MALANGVOICE – Beragam program inovatif diluncurkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) di awal 2017 ini. Dimulainya Sunset Policy Jilid II, membuka peluang SKPD yang sebelumnya bernama Dispenda ini mengulang sukses tahun lalu.
Kepala BP2D, Ade Herawanto, mengatakan, setelah adanya Program Sunset Policy tahun lalu, warisan piutang pajak yang tercatat sebesar Rp 110 miliar semakin menyusut hingga tak sampai Rp 80 miliar. Hal ini sebagai pertanda semakin banyaknya WP memenuhi kewajiban pajaknya.
“Kita kelompokkan jadi dua kelompok. Penunggak konvensional akan diberi pemutihan. Setelah mengikuti Sunset Policy, mereka akan menjadi WP ‘baru’ dan ke depan jadi lebih loyal dan tertib bayar pajak,” kata mantan Kabag Humas Pemkot ini
Kelompok kedua, lanjut Ade, yakni kelompok tani yang terima keringanan pajak lumayan besar. Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) ini memaparkan, saat ini ada sekitar 860 hektar lahan pertanian produktif yang harus dilindungi pemerintah daerah.
Karena itulah, para petani diberi motivasi untuk tetap menggarap lahannya lewat keringanan pajak daerah. Dengan demikian, Pemkot berharap tak ada lahan yang dijual untuk dijadikan perumahan.
Selain itu, menurut Ade, keringanan penarikan PBB dari petani adalah upaya agar ketahanan pangan di Kota Malang tetap baik. Dia menjelaskan, Dinas Pertanian Kota Malang memiliki data terkait kelompok tani yang menggarap 860 hektar lahan di Kota Malang. Para petani inilah yang nantinya menerima keringanan PBB.
Meski begitu, Ade menyebut PBB dari petani tidak akan dimasukkan dalam proyeksi target Sunset Policy Jilid II. Para penunggak konvensional lah yang akan menjadi target WP utama sosialisasi program ini.
Menurutnya, target Sunset Policy Jilid II harus melebihi program serupa jilid satu. “Jika tahun lalu kita target Rp 500 juta dan bisa mencapai Rp 1,5 miliar, diharapkan tahun bisa lebih dari capaian itu,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan karibnya.