaksud yakni, baik dari segi teknis pelaksnaan dari pihak sekolah dan juga melihat bagaimana reaksi siswa. “Kami akan lihat pula apakah siswa ini siap secara mental atau tidak,” imbuh Imam.

Politisi PKB ini menerangkan, sebenarnya sistem SKS ink sangat baik diterapkan agar siswa di Kota Malang semakin terpacu dalam hal belajar.

Sekolah dengan aroma kuliah ini, pada tahun ajaran 2015 sudah diberlakukan di beberapa sekolah yang sudah siap secara sumber daya manusia.

“Sistem ini bagus untuk meningkatkan giat belajar, namun kami tetap harapkan semoga tidak ada kendala nantinya,” pungkasnya.

Dewan Ingatkan Dindik Perhatikan Kuota Sekolah

Anggota Komisi B, Hadi Mustofa for malangvoice.

MALANGVOICE – Komisi B DPRD Kabupaten Malang mengimbau Dinas Pendidikan (Dindik) mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Anggota Komisi B dari Parati Demokrat, H Hadi Mustofa menilai, banyak keluhan dari masyarakat yang masuk ke dewan. Bahkan, tak sedikit sekolah swasta menuding kuota siswa di sekolah negeri tidak wajar atau melebih batas wajar.

“Pas hearing kami kroscek dulu dari dinas pendidikan, baru nanti bicara solusinya,” kata pria yang biasa dipanggil Gus Top, di Gedung DPRD Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (7/8).

Ia juga meminta Dinas Pendidikan turun ke sekolah-sekolah, jangan hanya bekerja di balik meja. ”Buktinya masalah ini terus berlanjut, harusnya ada langkah konkrit dari dinas dari dulu,” tegasnya.

Pihaknya mendesak Dinas Pendidikan adil dan proporsional dalam pembagian kuota. Sebab, selain sekolah negeri, sekolah swasta patut diperhatikan.

“Laporan yang masuk, ada sekolah swasta sampai gulung tikar. Ada juga sekolah dasar tutup karena tidak ada siswanya,” tuturnya.

Bumiaji Bakal Punya SMA Negeri

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Mistin

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Batu membutuhkan satu lagi Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk ditempatkan di Kecamatan Bumiaji.

Selama ini, siswa lulusan SMP yang ada di Kecamatan Bumiaji terlalu jauh sekolah SMA hingga ke Batu dan Junrejo. Jika terwujud, maka akan dinamakan SMA Negeri 3 Bumiaji.

“Di Kota Batu kan cuma ada 2 SMA Negeri, yaitu di Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. Nah, siswa yang di Bumiaji itu jauh sekolahnya kalau ke Batu dan Junrejo,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Mistin, kepada MVoice, Kamis (5/8).

Rencana tersebut, lanjut Mistin, sudah disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Susanto dan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud kepada Dirjen Kemdikbud saat datang ke SD Punten I, beberapa hari lalu.

“Mudah-mudahan nanti ada bantuan dari Pemerintah Pusat karena masyarakat Bumiaji sudah menyiapkan tanah kalau gak salah seluas 3 hektar,” ujar Mistin saat disinggung soal rencana lokasi pembangunan.

Lokasi tersebut tepatnya di Desa Sumbergondo, berupa tanah kas desa yang nanti akan dihibahkan ke Pemkot. “Masih diajukan ke Kemdiknas, semoga pemerintah pusat memperioritaskan kita pada tahun mendatang,” tandas Mistin. –

Sebentar Lagi BOS Siswa SMK Swasta Cair

Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

MALANGVOICE – Dinas Pendidikan Kota Malang segera mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 7.590 siswa SMK swasta.

Kasi Kelembagaan dan Kesiswaan Disdik Kota Malang, Diyah Christiana menjelaskan, dana tersebut berasal dari PAK bulan Agustus ini.

“Setiap siswa akan mendapatkan dana Rp 130 ribu hingga akhir tahun nanti,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (6/8). Dana tersebut akan dikucurkan sekitar Ro 5,9 miliar dari APBD kota, sambungnya.

Diyah menambahkan kriteria siswa yang tidak mampu tersebut berdasarkan dari usulan sekolah.
”Sekolah mengusulkan ke dinas pendidikan. Kriteria tidak mampu itu, harus ada surat keterangan tidak mampu kemudian sekolah akan survei ke rumah siswa,” paparnya.

