Wali Murid Dipaksa Buat Pernyataan Tidak Ada Pungli

Wali murid SDN Bandungrejosari 1 saat menemui penasihat hukum Agus Sugianto. (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Pihak SDN Bandungrejosari 1 Malang terus bermanuver untuk mementahkan dugaan terjadinya pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut. Untuk mementahkan adanya pungli, pihak sekolah mengedarkan surat pernyataan yang harus ditandatangani wali murid.

Dalam surat edaran tersebut, wali murid diminta untuk mengakui bahwa di SDN Bandungrejosari 1 tidak terjadi pungutan yang berdalih untuk membeli perangkat komputer.

Pertama yang diminta pihak sekolah adalah paguyuban wali murid kelas 1 untuk membuat pernyataan. Setelah itu berurutan ke kelas lainnya mulai kelas 2 sampai kelas 6.

Herlia Pratiwi, salah satu wali murid di SDN Bandungrejosari 1 menyebutkan jika pihak sekolah telah menyiapkan kertas surat pernyataan untuk ditandatangi wali murid. “Teman saya barusan bilang gitu, ada yang mau tanda tangan ada yang enggak,” katanya, Jumat (21/8).

Menurut rencana, Sabtu (22/8) besok giliran wali murid kelas 3 yang diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Namun, Herlia Pratiwi dan wali murid kelas 3 lainnya akan menolak menandatangani surat pernyataan tersebut “Kami jelas tetap tidak mau,” tegasnya.

Herlia Pratiwi dan beberapa rekan wali murid tetap akan mempersoalkan dugaan pungli berdalih pembelian perangkat komputer itu. Bahkan, mereka sudah menunjuk salah satu pengacara , Agus S Sugianto untuk mengawal jika sewaktu-wakltu masalah ini berlanjut sampai ke ranah hukum.

Untuk sementara Agus S Sugianto yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono, Malang itu mengatakan tidak akan membawa permasalahan dugaan pungli di SDN Bandungrejosari 1 Malang itu ke ranah hukum. “Kami masih menunggu niat baik dari komite dan sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, dengan ditunjuknya ia sebagai penasihat hukum berupaya untuk menyelesaikan secara baik kasus dugaan pungli itu. Tujuannya agar pihak sekolah tidak mengulangi perbuatan yang tidak mengenakkan wali murid tersebut. “Kami hanya ingin meluruskan aturan yang benar, karena banyak kejadian yang terjadi, kalau dibiarkan bisa dicontoh dimana-mana,” tandas Agus Sugianto.-

Siswa Baru Pernah Ditarik Rp 2 Juta

MALANGVOICE – Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dari SDN Bandungrejosari 1 Malang terus berkembang. Muncul pernyataan baru dari wali murid sekolah tersebut.

Fitri Yulianti menceritakan jika saat memindahkan anaknya di SDN Bandungrejosari 1, bulan April lalu, harus mengeluarkan dana sebesar Rp 2 juta.

“Waktu itu saya menghadap ke kepala sekolah dan disuruh untuk membayar dengan harga yang ditentukan,” katanya saat ditemui MVoice, Jumat (21/8).

Pihak kepala sekolah, saat itu menjelaskan jika sumbangan untuk membeli bahan bangunan yang nantinya digunakan membenahi gudang di belakang sekolah.
Menyitir pernyataan kepala sekolah setiap siswa pindah ke sekolah tersebut diminta menyumbang Rp 2 juta hingga Rp 3 juta.

Uang tersebut kemudian dititipkan kepada salah satu guru SDN Bandungrejosari bernama Puji. Kemudian saat ditanya kuitansi, Puji tidak bisa memberikannya.

