MALANGVOICE – Layanan publik di Polresta Malang Kota mendapat penilaian dari Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (30/7). Pelayanan yang mendapat penilaian antara lain SPKT, SKCK, dan Satpas SIM.
Tim Ombudsman didampingi Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto beserta jajaran sekaligus memberikan pemaparan dan wawancara terkait pelayanan yang diberikan ke masyarakat.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Achmad Khoiruddin, menjelaskan, penilaian ini menurut kepatuhan terhadap UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Baca Juga: Tunggangi CBR, Astra Honda Borong Podium di ARRC Mandalika
Kota Malang Makin Inklusif dengan Inovasi Pembelajaran Diferensiasi
Di SPKT, administrasi yang dinilai yaitu terkait tanda lapor dan laporan kehilangan. Sedangkan di pelayanan SKCK, yaitu terkait pengurusan SKCK itu sendiri dan izin keramaian.
“Untuk di Satpas SIM, yang dinilai terkait permohonan SIM B1 dan SIM B2. Termasuk kami nilai, apakah mereka telah menginformasikan ke masyarakat terkait persyaratan dan prosedur serta standar pelayanannya,” kata Khoirudin.
Selain melihat langsung pelayanan di Polresta Malang Kota, tim Ombudsman juga melakukan wawancara langsung kepada pengguna layanan.
“Kami ingin tahu bagaimana pelayanannya secara on the spot dan bagaimana persepsi masyarakat terkait pelayanan di Polresta Malang Kota,” jelasnya.
Dari penilaian itu nantinya akan diolah dengan indikator yang ditentukan.
“Ada empat dimensi penilaian, nanti diolah dengan berbagai indikator yang ditentukan. Nanti hasilnya diserahkan, dinilai di tingkat kepolisian baru November diserahkan ke Kapolri,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan, bahwa pihaknya terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan publik.
“Dengan adanya kunjungan dari Ombudsman ini, menjadi evaluasi bagi kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya, kami terus berusaha meningkatkan pelayanan publik,” tandasnya.(der)