Kembalikan Jati Diri Kota Malang

Oleh: Edi Rudianto SSy SH *

Maraknya lampionisasi di segenap penjuru dan sudut Kota Malang memantik alam bawah sadar jiwa kebangsaan kita. Sebuah Kota yang mempunyai sejarah panjang dalam proses peradabannya, yang bahkan telah beberapa kali mencapai titik puncak tatanan sosial kemasyarakatan.

Sebagai bukti tak terbantahkan adalah lahir dan berkembangnya Kerajaan Kanjuruhan pada abad 7-8 M, serta Kerajaan Singosari pada 12-13 M, yang seakan hanya menjadi sebuah kota tanpa peradaban dan nir jati diri.

Arus besar globalisasi memang sulit kita taklukkan, sebab ada masalah mendasar dalam mindset mental dan karakter jiwa bangsa. Kekayaan budaya bangsa yang melimpah seakan tercampakkan di tong sampah, yang seakan sengaja disediakan oleh aparatur birokrasi negara.

Tingginya ragam hias ornamen candi serta berbagai peninggalan purbakala yang tersebar di Malang hanya sebagai pelengkap gambar dalam buku sejarah anak didik kita. Mendunianya wiracarita Panji yang telah dilestarikan di Thailand, Malasyia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam, adalah bukti riil offensive budaya era Kerajaan Singosari yang ternyata bertepuk sebelah tangan di negeri sendiri.

Maraknya bantengan yang merupakan seni asli masyarakat Jawa pedesaan dalam mengenang perlawanan panjang terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda serta Jepang, seolah dibiarkan berkembang sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat seni budaya.

Dengan kebanggaan dan percaya diri luar biasa, Walikota Malang menginstruksikan kepada segenap jajaran SKPD untuk memasang puluhan ribu lampion beraksara asing di kala kita mempunyai peninggalan adiluhung aksara Jawa. Sebagai bentuk penerjemahan sepihak dari motto Kota Malang, yaitu kota kreatif yang berwawasan global.

Jangankan para seniman, masyarakat awam pun paham bahwa pemasangan lampion bukanlah hal yang bersifat kreatif seperti yang diharapkan warga Kota Malang tercinta. Lampionisasi adalah sekedar budaya copy paste negeri para naga.

Lampionisasi adalah bentuk perang asimetris gaya baru yang diterapkan negara-negara adikuasa. Jangan sampai kita menjual harkat dan martabat jati diri bangsa, demi mengejar investasi modal kaum naga.

Maka dari itu kita harus kembali kepada semangat berkepribadian dalam budaya. Kemandirian ekonomi hanya akan dapat tercapai jika kita telah tuntas dalam kemandirian budaya.

Salam Satu Jiwa, Arema!

*Edi Rudianto SSy SH, Sekretaris Jenderal DPP Garda Sandi (Gerakan Pemuda Desa Mandiri).

Islamophobia Barat…

Oleh: Andreansyah Ahmad *

MALANGVOICE – Tak akan pernah terlupakan di benak umat manusia, berbagai tragedi berdarah yang membunuh ribuan, bahkan jutaan umat manusia, di beberapa negara dengan mengatasnamakan Islam.

Pasca tragedi bom Paris beberapa waktu lalu, bangsa Barat kembali mengambil celah kembali untuk menjatuhkan citra Islam di mata dunia. Itu semua dimaksudkan untuk menciptakan Islamophobia, ketakutan terhadap Islam, yang dianggap identik dengan terorisme.

Kenyataan itu memang memberi citra buruk terhadap Islam, dan ini merupakan salah satu usaha kaum kapitalis untuk menyingkirkan Islam dari peradaban.

Kini, di mata bangsa Barat, Islam identic penuh dengan kekerasan. Sungguh disayangkan aksi-aksi teror yang mengatasnamakan Islam itu, padahal Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peduduk beragama Islam terbesar di dunia. Ada beberapa agama lain hidup di Indonesia, tetapi bangsa ini tetap menjunjung tinggi nilai pluralisme.

Indonesia bukanlah negara Islam, meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Kerukunan umat beragama di Indonesia patut diacungi jempol, dan ini seharusnya menjadi contoh bagi bangsa Barat.

Permasalahan yang ada, adalah banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam untuk berbuat kekerasan, sehingga ini memudahkan kaum kapitalisme untuk menjatuhkan citra Islam.

Salah satu contohnya, ISIS, mereka menggunakan nama Islam untuk menghancurkan Islam. Padahal, bila dikaji, ISIS tak lain bentukan kaum kapitalisme, yang memang sengaja dibentuk untuk menjatuhkan citra Islam.

Penghancuran citra Islam dilakukan kaum kapitalis dengan intens dan massif. Maka, tak heran bila bangsa Barat kini mengalami phobia (ketakutan) dengan Islam, hingga lahirlah istilah Islamophobia.

*Andreansyah Ahmad, PMII Rayon Al-Kindi, Komisariat Unisma.

Mengenal Daya Juang Sebilah Keris

Oleh: Cokro Wibowo Sumarsono *

Sebagai senjata tajam keris mengandung banyak unsur falsafah kejuangan yang tersembunyi dalam wadahnya (warangka). Sebagai peninggalan bersejarah keris merupakan penanda tingginya peradaban pada masa pembuatannya (tangguh). Sebagai mahakarya, keris adalah bukti nyata derajat teknologi metalurgi berupa seni tempa logam terbaik di muka bumi.

Menggabungkan berbagai unsur logam besi, baja, titanium, timah putih, kuningan, seng, nikel dan lainnya dalam tungku pembakaran serta denting palu godam para empu pembuatnya. Sebagai barang seni keris memuat ribuan pola ragam hias dan desain asli yang menguatkan daya pandang visual.

Dalam dunia keprajuritan (kepahlawanan) keris adalah lambang kekuatan dan keteguhan jiwa yang penuh gemblengan dan tempaan. Sebuah logam tempa berpamor yang mengisyaratkan daya tahan dan ketangguhan pemiliknya (katuranggan).

Mengandung strategi perang yang luwes dengan mengalahkan lawan tanding tanpa sedikitpun merendahkan martabatnya (ngalahne tanpo ngasorake). Berbalik dengan kondisi mutakhir dimana mengalahkan lawan dengan mematikan karakternya sekaligus, tumpas tapis tanpa sisa.

Lamanya proses pembuatan sebilah keris yang ditempa oleh palu godam ribuan kali diiringi dengan panjatan doa dan tirakat (riyadloh) para empu melambangkan proses kesabaran dalam perjuangan yang telah turun-temurun diwariskan. Menyiratkan kepada kita untuk memperkuat kesabaran dan nafas panjang, bergerak dalam pola perjuangan panjang yang jelas dan tidak reaksioner.

Keris tak bisa diduplikasi secara massal dan cepat, selalu terlindungi oleh kesatuan anatominya sendiri tanpa pertolongan hak paten ataupun hak atas kekayaan intelektual sekalipun. Belum pernah ada duplikasi keris sesempurna barang aslinya.

Dalam sebilah keris terdapat anatomi (ricikan) yang menggambarkan bermacam-macam bentuk yang manunggal mewujud dalam satu kesatuan. Mulai dari pesi, gonjo, gunungan, buntut mimi, greneng, thingil, ri pandhan, sraweyan, ron dha, pejetan, bungkul, lambe gajah, gandik, jalen, kembang kacang, janur, tikel alis, sogokan, pudhak sategal, landhep, gusen, poyuhan, gula milir, kruwigan dan adha-adha. Semua berbeda-beda bentuk (bhinneka) namun menyatu dalam satu karakter yang harmonis (tunggal) dan manunggal dalam satu daya juang (ika).

Perbedaan yang manunggal itu memang indah, melahirkan sikap dan tingkah laku yang senantiasa dinamis. Seindah harapan para empu pembuatnya dalam tiap doa yang dipanjatkan. Seindah menyatunya segenap suku-suku bangsa dan puak-puak asli wangsa Nusantara yang bertebaran di atas zamrud katulistiwa.

