USAID Tingkatkan Budaya Baca pada Murid Sekolah

Kelompok IPS sedang mendiskusikan karyanya pada modul III untuk jenjang SMP. (deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Kurangnya motivasi membaca pada anak didik terutama di tingkat dasar membuat USAID (United States Agency for International Development) berupaya membiasakan membaca buku bagi anak – anak di sekolah, Rabu (26/8). Hal ini dilakukan dalam pelatihan yang berlangsung di Malang.

Koordinator USAID Prioritas Jawa Timur, Silvana Erlina mengatakan hasil dari pelatihan para guru dan pelatih bisa menyampaikan kepada komite dan sekolah sehingga budaya membaca kepada anak terus berlanjut.

“Tujuan utama pelatihan manajemen kali ini difokuskan pada kepala sekolah dan guru sehingga dapat disampaikan ke komite sekolah serta wali murid dan dapat meningkatkan manajemen sekolah mereka,” jelasnya, Rabu (26/8).

Dijelaskan Silvana, kepala sekolah sebagai mengelola sumber daya yang ada sehingga kegiatan-kegiatan membaca bisa terlaksana di sekolah. Guru melalui kegiatan pembelajaran dapat mengelola siswa untuk membiasakan diri membaca setiap hari meski hanya 10 menit.

“Sedangkan orangtua di rumah menemani dan mendukung gerakan membaca di rumah dan masyarakat di lingkungan sekitar dapat mendukung dengan perpustakaan lokal atau mengadakan kegiatan gemar membaca,” lanjutnya.

Sementara itu, Whole School Development USAID Prioritas Jawa Timur, Dyah Haryati Puspitasari berharap budaya membaca ini bisa jadi program tetap dan abadi yang dimiliki sekolah. “Pengelolaan budaya baca menjadi tantangan untuk sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung gerakan membaca,” ujarnya.

Dalam pelatihan ini, dibahas pula kiat melakukan supervise informal dan supervisi klinis di kelas, termasuk di dalamnya tentang mekanisme penilaian kinerja guru (PKG).-

Ini Dia Fasilitas Gedung Baru FIA

Maket gedung FIA UB yang akan dibangun (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Pembangunan gedung D Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) yang secara simbolik dilakukan, Selasa (25/8) hari ini, akan dilakukan secara bertahap.

Struktur bangunan akan diselesaikan hingga akhir Desember. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB, Bambang Supriyono, mengatakan, gedung itu akan digunakan untuk perkuliahan dan laboratorium.

“Awal 2016 sudah bisa digunakan 3 tingkat terlebih dulu,” katanya, saat ditemui usai peletakan batu pertama, Selasa (25/8).

Pada basement, rincinya, akan digunakan untuk parkir, lantai dasar untuk kantin dan mini market, sedang lantai 1 untuk tempat perkuliahan mahasiswa internasional.

“Sedangkan lantai 2 sampai 5 untuk perkuliahan program studi yang baru, seperti administrasi pendidikan, perpustakaan dan pariwisata. Di atasnya ada laboratorium. Selama ini mereka menggunakan UB hotel,” jelasnya.

Meski ada gedung baru, dipastikan tidak ada penambahan jumlah mahasiswa. “Jumlah mahasiswa kami sudah ideal, yakni 1100, tidak akan menambah jumlah lagi, cuma meningkatkan proses belajar mengajar saja,” timpalnya.

Sementara Wakil Rekor Bidang Akademik, Kusmartono, berharap, penambahan gedung bisa menjadikan lulusan makin berkualitas. “Semoga bisa mencetak lulusan yang baik dan berguna bagi masa depan,” singkatnya.

Dekan Ilmu Administrasi, Bambang Supriyono (Deny/malangvoice)
Dekan Ilmu Administrasi, Bambang Supriyono (Deny/malangvoice)

FIA UB Bangun Gedung 12 Lantai

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB, Bambang Supriyono, saat peletakan batu pertama. (deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Universitas Brawijaya (UB) membangun gedung baru Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) dengan luas 40×50 m².

Gedung 12 lantai itu, kata Dekan Fakulatas Ilmu Administrasi, Bambang Supriyono, akan bernuansa candi yang melambangkan struktur birokrasi dinamis.

“Gedung ini nantinya akan menaungi gedung yang lain, karena posisinya lebih besar dan tinggi,” katanya, Selasa (25/8).

Pembangunan gedung D itu ditandai dengan peletakan batu pertama di lokasi, langsung oleh dekan, wakil rektor serta beberapa guru besar UB.

Dijadwalkan, gedung tersebut akan selesai 3 tahun mendatang, dengan dana pembangunan mencapai Rp 83 miliar.

Pungli di SDN Bandungrejosari, Kata Anton: Itu Wajar

Wali Kota Malang, M Anton. (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Dugaan pungutan liar (Pungli) di SDN Bandungrejosari 1, Jalan S Supriadi, Kota Malang, Wali Kota Malang M Anton mengatakan jika hal tersebut merupakan tindakan wajar.