“Sampai sekarang tidak ada bukti uang itu digunakan untuk membenahi gudang, karena kuitansi tidak diberikan,” paparnya

Saat ini, Puji dan beberapa wali murid lainnya terus menuntut transparasi dana yang digunakan oleh pihak sekolah. –

Muhajir: Proxy War Sudah Jadi Perang Nyata

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Muhadjir Effendy (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Muhadjir Effendy, mengatakan, masalah proxy war sudah jadi perang nyata, terutama di Indonesia.

Karenanya, proxy war jadi agenda utama dalam riset International Conference on Pure and Applied Research (ICoPAR).

“Perang global sekarang bukan cuma kekuatan militer yang canggih. Proxy war yang diserang justru sektor ketahanan pangan, SDA atau kerusakan alam, human traficking hingga teroris,” katanya, saat ditemui di Dome UMM, Jumat (21/8).

Dengan adanya konferensi ini, dia berharap dapat menghadirkan jalan keluar atas berbagai masalah global.

“Semoga bisa mengatasi persoalan ketahanan lingkungan yang dinilai bisa mengurangi pemanasan global, sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia, itu jadi agenda riset terutama untuk terapan,” tuturnya.

Riset dari peneliti dari 12 negara itu akan dipublish secara internasional dan ikut memperkaya khasanah penelitian di tingkat global.

Konferensi ICoPAR UMM Hadirkan Peneliti 12 Negara

Konferensi ICoPAR di gedung DOME UMM (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar konferensi internasional tentang penelitian murni dan terapan bertajuk UMM 1st International Conference on Pure and Applied Research (UMM ICoPAR 2015), di Gedung DOME, Jumat (21/8).

Konferensi kali ini mengambil tema kesiapan ketahanan lingkungan demi masa depan kemanusiaan. Rektor UMM, Prof Muhadjir Effendy mengatakan, ICoPAR didakan sebagai respon terhadap pemanasan global.

“Pemanasan global telah menjadi permasalahan serius bagi masa depan alam semesta,” ujarnya kepada wartawan.

Ketua panitia ICoPAR, Dr Vina Salviana, mengatakan, kegiatan yang diikuti 205 peneliti dari 12 negara, di antaranya Korea selatan, Jepang, Taiwan, Filipina, Nigeria, Malaysia, China, polandia, Indonesia, Georgia, Singapura, dan Nigeria, nantinya akan mengambik topik bidang ilmu sosial dan ilmu eksakta.

“Peneliti dibagi dua untuk mengambil topik. Dan paper terpilih akan dipresentasikan saat koferensi, dan selanjutnya dipublikasikan di jurnal internasional,” katanya.

Konferensi diadakan selama dua hari, 21 dan 22 Agustus 2015, juga menghadirkan sejumlah tokoh untuk memberikan orasi ilmiah.

Komite Sekolah Pasif, Wali Murid Merasa Tertekan

Mediasi antara SDN Bandungrejosari 1 dengan wali murid. (deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Wali murid SDN Bandungrejosari 1 Malang, merasa ada tekanan jika tidak membayar uang sumbangan yang diduga berbau pungutan liar (pungli) sekolah.

Perwakilan wali murid dari salah satu paguyuban, Herlia Pertiwi mengakui jika sekolah akan melakukan pengecekan ke rumah siswa jika tidak mau membayar.

“Saat orangtua tidak mampu bayar, maka bendahara paguyuban diminta mengecek ke rumah. Masak punya motor tapi tidak mampu membayar?’ tuturnya pada wartawan, Rabu (19/8).

Wali murid yang kesal akhirnya melapor ke komite sekolah, namun komite dirasa terlalu memihak kepada sekolah. “Kami harusnya lapor ke komite, tapi komite tidak mendukung. Bilangnya SD kami berada dalam sekolah mandiri, padahal belum,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, saat mediasi dengan pihak sekolah sempat ada pencatatan nama wali murid dan siswanya. ”Kenapa harus dicatat? Kami takut anak – anak diincar sama sekolah kan,” tandasnya.-

Wali Murid Ada Yang Ditarik Rp 450 Ribu

Mediasi antara wali murid, komite sekolah dan Kepala Sekolah SDN Bandungrejosari 1. (deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Perwakilan wali murid SDN Bandungrejosari 1 Malang, Rabu (19/8), mendatangi sekolah dan memprotes kepada pihak sekolah lantaran adanya dugaan pungutan liar (Pungli).

