Revisi Perilaku Politik Rakyat, Sebuah Keharusan

Oleh: Drs Bambang GW *

Tidak dalam waktu lama lagi rakyat kabupaten Malang akan punya hajatan demokrasi di panggung politik suksesi pimpinan kepala daerah. Dengan banyak sekali pengalaman politik yang ada sebenarnya bisa menjadi modal untuk membuat proses demokrasi akan bisa lebih berkualitas.

Hal inilah yang seharusnya akan dapat menjadi acuan politik rakyat untuk bisa memoles proses demokrasi menjadi areal terindah dalam melahirkan kepemimpinan sehingga regenerasi kepemimpinan akan terjaga kualitas kebangsaan dan kenegaraannya.

Dengan demikian Pilkada 2015 menjadi momen politik strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi pada setiap etape-etape yang harus dilewati untuk menuju terminal terakhir demokrasi yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam sistem pemerintahan kabupaten Malang yang mapan.

Pentas telah digelar dengan berbagai peran ditampilkan oleh aktor-aktor kandidat baik calon bupato maupun calon wakil bupati serta para petinggi partai untuk memainkan karakternya sebaik mungkin di hadapan rakyat yang hanya dianggap sekedar sebagai penonton akting mereka.

Dengan harapan para aktor dapat menjadi tokoh yang masuk kategori favorit bagi penontonnya, sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan sejuta aksinya tampil menjadi tokoh protagonis bagi rakyat, mulai dari menyulap dirinya untuk bisa dengan tiba-tiba menjadi sinterklas di hadapan rakyat dengan membagi-bagi sesuatu secara material, mengubah kostum keseharian karakternya menjadi seolah-olah penyelamat persoalan rakyat, mengganti performancenya agak perlente agar bisa dianggap punya nilai sedikit di atas rakyat, dan sebagainya. Hal itu mereka perankan untuk menyesuaikan selera rakyat yang lagi terkena virus pragmatisme dan konsumenisme.

Selama gambaran di atas masih laten ada pada perilaku politik rakyat, maka selama ini benar adanya kalau rakyat hanya jadi objek politik dan komoditas politik bagi mereka yang membawa beban kepentingan ambisi berkuasa atas rakyat.

Bahkan lebih ironis lagi rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan yang bisa sewaktu-waktu dimobilisasi kemana pun untuk bisa dipamerkan pada lawan politik dan diklaim menjadi kekuatan dukungan politik serta dijadikan bahan klaim diri siapa yg lebih pantas bisa dianggap wakil atas rakyat yang telah dimobilisasinya. Hanya dengan materi yang mereka punya dan dibagikan pada rakyat dengan berbagai bungkus itulah mereka seolah-olah telah mampu merasakan problematika rakyat.

Hal-hal di ataslah yang semestinya bisa menjadi bahan revisi perilaku politik rakyat apabila kita punya kehendak agar demokrasi yang lagi berproses di negeri ini semakin berkualitas karena setiap etape proses demokrasi pasti bermuara pada rakyat. Apalagi apapun yang akan dilakukan oleh pemeran-pemeran politik pasti dalam rangka membujuk, merayu bahkan menipu rakyat agar bisa menjadi objek yang dapat memilih dirinya.

Rakyatlah yang menjadi input paling hakiki bagi proses demokrasi karena apapun realitas politik ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menjadi penentu lahirnya pemimpin di negeri ini. Ketika rakyat hanya mempunyai ukuran materi pada setiap penampilan mereka maka jangan pernah disalahkan siapapun kalau lahir kepemimpinan yang hanya berorientasi materi tanpa pernah serius berbicara tentang problematika kerakyatan yang sedang melanda negeri ini.

Kedaulatan rakyat yang menjadi pijakan kokoh demokrasi akan semakin rapuh diinjak-injak oleh siapapun yang memiliki keyakinan bahwa kedaulatan rakyat dapat diganti dengan tarif harga. Perilaku semacam itulah yang telah melahirkan gaya politik transaksional di negeri ini. Kalau ini yang terjadi masihkah pantas disebut demokrasi?