“Jika untuk peningkatan masyarakat dan itu adalah inisiatif dari masyarakat sendiri ya wajar. Pendidikan 9 tahun juga penting,” katanya, Senin (24/8).

Ia juga mengatakan jika sekolah tidak mempunyai bukti terkait pungutan tersebut. “Tidak ada bukti surat edaran tarikan pada wali murid, kami juga sudah berbicara dengan komisi D,” papar Anton.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Kota Malang telah memanggil wali murid, komite sekolah dan dinas pendidikan Kota Malang, namun tidak ada sikap yang ditunjukkan oleh dewan.-

10 Perwakilan Negara Asing Akan Hadir di Unira

Wakil Rektor, Hasan Abadi, ketika acara FGD Pilkada Kabupaten Malang. (miski/malangvoice)

MALANGVOICE – Universitas Islam Raden Rahmat (Unira), Kepanjen, Kabupaten Malang, menjadi tuan rumah Konferensi Perdamaian Internasional, 6 September mendatang.

Wakil Rektor Unira, Hasan Abadi menyebut, sekitar 10 perwakilan dari negara luar dipastikan hadir. Di antaranya Australia, Singapura, Senegal, Nepal, Iran dan Nigeria.

Menurutnya, KPI dilangsungkan atas kerja sama Unira, Wahid Isntitute EHI Passiko, Sinergi Indonesia, dan GP Ansor. Sejumlah tokoh seperti Yenny Wahid, mantan Sekjen OPEC, Subroto, dan Greg Barton juga dijadwalkan hadir.

“Selama ini isu perdamaian di tingkat elit dan organisasi besar. Padahal, perdamaian itu isu kalangan bawah,” katanya.

Dikatakan, melalui kearifan lokal di Kabupaten Malang nantinya diharapkan menghasilkan perdamaian, sehingga ada titik temu dengan negara lainnya.

“Kasus Sampang dan Jember sebagai bukti bahwa tingkat atas damai, di lokal justru sebaliknya,” papar dia.

KPI juga akan merekomendasikan beberapa isu strategis terkait perdamaian dunia. “Poin-poin pertemuan ini nanti kami rekomendasikan ke organisasi dunia dan pemangku kepentingan,” pungkasnya.-

Wali Murid Dipaksa Buat Pernyataan Tidak Ada Pungli

Wali murid SDN Bandungrejosari 1 saat menemui penasihat hukum Agus Sugianto. (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Pihak SDN Bandungrejosari 1 Malang terus bermanuver untuk mementahkan dugaan terjadinya pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut. Untuk mementahkan adanya pungli, pihak sekolah mengedarkan surat pernyataan yang harus ditandatangani wali murid.

Dalam surat edaran tersebut, wali murid diminta untuk mengakui bahwa di SDN Bandungrejosari 1 tidak terjadi pungutan yang berdalih untuk membeli perangkat komputer.

Pertama yang diminta pihak sekolah adalah paguyuban wali murid kelas 1 untuk membuat pernyataan. Setelah itu berurutan ke kelas lainnya mulai kelas 2 sampai kelas 6.

Herlia Pratiwi, salah satu wali murid di SDN Bandungrejosari 1 menyebutkan jika pihak sekolah telah menyiapkan kertas surat pernyataan untuk ditandatangi wali murid. “Teman saya barusan bilang gitu, ada yang mau tanda tangan ada yang enggak,” katanya, Jumat (21/8).

Menurut rencana, Sabtu (22/8) besok giliran wali murid kelas 3 yang diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Namun, Herlia Pratiwi dan wali murid kelas 3 lainnya akan menolak menandatangani surat pernyataan tersebut “Kami jelas tetap tidak mau,” tegasnya.

Herlia Pratiwi dan beberapa rekan wali murid tetap akan mempersoalkan dugaan pungli berdalih pembelian perangkat komputer itu. Bahkan, mereka sudah menunjuk salah satu pengacara , Agus S Sugianto untuk mengawal jika sewaktu-wakltu masalah ini berlanjut sampai ke ranah hukum.

Untuk sementara Agus S Sugianto yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono, Malang itu mengatakan tidak akan membawa permasalahan dugaan pungli di SDN Bandungrejosari 1 Malang itu ke ranah hukum. “Kami masih menunggu niat baik dari komite dan sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, dengan ditunjuknya ia sebagai penasihat hukum berupaya untuk menyelesaikan secara baik kasus dugaan pungli itu. Tujuannya agar pihak sekolah tidak mengulangi perbuatan yang tidak mengenakkan wali murid tersebut. “Kami hanya ingin meluruskan aturan yang benar, karena banyak kejadian yang terjadi, kalau dibiarkan bisa dicontoh dimana-mana,” tandas Agus Sugianto.-

Siswa Baru Pernah Ditarik Rp 2 Juta

MALANGVOICE – Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dari SDN Bandungrejosari 1 Malang terus berkembang. Muncul pernyataan baru dari wali murid sekolah tersebut.

