Internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui MEA

Oleh: Uni Sofiah *

MALANGVOICE-Bahasa Indonesia dikukuhkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dalam momen Sumpah Pemuda. Namun baru ditetapkan sebagai bahasa negara tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni 18 Agustus 1945. Ketetapan itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 36. Hingga kini, sudah tujuh puluh tahun Bahasa Indonesia mewarnai komunikasi bangsa.

Sejalan dengan perkembangannya, Bahasa Indonesia terus melakukan penyempurnaan untuk tetap diminati masyarakat, baik Indonesia sendiri maupun internasional. Internasionalisasi Bahasa Indonesia tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang merupakan payung hukum Bahasa Indonesia.

Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 dan 2).

Keikutsertaan Bangsa Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) meningkatkan peluang bagi Bahasa Indonesia untuk dieksplor ke kancah internasinal. Selain itu juga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Sebab, bahasa Melayu telah lama menjadi Lingua Franca di kawasan Asia Tenggara.

Potensi besar Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari banyaknya penutur Bahasa Indonesia, yakni 300 juta penutur. Tata Bahasa Indonesia yang sederhana dan teratur serta penggunaannya dalam percakapan relatif mudah dipelajari, sehingga kata-kata

dalam Bahasa Indonesia seperti batik dan keris juga dipakai oleh beberapa negara di Eropa dan Amerika.

Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan sumber daya alam dapat memikat para wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung. Dengan kunjungan ini Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar jika wisatawan berniat untuk menggali, meneliti, dan mempelajari budaya Indonesia.

Di Eropa, bahasa Indonesia dipelajari di delapan universitas, dua negara di Amerika Utara, Beijing, Bangkok, Kazakhstan, Osaka, Aucklan, Pusan, Tasmania, dan Cebu City. Sarjana Indonesia yang tergabung dalam komunitas sarjana internasional yang mengkhususkan Bahasa Indonesia, antara lain Italia, Tasmania, Estonia, Israel, India, Republik Ceko, Swiss, Belanda, Rusia, Irlandia, Jerman, Taiwan, Finlandia, Thailand, dan Prancis.

Bipa (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) tersebar di 74 negara, termasuk Indonesia, dan meliputi 219 buah lembaga. Sebanyak 26 negara menyelenggarakan kursus Bahasa Indonesia untuk warganya melalui Bipa, yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Bulgaria, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, Hongkong, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Suriname, Swedia, Swiss, Vatikan, dan Vietnam.

MEA diharapkan sebagai langkah awal menginternasionalisasi Bahasa Indonesia, dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi MEA. Dengan ini Bahasa Indonesia lebih mudah menjadi bahasa internasional. Peluang lain selain menjadi bahasa internasional, kebudayaan Indonesia seperti batik, wayang, tarian daerah, dan reog, akan mudah dikenal dunia.

*Uni Sofiah, Mahasiswa Semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisma.

Menghadapi Ancaman Ekonomi dari Kepikunan

Oleh: Dr Yuniar Sunarko SpKJ *

Berbagai keberhasilan di bidang kesehatan membuat lebih banyak orang di Indonesia hidup lebih panjang. Di satu sisi, tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan, karena warga senior dengan berbagai kemampuan dan pengalamannya dapat menjadi kontributor dalam pembangunan.

Namun bagai keeping uang bermata dua, kita juga harus menerima konsekuensi bahwa berbagai penyakit degeneratif juga meningkat seiring bertambah panjangnya usia harapan hidup. Demensia (kepikunan) adalah salah satu di antaranya.

Di seluruh dunia saat ini terdapat sekitar 900 juta orang berusia lebih dari 60 tahun, dan jumlah tersebut akan terus meningkat. Dalam World Azheimer’s Report 2015 yang dilansir oleh Alzheimer Disease International dinyatakan bahwa antara tahun 2015-2050 di negara berpenghasilan tinggi akan terdapat peningkatan jumlah warga senior sebesar 56%, sementara di negara berpenghasilan menengah diperkirakan peningkatan berada di kisaran 138 – 185%.

Sementara di negara berpenghasilan rendah – di mana sumberdaya untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi penuaan populasi sangat terbatas – penduduk berusia lanjut diperkirakan akan meningkat sebesar 239% dalam periode tersebut. Kelompok negara yang disebut terakhir ini memikul beban ganda (double burden), di mana masalah kesehatan ibu dan akan serta penyakit infeksi masih menuntut perhatian besar sementara masalah penyakit degeneratif terus meningkat berlipat kali.

