Mahasiswa Tuntut Nasionalisasi Aset Bangsa

Luruk Gedung DPRD, PMII Tuntut Cabut PP 60/2016

PMII Unisma menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang. (Muhammad Choirul)
PMII Unisma menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Sejumlah massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unisma Malang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD, Selasa (10/1). Mereka menuntut pencabutan PP 60 Tahun 2016.

Dalam aksinya, mereka membawa spanduk dan sejumlah poster, serta secara bergiliran melakukan orasi. Ketua PMII Unisma, Yunus Sinatrya, menilai, PP 60 Tahun 2016 tidak berpihak pada rakyat.

“Regulasi itu tidak masuk akal. Tidak ada alasan yang jelas terkait perubahannya,” ungkapnya di sela aksi.

Melalui PP itu, lanjut Yunus, semua tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada lembaga Polri dinaikkan sebesar 50 persen. Dia menegaskan, pemerintah menjadikan masyarakat sebagai tumbal atas penerapan PP 60 Tahun 2016.

“Lagi-lagi rakyat dihisap atas nama perbaikan layanan. Selain itu, aset bangsa dan semua kekayaan alam dijual kepada asing. Ini merupakan sesuatu yang absurd,” pungkasnya.