Sebagai senjata pamungkas, keris hanya dikeluarkan dari warangkanya pada situasi yang mendesak, yakni pada akhir duel pertarungan antara hidup atau mati, setelah senjata-senjata lainnya terlepas dari genggaman. Keris dipertahankan mati-matian agar jiwa tak melayang akibat tikaman lawan tanding.

Bentuk keris yang meliuk tajam, berkelok-kelok (luk) bagai gelombang mengisyaratkan serangan bergelombang yang tak kenal henti. Luk-luk dalam bilahnya melambangkan keluwesan dalam bertindak, namun tetap tegas dalam berprinsip seperti kerasnya bilahan logam keris yang tegak mengacung.

Doktrin perjuangan yang mengatakan konsisten dalam ideologi, kokoh dalam strategi namun fleksibel dalam taktik ternyata sudah digambarkan oleh bilah-bilah keris. Ketajaman di kanan kiri bilah keris yang mengerucut pada ketajaman puncak adalah gambaran dari perjalanan yang berliku-liku dan penuh tantangan, naik turun seperti gelombang demi pencapaian jatidiri dan olah spiritual paripurna.

Dan dengan senjata ini para patriot siap sedia berjuang mempertahankan tiap jengkal bumi pertiwinya. Sadumuk bathuk sanyari bhumi, tak belani taker pati.

Salam tosan aji.

Glugu Tinatar, Landungsari-Malang.

*Cokro Wibowo Sumarsono, Mantan Sekretaris Jenedral Presidium GMNI dan Ketua DPP Gerakan Pemuda Desa Mandiri (Garda Sandi).

Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema

Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema
Refleksi 17 Agustus 1945 dan Salam Satu Jiwa Arema

Oleh: Ir Bambang Sumarto *

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi momen sangat penting bagi bangsa. Karena pada saat itulah bangsa ini mulai menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara, bebas lepas dari belenggu pendudukan bangsa luar, dan berdiri tegak di tanah sendiri.

Kemerdekaan yang dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta, itu sebagai momentum mengisi kevakuman pemerintahan setelah awal Agustus 1945

Jepang yang saat itu masih menduduki dan menjajah wilayah Indonesia, menyerah di tangan sekutu. Meski kalah perang, tentara jepang di wilayah pendudukan Indonesia masih bersenjata lengkap. Amunisi dan persenjaatan militer serta armada tempur masih mondar-mandir. Tak ada yang berani melucuti, apalagi melawan.

Maka, para tokoh pada saat itu, terutama generasi tua di bawah kepimpinan Bung Karno, berpikir panjang untuk mendapatkan momentum kemerdekaan tanpa ada pertumpahan darah dengan Jepang, dan generasi tua ini lebih sabar untuk menentukan saat yang tepat untuk itu.

Berbeda dengan generasi muda yang menggebu-gebu dan bersemangat segera merdeka. Apalagi ada momentum tepat, sehingga di bawah pimpinan Caherul Saleh, generasi muda ‘mengamankan’ tokoh utama bangsa, yakni Bung Karno dan Bung Hatta, ke sebuah desa kecil bernama Rengasdengklok, Karawang, pada 16 Agustus 1945. Mereka mendesak agar dua tokoh bangsa itu segera memproklamasikan Kemerdekaan RI.

Peredebatan pada malam Jumat di bulan Ramadhan itu pun berlangsung a lot. Bung Karno masih keukeuh bahwa kemerdekaan RI harus sejalan dengan persetujuan Jepang yang telah berjanji akan memberikan kemerdekaan, dibuktikan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI.

Tidak mudah bagi para pemuda saat itu meluluhkan hati Bung Karno, hingga dini hari. Pada dini hari itu juga Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta untuk menemui pimpinan Angkatan Darat Jepang, lalu menyampaikan keinginan Bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun Jepang tidak memberi izin Soekarno untuk mengumunkan proklamasi kemerdekaan, karena kondisi RI masih stastus quo, sebelum kedatangan sekutu. Kenyataan ini akhirnya membuat generasi tua kecewa berat, dan Jepang dinilai telah ingkar janji.

Maka, pada sekitar pukul 02.00, golongan tua dan muda berkumpul di rumah Laksamana Tadashi  Maeda, seorang perwira AL Jepang yang mendukung kemerdekaan RI. Bertempat di Jalan Imam Bonjol No 1 Menteng Jakarta Pusat, naskah proklamasi akhirnya dibuat, ditulis sendiri oleh tangan Bung Karno.

Sementara itu, tokoh muda Sukarni mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks Proklamasi itu, atas nama Bangsa Indonesia.Selanjutnya teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, dan akhirnya dibacakan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00, di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta.

Inilah suri tauladan yang harus kita ingat dari perjalan seorang pemimpin besar, Bung Karno, walau dalam kondisi apapun, musyawarah, komunikasi dan koordinasi, menjadi bagian sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara, karena apapun persoalan yang terjadi dalam meyelesaikan persoalan bangsa,hendaknya kita selalu mengedepankan musyawarah.

Untuk mennyelesaikan persoalan bangsa yang saat itu menghadapi situasi sangat penting, Bung Karno tetap mengajak musyawarah, komunikasi, dan koordinasi dengan para tokoh muda, bahkan dengan penjajah sekalipun, untuk membicarakan Kemerdekaan RI, dengan orientas tanpa pertumpahan darah, yang sangat merugikan rakyat.

Suri tauladan itulah yang patut ditauladani pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin nasional, pempimpin daerah propinsi, maupun pemimpin derah kota dankabupaten, agar dalam menyelesaikan maupun membahas persoalan-persoalan penting, tetap dilakukan dengan mendengarkan suara hati rakyat, karena apapun yang dilakukan pemerintah, semuanya untuk kesejahteraan rakyat.

Bagi kita generasi penerus yang mengisi kemerdekaan ini, yang hidup di Kota Malang, yang merupakan bagian kecil dari Bangsa Indonesia, ada baiknya juga mentauladani jiwa besar Bung Karno.

Segala persoalan yang ada di Kota Malang yang kita cintai ini, hendaknya juga dilakukan dengan musyawarah, komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak.

Terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Di Kota Malang masih banyak persoalan yang jadi pekerjaan rumah, yang harus dipikirkan bersama, seperti masalah kemacetan lalu lintas, banjir, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lain-lain, yang harus jadi perhatian serius Pemerintahan Kota Malang dan DPRD Kota Malang.

Dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintahan Kota Malang dan DPRD hendaknya lebih serius membahas pekerjaan rumah yang masih banyak dan harus dilakukan dengan musyawarah, komunikasi dan koordinasi yang baik, agar tugas dan tanggung jawab mensejahterakan rakyat Kota Malang bisa tercapai, walau secara bertahap.

Selain itu Pemerintahan Kota Malang juga harus berupaya memperbaiki segala sendi kehidupan, disamping ekonomi juga karakter bangsa yang mulai luntur. Percuma jika ekonominya kuat tapi banyak koruptor, banyak kejahatan, banyak kedholiman dan kemunafikan. Bangsa ini akan kuat jika karakter bangsa kembali pada dasar Negara Pancasila.

Sebagai Arek Malang, saya bangga dan sangat mengapresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Arema dengan yel-yel yang dahsyat, seperti SALAM SATU JIWA, AREMA! Ini wujud tan dari bangsa ini yang harus bersatu dalam perbedaan, dan meski berbeda tapi tetap dalam persatuan.

Maka, 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia adalah momentum untuk mewujudkan karakter bangsa yang kuat, dan ekonomi daerah maupun nasional yang tangguh. Sehingga bisa membuat masyarakat adil dan sejahtera, baik jasmani maupun rohani, serta mewujudkan Pemerintahan Kota Malang yang bermartabat, yang pada ujungnya menjadikan bangsa  Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani bangsa lain di dunia.

Salam Satu Jiwa… Arema…!

Dirgahayu Bangsaku Tercinta

*Ir Bambang Sumarto, Sekretaris Fraksi Partai Golkar dan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang.