Diperkirakan 46,8 juta orang mengalami Demensia di seluruh dunia, dan 58% di antaranya berada di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Angka tersebut akan meningkat dua kali lipat setiap 20 tahun. Saat ini setiap 3 detik – bersamaan dengan setiap tarikan nafas kita – di seluruh dunia bertambah satu pasien yang dididagnosis Demensia.

Setelah selesai mencermati angka-angka yang disajikan di atas, mari kita mulai memahami bahwa dampak Demensia dapat dilihat pada tiga tingkatan yang saling berhubungan, yaitu Orang Dengan Demensia (ODD), keluarganya, dan masyarakat luas. Sementara Demensia berkaitan dengan menurunnya usia harapan hidup, yang lebih memerlukan perhatian adalah kualitas hidup ODD sendiri dan keluarganya.

Dibandingkan pendampingan pada penyakit lain, ODD memerlukan lebih banyak bantuan. Pada tahap lanjut, mereka memerlukan bantuan di hampir semua aspek kehidupannya : makan, toileting, berpakaian, berpindah tempat, menjaga diri, dan sebagainya. Tentu ini bukan kualitas hidup yang diinginkan oleh semua orang yang berharap dianugerahi umur panjang.

Sementara bagi keluarga / caregiver – nya, kelelahan bertubi-tubi yang timbul selama mendampingi ODD menambah berat beban sehari-hari mereka sendiri. Anggota keluarga yang 24 jam melakukan pendampingan tentu lama kelamaan akan tiba pada titik terbawah kekuatan fisik dan mentalnya.

Konsekuensi lebih lanjutnya adalah penurunan produktivitas dan kualitas pekerjaan keluarga/ caregiver di luar kegiatan pendampingan ODD, karena setiap hari mereka akan berangkat kuliah atau bekerja dalam kondisi tidak prima. Ini disebut Informal Care Cost, yang belum pernah dapat dihitung secara pasti, namun diperkirakan proporsinya sebesar 40% dari beban ekonomi akibat Demensia.

Global cost akibat Demensia di Amerika Serikat meningkat dari US$ 600 miliar pada tahun 2010 menjadi US$ 818 miliar atau 1,09% dari GDP pada tahun 2015. Angka pasti untuk Indonesia belum diperoleh, namun pasti tidak terlalu jauh dari angka tersebut, atau bahkan lebih besar.

Bagaimanakah kita dapat menjawab tantangan ekonomi akibat Demensia ini? Negara-negara yang tergabung dalam G7 telah merilis Global Action Against Dementia. Aksi yang meliputi awareness raising (peningkatan kesadaran), komunitas ramah Demensia/ lansia, serta peningkatan kualitas pelayanan ini direkomendasikan untuk diikuti pula oleh negara- negara G20 – di mana Indonesia termasuk di dalamnya – karena peningkatan beban ekonomi akibat Demensia lebih tinggi di kelompok ini.

Dengan segala sumberdaya yang kita miliki sekarang, kita harus mulai bahu membahu merancang strategi untuk meminimalkan dampak ekonomi akibat transisi demografi ini. Kita mulai dari sekarang untuk memasyarakatkan gaya hidup sehat sejak dini agar tidak menambah populasi penyandang Demensia di masa depan. Bersediakah Anda?

*Dr Yuniar Sunarko SpK, Psikiater di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan anggota ALZI (Alzheimer Indonesia)-Malang Chapter.

Diskresi BP2T Kota Malang, Pelanggaran Serius atas Tata Kelola Toko Modern

Oleh: Soetopo Dewangga *

Menurut Undang –Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang merupakan alat penyelenggara negara yang mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu BP2T sebagai Badan Pelayan Publik harus mampu membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik sekaligus merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Semangat UU Pelayanan publik jelas, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Terkait pelayanan BP2T perihal perijznan operasional toko modern di Kota Malang, Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang bersama Aliansi Masyakat Peduli UMKM telah melakukan hearing dengan BP2T dan Dinas Perindag yang difasilitasi Komisi C DPRD Kota Malang, dan terungkap secara nyata, BP2T telah melukan pelanggaran terhadap Perda No 8 Tahun 2010 khususnya Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern, wajib memiliki IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Dalam hearing itu, Kepala BP2T mengakui bahwa BP2T sebagai Badan yang melayani perizinan tidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), kecuali izin gangguan (HO) dan Amdal Lalin. Diskresi yang dilakukan BP2T Kota Malang ini berdampak pada operasional toko modern yang masif (223 unit) yang keberadaannya ilegal, karena hanya dialasi hak izin HO dan secara nyata merupakan pelanggaran terhadap Perda No 8 tahun 2010.