Sementara itu, untuk siswa SMA/SMK dan SMP negeri sudah mendapatkan bantuan yang sama dari awal tahun lalu. “2.279 siswa negeri, bantuan khusus siswa miskin (BKSM), dan 6000 siswa negeri,” lanjutnya.-

Belum Digelontor Barang Bekas, Kasek Sudah Menjerit

Suasana rapat sosialisasi penulisan ijazah. (Muhammad Choirul / MalangVoice)

MALANGVOICE – Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang menggelontor sekolah dengan barang bekas dari Jepang, langsung menuai kritik.

Sejumlah kepala sekolah (Kasek) bereaksi usai Kabid Dikmen Disdik Kota Malang, Sri Ratnawati memaparkan rencana pembelian barang bekas tersebut.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Malang, Tri Suharno meminta kebijakan itu dikaji lebih dalam. Ia khawatir, barang bekas yang diklaim layak pakai itu justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya ketika tiba di Indonesia.

“Harus dilihat lagi pertimbangan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di daerah lain. Ada sekolah yang pernah mendatangkan barang bekas dari luar negeri, bukan malah berfungsi tapi malah jadi sampah,” ungkap pria yang juga menjabat Kepala SMAN 4 Kota Malang itu,

“Yang terpenting adalah harga diri bangsa ini, masa kita menerima barang bekas dari luar negeri,” sahut hadirin lain.

Kepala SMAN 1 Kota Malang, Mus Umam, menilai rencana itu justru bakal menimbulkan pembengkakan anggaran.

“Kita jadinya malah butuh biaya tambahan untuk mengangkut sampah itu,” tuturnya.

Pemkot Batu Anggarkan 24 Persen untuk Pendidikan

Punjul Santoso (fathul/Mvoice)

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Batu menganggarkan 24 persen dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) nya untuk pendidikan.

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan, bahwa Batu nanti tidak hanya ingin dikenal sebagai Kota Wisata tapi juga harus dikenal sebagai kota yang ramah pendidikan.

“Makanya kemarin saya sebutkan bahwa dana BOSDA itu dibagi ke seluruh sekolah ya dari anggaran 24 persen tersebut. Bisa dipakai untuk membantu siswa dari pakaian, tas, sepatu, hingga makan dan minum yang bergizi,” kata Punjul kepada MVoice.

Dari dana itu juga, lanjut Punjul, pihaknya kemudian memberikan beasiswa kepada 6 mahasiswa asal Batu setiap tahunnya untuk dikuliahkan gratis pada Program Studi Pertanian dan Program Studi Priwisata di Universitas Brawijaya.

“Selanjutnya nanti akan kita bangun juga guest house-guest house di Malang, Surabaya, Yogyakarta, untuk mahasiswa-mahasiswa Batu yang kuliah di sana. Ini semata-mata untuk mendukung pendidikan di Kota Batu,”tambah Punjul.

Untuk tingkat SD sampai SMA, Punjul telah menginstruksikan kepada para guru dan kepala sekolah untuk selalu memperhatikan siswanya. Bila ada yang lama tidak masuk tanpa kabar, dewan guru wajib melihat ke rumah siswa-

Sekolah di Malang Bakal Digelontor Barang Bekas

MALANGVOICE – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang bakal membeli barang-barang bekas dari Jepang. Rencana itu diungkapkan Kabid Dikmen Disdik Kota Malang, Sri Ratnawati, di sela rapat sosialisasi penulisan ijazah, Rabu (5/8) siang.

“Kami dapat tawaran mendatangkan barang bekas layak pakai dari Kedutaan Jepang,” kata Ratna, sapaan akrabnya, kepada para undangan yang terdiri dari kepala sekolah dan tim penulis ijazah.

Ratna melanjutkan, barang-barang bekas itu bisa digunakan untuk semua sekolah di Kota Malang. Ia menyebut, jenis barang yang bisa didatangkan antara lain komputer, laptop, LCD, generator listrik, dan sebagainya.

“Termasuk peralatan laboratorium biologi, fisika, matematika dll, akan kami usulkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia meminta pihak sekolah segera memberikan data keperluan sarana pra sarana kepada Disdik, untuk dikoordinasikan dengan Kedutaan Jepang di Indonesia.

“Saya mohon sekolah-sekolah mengusulkan ke kami apa saja yang diperlukan. Kalau sudah, nanti data itu bisa saya tindak lanjuti,” paparnya

Komunitas