Quo Vadis Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

GEMURUH suara Pemkot Malang pada detik–detik menjelang akhir 2015 dalam merespon keresahan masyarakat, yang salah satunya disuarakan Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang, terkait menjamurnya toko moderen yang menurut temuan Aliansi keberadaannya Illegal, direspon gegap gempita oleh Wali Kota Malang, yang antara lain menyampaikan akan inspeksi mendadak (Sidak) dalam bentuk Opsgab (operasi gabungan), dan bagi yang melanggar pasti disanksi, bahkan yang tak berizin di-police line.

Opsgab yang dilaksanakan pada 30 Desember dengan melibatkan beberapa SKPD terkait, telah menemukan beberapa toko moderen yang menurut Kepala BP2T, ada yang tidak bisa menunjukkan surat izin dalam bentuk SIUP maupun HO dan atau beberapa di antaranya SIUP dan HO nya sudah mati. Padahal SIUP dan HO hanyalah salah satu di antara persyaratan lain bagi pemilik usaha toko moderen untuk memperoleh IUTM ( Izin Usaha Toko Moderen ).

Atas temuan itu, ternyata Pemerintah Kota Malang tidak memberi sanksi apapun, bahkan janji memberi tanda police line pun hanya sebagi ungkapan bombastis yang tidak ada dalam tindakan nyata.

Dalam beberapa bulan terakhir, kita semua dibuat tercengang dengan penampilan akrobatik SKPD terkait took modern di Kota Malang, terutama menyangkut terkait tata kelola toko moderen.
Kasus Perda No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan,
Toko Moderen dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, cacat tanggal penandatanganannya oleh Wali Kota Malang, sehingga Perda itu justru menjadi simbol carut-marut dan amburadulnya sistem penegakkan Perda Kota Malang terkait tata kelola toko moderen, disusul dengan Opsgab yang tak berhujung pangkal.

Sementara itu Pemerintah Kota Malang dengan tegasnya melakukan penindakan pada pedagang asongan di Alun–alun, PKL di kawasan Pasar Besar dan terakhir penertiban parkir liar, menjadi pemandangan kontras betapa dewi keadilan dengan mudahnya menebas hak-hak wong cilik secara serampangan, yang sesungguhnya memiliki derajat kesamaan dalam pelanggaran terhadap Peraturan daerah .

Akibatnya, masyarakat menilai secara tidak langsung bahwa penegakkan Perda bukan lagi menjadi bastion of justice (benteng keadilan), melainkan bassinet of justice (keranjang keadilan) yang mudah dininabobokan dan diayun sesuai kehendak penguasa.

Menyitir metode ‘moral reading’ dari Ronald Dworkin, Satjipto Rahardjo (2008) telah mengkonstruksikan negara hukum Indonesia sebagai suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (a state with conscience and compassion). Artinya, common sense dan legal sense yang berselaras dengan legal and moral ethics sejatinya menempati status penting dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia.

Maka dari sudut subyeknya, penguasa harus membuka hati dan pikirannya terhadap perkembangan masyarakat, berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku, agar dapat terhindar dari jebakan bahwa hukum tanpa ketegasan justru seringkali menghalangi lahirnya keadilan itu sendiri.

Berdasar data yang diungkap Kepala BP2T Kota Malang, bahwa jumlah toko moderen sebanyak 265 unit, terdiri dari 223 sudah diverifikasi dan 42 dimungkinkan tidak berizin, serta dinyatakan semuanya illegal oleh Aliansi, maka titik-titik kanker sudah diketemukan, dan melakukan operasi caesar dengan pisau yang tepat layak segera dilakukan, serta langkah seanjutnya adalah menata ulang sesuai peraturan perundangan berlaku.

Seyogyanya momentum ini dimanfaatkan sebagai renaissance ( kebangkitan ) nurani Pemkot Malang, sebagai wujud nyata komitmen dan kemauan politik dari Pemkot Malang dan DPRD. Sudah barang tentu masyarakat amat merindukan teladan hukum, sehingga prasyarat kejujuran, ketegasan, dan keberanian dalam menegakkan Perda dengan moral dan nurani, menjadi syarat minimal dari pencarian keadilan bagi masayarakat.

Sebaliknya, jika terbukti atau setidak-tidaknya terindikasi adanya praktik penyimpangan atas Perda di atas kekuasaan manapun, maka sudah selayaknya segera dibersihkan. Dalam konteks ini, ibarat ikan membusuk mulai dari kepala hingga ke ekor, maka tindakan yang pantas dilakukan adalah dengan memotong dan membuangnya (Imperium, 2007).

Masalah pelik dihadapi, ketika nurani seseorang tertutup kabut tebal akibat ‘keterlanjurannya’ terlibat atas sandiwara Prosedur dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi). Satu hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa carut marut tata kelola toko moderen di Kota Malang telah jatuh di meja publik melalui pemberitaan media massa, sehingga tabir kelam penegakkan Perda Toko Moderen di Kota Malang dapat tersingkap.

Quo Vadis (ke arah mana) tata kelola toko moderen di Kota Malang masih membutuhkan perjuangan dalam menegakkan keadilan berdasar moralitas dan hati nurani yang tulus memang terasa berat dan tiada henti. Akan tetapi, keyakinan atas pencapaiannya tidak boleh pernah goyah atau redup sedikitpun.

Tentunya di masa yang akan datang kita berharap, tak perlu lagi kita mengais-ngais untuk sekedar mencari sebongkah nurani di tengah-tengah ilalang keadilan.

Sesuai kajian yang dilakukan Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang, menujukkan bahwa operasional toko modern di Kota Malang adalah bentuk nyata pembiaran praktek usaha perdagangan ilegal oleh Pemerintah Kota Malang, terbukti tidak satupun tempat usaha toko modern yang dialasi izin IUTM ( Izin Usaha Toko Moderen ) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 25 ayat 1 Perda No 8 Tahun 2010.

*Soetopo Dewangga, Koordinator Aliansi Anti Toko Moderen Illegal Kota Malang.

PILKADA: PRESTASI ATAU PRESTISE DEMOKRASI?

Oleh: Caping Maskarah Safril *

Mengawali tulisan ini adalah penjelasan tentang judul di atas. Berdasarkan teori politik yang ada, bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan atau negara disebut yang terbaik karena dengan demokrasi peluang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih tinggi kemungkinannya (dibandingkan sistem yang lain) yang didasarkan atas terciptanya wahana dan mekanisme partisipasi aktif rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintahan negara.

Dengan demikian yang dimaksud dengan prestasi demokrasi adalah keberhasilan pemerintahan (negara) dalam meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Sebaliknya yang dimaksud prestise demokrasi adalah penerapan sistem dan atau pelaksanaan demokrasi yang tidak dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena demokrasi sekedar lips service atau pernyataan, slogan, kalaupun dilaksanakan hanya bersifat prosedural saja; hanya untuk gengsi elite saja dan sebaliknya merugikan rakyat.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berupa pemilihan umum dan pemilihan langsung (selanjutnya ditulis pilkada) kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, jika dilihat dari jumlah pelaksanaannya, kiranya layak mengantarkan Indonesia tercatat dalam guinnes book of record, sebab sampai hari ini tidak kurang dari 350 pemilihan langsung telah dilaksanakan dalam empat tahun ini. Tetapi jikalau hal itu terjadi yaitu pencatatan dalam guinnes book of record belum tentu menimbulkan dampak yang positif bagi Indonesia, karena yang dapat masuk atau dicatat dalam guinnes book of record tidak semuanya bermakna positif bagi kemanusiaan.

Sederhananya sebut saja bahwa yang ada dalam guinnes book of record itu sekedar kronik belaka. Tetapi penulis sama sekali tidak bermaksud menyatakan pilkada di Indonesia sebagai kronik belaka, tetapi sebaliknya penulis menjadikan pilkada sebagai ukuran kualitas demokrasi, dus kualitas Indonesia. Untuk keperluan itu paparan tentang pilkada diusahakan selengkap mungkin selengkap dimensi Indonesia.

Seperti diketahui, bahwa pilkada dilaksanakan sebagai ikutan atau kelanjutan dari pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat setelah dilakukan amandemen UUD 1945 (catatan: amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali sejak 1999 – 2002) dan itu dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi Indonesia. Sebelum reformasi terjadi, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR RI serta pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sesuai UU yang berlaku, dan itu dipahami sebagai demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan seperti yang dimaksudkan sila keempat Pancasila.