Keberadaan operasional toko modern di Kota Malang mayoritas dikelola dengan model ritel modern waralaba, yang seharusya juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 28 tahun 2002 tentang waralaba Jo Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2007 tentang waralaba. Ketugasan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi tentang waralaba ini melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindag, yaitu pemrosesan rekomendasi perizinan di bidang usaha perdagangan dan pelaksanaan pemberian dan pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Sesuai lampiran III A-1 Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indoensia No 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang penyelenggaraan waralaba, maka di dalam surat permohonan tanda pendaftaran waralaba ( SP-STPW ) harus menguraikan perihal jenis dan merk usaha yang diwaralabakan sebagaimana tertuang dalam porpektus waralaba.

SP–STPW inilah sebagai check list bagi Perindag untuk melakukan monitoring dan evaluasi operasional toko ritel modern waralaba. Jika ada temuan pelanggaran terhadap SP–STPW, Perindag dapat melakukan tindakan dari peringatan hingga pencabutan SP–STPW yang berarti akan menghentikan operasional ritel modern waralaba.

Dalam praktek ritel modern waralaba di Kota Malang, ternyata megikuti tren pola hukum pasar, yaitu meyediakan barang yang dibutuhkan konsumen, hingga semua kebutuhan masyarakat tersedia di toko modern waralaba, bahkan diberi label sesuai dengan merk toko modern waralaba yang bisa jadi ada unsur pelanggaran HAKI (Hak intelektual maupun hak cipta).

Ketika ritel toko modern waralaba tidak memiliki SP-STPW maka keberadaan ritel toko modern waralaba Ilegal sebagaimana diatur dalam UU No 28 tahun 2002 tentang waralaba. Dan sebaliknya jikalau ritel toko modern waralaba pemegang SP-STPW menjalankan praktek perdagangan yang menyimpang dan dibiarkan oleh Dinas Perindag, maka ini juga pelanggaran Tupoksi Dinas Perindag terhadap UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Jalan tengah yang diusulkan Aliansi Masyarakat Peduli UKMK Kota Malang dan menunggu rekomendasi DPRD Kota Malang, adalah ferivikasi faktual terhadap operasional dan tata kelola toko modern di Kota Malang, agar terjadi sebuah persaingan usaha yang sehat serta kondusif, sebagaimana diatur dalam UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga UMKM kota Malang bisa tumbuh dan berkembang sebagai penyokong utama dalam pertumbuhan ekonomi baik dalam sekala lokal maupun nasional.

Berdasar informasi yang diterima Aliansi yang perlu dipastikan, bahwa ada sekitar 40% dari 223 toko modern di kota malang izinnya akan berakhir pada 2015, semoga BP2T tidak lagi melakukan perpanjangan izin, walau bagi aliansi, izin yang dikeluarkan BP2T secara nyata bertentangan dengan perda No 8 tahun 2010, sehingga bisa dinyatakan ilegal, setidaknya ini bisa menjadi sebuah langkah awal kemauan politik pemerintah Kota Malang untuk menata keberadaan toko modern, termasuk toko modern waralaba sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Jikalau pembiaran ini terus berlanjut, bukan mustahil rakyat akan bertindak dalam batas ketidakwajaran sebagaimana BP2T dan Perindag yang terindikasi turut serta melakukan ketidakwajaran atas bergai diskresi operasional toko modern di Kota Malang.

Pada Konsumen dan pelaku UMKM saatnya menjadi konsumen dan pelaku UMKM yang cerdas, saling bergandeng tangan untuk melakukan perlawanan dalam batas–batas kepatutan atas penghisapan potensi ekonomi dalam persaingan usaha yang tidak sehat akibat diskresi pemkot Malang atas operasional toko modern yang ilegal dan carut marut.

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Malang dan Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli UMKM.

Yuk, Diet Media!

Oleh: Ellen M Yasak MA *

Ketika jalan-jalan di public sphere (misalnya: alun-alun, hutan kota, mall), banyak remaja menundukkan kepala, serius pada alat yang ada di genggamannya, dan telinganya disumbat seutas kabel panjang. Gadget! Itu sebutan untuk alat komunikasi multifungsi, yang salah satu bentuknya adalah smartphone.

Saat ini banyak remaja yang seakan tak peduli dengan lingkungan sekitar, karena dunia baru bernama mobile media yang ada dalam smartphone.

Kerisauan saya berawal saat berkunjung ke salah satu daerah di selatan Kabupaten Malang. Di sana hampir setiap anak usia Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), memiliki gadget berupa smartphone. Ini baru di daerah.

