MALANGVOICE – Koordinator warga Kelurahan Madyopuro yang terdampak pembebasan lahan tol, Endi Sampurna, mengaku sudah sering mengirim surat kepada Wali Kota Malang, HM Anton, agar tanggap pada masalah itu. Apa daya, surat warga tak pernah ditindaklanjuti.
“Kami sudah sering kali kirim surat ke wali kota, tapi tidak pernah ada tanggapan sama sekali,” kata Endi kepada MVoice, beberapa menit lalu.
Dia mengatakan itu, menanggapi pernyataan Wali Kota HM Anton di MVoice, yang meminta warga terdampak pembebasan ikut mensukseskan program pemerintah.
Bahkan, kata Anton, Presiden sudah meminta pihak lain termasuk TNI agar memback-up penuh untuk pendekatan kepada warga.
Anton juga menambahkan, selama ini Pemkot Malang sudah memperhatikan secara baik harga tanah warga yang dibebaskan. Harga yang diajukan tim sebenarnya sudah pada batas standar dan layak.
Menanggapi itu Endi menambahkan, warga sangat mendukung adanya jalan tol Malang-Pandaan, namun selama ini mekanisme pembebasan lahan dinilai tidak pernah dilakukan secara transparan oleh tim apraisal.
“Kami tidak pernah menghambat, kami hanya butuh keadilan soal harga tanah,” ungkapnya.
Warga berharap wali kota bisa bertemu dengan warga guna meluruskan masalah ini. Sebab, hasil kajian tim apraisal tentang harga tanah dan bangunan salah kaprah dan perlu ada negosiasi ulang.
“Dalam undang-undang jelas, harus ada musyarawah mufakat, tapi selama ini itu tidak pernah ada,” bebernya.
Berbagai upaya dilakukan warga, hingga mengadu kepada kelurahan dan kecamatan, juga tidak menemukan hasil signifikan. “Kalau wali kota mengajak kita bicara, warga siap. Ada juga beberapa bukti yang bisa kami beberkan, bahwa ada ketidakadilan dari proses yang dilakukan tim apraisal,” kata Endi.
Jika masalah ini tanpa ada jalan keluar, warga siap menggelar aksi demo menuntut keadilan atas pembebasan lahan tol itu. “Kalau memang ingin cepat, ya ajak kami bicara dan musyawarah,” tegasnya.