Perlu diketengahkan satu catatan, bahwa pada saat proses amandemen UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Pada saat itu Fraksi PDI Perjuangan sesungguhnya masih keberatan, sebab menurut FPDI Perjuangan rakyat belum siap melakukan hal itu, dengan kata lain sesungguhnya rakyat awam ditinjau dari kualitas pendidikan dan ekonomi belum memiliki syarat yang lengkap untuk menentukan langsung presidennya. Tentunya pernyataan fraksi PDI Perjuangan tersebut juga berlaku bagi pelaksanaan pilkada.

Pilkada dilaksanakan selain dari tinjauan umum adalah untuk peningkatan partisipasi rakyat dalam demokrasi, pada sisi tertentu juga diharapkan dapat memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini didasarkan atas pra andaian bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memahami secara mendalam aspirasi rakyat di daerahnya, serta dari segi legitimasi, kepala daerah memiliki kedudukan yang kuat, sehingga tidak akan mudah dipermainkan oleh DPRD yang juga berposisi sebagai wakil rakyat, karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

Demikianlah pilkada pada segi normative menjanjikan sejumlah kelebihan dalam arti untuk kepentingan rakyat dibandingkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, namun apakah juga demikian pada praktiknya (praktisisnya)?.

Sebelum langsung menyoroti manfaat praktis bagi rakyat dalam arti peningkatan kesejahteraan rakyat dari pilkada, sejenak penulis memaparkan manfaat yang diperoleh rakyat yang berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dari pemilihan presiden yang langsung dilakukan oleh rakyat pada tahun 2004 sebagai hulu pilkada.

Pemilihan umum Presiden RI tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo – Jusuf Kalla (JWJK) yang didukung oleh partai PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dsb (disebut juga Koalisi Indonesia Hebat/KIH) yang mengalahkan Prabowo – Hata Rajasa yang didukung Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan sebagainya (disebut Koalisi Merah Putih/KMP). Beberapa waktu kabinet Indonesia Hebat yang dipimpin JKW-JK berjalan, PDI-P melaksanakan kongres dan terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P. Jika pada waktu pilpres Golkar bersama yang lain dalam KMP, setelah kalah dalam pilpres logikanya harusnya Golkar sebagai oposisi bersama Gerindra, PAN, PKS, PPP terhadap Kabinet Indonesia Hebat. Tetapi dengan pecahnya Partai Golkar menjadi dua kubu, maka dengan enteng dan tanpa malu salah satu kubu berubah posisi menjadi pendukung Kabinet Indonesia Hebat.

Dari kasus ini yang penulis perlu munculkan adalah Aliansi antar partai yang terjadi bukanlah aliansi strategis apalagi aliansi ideologis, melainkan aliansi taktis bahkan pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan bukan program untuk mensejahterakan rakyat. Demikian juga sulit untuk menetapkan bahwa semua partai yang dulu mengusung JKW-JK adalah pendukung Kabinet Indonesia Hebat beserta program kerjanya dan sebaliknya partai-partai pengusung Prabowo-Hata Rajasa sebagai partai oposisi terhadap JKW-JK.

Ketidakjelasan konstelasi aliansi parpol pendukung JKW-JK dan sebaliknya juga berdampak pada ketidakjelasan program kerja yang dilaksanakan JKW- JK, maka yang muncul adalah program-program instan dan pragmatis.

Oleh karena itulah cukup wajar jika sampai hampir setahun pemerintahan JKW- JK kesejahteraan rakyat tidak meningkat, sebaliknya angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, bahan pokok kehidupan semakin mahal dan sering terjadi kelangkaan; satu hal lagi yang perlu disebut adalah korupsi malah semakin merajalela, sekalipun hal ini tidak mesti terkait langsung dengan JKW-JK tetapi tetap perlu disebut berdasar atas dominannya sikap menerabas, dan prakmatisme politik yang ada.

Masih dari momentum pilpres 2014 satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kuatnya politik pencitraan Joko Widodo serta modal, dengan kata lain adalah popularitas dan uang. Tentang popularitas dan uang tetap berkelanjutan sampai saat ini, bahkan semakin meluas karena juga diikuti oleh pihak-pihak lainnya yang berkepentingan pada kursi kekuasaan, termasuk dalam proses pilkada. Hal lain yang juga muncul dalam pilpres 2014 adalah Misi dan Visi Calon atau kandidat.

Jika pada tingkat nasional konstelasi aliansi antar parpol demikian prakmatis, maka pada proses pilkada pragmatisme politik sangat tinggi, bahkan cenderung liar. Sepertinya tidak ada blue print atau cetak biru bagi setiap parpol, termasuk dalam pembentukan aliansi dengan partai lainnya. Maka terjadilah aliansi oleh satu parpol yang berbeda-beda antara tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten. Bahkan untuk tingkatan yang sama seperti tingkat propinsi atau kota/kabupaten yang berbeda dapat terbentuk aliansi satu parpol dengan parpol yang lain berbeda-beda, yang langsung atau tidak langsung ditentukan oleh popularitas dan modal kandidat.

Tentunya hal ini membingungkan bagi para ahli politik (akademisi) maupun bagi pelaku politik yang memiliki komitmen ideologi partai. Tetapi sebaliknya menyenangkan bagi pemain politik di parpol maupun luar parpol yang pragmatis demi mengejar kekuasaan dan kekayaan.

Hal lain yang perlu disebutkan dalam hubungannya dengan pilkada adalah kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang terhimpit beban ekonomi serta terpuruk ditinjau dari sisi kemanusiaan dan kebudayaan. Oleh karenanya yang muncul adalah sikap instan dan prakmatis.

Hal ini jika dirunut ke belakang dapat disebut sebagai hasil pengekangan dan pembodohan selama era Orde Baru dan dimantabkan oleh tumbuh suburnya eforia selama era reformasi. Ringkasnya kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini dapat disebut mengalami anomali nilai kemanusiaan. Kalaupun ada upaya pencerdasan dan atau pemberdayaan masyarakat oleh kelompok tertentu, maka proses pencerdasan dan atau pemberdayaan berjalan tersendat-sendat bahkan menguap, karena kegiatannya sendiri lebih mendepankan pendekatan proyek yang serba formal dan birokratis; akhirnya pencerdasan atau pemberdayaan lebih sekedar wacana dari pada realita, dan hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tidak melahirkan orang yang cerdas dan berbudidaya unggul melainkan cenderung menghasilkan orang-orang pintar belaka.

Karena kondisi anomali pada masyarakat Indonesia itu, maka dominasi unsur popularitas dan modal dalam pilkada demikian kental. Sementara soal kapasitas, kredibelitas, integritas, dan acceptabilitas calon menjadi ukuran belakangan. Demikian juga tentang misi dan visi calon yang ikut pilkada dapat disusun oleh mereka yang menjadi tim suksesnya atau siapa saja, toh rakyat tidak banyak peduli tentang misi dan visi calon dalam pilkada.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia memberikan ruang yang lebar dan longgar bagi daerah untuk berkembang sesuai kondisi, potensi dan aspirasi yang dimilikinya dalam bingkai NKRI yang memiliki sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keunikan daerah pada berbagai segi boleh dan dapat dipertahankan bahkan dilestarikan. Namun arus umum globalisasi lebih dominan daripada peduli pada keunikan yang ada di daerah. Makanya Misi dan Visi para calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah cenderung seragam dan bersifat normatif semata. Jarang nampak untuk tidak menyebut nihil munculnya misi dan visi calon yang unik dalam segi kebudayaan sebagai upaya mengangkat dan mengembangkan kearifan (budaya) lokal dan terukur sebagai ukuran pencapaian program yang akan dilaksanakannya, sebab semuanya cenderung menggunakan pendekatan ekonomi belaka.