Bagaimana dengan masyarakat Indonesia pada umumnya? Jawabannya lebih fantastis. Pengguna smartphone di Indonesia, mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2014 ke 2016. Pada tahun 2014, pengguna smartphone di Indonesia berjumlah 38,3 juta. Tahun 2016 ini, sudah berada di angka 69,4 juta pengguna, (Koran.tempo.co).

Artinya, sebagian besar masyarakat kita saat ini sudah menjadi pengguna mobile media aktif. Mobile media adalah aplikasi media yang berada dalam mobile phone (baca: smartphone).

Tahukah anda, bahwa akses manusia terhadap media memiliki batas? Lalu, jenis media apa yang dimaksud? Hampir semua media elektronik memiliki dampak negatif bagi penggunanya. Baik itu televisi, radio, surat kabar, internet, dan lain-lain.

Saat ini penggunaan media, seakan sudah menyatu dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Remaja merupakan golongan usia yang memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengakses media.

Mengapa demikian? Anak-anak yang kini beranjak remaja, lahir pada retang tahun 1998 hingga 2000-an. Di tahun tersebut, peralihan teknologi dari analog ke digital terjadi. Dengan demikian, anak-anak ini tumbuh saat kondisi teknologi telah beralih ke digital.

Anak-anak yang tidak melalui masa analog ini, disebut dengan digital native. Mereka yang terlahir sebagai digital native, dapat dengan mudah melakukan segala aktifitas dengan media digital.

Ketika banyak remaja “menunduk” dan tidak bisa melepas gadget dari tangan mereka, peran orangtua seakan tergantikan dengan gadget. Remaja yang dalam sehari menggunakan gadget lebih dari dua jam, mengindikasikan bahwa remaja tersebut sudah dalam taraf addict (kecanduan).

Pada kondisi ini, orangtua harus melakukan kontrol atas penggunaan gadget anak-anaknya. Hal ini harus betul-betul diperhatikan oleh para orangtua, karena efek negatif yang ditimbulkan. Sebuah penelitian dari Ramadhan (2015) meyebutkan, bahwa remaja yang kecanduan selfie (berfoto sendiri) terbukti memiliki kelainan psikis.

Seorang remaja yang menjadi informan penelitian tersebut mengaku, mereka sulit bersosialisasi pada lingkungan nyata dan ingin terlihat trendi dan eksis di media sosial. Bahkan hingga rela berhutang untuk membeli baju model terbaru dan makan di kafe mahal, untuk diunggah di media sosial.

Jika kondisi ini terus terjadi, maka masa depan bangsa akan terancam. Generasi muda yang terlena dengan gadget, bisa terjerumus pada gaya hidup hedonis dan memiliki kepekaan rendah terhadap lingkungan sosialnya.

Apa saja tanda-tanda kecanduan gadget?
-Anak mulai tidak berminat pada aktivitas lain.
-Sehari lebih dari 2 jam menggunakan gadget secara terus menerus.
-Terlihat perubahan tingkah laku, misalnya menjadi pemarah.
-Moodswing atau suasana hati yang mudah berubah.
-Prestasi belajar menurun.
-Mulai malas untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri. (Gustiana,2016)

Gerakan literasi media merupakan harapan ketika banyak remaja kita kecanduan media. Inti dari gerakan ini adalah, mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam penggunaan media.

Kita diharapkan mampu untuk memilih informasi yang kita butuhkan, dan bukan mengakses media hanya untuk keinginan. Orangtua diharapkan dapat mendampingi dan mengkontrol putra-putrinya dalam penggunaan gadget.

Membatasi penggunaan gadget, merupakan langkah awal untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan anak-anak kita dari bahaya kecanduan media.

Berikut ini adalah diagram yang dapat digunakan orangtua untuk memantau penggunaan gadget pada anak-anak berdasarkan usia anak.

Usia 0-2 tahun tidak diajurkan (berdasarkan rekomendasi APA, American Pediatric Association) karena sinar biru yang terpancar melalui layar sentuh berpengaruh pada perkembangan syaraf mata.

Usia 3-5 tahun, hanya dianjurkan 1 jam perhari untuk hiburan seperti mendengarkan lagu, menari, dan bernyayi. Anak usia dibawah 5 tahun membutuhkan stimulasi untuk perkembangan motoriknya sehingga aktivitas bergerak sangat diajurkan.

Usia 6-12 tahun, waktu untuk beraktivitas dengan gadget 1-2 jam perhari untuk hiburan dan sarana belajar dengan pengawasan orangtua.

Usia 13-18 tahun, remaja sudah dapat diberi kepercayaan untuk menggunakan gadget sehari-hari dengan pengawasan penuh dari orangtua.