Wali murid yang mewakili paguyuban dari kelas 3 dan 5 itu menanyakan tentang sumbangan sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu untuk pengadaan unit komputer.

“Juli lalu kami dimintai sejumlah uang untuk pengadaan komputer karena banyak komputer yang rusak di lab dan sekolah tidak melayangkan surat edaran,” ungkap wali murid, Eko Agus Susilo, beberapa menit lalu.

Untuk kebutuhan komputer kelas 1 sebanyak 3 unit dan kelas 2 hingga kelas 6 butuh dua unit. Pungutan itu pun bervariasi, bagi siswa kelas 1 SD sebesar Rp 450 ribu, kelas 2 hingga kelas 6 SD sebesar Rp 150 ribu yang kemudian diturunkan menjadi Rp 100 ribu.

Tahun lalu, kata wali murid yang lain bernama Herlia Pertiwi, sekolah sudah melakukan pungli untuk pembekian LCD, proyektor, pembangunan musala hingga sumur.

“Sumur ini sudah kami serahkan uangnya, tapi katanya tiap digali tidak ada airnya, jadi tidak ada akhirnya sumurnya,” paparnya kepada wartawan.

Kepala Sekolah SDN Bandungrejosari 1, Puji Wahyuni menjelaskan bahwa pihaknya sudah membuat proposal pengajuan komputer ke Dinas Pendidikan Kota Malang. Namun ditolak karena sebelumnya sudah pernah mengajukan.

“Melihat sekolah bagus-bagus ini bayarnya sekolah tinggi-tinggi. Kalau dana BOS dan BOSDA boleh membeli komputer hanya satu unit pertahun, itupun kalau ada dananya,” jelas Puji Wahyuni. –

Unmer Lakukan Pemilihan Rektor Tahap Satu

Perwakilan mahasiswa Unmer yang memilih calon Rektor. (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Pemilihan Rektor Universitas Merdeka (Unmer) Malang tahap satu periode 2015/2019., diikuti 591 pemilih.
Para pemilih terdiri dari internal warga Unmer dan perwakilan mahasiswa dari BEM, HMJ, dan UKM memilih salah satu calon Rektor, (18/8) di halaman gedung Rektorat Unmer.

Ada dua orang calon kandidat, yakni Dr Supriyadi dan Prof Anwar Sanusi yang saat ini masih menjabat Rektor Unmer.
Ketua panitia pemilihan Rektor Unmer, Bonaventura Ngw mengatakan, prosentase pemilihan tahap satu ini adalah 55 persen.

Pemilihan dilakukan pukul 08:00 hingga siang dan dilanjutkan penghitungan suara. Setelah itu hasil suara akan dikumpulkan dan direkap pada pemilihan tahap dua.

“Dari pemilihan tahap satu ini nantinya akan kami kalkulasikan di tahap dua saat pemilihan di senat kampus 20 Agustus mendatang,” katanya, Selasa (18/8).

Ia menjelaskan jika semua calon sudah melalui tahap verifikasi sebelum benar-benar terpilih menjadi calon rektor.
Diungkapkan, di Unmer Malang ada sekitar 54 orang yang layak ikut dalam pemiluhan rektor. Tetapi yang daftar hanya dua orang. –

Ini Dia Mobil Listrik Canggih Buatan Polinema

Mobil Isecp karya mahasiswa Polinema (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Mahasiswa Politeknik Negeri Malang (Polinema) berhasil menciptakan mobil listrik yang dinamai Isecp atau Intelegent Sempu Electricars Polinema, dan mulai diperkenalkan bertepatan dengan peringatan Proklamasi Kemerdekaan, Senin, (17/8).

