MALANGVOICE – Pemprov Jatim menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah dan Forpimda se-Jatim di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (9/1). Rakor yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu membahas pembangunan berbasis kawasan.
Khofifah dalam arahannya mengatakan, bahwa tema rakor adalah ‘Mewujudkan Pemerintahan Yang Aman, Tertib, dan Akuntabel Dalam Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat . Seiring dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 menjadi rujukan sekaligus motivasi bagi Pemprov Jatim untuk maju terdepan.
Perpres Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan BTS (Bromo Tengger Semeru) serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, memposisikan provinsi Jawa Timur sebagai pilot project nasional model Pembangunan Berbasis Kawasan. Selain Jawa Timur, ikut ditunjuk sebagai pilot project adalah Provinsi Jawa Tengah.
“Melalui model pembangunan berbasis kawasan ini, kita berharap dapat dilakukan serta diwujudkan pemerataan pembangunan secara maksimal,” ujarnya.
Kepada Kepala Daerah se Jatim, mantan Mensos ini menekankan agar segera dilakukan langkah- langkah penyelarasan masing -masing daerah.
“Sementara Pemprov saat ini sedang berproses dalam membangun big data, yang itu akan mampu mengkonekting secara sistemik antar daerah,” pungkasnya.
Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan komitmen dukungan Kota Malang dalam menopang pembangunan berbasis kawasan tersebut, khususnya pada kawasan BTS.
“Optimalisasi beberapa pembangunan infra struktur seperti penuntasan seksi V tol Mapan (exit Madyopuro), pembangunan jembatan Kedungkandang, dan penataan kawasan Kayu Tangan sebagai kawasan heritage yang terintegrasi, merupakan bagian untuk menguatkannya,” ujar Sutiaji.
Rakor koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur (9/1 ’20), menjadi rakor perdana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah bersama Kepala Daerah dan Forpimda Kota/Kabupaten se Jawa Timur. Hadir pula Ketua Pimpinan KPK RI, Firli Bahuri, Wagub Jatim Emil E. Dardak, Forkopimda Provinsi Jatim beserta Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim. (Hmz/Ulm)