Keterlibatan orangtua dalam aktivitas sehari-hari anak sangat dibutuhkan, misalnya orangtua meluangkan waktu 15-45 menit sehari untuk family time. Membuat peraturan penggunaan gadget, untuk orangtua dan anak ketika di rumah.

Selain itu, harus ada keterbukaan dalam berkomunikasi dengan anak. Orangtua juga harus terampil menggunakan perangkat digital, misalnya memonitor pertemanan anak di media sosial dengan ikut serta berteman secara virtual.

Menjadi orangtua digital, harus mampu menjadi teladan atau role model untuk anak-anaknya tentang keseimbangan penggunaan gadget. Mulailah cerdas bermedia, dan bersama-sama berdiet media!.

*Ellen M Yasak MA, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi dan pendiri Komunitas Mediadiet di Malang.

Kasus Gama, Cermin Kesenjangan Hubungan Sosial Ortu dan Anak

Oleh: Dra Erlin Iriani MM *

Kasus pembiusan dan kekerasan seksual yang dilakukan pasangan kekasih, Gama dan SAN, merupakan cermin kesenjangan hubungan sosial antara orang tua dan anak. Di era globalisasi, di mana informasi antar negara sudah tidak ada batas lagi (borderless), dengan mudahnya budaya asing masuk melalui jaringan internet.

Hal ini, kalau tidak disikapi dengan bijak dan cerdas, maka serbuan budaya asing akan mengikis moral budaya luhur serta norma yang ada di seluruh hamparan persada Nusantara ini.

‘Penyimpangan’ perilaku seksual pasangan Gama dan SAN adalah pengabaian pada suara hati dan salah penerapan logika bernalar. Dan dampaknya, terjadilah pelanggaran HAM yang dilakukan pada korban terbius, EWW.

‘Penyimpangan’ perilaku itu juga merupakan pelanggaran pada norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, dan merupakan tindak criminal, dalam hal ini pelanggaran hukum pidana.

Peran orang tua sangat penting dalam menghadapi lajunya perubahan peradaban zaman. Orang tua harus cerdas dan selalu mengikuti perkembangan teknologi, agar dapat mengarahkan anak dan membentenginya dari pengaruh informasi global yang bebas berinteraksi.

Arus informasi yang terbuka luas dan dapat diakses setiap saat, memberikan dampak positif dan negatif pada tumbuh kembang anak. Maka tugas orang tua adalah mendampingi anak agar arus informasi yang diterima bisa dipilah dan dipilih. Pengaruh negatif harus diabaikan dan pengaruh positif bisa diindahkan.

Untuk itu orang tua harus menguasai teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan pengetahuan tehnologi anak. Pada era ini orang tua harus dapat menjalankan multiperan terhadap anak, selain berperan sebagai orang tua dan guru bagi anak , orang tua juga harus bisa menjadi teman dan sahabat bagi anak-anaknya.

Agar anak bebas bertanya dan curhat pada orang tua tanpa rasa segan, malu atau risih. Bila hubungan sosial orang tua dan anak terjalin akrab dan baik maka kasus seperti pembiusan dan pelecehan seksual oleh pasangan Gama dan SAN tidak akan pernah terjadi.

*Dra Erlin Iriani MM, Wakil Ketua Bidang Sosial KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Malang.

Pembiaran Operasional Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Menjamurnya Toko Modern di Kota Malang yang menurut Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BP2T ) berjumlah 223, patut dipertanyakan Izin operasionalnya.

Berdasar Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diselenggarahkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang ( BP2T), tidak mengatur secara khusus bagaimana Mekanisme dan persyaratan mendirikan toko Modern sebagaimana diamanatkan Perda No 8 Tahun 2010.

Sementara BP2T, sebagaimana dapat diakses melalui Website perijinan Kota Malang, ada tiga Kelompok perijinan yaitu, Usaha Pariwisata dan Sosial budaya, Pekerjaan Umum dan yang ketiga Perekonomian.

Dari ketiga kelompok perijinan maka yang mendekati Ijin Usahat Toko Modern adalah kelompok perekonomian di mana seharusnya Toko Modern diatur. Akan tetapi layanan perekonomian itu hanya terdiri dari :

a. Izin Usaha Percetakan

b. Izin Perluasan Industri

c. Izin Usaha Industri ( IUI )

d. Tanda Daftar Industri ( TDI )

e. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )

f. Izin Usaha Angkutan

g. Izin Trayek

h. Izin Pemasangan Media Reklame Insidentil

i. Izin Pemasangan Media Reklame Tetap

Dari kelompok perijinan dan kategori perijinan di atas, maka Pemerintah Kota Malang ada kemungkinan menggunakan SIUP sebagai prasyarat pendirian Toko Modern.