Lebih daripada uraian di atas, dengan melihat pengalaman serta hasil dari pilpres 2004 serta pilkada di berbagai daerah lain bahwa janji-janji kampanye para pemenang pilpres dan pilkada itu, kenyataannya janji tinggalah janji semata, artinya program yang dijanjikan selama kampanye tidak banyak dilaksanakan oleh pemenangnya, dan akibatnya yang memetik manfaat dari hasil pilkada hanyalah segelintir orang, yaitu pemenang itu sendiri beserta kelompok atau kroni-kroninya; sementara rakyat tidak mendapatkan nilai tambah yang berupa peningkatan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Oleh karena itulah cukup wajar, jika golput cukup besar prosentase dalam setiap pilkada, bahkan cenderung meningkat jumlahnya. Dari pilkada yang terakhir dilaksanakan yaitu pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Golput adalah pemenangnya, yaitu sebesar 41,6 prosen dari seluruh pemilik hak pilih (lebih 10 juta dari 24 juta hak pilih), sementara pasangan pemenang resmi pilkada hanya mendapatkan 40 prosen dari yang menggunakan hak pilih yaitu sejumlah kurang lebih enam juta suara. Apapun alasannya (kesadaran politik rakyat, administrasi pilkada, atau faktor teknis pemilih) hal itu membuktikan bahwa pilkada bukanlah prioritas rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Kalau sudah demikian maka semua bisa menjawab pertanyaan pada judul tulisan ini, yaitu Pilkada apakah prestise atau prestasi demokrasi di Indonesia? Dan bagaimana pilkada Jawa Timur dan atau pilkada Kabupaten Malang bulan Desember 2015 nanti?, Jawabnya ada dikehendak rakyat atau pada kebutuhan masing-masing pemilih.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

Cavillatio Tata Kelola Toko Modern di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Cavillatio merupakan bahasa latin yang artinya ‘alasan yang dicari-cari’. Cavillatio tata kelola toko modern Kota Malang, tak lain alasan yang dicari-cari tentang niat baik tata kelola toko modern oleh penyelenggara Negara, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Malang.

Pernyataan Kepala BP2T beberapa waktu lalu di media, antara lain ….. “selagi aturan digodok, pihaknya belum bisa berbuat banyak, kalau ada yang mengajukan perpanjangan izin operasional, kami masih layani sampai sewa lahan di tempat mereka habis.”

Pernyataan itu merupakan reproduksi kebohongan pada publik atas aturan baku operasional toko modern di Kota Malang, yaitu Perda No 8 Tahun 2010 pasal 25 ayat 1, yang menyatakan, Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern, wajib memiliki IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Sementara izin yang dikeluarkan BP2T atas operasional toko modern hanya HO dan Amdal lalin (sebagaimana terungkap dalam hearing bersama DPRD,BP2T, Disperindag, Pemuda Demokrat dan Aliansi Masyarakat Peduli UMKM, Selasa, 6 Oktober 2015). Sebuah kejanggalan ketika BP2T masih akan melayani izin sampai sewa lahan mereka habis, lalu apa hubungan sewa lahan dengan izin operasional toko modern, yang syarat mutlaknya adalah IUTM.

Ada pertanyaan menggelitik, bisakah seorang penyewa mengajukan advice planning (AP)? Karena mayoritas tempat usaha toko modern tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan tata ruang wilayah? Bisakah seorang penyewa mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena mengajukan AP dan IMB melekat atas kepemilikan hak?

Pernyataan ini justru mengundang pertanyaan balik, jangan–jangan tempat usaha toko modern tidak memiliki IMB, karena mayoritas pemilik usaha hanyalah penyewa lahan. Maka verifikasi faktual sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa tempat usaha toko modern itu legal atau tidak, dilihat dari salah satu prasyarat IMB.

BP2T bukannya tidak paham terhadap syarat mutlak atas pasal 25 ayat 1 Perda Nomor 8 Tahun 2010, sesungguhnya publik tidak perlu mengajari bebek untuk berenang, tetapi yang lebih penting bahwa publik meyakini, publik memastikan bahwa bebek itu pasti bisa berenang. Ibarat Seorang Muslim yang akan menunaikan ibadah sholat, maka harus wudlu, agar sholatnya sah. Maka wudlu menjadi syarat mutlak untuk menjalankan ibadah sholat. Dan IUTM adalah syarat mutlak operasionalnya toko modern, dan jika tidak dipenuhi, oprasionalnya jelas illegal.

Sementara itu pernyatan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Malang, Tri Widyani (20 Oktober 2015), di media yang sama, menyatakan, “selama ini belum ada perda atau perwali yang spesifik mengatur toko modern. Kami akan membuat peraturannya dulu, harus ada perda atau perwali yang mengatur, ini sedang kami kaji”.

Ungkapan itu berbanding lurus dengan pernyataan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sugiantoro, lima tahun lalu, tepatnya pada 10 September 2010, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa membatasi pendirian toko swalayan karena dalam Perda No 12 Tahun 2001 tentang pengaturan usaha dan distribusi bidang industri dan perdagangan tak disebutkan tentang aturan pengoperasian toko modern. Untuk itu Perindag akan mengusulkan revisi Perda No 12 Tahun 2001, karena tidak relevan untuk diterapkan sekarang.

Ini bentuk nyata repetisi seorang pejabat pelayan publik yang cenderung mereproduksi kebohongan, lima tahun yang lalu Perindag akan mengkaji dan mengusulkan adanya Perda yang sudah tidak relevan, dan saat ini pun masih akan menggodok lagi, karena Perda dan Perwali yang ada belum cukup operasional untuk menata toko modern.

Seharusnya pejabat publik menyadari betul bahwa sifat mutatis mutandis Bab VI Pasal 12 ayat 1.c Perpres 117 tahun 2007, Jo Bab V pasal 10 ayat C Permendag 53 tahun 2008, Jo Bab VII Pasal 24 ayat 2.c , Pasal 26 ayat 2 Permendag No 70 tahun 2013, Jo BAB v Pasal 11 ayat 1- 5 Perda Propinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2008 dan Jo Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 tahun 2010, sudah sangat memadai untuk mengalasi operasionalnya toko modern di Kota Malang. Ini wujud nyata perlawanan aturan yang dilakukan si pembuat aturan itu sendiri dalam praktek pemberian layanannya.

Sudah saatnya BP2T dan Perindag Kota Malang berhenti cavillatio, dan menghindari prasangka buruk dari publik atas layanan yang diberikan yang jelas–jelas dan terang benderang bertentangan dengan regulasi yang ada. Segera bikin roadmap, tata toko modern di Kota Malang sesuai dengan aturan–aturan, yang sesungguhnya cukup memadai untuk memberikan perlindungan pada UMKM.

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang dan Koordinator Paguyuban Toko Tradisional.

6 Langkah Menuju Pemerintahan Bersih

Oleh: Caping Maskarah Safril *

PENYELENGGARAAN pemerintahan negara yang baik (good governance) menjadi agenda utama di Indonesia dewasa ini. Menarik bahwa penentuan agenda ini didahului oleh krisis finansial 1997 yang meluas menjadi krisis ekonomi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang luas yang menuntut perbaikan ekonomi negara, penciptaan good corporate governance di sektor swasta, dan perbaikan pemerintahan negara.

Seperti dialami bersama, bangsa Indonesia memulai semua itu dengan mendesak suksesi kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto yang otoriter dan cenderung fasis ke arah pemerintahan yang demokratik kerakyatan.

Tentu saja, suksesi tidak cukup sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. Reformasi politik akhirnya melebar: berkembangnya sistem multi partai, penyelenggaraan pemilihan umum oleh lembaga yang independen, pembentukan lembaga perwakilan yang lebih representatif dan lebih berdaya dalam mengawasi pemerintah (eksekutif), pengurangan dan bahkan penghilangan intervensi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan di luar bidang mereka, peningkatan profesionalisme dan independensi lembaga peradilan, dan lain-lain.

Pendek kata, berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki, pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil society).

Yang terakhir dituntut meningkatkan perannya dalam rangka mengembangkan demokratisasi dan akuntabilitas pemerintahan negara.
Namun governance reform yang kini terpusat pada pihak eksekutif dan administrasi negara, tidak dapat dihindari. Berbagai faktor telah menyebabkannya. Konstitusi Indonesia termasuk a heavy-executive constitution, yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden.