Rakyat harus memiliki kemauan dan kemampuan melakukan revisi terhadap perilaku politiknya selama ini, ketika mimpi demokrasi yang lebih berkualitas dalam setiap etapenya harus terjadi di negeri ini. Terminal terakhir demokrasi yang berujud keadilan dan kesejahteraan rakyat sebenarnya bukan hanya mimpi kosong di siang bolong, apabila rakyat tidak lagi terjebak dalam ruang-ruang permainan semu yang bersifat materialistis dan emosional.

Jangan Salah Pilih dan Jangan Pilih yang Salah!
Slogan tersebut seolah sederhana tetapi memuat pesan yang cukup serius untuk kita cermati secara arif dan cerdas. Banyak teori mengatakan bahwa salah satu syarat demokrasi yang harus ada adalah kesetaraan pengetahuan rakyat. Dalam konteks ini kenyataan sosial yang ada masih jauh dari tingkat proposional, jenjang pendidikan rakyat masih jauh timpang dari kesetaraan yang dimaksud. Tetapi bukan berarti rakyat tidak memiliki kemampuan untuk berdemokrasi walau kenyataan sosialnya semacam itu.

Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki rakyat sepanjang tidak terjebak pada ruang emosional maka akan terbuka ruang rasional dalam menentukan pilihan. Memunculkan kesadaran diri akan sebuah pilihan politik sudah tidak jamannya lagi hanya berdasarkan warna bendera, tanda gambar, dan kharisma tokoh, tetapi lebih melihat pada kualitas kejuangan personal yang memiliki garis lurus terhadap komitmen kerakyatan dan catatan kejuangan personal selama melakukan komunikasi dan interaksi sosial.
Apalagi hanya sekedar janji-janji politik di atas mimbar sudah harus dicermati secara kritis agar tidak terperangkap dalam kekecewaan politis. Dan rakyat juga harus mulai berani membangun kesimpulan dalam akal sehatnya bahwa ketika politisi melakukan pendekatan dengan menggunakan kekuatan uang maka bisa dipastikan tak akan pernah ada dalam benaknya kepedulian terhadap problematika rakyat, bahkan lebih jauh dari itu harga diri dan martabat kedaulatan rakyat dianggap bisa diperjualbelikan.

Ayolah kita awali perubahan di negeri ini dengan memulai melakukan revisi atas perilaku politik kita. Idealisme tentang demokrasi hanya bisa terwujud dengan membangun pikiran dan perilaku idealis dalam diri rakyat, karena rakyatlah yang akan menentukan kepemimpinan bangsa dan negeri ini. Baik dan tidaknya kualitas demokrasi dalam Pilkada 2015 di kabupaten Malang akan menjadi potret kualitas masyarakat kita. Sudah waktunya rakyat untuk cerdas dalam menentukan kepemimpinan di negeri ini. Semoga!

*Drs Bambang GW, Praktisi dan pengamat politik, tinggal di Malang.

Komunisme, Ilusi dan Phobia

Oleh: Caping Maskarah Safril *

TIDAK sulit dan tak perlu merujuk hingga bab-bab awal ‘Das Kapital’ untuk menyadari kenyataan global bahwa memasuki milenium ketiga ini, komunisme memang telah memudar.

Ukurannya memang relatif. Rontoknya Uni Sovyet menyusul ditanggalkannya faham-faham pemerintahan komunis di Rumania, Bulgaria, dan Hongaria di akhir 1980-an memperkuat idiom kegagalan ideologi Marx dalam bernegara.

Sudah matikah komunisme? Tentu saja tidak. Sebagaimana bentuk-bentuk ideologi lainnya, komunisme akan tetap ada. Lalu bagi kita, masih relevankah komunisme itu dijadikan phobia sebagaimana yang telah tertanam dalam puluhan tahun kita bernegara, bermasyarakat. PKI boleh-boleh saja dilarang mengingat catatan ‘pelanggaran pidananya’, tapi melarang PKI karena garis politiknya yang komunis, tampaknya sudah saatnya untuk diperdebatkan.