Ketika asumsi itu benar, maka izin operasional toko modern di Kota Malang merupakan penyimpangan dari Perda No 8 Tahun 2010 pasal 25 ayat 1 yang secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki Ijin Usaha Toko Modern ( IUTM ), bahkan persyaratan pendirian Toko Modern di Kota Malang dengan SIUP bertentangan dengan persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112/207, Jo Pasal 12 Permendag 53/2011, Jo Pasal 7 Perda Jatim No 3 Tahun 2008, Jo Pasal 25 Perda Kota Malang No 8 Tahun 2008.

Dan sebaliknya ketika Izin Usaha Toko Modern tidak berdasarkan SIUP maka sesungguhnya ijin apa yang dimiliki oleh toko modern sebagai alas hak untuk operasional.

Perda No 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan sesungguhnya terlalu bersifat umum bahkan hanya ada 3 ( tiga ) pasal yaitu pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan ini merupakan diskresi terhadap ;

a. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

b. Perpres no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan toko modern

c. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern

d. Pergub. Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur,

Yang seharusnya Pemerintah Kota Malang membuat Perturan Daerah ( Perda ) secara khusus mengatur tentang tata kelola toko modern yang menjamin akan keberlangsungan Toko Tradisional maupun pasar Tradisional.

Ruang gelap Izin Operasional toko modern dibuktikan pula dengan tidak satupun toko modern di Kota Malang memasang coppy Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) yang dapat diketahui oleh umum, padahal berdasarkan UU NO.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mewajibkan pemilik TDP memasang copy TDP di tempat yang mudah dilihat oleh Umum.

TDP ini melekat di dalamnya ada izin gangguan atau hinder ordonnantie (HO), sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa Toko Modern tersebut, resmi mengantongi izin, surat izinnya sudah daluarsa dan atau justru tidak memiliki Izin.

Jarak Tempat Usaha Toko Modern yang relatif berhimpitan di Kota Malang juga merupakan pelanggaran secara massif, karena Pendirian Toko Modern yang berhimpitan melanggar terhadap aturan zonasi terhadap perda No 8 Tahun 2010 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa ….Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Sejauh ini Pemerintah Kota Malang belum memliki kemauan politik ( polical will ) yang kuat, untuk menggunakan Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini sebagai mekanisme tata kelola toko modern dan perlindungan toko tradisional dalam menegakkan sekaligus menggunakan kewenangan-kewenangan diskresinya.(Bersambung)

 

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Malang.

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern dan Ancaman Kematian UMKM Perdagangan Tradisional

Oleh: Soetopo Dewangga *

Kekuatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terletak pada sektor UMKM/ perdagangan tradisional yang secara nyata menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi saat krisis ekonomi 1998 dan 2008.

Namun perkembangan jaringan toko modern di Kota Malang semakin tidak terkendali, dengan dampak negatif berupa pelemahan kapasitas dan akses hak-hak ekonomi toko tradisional yang merupakan bagian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM toko tradisional).

Berdasar informasi yang disampaikan Indri Ardoyo, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada sejumlah media, jumlah minimarket (Alfamart dan Indomart) saat ini ada 223 unit.

Dengan luas wilayah Kota Malang 110,06 km2 dan jumlah toko modern sebanyak 223 unit, maka rata–rata dalam radius 493,54 meter ada toko modern yang lain. Tata kelola toko modern seperti ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap toko tradisional, di era liberalisasi dan masifnya ekspansi jaringan toko modern hingga ke tingkat daerah, hingga mempengaruhi preferensi konsumen untuk beralih dari kebiasaan berbelanja di toko tradisional yang bersifat usaha perseorangan dan rumah tangga ke gerai-gerai toko modern yang dekat, lengkap dan lebih tertata pola pelayanan dengan fasilitas tambahannya seperti parkir gratis dan ruangan berpendingin.

Dalam sejarah perkembangan UMKM, sesungguhnya toko tradisional menempati posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena selain sebagai aset ekonomi negara, juga aset budaya dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Pelemahan UMKM toko tradisional, secara otomatis juga berdampak pada pelemahan ekonomi dan budaya masyarakat. Dari data sepintas di atas pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melindungi secara efektif hak dan kepentingan UMKM toko tradisional ketika harus menghadapi penetrasi bisnis jaringan toko modern baik yang nasional maupun internasional.

Hukum dan kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat berjalan dengan efektif untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah Kota Malang belum secara maksimal mendayagunakan kewenangan hukum yang dimilikinya, merevitalisasi kebijakan dan struktur kelembagaannya, serta mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk secara efektif melindungi dan memberdayakan toko tradisional sebagai salah satu bentuk kewajiban kewajiban negara terhadap warganya.

