MALANGVOICE – Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Malang, Abdullah, mengaku, banyak kepala desa tidak setuju adanya kebijakan berlangganan koran.
Meski begitu itu dirinya belum menerima surat yang dimaksud. Namun, Apdesi segera berkirim surat ke Bupati Malang, H Rendra Kresna, menyikapi surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
“Nanti seperti apa kami rapatkan dulu dengan kepala desa. Ada yang setuju dan banyak yang tidak sepakat, terutama soal berlangganan koran. Langganan koran yang mana, masih tidak jelas,” kata dia, kepada MVoice, Jumat (10/3).
Baca juga:
- Bupati Malang Wajibkan Desa se-Kabupaten Malang Berlangganan Koran
- Ketua DPRD Tak Permasalahkan Surat Edaran Langganan Koran
Ia bersama sebagian kepala desa sempat membicarakan hal tersebut bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Eko Suwanto. Akan tetapi, Apdesi terdiri dari 378 desa, sehingga perlu rapat secara keseluruhan.
Kepala Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading ini menyebut, kebijakan tidak serta merta dadakan. Pasalnya, dana yang akan dikeluarkan bersumber dari pemerintah, sehingga harus dipertanggung jawabkan sebaik mungkin.
“Jangan lantas ujug-ujug harus dijalankan, sangat riskan. Uang Rp1.000 saja bisa disoroti,” ungkapnya.
Belum lagi, lanjut dia, anggaran untuk tiga item dalam surat tersebut belum dimasukkan dalam APBDes. Perlu adanya P-APBDes terlebih dahulu.
“Itupun ribet prosesnya. Makanya, keputusan nanti kami sampaikan setelah semua kepala desa rapat dan menyamakan persepsi,” tegasnya.
