MALANGVOICE – Pengurus Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Malang, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi periode 2021 – 2026 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (27/11).
Kepala Desa Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, Helmiawan Khodidi mengatakan, dalam pelantikan dan Rakernas DPP Apdesi Periode 2021-2026 kali ini mengambil tema ‘Membangun Indonesia dari Desa’.
“Kegiatan pelantikan dan Rakernas itu dihadiri banyak pejabat tinggi negara, seperti Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma’ruf Cahyono, serta Ketua Umum Apdesi 2021 – 2026 H. Surta Wijaya,” ucapnya, kepada Mvoice, Sabtu (27/11).
Pria yang akrab disapa Didik ini menjelaskan, dalam rakernas tersebut, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono menyampaikan, desa-desa akan menjadi kawasan terbuka masuknya globalisasi dan kemajuan teknologi.
“Kemarin (Sabtu 27/11) beliau (Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono) berpesan, kita harus menjaga dan melindungi nilai-nilai kearifan lokal harus agar tidak tergeser dan tersisihkan oleh laju roda zaman,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Didik, diperlukan implementasi program pengembangan potensi desa mengarah pada mewujudkan desa wisata agro, desa industri, dan desa digital di Kabupaten Malang.
“Kami, Pengurus Bidang Pariwisata dan lingkungan hidup datang mewakili Kabupaten Malang,” terangnya.
Didik mengatakan, ada beberapa harapan Apdesi terhadap pemerintah khususnya Mendagri, untuk pengembangan potensi desa dan mempertahankan kearifan lokal, serta sumber-sumber daya desa diperlukan adanya penambahan anggaran.
“Kami berharap, apa yang pernah dijanjikan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) yaitu dana DD 5 persen untuk kegiatan operasional desa segera bisa diwujudkan,” pinta pria yang juga ikut dilantik sebagai pengurus DPP Apdesi bidang pariwisata dan lingkungan hidup ini
Dengan begitu, lanjut Didik, kesejahteraan Pemerintah Desa (Pemdes) dan lembaga desa dapat lebih diperhatikan, karena Pemdesa dan lembag tersebut memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas, dan desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah.
“Pemdes memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, kami berharap 5 persen dana desa yang dialokasikan ke desa-desa segera terealisasi,” bebernya.
Selain itu, para kepala desa meminta untuk memakai lambang Garuda dalam stempel desa, dan permasalahan hukum tentang kewenangan mengelola dan menggunakan dana desa untuk pembangunan desanya ditangani oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
“Untuk menunjang itu semua teman-teman Kades (Kepala Desa) juga meminta hak priogratif Kades tentang pemberhentian perangkat desa agar dipatenkan. Bahkan, untuk pencalonan Kades dalam pemilu baik legeslatif, para Kades diberikan cuti bukan harus mundur dari jabatannya Kades,” pungkasnya.(der)