Toko tradisional merupakan industri perdagangan tingkat mikro yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

2. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha,

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Nomor 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

4. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern,

5. Perda Propinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur, dan,

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasar ketentuan di atas maka Pemberdayaan dan perlindungan UMKM toko tradisional secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemeirntah daerah mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Tetapi implementasi dari berbagai peraturan di atas ternyata sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang belum teroptimalisasi untuk mengelola perlindungan toko tradisional dengan indikasi berupa pembiaran praktek ekspansi toko moderen yang melanggar norma hukum dan telah menggerus potensi pasar yang dimiliki oleh toko tradisional.

Struktur hukum, kebijakan maupun kelembagaan di tingkat lokal Kota Malang juga belum menjadi cerminan dari tata kelola perlindungan toko tradisional karena masih bersifat umum, bias, dan secara penegakan hukum juga tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat berfungsi secara efektif dan proaktif.

Memang tidak ada larangan atas kehadiran toko modern termasuk ritel modern (minimarket berjaringan) tetapi Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut (minimarket berjaringan) agar tidak mematikan toko tradisional / toko-toko klontong yang dikelola secara tradisional serta menyerap banyak tenaga kerja.

Pemerintah Kota Malang seharusnya mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat langsung dalam sektor ritel modern dengan melibatkan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman KUR kepada toko-toko tradisional agar dapat dikembangkan menjadi toko modern lokal.

Dengan keterlibatan masyarakat maka sektor ritel modern bukan hanya didominasi oleh perusahaan dengan modal besar tetapi menyebar dengan keterlibatan pelaku usaha lokal berskala kecil. Dengan demikian jikalaupun masyarakat beralih ke toko modern (minimarket berjaringan) tidak akan membawa pengaruh yang besar karena industri-industri kecil pun jalan. ( bersambung )

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern Menghilangkan Potensi PAD Pemkot Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Pembiaran Operasioanl Toko Modern di Kota Malang yang Ilegal berpotensi pada hilangya Penerimaan Asli Daerah ( PAD ) yang cukup besar, meliputi restribusi, pengelolaan parkir dan pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Selanjutnya pribadi atau badan berkewajiban menyerahkan Surat Setoran Retribusi Daerah yang disebut SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Struktur dan besarnya tarif restribusi berdasar pasal 18 Perda No 11 Tahun 2011 untuk kategori toko modern, sebagai contoh Golongan III dengan NJOP diatas Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar RP 75.000 setiap bulan. Dengan jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, kalau diambil rata–rata Golongan III, maka pemasukan tiap bulan dari Restribusi Toko Modern sebesar Rp 16.725.000, dan dalam satu tahun sebesar Rp 200.700.000.
Ketika Operasional Toko Modern tidak berdasarkan pada alas hak yang jelas, bahkan ada indikasi melanggar aturan ketentuan yang ada, maka pertanyaanya adalah, bagaimana Pemerintah Kota Malang dapat memungut restribusi Toko Modern secara transparan dan terukur?
Potensi kehilangan PAD yang ke dua adalah pemasukan dari sarana parkir yang gratis di toko modern. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); bahwa, Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Jenis–jenis tempat parkir sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 Perda No 4 tahun 2009 terdiri dari; a. Tempat parkir umum; b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah,Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah; c. Tempat parkir kegiatan insidental; d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.