Selama puluhan tahun, komunis adalah musuh negara nomor satu. Tak peduli seseorang itu mengerti atau tidak, dia bisa dicap komunis asal bersuara beda dengan penguasa. Atau, bahkan seseorang yang tak pernah sedikit pun tahu tentang komunis bisa ditandai KTP-nya hanya lantaran punya sejarah keturunan aktivis PKI. Semua diminta untuk mewaspadai komunisme, semua pun bisa diancam pasal-pasal anti komunisme. Padahal, sampai kini pun, coba tanyakan kepada orang sekitar kita, apa yang diketahuinya tentang komunis dan komunisme.

Kebanyakan atau mungkin semua jawaban atas pertanyaan tentang komunis, bagi kita adalah semua yang pernah diriwayatkan tentang PKI, tentang kekejaman atau kekejian di sekitar pembantaian dan penyiksaan manusia, dan lebih banyak lagi tentang penafian kehidupan beragama. Pendek kata, pengetahuan kebanyakan kita saat ini; PKI adalah komunis dan komunis adalah PKI.

Pertanyaan berikutnya, sudah tepatkah pengartian tersebut? Tak perlu lama untuk menemukan jawabannya yang pas, tidak!

Apa yang patut dikhawatirkan pada para tua renta yang sebagian mungkin tidak pernah tahu soal peristiwa di sekitar G-30-S tersebut. Kalaupun ada yang terlibat, sepanjang menyangkut pelanggaran pidana, pantas dijatuhi sanksi hukum, itupun bila masanya sudah tidak kadaluwarsa. Tetapi membayangkan kedatangan kembali mereka akan jadi ancaman nasional atau menjatuhkan pemerintahan, terlebih kemudian membentuk negara komunis, pada saat ini, jaman ini, itu sama dengan mengkerdilkan pikiran sendiri dan lebih parah lagi, justru menunjukkan ketidak tahuan, yang berarti adalah keterbelakangan bangsa.

Lantaran ketidak tahuan kita itulah, tanpa sadar, selama puluhan tahun setelah komunisme dinyatakan dilarang, kita mengarungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara tak beda jauh dengan apa yang pernah diterapkan di sebagian negara komunis. Memang kita tidak perlu antri beras atau roti. Tapi sebut saja dengan dibentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan, mulai dari pegawai negeri, termasuk isteri-isterinya, sampai yang profesional setingkat dokter pun jadi suatu keharusan.

Berbagai asosiasi pengusaha, mulai dari pengrajin hingga eksportir, dan sebagainya. Semua bermuara ke pemerintahan pusat. Lalu apa beda dengan doktrin sistem sel partai-partai komunis berkuasa. Lebih aneh lagi, saat selama beberapa tahun terakhir pemerintahan Soeharto, bagaimana rakyat dicekoki tayangan wajib film ‘Pemberontakan G-30S-PKI’ — yang sisi faktual sejarahnya perlu diragukan — pada setiap malam 30 September dijadikan sebagai salah satu ‘acuan’ untuk memerangi komunisme. Bukankah itu cara-cara indoktrinasi ala komunis. Apakah ini pertanda kebenaran dari postulat hukum kritik, “siapa yang paling bersemangat untuk mengkritik sesuatu secepat itu pula ia masuk pada apa yang dikritiknya,” setali tiga uang beda bungkus.