Peran pemerintah selama hampir 40-an tahun terakhir juga begitu dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Dominasi ini dulunya telah didukung secara sistematis melalui peran birokrasi yang tidak netral-politik karena menganut monoloyalitas kepada Golkar, sistem kepartaian dominan (dominant party system), dan militer.

Dengan pemerintahan negara yang elitis, sedangkan masyarakat sipil masih lemah atau bahkan dibungkam, pemerintah memainkan peran yang strategis di bidang politik, sosial dan ekonomi. Eksekutif pun semakin independen, karena anggaran negara banyak didukung oleh hutang luar negeri. Maka dapat dimengerti bahwa independensi pemerintah tersebut juga merambah ke dunia usaha dan menghasilkan pengusaha pemburu rente (rent-seekers).

Tuntutan reformasi mulai sejak digulirkan 17 tahun yang lalu dalam berbagai slogan seperti anti korupsi, kolusi dan nepotisme menggambarkan kebobrokan sistem pemerintahan negara yang didominasi oleh rezim fasis, dengan aktor-aktor utama kelompok militer, dan dalam sektor swasta yang seharusnya mandiri dan bebas dari intervensi pemerintah. Maka, reformasi pemerintahan negara (governance reform) yang terfokus pada pihak eksekutif dan administrasi negara merupakan salah satu jalur strategis bagi tercapainya good governance. Untuk itu terdapat berbagai strategi pencapaiannya.

Pertama, usaha telah dijalankan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratik dan legitimate. Perkembangan sistem multi partai menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendirikan asosiasi politik dan menjatuhkan pilihannya secara bebas. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang independen (KPU) dan pemantauan oleh masyarakat sipil (domestik dan international), telah meningkatkan kredibilitas sistem pembentukan legislatif dan eksekutif.

Kedua, seharusnya diperjelas otoritas pemerintahan baru di hadapan birokrasi lama. Tetapi hal ini belum memungkinkan, baik karena ketidakjelasan pengaturan, tidak adanya dukungan legislatif, maupun resistensi birokrasi lama. Masalah-masalah yang muncul dalam penunjukan pejabat-pejabat politik (political appointess), misalnya, mencerminkan bahwa watak Indonesia sebagai beambtenstaat (negara birokrasi) masih menonjol. Dalam sistem politik yang demokratik dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate, seharusnya wajar belaka jika pemerintah berhak menentukan jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi negara. Jika tidak, maka pemerintahan yang demokratik akan dibajak oleh sistem birokrasi lama. Upaya memperjelas masalah ini dapat dimulai dengan menghasilkan perundang-undangan tentang lembaga kepresidenan. Dalam pengaturan itu ditentukan tentang otoritas politik, hak-hak dan kewajibannya, dan akuntabilitas.

Ketiga, reformasi administrasi negara. Seperti diketahui bersama, birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang menggurita. Mereka bukan hanya berada di lingkaran eksekutif seperti Sekretariat Negara, Departemen, Lembaga Non-departemen, dan BUMN, melainkan juga di lembaga perwakilan rakyat dan peradilan. Upaya awal sudah dilakukan, seperti transfer administrasi peradilan umum dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung, atau penentuan anggaran sendiri oleh lembaga perwakilan rakyat.

Namun banyak hal masih harus dilakukan dalam reformasi administrasi negara ini. Secara umum reformasi itu mencakup peran atau tugas sistem addministrasi negara antara lain guna melayani masyarakat secara aspiratif daripada melayani kepentingan sendiri melalui kolusi dengan dunia usaha dan nepotisme. Peran lain adalah memberi ruang pada masyarakat dan sektor swasta untuk berkembang dari bawah (bottom-up) dan di daerah (decentralization). Bappenas, Dirjen Sospol Depdagri, Dephankam, misalnya telah mengalaminya.

Aspek lainnya adalah penataan kelembagaan, termasuk melakukan rasionalisasi lembaga dan personil. Hal ini memerlukan peninjauan ulang terhadap keberadaan dan fungsi berbagai macam lembaga sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini. Termasuk yang harus mengalami reformasi adalah proses dan tata-cara administrasi negara yang tidak berbelit-belit, transparan, memuaskan dan tidak korup.

Keempat, kultur dan etika birokrasi. Kultur keterbukaan, pelayanan yang cepat, dan etika pejabat harus ditingkatkan. Pelayanan yang lamban sudah menjadi ciri birokrasi kita, coba perhatikan layanan KTP, layanan Kesehatan atau layanan publik lainnya. Etika jabatan menyangkut hal-hal seperti larangan perangkapan jabatan, berkolusi, penerimaan uang pelicin dan lain-lain.

Kelima, masalah sumber daya manusia yang memerlukan rekruitmen berdasarkan kualitas dan profesionalisme, peningkatan pelatihan, promosi reguler berdasarkan merit system, dan meningkatnya kesejahteraan (bandingkan antara gaji guru dengan pejabat esselon, juga pegawai negeri sipil-militer dengan pegawai BUMN).

Keenam, pengawasan administrasi negara. Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif melekat pada sistem administrasi negara yang bersangkutan, seperti kejelasan job description, pengawasan oleh atasan, dan secara umum berupa penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, yang harus diikuti atau diwujudkan dalam menghasilkan legislasi. Indonesia belum memiliki ketentuan hukum dalam hal ini. Sedangkan secara represif, pengawasan ini dapat berwatak politis, yaitu melalui DPR dan DPRD, maupun berwatak yudisial melalui peradilan adminastrasi yang terbatas pada keputusan konkret (beschikking).

Memang banyak hal yang harus diperbaiki. Peran legislatif dalam mengutamakan kepentingan publik harus ditingkatkan, bukan sekedar kepentingan partai atau golongan. Pemahaman anggota (yang baru) mengenai administrasi pemerintahan masih harus ditingkatkan pula. Bias birokrasi, kekuasaan, politik dan bisnis yang mewarnai kultur peradilan selama ini, belum sepenuhnya hilang. Sebaliknya, ketidakpatuhan birokrasi dalam menjalankan putusan hakim juga menuntut pemberdayaan putusan peradilan administrasi.

Berbagai strategi lain mungkin saja dipikirkan, diusulkan dan dikembangkan. Tujuannya bukan sekedar melahirkan wacana, konsep-konsep dan program yang reformatif untuk menuju clean and the good governance, melainkan juga untuk mendorong perwujudannya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang, tinggal di Jalan Bandulan 8 Malang.

Otak dan Stamina Sehat di Usia Lanjut

Oleh: Ayu Bulan Febry KD SKM MM *

Seseorang dikatakan memasuki masa usia lanjut setelah melintasi usia 60 tahun ke atas. Jangan hanya berfikir bahwa waktu tua nanti, hanya sosok yang sakit-sakitan, pikun, dan tubuh yang lemah rentan. Di usia lanjut ini ternyata Anda pun dapat menikmati hari-hari yang menyenangkan, sehat, dan bahagia. Kuncinya siap akan perubahan yang kan Anda alami baik fisik dan mental, atur asupan makanan, rutin kontrol kesehatan, tetap berolahraga, dan selalu tersenyumlah…

Perubahan Fisik dan Mental

Perubahan secara fisik atau mental banyak terjadi ketika seseorang memasuki usia tua. Perubahan yang biasa terjadi adalah timbulnya uban, penglihatan berkurang, tanggalnya gigi, pikun, pendengaran menurun, dan merasa dirinya dikucilkan. Perubahan tersebut secara alami pasti terjadi.

Bila seseorang sudah lansia, akan terjadi perubahan fisik yang perlu mendapat perhatian. Seseorang akan memiliki otot yang kuat pada usia 20 tahun. Kekuatan ini akan menurun ketika menginjak usia 40 tahun. Pada usia 60 tahun, kekuatan otot hanya tinggal setengahnya dibandingkan dengan bertambahnya usia. Upaya untuk memperbaiki fungsi otot dapat ditempuh dengan cara latihan fisik yang tepat dan berkesinambungan.

