Ranperda KTR dan Bayang CSR Industri Rokok di Kota Malang

Industri Rokok Campur Tangan, Pembahasan Ranperda KTR Alot

0
318
Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)
Tanda larangan merokok terpasang di Taman Bentoel Trunojoyo. Kendati demikian, tidak sedikit warga merokok di area taman.(Miski)

MALANGVOICE – Alotnya pembahasan Ranperda KTR ditengarai lantaran campur tangan industri rokok dan pekerja. Empat asosiasi terdiri dari Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mendatangi Kantor DPRD, 10 Maret lalu, dengan agenda hearing. Ikut dalam pertemuan itu antara lain anggota Pansus, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum Pemkot Malang.

Sebanyak 18 perusahaan rokok tergabung dalam Gaperoma, dengan pekerja sekitar 12 ribu orang. Sedangkan, 77 perusahaan rokok tergabung dalam Formasi, tersebar se-Malang Raya, tapi hanya 40 perusahaan yang masih aktif dengan jumlah pekerja lebih dari 20 ribu orang.

Selain menyampaikan keberatan secara langsung, asosiasi menyerahkan berkas berisi masukan setebal 30 halaman. Ketua SPSI, Suhirno hadir bersama Ketua AMTI, Budidoyo, Ketua Gaperoma, Johny ST, serta anggotanya. Seketika ruangan mejadi hening saat ketua SPSI menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan mengaku siap menggelar aksi di depan Kantor DPRD-apabila masukan asosiasi tidak diterima.

Lantas anggota DPRD menempati ancaman tersebut dengan suara keras.”Tidak ada salahnya Perda ini (KTR). Ini hanya mengatur kawasannya, bukan melarang orang merokok,” timpal anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Choeroel Anwar, menceritakan suasana hearing yang berlangsung di ruang internal lantai 3 Kantor DPRD, saat ditemui MVoice disela-sela Bimtek, di Hotel Samara, Jumat (16/6).

Asosiasi memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dengan disahkan Perda KTR, ditakutkan terjadi gejolak, berupa penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh industri rokok. “Mereka minta jaminan, dan saya bisa jamin tidak akan ada gejolak,” ungkapnya.

Ketua Pansus, Sulik Listyowati bersama beberapa anggota Pansus secara bergantian menjelaskan pentingnya Perda KTR. Perda KTR suatu keharusan, sebagai turunan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012. Selain itu, Perda KTR masuk sebagai salah satu syarat daerah menuju Kota Layak Anak (KLA). Kota Malang menjadi percontohan nasional untuk KLA di tahun 2007. Pada 2012, Kota Malang meraih KLA tingkat Pratama dan Madya di tahun 2015.

Usulan asosiasi agar Pansus mengagendakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kudus, menjadi pertimbangan. Kudus dipilih karena mirip dengan Kota Malang. Sebelumnya, Pansus telah melakukan Kunker ke DKI Jakarta yang lebih awal menerapkan Perda KTR. Namun, asosiasi menilai DKI Jakarta tidak bisa dijadikan perbandingan.

“Sudah diputuskan akan konsultasi dulu. Sebenarnya tinggal penyempurnaan saja,” kata Ketua Pansus, Sulik Listyowati. Keputusan tersebut diambil usai rapat internal Pansus Ranperda KTR pada 8 Juni.

Kunker dilakukan setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Gambarannya, apabila PAK disahkan bulan Agustus, Kunker bisa dijadwalkan bulan September, itu pun jika tidak berbenturan dengan jadwal di dewan. Mengingat DPRD harus segera membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD 2018, sebelum akhir tahun.

Keberatan asosiasi sebenarnya tidak terlalu urgen. Hanya saja, asosiasi meminta Pansus merinci secara detail beberapa poin di dalam Ranperda KTR. Ia mencontohkan, pada huruf f dan g pasal 2. Bunyi huruf f tempat kerja dan huruf g tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Dua poin tersebut diminta dijelaskan dan harus ada pengecualian. “Intinya, Ranperda KTR yang kami bahas diminta mengacu pada PP nomor 109 tahun 2012,” jelas politisi Demokrat ini.