Bahwa Pancasila dijadikan dasar negara RI, bukan negara berasas agama apalagi komunis semua setuju dan bukan lagi saatnya untuk diperdebatkan. Namun bila karena itu perlu memberangus semua yang berbau komunisme, sepertinya sudah berlebihan. Justru, untuk mencegah ancaman komunisme itulah, saatnya rakyat terbuka untuk menilai secara kritis namun lebih dewasa terhadap apa yang selama ini dicap sebagai musuh bangsa. Caranya, tak lain dengan secara bertahap membuka ajaran tentang komunis dan ideologi-ideologi lain di kampus-kampus perguruan tinggi, bila perlu dimulai sejak dari bangku SLTA. Perkaya pustaka tentang kajian-kajian strategis, maupun perbandingan terhadap komunisme atau ideologi-ideologi lain. Hanya melalui itulah benteng terhadap ideologi apapun di luar yang disepakati bangsa sejak awalnya, dapat dibangun.

Namun, pertanyaan yang wajar muncul di benak kebanyakan orang saat ini, bagaimana bila ternyata komunisme menarik simpati sejumlah pendukung kemudian berkembang. Sebelum terjawab, pertanyaan itu tentunya harus berlaku setara pula dengan setiap ideologi di luar Pancasila. Jawabannya, bila selama ini kita menyatakan sebagai bangsa yang telah teruji, kenapa takut. Hanya saja, perlu disadari bahwa komunisme atau ideologi apapun, termasuk Pancasila, dalam kehidupan bernegara yang demokratis, akan berkembang bila pranata-pranata sosial dalam masyarakatnya menunjang.

Untuk menghadang meluasnya komunisme, jelas-jelas slogan atau orasi agama apapun takkan cukup. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah kondisi khas yang memungkinkan berkembangnya ideologi kreasi Karl Marx dan Frederich Engels itu. Kedua faktor krusial itu sangat mungkin tercipta dalam kondisi merebaknya penindasan terhadap hak-hak rakyat. Berbagai ketidak adilan hukum dan ekonomi yang lebih memihak penguasa atau sekelompok kecil masyarakat, akan menjadikan jargon ‘sama-rata sama-rasa’ sebagai suatu tujuan yang menggiurkan dan menggelorakan semangat perubahan.

Komunisme bukannya telah mati, tapi telah berubah, sejalan dengan perubahan-perubahan yang dialami pula oleh ideologi lainnya.

Cuba, pada 2015 ini memasuki masanya menanggalkan ciri khas sebagai satu-satunya negara di dunia yang menyatakan diri sebagai negara komunis. Bahkan Cina sekalipun mampu mengemas ajaran-ajaran Mao yang cenderung Stalinisme itu, kini nyaris setara kapitalisnya dengan Korea Selatan. Sementara Vietnam tak mampu membendung ekspansi masuknya perusahaan-perusahaan raksasa multinasional dunia, yang dalam waktu singkat membentuk kelas-kelas masyarakat bermobil mewah dengan yang tetap berkelas sepeda. Sementara, negara yang menyatakan murni ‘sosialis-komunis’, Korea Utara, semakin dikucilkan.

Karena itu, bila Karl Marx, masih hidup, bisa jadi dia akan meninjau kembali apa yang pernah diserukannya, yang sempat jadi moto perjuangan kaum buruh komunis di awal-awal kebangkitan masyarakat proletar; ‘kaum buruh sedunia, bersatulah’, untuk diralat menjadi ‘kaum buruh sedunia.., maafkanlah saya’.

Karena itu, menempatkan komunisme dengan rujukan sepihak sejarah PKI, sebagai musuh bangsa saat ini bukan hanya ketinggalan kereta, tetapi juga sangat naif. Disintegrasi adalah musuh yang lebih nyata dan ancaman yang jauh lebih besar ketimbang bakal wajib dikereknya bendera palu arit di halaman-halaman rumah kita. Jadi, bila ingin menentang komunis, pelajarilah komunisme. Janggal rasanya kalau harus memusuhi sesuatu yang kita tidak tahu, atau lebih celakanya, tidak boleh tahu.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang tinggal di Jalan Bandulan 6, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

MEA, Tantangan, Peluang Atau Ancaman?

