MALANGVOICE- Menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan selama Ramadan di Kota Malang menjadi sorotan. Dari beberapa menu kering yang diberikan, banyak yang dinilai belum layak dikonsumsi pelajar.
Anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, mengatakan, dari hasil pemantauan di lapangan, ia menemukan masih ada dapur yang tidak menjalankan standar pelayanan secara optimal. Ia menilai sebagian menu yang dibagikan kurang layak, tidak higienis, dan belum memenuhi prinsip gizi yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Sebagai contoh, menu makanan di SMP Muhammadiyah 2 Malang, makanan yang diberikan berupa pisang, roti, telur puyuh, dan kacang rebus.
Empat jenis makanan itu dibungkus tas kain warna hitam dan sudah dikirim SPPG Purwantoro Blimbing sejak siang, kemudian dibagikan kepada siswa saat pulang sekolah.
Selain itu di kawasan Lowokwaru, menu yang disajikan berbeda. Siswa SD diberikan satu buah roti, telur puyuh, keripik tempe, dan buah belimbing utuh.
Menurut Suryadi, bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan justru menurunkan mutu dengan alasan efisiensi. Ia menegaskan bahwa kebutuhan anak-anak, khususnya terkait asupan makanan yang aman dan bergizi, harus menjadi perhatian utama.
“Bulan puasa adalah bulan penuh berkah. Semestinya pelayanan justru ditingkatkan, bukan dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (25/2).
Ia meminta seluruh dapur MBG melakukan evaluasi menyeluruh dan segera berbenah. Suryadi juga memberikan peringatan tegas kepada dapur yang memanfaatkan kebijakan menu kering untuk menekan kualitas. Jika tidak ada perbaikan nyata, ia menilai pemutusan kontrak kerja sama merupakan langkah yang patut dipertimbangkan.
Lebih lanjut, Suryadi menekankan bahwa setiap makanan yang disalurkan harus aman dikonsumsi, memenuhi standar gizi, serta sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Baginya, tanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun.
“Apabila terdapat bahan yang tidak layak, bahan tersebut harus diganti, bukan dipaksakan untuk tetap digunakan,” tegas politisi Golkar.(der)