Peningkatan jumlah lemak pada tubuh orang lansia dipengaruhi oleh penurunan aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan pengurangan asupan makanan. Peningkatan jumlah lemak akan dapat berdampak terhadap timbulnya penyakit. Perubahan fisik lain yang sering dialami oleh lansia adalah gangguan kesehatan gigi seperti kerusakan gusi, karies pada akar gigi, dan tanggalnya beberapa gigi. Kondisi ini mengakibatkan lansia mengalami hambatan dalam proses mengunyah.

Sejalan dengan bertambahnya usia, kemampuan indra penciuman dan perasa juga secara perlahan mulai menurun. Perubahan ini kadang-kadang tidak disadari oleh mereka. Kekurangan beberapa zat gizi seperti seng, tembaga dan beberapa vitamin dapat memicu penurunan kepekaan indra penciuman dan perasa. Kondisi ini mengakibatkan selera makan menurun sehingga dapat menimbulkan kekurangan zat gizi.

Produksi asam lambung dan beberapa enzim pencernaan juga mulai mengalami penurunan. Kondisi ini berpengaruh terhadap penyerapan vitamin dan kalsium dalam usus. Akibatnya akan timbul berbagai penyakit yang berhubungan dengan lambung dan usus seperti tukak lambung, sembelit atau kurang gizi

Beberapa penyakit yang sering timbul pada lansia adalah penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Organ ginjal pun sering mengalami kelainan akibat berkurang fungsinya. Sistem endokrin juga mengalami kemunduran sehingga akan timbul penyakit diabetes mellitus.

Pada organ seksual, bisa mengalami kemunduran atau kelemahan fungsi sehingga libido menurun. Selain itu, untuk gerakan usus akan lebih lambat dan cairan lambung untuk memproses makanan berkurang. Akibatnya, penyerapan sari makanan oleh tubuh menurun. Selain itu, kotoran (feses) keluar tanpa terkontrol atau terkendali.

Selain itu sel otak mengalami penurunan sehingga secara keseluruhan akan menurunkan daya ingat dan daya pikir seseorang yang kemudian menjadi demensia (pikun). Jika mental lansia tidak siap menerima kenyataan ini, akan menjadi apatis bahkan depresi menghadapi semua perubahan pada masa tua.

Kebutuhan Gizi Usia Lanjut

Kebutuhan energi menurun pada proses menua. Hal ini disebabkan oleh terjadinya komposisi tubuh, yaitu menurunnya sel-sel otot dan meningkatnya sel-sel lemak yang menyebabkan menurunnya kebutuhan energi untuk menjalankan fungsi tubuh. Kebutuhan energi untuk usia lanjut pria sekitar 2200 kalori dan wanita 1850 kalori per hari.

Protein sebagai sumber energi tidak perlu dikurangi pada usia usia lanjut, karena protein berfungsi sebagai zat pembangun pada proses menua untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Tetapi protein tidak boleh dimakan dalam jumlah berlebih karena dapat memberatkan fungsi ginjal. Kebutuhan protein untuk usia lanjut adalah ± 0,8 gr/kg BB per hari.

Asupan lemak bagi usia lanjut tidak melebihi 15% kebutuhan energi. Di usia lanjut sebaiknya menggunakan minyak nabati (asam lemak tak jenuh), dan mengonsumsi ikan yang mengandung asam lemak tak jenuh adalah lebih baik dibandingkan protein hewani lainnya.

Penyakit-penyakit degeneratif sering kali dialami di masa usia lanjut ini seperti diabetes mellitus, jantung, hiperkolesterol, asam urat, hipertensi, dan lain-lain. Untuk itu pengaturan gizi dalam hal pemberian diit sangat diperhatikan dan disesuaikan dengan penyakit yang diderita.

Kiat Fisik dan Otak Sehat di Usia Lanjut

Nah, simak yuk sejumlah kiat supaya sehat di usia lanjut…

1. Kurangilah asupan santan, daging yang berlemak, dan minyak agar kolesterol darah tinggi tinggi, karena santan kelapa dan daging berlemak mengandung kolesterol yang tinggi.

2. Perbanyaklah mengonsumsi makanan berkalsium tinggi seperti susu, ikan, makanan laut, karena pada usia lanjut khususnya ibu-ibu yang menoupouse, sangat perlu mengonsumsi kalsium untuk mengurangi risiko keropos tulang. Dianjurkan susu yang rendah lemak tinggi kalsium, bisa juga susu skim. Selain itu, ikan laut memang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi otak. Ikan laut seperti tuna, salmon, makerel, sarden, serta ikan kod mengandung minyak ikan omega-3 yang kaya akan DHA. Sering mengkonsumsi ikan laut akan memperlancar proses pengiriman signal yang menuju otak.

3. Perbanyaklah konsumsi makanan berserat seperti sayur, buah, gandum, oat, agar pencernaan lancar dan tidak sembelit. Pilihlah sayur dan buah yang berwarna hijau, kuning, oranye karena selain memenuhi kebutuhan serat, juga untuk memenuhi kebutuhan vitamin A, C, E yang melindungi sel-sel tubuh termasuk sel otak dari kerusakan.

4. Kurangi konsumsi gula dan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi agar gula darahnya normal, khususnya bagi penderita kencing manis.

5. Gunakanlah sedikit minyak untuk menumis dan kurangi makanan yang digoreng. Minyak mengandung kolesterol, dan kolesterol di dalam pembuluh darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga mengakibatkan penyakit jantung.

6. Makananlah cukup sumber zat besi. Sumber zat besi dari hewani (daging yang berwarna merah) dan nabati (sayuran berwarna hijau pekat) untuk mencegah anemia dan baik untuk kesehatan otak.

7. Perbanyaklah mengonsumsi makanan yang diolah dengan dipanggang atau direbus, karena makanan tersebut tidak mengandung kolesterol dan mudah dicerna tubuh.

8. Buatlah masakan agar lunak dan mudah dikunyah, sehingga kesehatan gigi terjaga.

9. Buatlah masakan dengan bumbu yang tidak merangsang seperti pedas atau asam karena dapat mengganggu kesehatan lambung dan alat pencernaan.

10. Kurangi pemakaian garam, yaitu tidak tidak lebih dari 4 gram per hari (1sdt = 5 gram), hal ini ditujukan untuk mengurangi risiko tekanan darah tinggi.

11. Minumlah air karena sangat penting bagi metabolisme tubuh dan mengganti cairan hilang dalam bentuk keringat dan urin.

12. Hindari minuman beralkohol, selain menyebabkan iritasi lambung, minuman berlakohol memiliki kandungan energi yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan obesitas/kegemukan.

Menu Sehari-hari Usia Lanjut
Berikut ini adalah contoh menu dalam sehari untuk usia lanjut :

Pagi (±Jam 06.00) : Nasi putih, Soto ayam

Snack (±Jam 10.00) : Susu rendah lemak tinggi kalsium

Siang (±Jam 13.00) : Nasi putih, Rolade daging,Tempe bacem, Rawon jamur kancing,Buah melon Snack (±Jam 16.00) : Kue nagasari

Malam (±Jam 19.00) : Nasi putih, Tengiri kuah kuning , Perkedel tahu, Tumis labu siam, Buah pepaya

*Ayu Bulan Febry KD SKM MM, Penulis buku-buku gizi dan kesehatan, penyuluh kesehatan di Instalasi PKRS RS Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang.

 

Refleksi Pemerintahan HM Anton – Sutiaji Selama 2016

Oleh: Muhammad Anas Muttaqin MSi *

Tahun 2016 segera berakhir dan 2017 akan segera datang. Dalam kurun waktu 12 bulan, banyak catatan yang telah dicapai Pemerintah Kota Malang dalam mengelola berbagai sektor. Diantaranya berbagai inovasi untuk mempercantik Kota Malang lewat revitalisasi Taman Kota, yang sebagian besar diperoleh lewat dana CSR. Maupun berbagai inovasi kampung tematik seperti kampung Jodipan dan gerakan menabung air di Kampung Glintung.