Mobil mini itu merupakan hasil karya Teknik Otomotif Elektronik D4, dengan penyempurnaan teknologi yang lebih baik dari mobil istrik sebelumnya.

“Ada pengereman otomatis, wiper yang bisa menyesuaikan banyaknya air, dan masih banyak invovasi lagi,” kata salah satu pembuat Isecp, Afa Arifin.

Isecp, kata dia, bisa menempuh jarak 30 km dari pengisian 3 jam. “Kalau dibilang irit, jelas jauh lebih irit,” ujarnya.

Bersama Ditektur Polinema, Tundung Subali, perkenalan mobil listrik itu ditandai dengan menotong pita dan didemokan dengan mengelilingi kampus.

Proses pembuatan Isecp memakan waktu 6 bulan, dengan biaya mencpai Rp 60 juta. “Uangnya dari mahasiswa sendiri,” tandasnya bangga.

SDA Batu Wakili 40 Persen Jawa Timur

MALANGVOICE – Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) harus diajarkan di sekolah-sekolah di Kota Batu, karena wilayah itu mewakili 40 persen Sumber Daya Alam yang ada di Jawa Timur.

Pengawas Dinas Pendidikan Kota Batu, Sukistono, menegaskan, jika tidak dimulai sejak dini, bisa saja perilaku pengrusakan alam dan lingkungan hidup bakal terjadi.

“Ini urgen, kita mewakili 40% sumber daya alam di Jatim lho. Jangan sampai potensi ini dirusak tangan jahil hanya karena ketidaktahuannya. Makanya PLH ini urgen,” jelas Sukistono kepada MVoice, Minggu (16/8).

Menurutnya, PLH nantinya dirancang sebagai suatu pembiasaan kepada siswa didik. Yang diajarkan seputar peningkatan kesadaran siswa tentang lingkungan, plus isu permasalahan lingkungan itu sendiri.

“Kami sudah merumuskan dengan tim teknis dari Universitas Brawijaya. Jadi pengelolaan kalau ada pencemaran, konservasi sumber daya alam, itu kita ajarkan semuanya,”tambahnya.

Dengan fahamnya siswa terkait PLH ini, Sukistono berharap siswa di Batu menjadi tuan di tanahnya sendiri, yang dengan arif dan bijaksana memanfaatkan dan mengelola lingkungan untuk kebaikan hidup bersama.

Disdik Belum Tindak Lanjuti Pendidikan HAM

Kadisdik Batu, Mistin.

MALANGVOICE – Rencana Omah Munir memasukkan pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah Kota Batu, kemungkinan akan tersendat.

Ini karena Dinas Pendidikan Kota Batu baru sebatas menyampaikan permintaan Omah Munir ke SMP Negeri 1 Batu, namun belum ditindaklanjuti lebih jauh.

“Kita belum koordinasi lebih lanjut soal permintaan itu. Jadi sifatnya masih berupa permintaan ke SMP 1,” kata Kadisdik Kota Batu, Mistin, kepada MVoice, Sabtu (15/8) pagi.

Padahal sesuai rencana, Omah Munir hendak melaunching modul Pendidikan HAM tersebut pada minggu ke empat Agustus ini. Jika betul permintaan masuk ke sekolah belum beres, maka bisa dipastikan gagal launching.

Mistin sendiri saat disinggung mengenai apakah modul ini dapat masuk ke kurikulum mata pelajaran PKN, juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan. “Itu kita belum tahu, saya belum pelajari,” jawabnya singkat.

Sebagaimana yang telah diberitakan bahwa Omah Munir ingin memasukkan modul pendidikan HAM pada mata pelajaran PKN di SMPN 1 dan MTs Surya Buana. Direktur Eksekutif Omah Munir, Salmah Safitri mengaku sudah kerja sama dengan Disdik Kota Batu.-

Komunitas