MALANGVOICE – Rekrutmen CPNS dan kepolisian dianggap sebagai sektor terkorup menurut masyarakat Jawa Timur. Hal tersebut merupakan salah satu temuan survei nasional anti-korupsi yang digelar Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Selain informasi dari media, teman, tetangga, keluarga, persepsi ini terbentuk salah satunya karena pengalaman pribadi,” kata Heny Susilowati selaku salah seorang peneliti Polling Center dalam diseminasi hasil survei tersebut di Ibis Style Hotel, Rabu (2/8).
Berdasarkan hasil survei, 24 persen masyarakat mengaku pernah diminta uang secara ilegal oleh pihak tertentu ketika menggunakan jasa atau interaksi dalam hal mengikuti CPNS (7 persen dari total responden). Begitu juga dengan kepolisian, terdapat 29 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan Kepolisian (8 persen dari total responden) menyatakan pernah diminta uang secara tidak resmi.
Heny menilai, hasil ini wajar mengingat rekrutmen CPNS merupakan sektor yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, juga terdapat warisan persepsi korupsi dalam setiap proses rekrutmen CPNS tahun sebelumnya.
“Warisan persepsi ini diduga berkontribusi terhadap persepsi buruk terhadap sektor rekrutmen CPNS meski telah ada perbaikan sistem rekrutmen seperti penggunaan CAT (Computer Assisted Test) dalam salah satu tahapan rekrutmen tersebut,” imbuhnya.
Survei ini dilaksanakan dalam periode April dan Mei 2017 di 35 Kabupaten/Kota, 73 Desa/Kelurahan seluruh Indonesia. Total responden sebesar 759 orang.
“Kami menggunakan teknik sampling Multistage Random Sampling dengan PPS (Probability Proportional to Size). Jumlah sampel tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya,” ungkapnya.
Dengan jumlah sampel sebesar ini dan tingkat kepercayaan 95 persen, maka diprediksi MoE (Margin of Error) mencapai kurang lebih 3,6 persen.