Fitri Yulianti menceritakan jika saat memindahkan anaknya di SDN Bandungrejosari 1, bulan April lalu, harus mengeluarkan dana sebesar Rp 2 juta.

“Waktu itu saya menghadap ke kepala sekolah dan disuruh untuk membayar dengan harga yang ditentukan,” katanya saat ditemui MVoice, Jumat (21/8).

Pihak kepala sekolah, saat itu menjelaskan jika sumbangan untuk membeli bahan bangunan yang nantinya digunakan membenahi gudang di belakang sekolah.
Menyitir pernyataan kepala sekolah setiap siswa pindah ke sekolah tersebut diminta menyumbang Rp 2 juta hingga Rp 3 juta.

Uang tersebut kemudian dititipkan kepada salah satu guru SDN Bandungrejosari bernama Puji. Kemudian saat ditanya kuitansi, Puji tidak bisa memberikannya.

“Sampai sekarang tidak ada bukti uang itu digunakan untuk membenahi gudang, karena kuitansi tidak diberikan,” paparnya

Saat ini, Puji dan beberapa wali murid lainnya terus menuntut transparasi dana yang digunakan oleh pihak sekolah. –

Muhajir: Proxy War Sudah Jadi Perang Nyata

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Muhadjir Effendy (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Muhadjir Effendy, mengatakan, masalah proxy war sudah jadi perang nyata, terutama di Indonesia.

Karenanya, proxy war jadi agenda utama dalam riset International Conference on Pure and Applied Research (ICoPAR).

“Perang global sekarang bukan cuma kekuatan militer yang canggih. Proxy war yang diserang justru sektor ketahanan pangan, SDA atau kerusakan alam, human traficking hingga teroris,” katanya, saat ditemui di Dome UMM, Jumat (21/8).

Dengan adanya konferensi ini, dia berharap dapat menghadirkan jalan keluar atas berbagai masalah global.

“Semoga bisa mengatasi persoalan ketahanan lingkungan yang dinilai bisa mengurangi pemanasan global, sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia, itu jadi agenda riset terutama untuk terapan,” tuturnya.

Riset dari peneliti dari 12 negara itu akan dipublish secara internasional dan ikut memperkaya khasanah penelitian di tingkat global.

Konferensi ICoPAR UMM Hadirkan Peneliti 12 Negara

Konferensi ICoPAR di gedung DOME UMM (Deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar konferensi internasional tentang penelitian murni dan terapan bertajuk UMM 1st International Conference on Pure and Applied Research (UMM ICoPAR 2015), di Gedung DOME, Jumat (21/8).

Konferensi kali ini mengambil tema kesiapan ketahanan lingkungan demi masa depan kemanusiaan. Rektor UMM, Prof Muhadjir Effendy mengatakan, ICoPAR didakan sebagai respon terhadap pemanasan global.

“Pemanasan global telah menjadi permasalahan serius bagi masa depan alam semesta,” ujarnya kepada wartawan.

Ketua panitia ICoPAR, Dr Vina Salviana, mengatakan, kegiatan yang diikuti 205 peneliti dari 12 negara, di antaranya Korea selatan, Jepang, Taiwan, Filipina, Nigeria, Malaysia, China, polandia, Indonesia, Georgia, Singapura, dan Nigeria, nantinya akan mengambik topik bidang ilmu sosial dan ilmu eksakta.

“Peneliti dibagi dua untuk mengambil topik. Dan paper terpilih akan dipresentasikan saat koferensi, dan selanjutnya dipublikasikan di jurnal internasional,” katanya.

Konferensi diadakan selama dua hari, 21 dan 22 Agustus 2015, juga menghadirkan sejumlah tokoh untuk memberikan orasi ilmiah.

Komite Sekolah Pasif, Wali Murid Merasa Tertekan

Mediasi antara SDN Bandungrejosari 1 dengan wali murid. (deny/malangvoice)

MALANGVOICE – Wali murid SDN Bandungrejosari 1 Malang, merasa ada tekanan jika tidak membayar uang sumbangan yang diduga berbau pungutan liar (pungli) sekolah.

Perwakilan wali murid dari salah satu paguyuban, Herlia Pertiwi mengakui jika sekolah akan melakukan pengecekan ke rumah siswa jika tidak mau membayar.

“Saat orangtua tidak mampu bayar, maka bendahara paguyuban diminta mengecek ke rumah. Masak punya motor tapi tidak mampu membayar?’ tuturnya pada wartawan, Rabu (19/8).

Wali murid yang kesal akhirnya melapor ke komite sekolah, namun komite dirasa terlalu memihak kepada sekolah. “Kami harusnya lapor ke komite, tapi komite tidak mendukung. Bilangnya SD kami berada dalam sekolah mandiri, padahal belum,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, saat mediasi dengan pihak sekolah sempat ada pencatatan nama wali murid dan siswanya. ”Kenapa harus dicatat? Kami takut anak – anak diincar sama sekolah kan,” tandasnya.-

Komunitas