MALANGVOICE – Jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang usai di lantik pada Rabu (24/4) lalu langsung tancap gas. Hal itu dilakukan agar memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah pelanggan untuk mengelola air bersih di Kabupaten Malang.
Direktur Umum (Dirum) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tutik Wadjawati mengatakan, pihakanya ditahun 2019 ini mempunyai target pendapatan sebesar Rp 98,6 miliar, dan jumlah pelanggan 127 ribu, jumlah tersebut meningkat dari target 2018 lalu yang mencapai Rp 93 miliar, dengan jumlah pelanggan mencapai 121 ribu.
“Dalam setiap tahunnya, target kami selalu meningkat, dan di tahun ini kami optimis bisa mencapai target tersebut,” ungkapnya.
Menurut Tutik, untuk memenuhi target tersebut, pihakanya juga melakukan perluasan cakupan pelayanan air bersih dengan mempermudah pelayanan pembayaran tagihan dengan menggunakan elektornik atau E-Transaksi.
“Saat ini, kami memiliki 26 kantor unit untuk memberikan pelayanan air bersih di 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Tapi untuk pembayaran tagihan, kami juga menggunakan E-Transaksi bagi pelanggan yang membayar tagihan dengan tanpa datang ke loket, mereka bisa langsung melalui bank maupun toko modern, yang ditunjuk oleh Perumda Tirta Kanjuruhan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Tutik, pihakanya juga memiliki program yang ditahun ini akan diluncurkan yaitu program pelayanan air bersih khusus keluarga miskin (gakin).
“Di Kabupaten Malang, ada sebanyak 7.564 Kepala Keluarga (KK) gakin yang akan mendapatkan pelayanan gratis. Tapi, dengan batasan penggunaan air maksimal tidak lebih dari 10 meter kubik (m3) dalam setiap bulannya, jika lebih dari yang sudah ditentukan itu, mereka harus membayar sebesar Rp 2,100 per m3-nya,” bebernya.
Akan tetapi, tambah Tutik, untuk penerapan program layanan gratis bagi gakin tersebut bakal diluncurkan berketetapan dengan Hari Jadi Perumda Tirta Kanjuruhan, pada bulan Juli 2019 mendatang.
“Untuk pelayanan gratis pada gakin, pihaknya akan memastikan terlebih dahulu ada tidaknya jaringan distribusi air yang ada di wilayah mereka. Jika tidak ada jaringan yang terpasang, maka pihaknya tidak bisa memasang pelayanan Sambungan Rumah (SR) baru,” tandasnya. (Hmz/ulm)