Sumber Mvoice mengutarakan, perusahaan rokok berusaha memengaruhi Pansus lewat gabungan organisasi. Langkah awal telah dilakukan-melalui hearing. Alasan keberatan beberapa poin Ranperda KTR yang disusun Pemkot Malang bersama Universitas Brawijaya, hanya dalih semata.

Perusahaan rokok menargetkan Perda KTR gagal disahkan tahun ini. Hal serupa diharapkan terjadi di tahun berikutnya. Pada Juni 2018, Kota Malang akan melangsungkan Pilkada. Di mana, anggota dewan, khususnya anggota Pansus akan disibukkan dengan agenda pesta demokrasi tersebut.

Selain itu, SPSI siap memberikan dukungan untuk Wali Kota Malang, HM Anton yang memastikan diri maju dalam Pilkada 2018. Dengan syarat, Perda KTR ditunda.”Kalau Perda KTR ditunda, kami siap berikan dukungan,” kata Ketua SPSI, Suhirno, saat ditemui MVoice di Kantornya, Sabtu (17/6). Mengenai hal ini, HM Anton belum bisa dimintai konfirmasi.

Sejumlah perusahaan rokok ternama berada di Kota Malang. Di antaranya PT Bentoel Group, HM Sampoerna, Grendel, dan Gandum. Dikonfirmasi mengenai ini, Regulatory Affairs Manager PT Bentoel International Investama Tbk Malang Office, Jawa Timur, Eko Soendjojo, mengaku, mengikuti perkembangan Ranperda KTR yang saat ini dalam pembahasan. Perkembangan tersebut ia dapat dari asosiasi.

Eko menepis tudingan pihaknya berupaya menghambat pembahasan tersebut. Hanya saja, asosiasi meminta agar tidak melenceng jauh dari PP 109 tahun 2012.“KTR produk nasional. Tidak ada upaya apapun untuk menghambat, silahkan jika mau disahkan,” katanya.

Sedangkan, PT Karya Niaga (Grendel) yang berlokasi di Jalan Batubara, Kota Malang, belum berhasil dikonfirmasi. Humas Grendel, Tatik Mariati tidak berada di tempat ketika wartawan MVoice meminta izin ke satpam untuk bertemu dan wawancara.”Semua informasi lewat bu Tatik mas, sayang orangnya sedang ke luar,” ungkap salah satu satpam.

MVoice juga gagal mewawancarai Humas dan HRD PT Gandum, Yohanes E Suparja. Ketika menyampaikan maksud dan tujuan-ke bagian resepsionis, yang bersangkutan tidak di tempat dan sedang tugas luar. Upaya lain dilakukan dengan menghubungi langsung via telepon, tapi nomor Yohanes tidak aktif.

Konfirmasi ke PT HM Sampoerna pun demikian. Corporate Communications Executive PT HM Sampoerna, Hindra Liauw, meminta agar pertanyaan dikirim melalui email, tapi belum ada balasan dan konfirmasi mengenai dugaan campur tangan PT HM Sampoerna dan beberapa perusahaan rokok dalam Ranperda KTR.

Dorongan asosiasi supaya Pansus Ranperda KTR Kunker ke Kudus patut dicurigai. Sebagai informasi, kawasan bebas rokok di Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 18 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Tidak masalah buat tambahan referensi. Pertanyaannya, apakah di sana (Kudus) sudah maksimal penerapannya,” kata anggota Pansus dari Fraksi PKS, Choirul Amri.

Hak masyarakat mendapatkan udara sehat menjadi prioritas dan sebagai dasar komitmen anggota Pansus. Potret masih adanya perokok di tempat umum, meski terpasang tanda dan larangan merokok, seperti Alun-alun, taman, angkutan umum dan lainnya, bukti perlunya sebuah aturan.

Dampak bahaya rokok bagi kesehatan sangat terasa. Amri mencontohkan, salah satu keluarga tetangga rumahnya. Si suami perokok aktif dan sering merokok di dalam rumah. Disaat bersamaan, istrinya dalam kondisi hamil. Akibatnya, anaknya lahir dengan kondisi tanpa tulang punggung dan meninggal dunia beberapa bulan kemudian. Sejak musibah tersebut, si suami berhenti merokok.

“Salah satu contoh nyata. Tidak sedikit memang yang beranggapan rokok tidak berbahaya bagi kesehatan,” katanya.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria