MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengalokasikan anggaran Rp30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan keringanan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengatakan, bantuan tersebut untuk menekan angka kemiskinan baik kemiskinan ekstrem maupun absolut akibat inflasi.
“Subsidi bunga itu untuk masyarakat atau UMKM, terutama peternak, petani sasaran kami. Desain sementara kami untuk peternakan. Kami lihat situasi dan kondisi di lapangan. Kalau ternyata untuk peternakan tidak sampai Rp30 miliar, maka sisanya bisa digunakan untuk yang lain seperti pertanian, perikanan, ataupun UMKM,” ucapnya, Selasa (3/1).
Baca juga:
Masyarakat Keluhkan Jalan Rusak, Ini tanggapan DPUBM Kabupaten Malang
Arema FC Gelar Latihan Intensif di Batu
Disparta Kota Batu Klaim Perputaran Uang Selama Libur Nataru Tembus Rp350 Miliar
Tomie menjelaskan, subsidi ini diberikan kepada masyarakat kecil yang mengajukan kredit, dan bunganya akan ditanggung oleh Pemkab Malang.
“Contoh jika kreditnya Rp50 juta, semestinya membayar Rp 53 juta beserta bunganya. Nah bunga enam persen atau Rp3 juta itulah yang ditanggung Pemkab Malang, sehingga peminjam hanya membayar cicilan pokoknya Rp50 juta.
“KUR itu kan bunganya enam persen. Jadi Pemkab Malang yang menanggung enam persen itu sehingga yang mengajukan kredit tidak lagi membayar bunganya,” jelasnya.
Menurut Tomie, dengan subsidi bunga ini diharapkan bisa menjadi penguat bagi desa yang mengembangkan program One Village One Product, One Village One Destinasion.
“Desa yang melakukan penguatan wisata atau produk unggulan silakan mengajukan kredit tadi itu tanpa menangung bunganya. Mereka hanya membayar pokok cicilan saja itu,” terangnya.
Untuk itu, lanjut Tomie, program ini juga akan berlanjut di tahun 2024. Namun, Tomie belum bisa menyampaikan berapa alokasi dana untuk tahun tersebut.
“Ini rancangan awal, jadi kami belum menentukan berapa angkanya, lihat kondisi. Mudah-mudahan di tahun 2023 yang kami alokasikan itu berdampak, jadi alokasi di 2024 tidak terlalu besar atau bisa digunakan untuk bidang lainnya,” pungkasnya.(end)