Ada prestasi dan penghargaan yang dicapai selama periode tahunan tersebut, diantaranya dalam hal pelayanan publik dan inovasi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya juga dinilai lebih baik dari sebelumnya. Namun tak sedikit juga catatan buruk muncul karena kinerja yang dinilai kurang maksimal selama 12 bulan terakhir.

Dari riset dan kajian Lembaga Hasta Komunika, catatan buruk masih dialamatkan kepada beberapa kebijakan Walikota dan SKPD karena sejumlah program yang belum berjalan dengan baik. Hal itu terjadi, karena belum terjadinya sinkronisasi program dengan baik antara konsep, perencanaan, dan implementasi di lapangan.

Lembaga riset dan konsultan ini juga mencatat, ada beberapa persoalan yang dinilai belum tuntas diselesaikan pada tahun 2016 ini, di antaranya:

Polemik Pengelolaan Parkir

Persoalan parkir merupakan salah satu masalah paling serius di Kota Malang. Mulai dari kenaikan tarif parkir, maraknya parkir liar, tidak adanya karcis parkir serta manajemen parkir yang masih kurang baik sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran PAD. Bahkan puncaknya adalah ketika muncul petisi online soal parkir yang ditujukan kepada Walikota Malang sehingga memicu sorotan dan perbincangan publik. Sampai akhir tahun ini, persoalan parkir dinilai belum sepenuhnya dapat diatasi oleh Pemkot Malang. Beberapa tindakan masih dinilai reaktif dan formalitas, tanpa memperbaiki sistem secara menyeluruh sehingga keluhan masih banyak dirasakan masyarakat.

Malang Darurat Banjir

Masalah banjir juga menjadi persoalan yang cukup sering dihadapi oleh masyarakat. Setiap musim hujan, beberapa titik di kota Malang tercatat menjadi langganan banjir. Bahkan yang terparah, beberapa bulan lalu sempat terjadi banjir yang cukup parah di beberapa titik seperti di Jalan Galunggung dan jalan Surabaya hingga menyebabkan genangan setinggi dada orang dewasa. Buruknya penataan infrastruktur saluran air dan pembangunan yang menyalahi aturan dinilai menjadi penyebab utama terjadinya banjir tersebut. Diketahui sampai akhir tahun ini, masih banyak wilayah di Kota Malang yang masih kerap dilanda banjir ketika hujan turun.

Jalan Macet dan berlubang

Kepadatan lalu lintas di Kota Malang sudah memasuki fase yang lumayan parah. Kemacetan di beberapa ruas utama Kota Malang terjadi setiap hari. Bahkan banyaknya jalan berlubang turut memperparah kondisi tersebut sehingga rawan menyebabkan kecelakaan. Buruknya pengelolaan angkutan umum di Kota Malang ditengarai menjadi salah satu penyebab kepadatan kendaraan karena masyarakat merasa kurang nyaman memakai jasa angkutan umum. Rekayasa lalu lintas yang kurang maksimal juga menjadi penyebab lain. Butuh kerjasama 3 kepala daerah di Malang Raya dalam mengatasi persoalan tersebut.

Dugaan Korupsi

Persoalan Korupsi selalu menjadi sorotan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah, begitu juga dengan Kota Malang. Beberapa isu tentang dugaan korupsi dinilai masih belum tuntas diselesaikan hingga akhir tahun ini. Diantara dugaan korupsi adalah pengadaan lahan RSUD Kota Malang sebesar Rp 4,3 miliar, dan pengerjaan Jembatan Kedungkandang sebesar Rp 7,9 miliar.

Ada juga dugaan korupsi terkait pengerjaan drainase sebesar Rp 5,8 miliar. Bahkan korupsi di Dinas Pasar Kota Malang sudah sampai pada tahap penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan juga sudah turun tangan memeriksa beberapa pejabat di eksekutif dan legislatif terkait beberapa dugaan kasus korupsi. Menurut Malang Corruption Watch (MCW), Kota Malang masuk 10 besar kasus korupsi di Jawa Timur.


Polemik Penyelesaian Pasar Dinoyo Dan Pasar Blimbing

Penyelesaian polemik pedagang Pasar Merjosari yang tidak mau dipindah ke Pasar Terpadu Dinoyo ternyata berlanjut dan belum menemukan solusi konkret hingga saat ini. Para pedagang menilai Pasar dinoyo belum layak untuk ditempati dan ada beberapa kesepakatan yang belum dipenuhi oleh investor. Bahkan beberapa saat lalu persoalan tersebut meluas dengan munculnya masalah sampah yang sampai berhari-hari tidak diangkut oleh dinas pasar Kota Malang. Polemik ini diwarnai dengan demonstrasi yang berkali-kali dilakukan oleh paguyuban pedagang pasar. Revitalisasi pasar Blimbing juga menemui persoalan serupa, relokasi pedagang ke pasar penampungan sementara belum menuai hasil hingga saat ini. Pola komunikasi dan diplomasi Pemkot Malang dalam penyelesaian masalah ini turut menuai kritik.

Menjamurnya Toko Modern

Persoalan menjamurnya toko modern di Kota Malang turut mengundang keprihatinan banyak pihak. Banyak masyarakat menilai bahwa kehadiran toko modern membuat pedagang kecil tersingkir. Tercatat sudah 257 toko modern berdiri di Kota Malang hingga pertengahan tahun ini.Puncaknya adalah munculnya Aliansi Anti Toko Modern Ilegal Kota Malang yang menuntut agar pemerintah daerah menutup toko modern yang tidak berijin dan menyalahi aturan. Aliansi juga menuntut pemerintah menata kembali operasional toko modern di kota Malang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menjamurnya toko modern dikhawatirkan akan mematikan toko tradisional dan juga memicu permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.

Lemahnya City Branding

Branding kota menjadi semakin penting sebagai daya tarik untuk bersaing merebut perhatian konsumen, wisatawan, investor dan pemangku kepentingan lain yang menghasilkan pemasukan untuk daerah. Selama ini branding Kota Malang masih dinilai kurang maksimal baik dari sisi kemasan, strategi dan konsep. Dibutuhkan pengenalan dan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk membantu memperkuat branding kota. Pemerintah dituntut untuk tahu bagamaina “cara menjual” dan “apa yang dijual” di daerahnya sehingga jargon “beautiful Malang” ataupun maskot Kota Malang tidak hanya menjadi slogan pelengkap belaka.

Beberapa Persoalan Lain

Selain berbagai persoalan diatas, ada beberapa persoalan lain yang dinilai masih sering terjadi di Kota Malang. Diantaranya adalah persoalan pelayanan publik yang seringkali masih menuai keluhan dari masyarakat. Layanan pengaduan SAMBAT online dinilai masih kurang maksimal dan lamban dalam merespon. Mahalnya biaya pendidikan juga masih menjado sorotan, hingga persoalan PPDB yang tiap tahun selalu menuai polemik di masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah yang seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat juga masih kerap terjadi, seperti persoalan “jalan satu arah” yang pernah menjadi polemik berkepanjangan. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di beberapa tempat dinilai juga belum berjalan maksimal. Pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih melindungi kawasan heritage sebagai salah satu simbol dan identitas kota. Terakhir, sepak terjang Walikota Malang yang masih terkesan “one man show” menjadi sorotan masyarakat agar lebih memberi ruang kepada wakilnya untuk berbagi peran sesuai tupoksinya.

Optimisme menyambut 2017

Periodesasi pemerintahan HM. Anton – Sutiaji sudah berjalan 3 tahun lebih. Masih ada waktu sekitar 1,5 tahun lagi untuk menyelesaikan berbagai target dan program yang belum terlaksana, sebelum dilaksanakannya pilkada 2018 nanti untuk memilih kepala daerah baru. Semoga disisa waktu yang ada, Pemkot Malang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi dalam membangun Kota Malang yang bermartabat sesuai dengan visi misi yang dicanangkan. Butuh partisipasi dari semua pihak untuk mensukseskan hal tersebut. Salam Satu Jiwa!

*Muhammad Anas Muttaqin MSi, Direktur Eksekutif HASTA KOMUNIKA Research & Consulting.

Komunitas