MALANGVOICE – Permasalahan warga miskin yang tidak mampu bayar tagihan rumah sakit adalah permasalahan klasik. Dari dulu warga miskin memang dilarang sakit.
Kalau sudah rame-rame seperti ini, baru banyak yang berlagak pahlawan. Semua berbondong-bondong menampakkan diri untuk menolong. Walau anggaran daerah katanya sudah ada, tapi tetap saja seperti ini, diselesaikan setelah menjadi sorotan media.
Pertanyaannya, bagaimana jika kasus ini tidak terendus media, akankah pemerintah dan RSUD-nya punya keinginan seperti ini?
Masalah biaya kesehatan bagi warga miskin, terutama yang tinggal di desa adalah masalah klasik yang dari dulu tetap seperti ini. Program BPJS masih belum banyak menyentuh warga desa, apalagi desa yang berada dipelosok. Bukannya mereka belum tahu program itu, akan tetapi mereka kesulitan mengaksesnya katena mereka harus mengurus sendiri ke kantor BPJS yang terbatas dan letaknya cukup jauh. Sementara Puskesmas dan pemerintah desa yang diharapkan warganya bisa membantu memfasilitasinya, ternyata sampai hari ini belum bisa diandalkan. “Silahkan mengurus sendiri ke kantor BPJS, itu bukan wewenang kami,” selalu begitu jawaban mereka kepada warga. Pengaduan tentang hal itu sering dikeluhkan warga kepada ProDesa.
Pembebasan biaya untuk persalinan bayi kembar oleh Bupati Malang atau pihak RSUD Kepanjen belum bisa menyelesaikan masalah secara umum. Pertanyaannya, apakah hal tersebut berlaku bagi setiap warga yang tidak mampu bayar tagihan? Itu yang mesti dipertegas, bro..!!
Masih banyak kaum miskin yang bernasib sama seperti orang tua bayi kembar itu. Bagaimana dengan nasib warga miskin lainnya yang terlewatkan oleh media? Apakah mereka juga akan mendapatkan hal yang sama?
Penulis pemerhati desa, tinggal di Kecamatan Poncokusumo.-