Oleh: Dra Erlin Iriani MM *

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) masih terasa asing bagi sebagian masyarakat Malang Raya. Bagi para pelaku usaha, MEA berarti pasar bebas antar negara-negara Asean yang akan berlaku mulai akhir 2015. Apa yang sudah dipersiapkan Pemda Malang Raya dalam puluhan hari kedepan untuk menyambutnya?

Pasar bebas negara negara Asean artinya tidak akan ada lagi hambatan-hambatan penetrasi pasar antar negara Asean. Kesepakatan menjadi pasar tunggal antar negara-negara Asean sudah dicanangkan kurang lebih satu dekade lalu. Seyogyanya para pelaku bisnis dan operator bisnis sudah menyiapkan beberapa strategi jitu untuk menghadapi ini.

Bagi Masyarakat Malang Raya, ada dua hal penting yang seharusnya menjadi fokus ‘pertarungan’ di pasar bebas itu, yaitu produk dari industri kecil dan menengah serta bursa tenaga kerja. Persiapan Pemerintah Pusat melalui Kementerian perindustrian jauh hari sudah menyiapakan SNI (Standard Nasional Indonesia) dan SKKNI (Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Potret Produk Industri Kecil & Menengah

Sudahkan semua produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah di Malang Raya memenuhi SNI? ini yang harus di cek pihak terkait. Berapa persen yang sudah mencantumkan lebel SNI di kemasan produknya, dan berapa persen yang belum. Bagi yang belum, pihak pemerintah terkait harus memberikan stimulan bagi pelaku usaha kecil/menengah dengan membantu meraih sertifikat mutu produk dan kemasan. Tentu akan sangat berat bagi pelaku usaha kecil/menengah bila produk mereka belum terstandarisasi. Dan bahkan akan hilang dipasaran karena kalah bersaing dengan produk-produk yang bersetifikat.

Diperlukan penguatan kerjasama antar pengusaha yang berada di sentra-sentra industri. Seperti industri makanan ringan (snack) keripik tempe di kawasan Sanan dan industri kerajinan keramik di kawasan Dinoyo Malang. Dan beberapa kawasan sentra industri yang lain.

Diharapkan dari setiap sentra industri, produk-produk lokal bisa menjadi primadona, produk-produk lokal harus leading untuk kualitas produk, harga yang kompetitif dan kemasan yang menarik, Jangan sampai kalah dari produk luar. Perkuat personal branding, perluas pemasaran dengan digital marketing dan harus selalu mempertajam creative thingking agar produk selalu mempunyai nilai tambah (added value). Dengan selalu berkreasi /berinovasi maka produk-produk lokal bisa terus leading di era pasar bebas mendatang.

Saat ini produk-produk makanan ringan dari Cina sudah banyak kita temukan di pasaran. Produk-produk Cina tersebut mempunyai keunggulan harga yg sangat kompetiif sehingga begitu mudah menerobos pasar lokal kita. Maka strategi harga harus mulai dirancang agar pada akhir tahun 2015 kita tidak semakin kebanjiran produk-produk Cina yang mungkin akan masuk dengan gencar ke negara kita melalui negara-negara Asean.

Bursa Tenaga Kerja

Untuk tingkat buruh (labour) bisa kita pakai sebagai bahan renungan, para TKI kita seringkali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi di negara tujuan kerja mereka. Daya proteksi diri yang rendah dikarenakan sklill yang kurang dan wawasan keilmuwan dan hukum yang masih sangat terbatas. Diperlukan pusat pelatihan ketrampilan/skill tenaga kerja yang memadai dan terstandard internasional agar TKI kita tidak menjadi ‘bulan-bulanan’ di negara tujuan kerja mereka. Mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang banyak mengirim TKI ke luar negeri.

Untuk para pencari kerja tingkat staff (middle class) masih banyak yang terkendala dengan penguasaan bahasa asing/inggris. Untuk itu para pencari kerja tingkat staff ini harus meningkatkan penguasaan bahasa asing agar dapat bersaing dengan pencari kerja dari negara-negara Asean, jangan sampai pekerja asing yang sudah terstardard internasional menyerbu lowongan kerja yang ada di negara kita sementara kita sulit menembus lowongan kerja di negara-negara Asean.

Mari mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut tantangan MEA, agar MEA menjadi peluang, bukan ancaman bagi Malang Raya. Good luck!

*Dra Erlin Iriani MM, Wakil Kabid Sosial KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Malang.

Politik Pencitraan adalah Politik Kepalsuan

Oleh: Caping Maskarah Safril *

KONSEP politik yang bermoral pun mengajarkan untuk berhindar dari kebohongan dan kepalsuan. Politik memang sering merupakan pesta janji. Ketika janji itu sulit untuk ditepati, politik kebohonganlah yang sering terjadi. Politikus sering mencari alat-alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Inilah teori politik pencitraan yang keliru.

Namun, terkadang, kita berjanji tidak mengukur kemampuan, karena janji kita berpamrih. Banyak politikus berjanji karena ingin dipilih, sehingga janjinya muluk-muluk, terkadang tidak realistis.

Bagi politikus, ingkar janji tidak hanya dosa, tetapi melorotnya citra. Ketepatan janji adalah salah satu strategi politik pencitraan. Namun, untuk memenuhi strategi itu, terkadang bohong dilakukan. Padahal politik pembohongan kontraproduktif dengan politik pencitraan.

Hampir setiap permasalahan yang timbul selalu mendapat respon dari pemerinta dalam waktu yang cukup singkat. Tidak ada satupun masalah yang menyita perhatian banyak orang yang berhasil lewat dari jangkaun perhatian kepala negara.

Semua persoalan itu kemudian dibungkus rapi dengan berbagai pandangan dan argumen yang tidak jarang membuat masyarakat terlena akan sikap responsive kepala negara.

Hanya sayangnya, sikap responsive itu nampaknya hanya sekadar lips service belaka. Presiden seolah begitu respect dengan beban dan penderitaan banyak pihak. Namun realita yang ada justru tidak menunjukkan adanya langkah konkrit yang dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Justru yang muncul kemudian adalah sikap pembiaran dan terkesan lepas tangan. Seolah fungsi kepala negara hanya sekadar memberi komentar tanpa diikuti dengan tindakan dan langkah konkrit dalam mengurai berbagai persoalan yang ada.

Terlalu banyak contoh kasus yang dapat dimunculkan ke permukaan untuk membenarkan sikap pemerintahan saat ini yang penuh dengan tipu daya.

Lihat saja misalnya upaya pemberantasan korupsi yang hampir dalam setiap momen selalu didengung-dengungkan pemerintah. Kita memang mengapreasiasi langkah aparat penegak hukum dalam membuka tabir kejahatan, khususnya masalah korupsi yang sudah banyak diangkat ke permukaan.

Mafia peradilan, mafia pajak, mafia migas, mafia kepolisian, mafia-mafia lainnya adalah beberapa kasus yang mendapat sorotan tajam saat ini. Dalam perkembangannya, kasus-kasus yang demikian sudah lumayan marak yang dimejahijaukan. Namun sayangnya, dalam proses penuntasannya justru digantung ditengah jalan. Hampir belum ditemukan kasus-kasus yang sudah mendapat penuntasan secara riil.

Mencermati perkembangan politik yang diusung pemerintah saat ini, justru yang menonjol adalah budaya pencitraan diri dan membangun pamor serta popularitas di balik kebohongan dan tipu muslihat. Aroma pencitraan itu begitu tercium dengan jelas ketika berbagai program yang didengungkan justru tidak ada yang berhasil mencapai titik kesuksesan. Pemerintah hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.

Pendek kata, karena politik pencitraan hanya menonjolkan tampilan luar, maka dengan mudah pun ia akan tersingkap. Selain hukum waktu yang akan berbicara, hembusan angin kritis dari rakyat pun bisa menyingkapnya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.