Ketentuan pungutan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Perda No 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan tempat parkir secara nyata tidak ada tempat parkir gratis atau tidak dipungut biaya parkir. Namun dalam praktek hampir semua toko modern di kota malang parkirnya gratis. Jikalau dalam satu hari di toko modern ada terparkir 20 (dua puluh) sepeda motor dan 5 (lima) mobil, maka dalam satu hari potensi kehilangan pemasukan uang parkir sebesar Rp 30.000 dengan asumsi tarif parkir sepeda motor sebesar Rp 1000 dan tarif parkir mobil sebesar Rp 2000.
Dalam satu bulan ( 30 hari kerja ) satu unit toko modern seharusnya ada pemasukan parkir sebesar Rp 900.000, dalam satu tahun Rp 10.800.000. Ketika jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, jikalau separoh dari jumlah toko modern menyediakan parkir gratis maka total potensi kehilangan pemasukan parkir dengan contoh di atas mencapai sebesar Rp 1.204.320.000.
Tempat Parkir gratis di toko modern dengan tulisan Kendaraan hilang bukan tanggungjawab pengelola juga merugikan bagi konsumen, karena seolah kendaraan yang hilang adalah kelalaian konsumen. Hal ini bertentangan dengan pasal 19 ayat 2, Perda No 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa; Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahkan, dengan tegas dalam BAB XI Perda No 8 tahun 2009 tentang ketentuan pidana pasal 20, ayat 1 menyatakan bahwa; Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12); maka potensi kehilangan PAD yang ketiga adalah dari Pajak Reklame, berdasarkan Peraturan wali kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah, pasal (47) ayat (5) menyatakan bahwa, Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Dalam lampiran Perwali tersebut tertera tentang tarif reklame untuk jenis neon box dengan tarif pajak reklame tetap dengan masa pajk 1 (satu) tahun, jenis klasifikasi jalan A sebesar Rp 750.000, klasifikasi jalan B sebesar Rp 705.000, klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000 dan klasifikasi jalan C sebesar Rp 615.000. Jika kita ambil contoh titik tengah dengan klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000, maka potensi pemasukan reklame neon box dari toko modern sebesar Rp 147.180.000.
Toko Modern di Kota Malang juga sering memproduksi selebaran, leaflet/brosur berwarna yang dalam lampiran Perwali No 32 tahun 2013, untuk satu kali penyelanggaraan dengan jumlah 12.000 lembar, tarif pajak reklame sebesar Rp 2.400.

Dari uraian di atas dan terkait dengan tulisan sebelumnya tentang carut marutnya tata kelola toko modern di kota malang, maka seharusnya Pemerintah Kota Malang segera menyusun Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Kelola Toko modern dan perlindungan terhadap toko tradisional/ pasar tradisional sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif yang berkeadilan. (Bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

Jangan Menunggu Godot untuk Perlindungan Toko/Pasar Tradisional di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Penetrasi pasar melalui toko modern dengan segala cara secara massif di Kota Malang, secara perlahan namun pasti akan berdampak pada berhentinya operasional toko tradisional/UMKM tradisional.

Persaingan usaha yang cenderung tidak sehat ini sesungguhnya membutuhkan kehadiran pemerintah sebagai pengendali regulasi yang melindungi, memfasilitasi usaha toko tradisional untuk tumbuh dan berkembang sebagai aset ekonomi negara dan aset sosial budaya masyarakat.

Di era neo kapiltalisme saat ini, perilaku konsumen dan perilaku masyarakat pada umumnya bergeser dari nilai–nilai gotong royong ke sifat–sifat individualis, sehingga kehadiran toko modern dirasakan sebagai representasi semangat individualis yang makin melekat, akibat penetrasi sifat individulisme melalui berbagai cara. Begitulah cara kerja kapitalisme global menguasai dan menghisap semua potensi yang dimiliki oleh negara maupun oleh masing–masing pribadi.

Menunggu hadirnya negara yang akan melindungi dan memfasilitasi toko tradisional sebagai UMKM yang mampu tumbuh dan bersaing secara sehat serta dinamis bagaikan sebuah drama menunggu Godot, menunggu sesuatu yang tak berkepastian.

Drama Menunggu Godot atau ‘Waiting for Godot’ karya Samuel Beckett, sastrawan Irlandia yang besar di Prancis, senyatanya itulah yang dirasakan Vladimir dan Estragon, dua tokoh utama drama Menunggu Godot atau ‘Waiting for Godot’.

Godot yang mereka tunggu tak kunjung datang, entah berapa lama mereka melakukan penantian. Yang terang, keduanya tak lagi sanggup menengarai apakah telah menunggu seharian, seminggu, sebulan, setahun, atau bahkan berabad-abad. Kejenuhan tentu saja hinggap, sebab sepanjang penantian mereka nyaris tak beranjak dari tempat yang sama. Dalam penantian tak berujung itu, Vladimir dan Estragon terlibat banyak perbincangan, boleh jadi, itulah yang memberi mereka kekuatan untuk bertahan.

Godot hanya sebuah harapan, harapan dari menunggu yang telah begitu lama, Kita juga sudah begitu lama menanti keadilan, kita sudah lama menunggu Godot atau ‘Ratu Adil’ itu sepanjang tahun, kita hanya berdebad. Kita bicara ngalor-ngidul, bertengkar, saling jegal, saling meludah, saling bunuh, tetapi Godot atau Ratu Adil itu tak jua datang.

Godot atau ratu adil itu hanya harapan semu, sedangkan realitasnya kita hanya berputar-putar dalam ketidak menentuan, karena realitas politik kita tak pernah menyatakan menunggu. Politik kita bahkan tak memberikan kesempatan sedikitpun kata menunggu, jikalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus besok?

Inilah pragmatisme politik kita. Menunggu Godot, selalu dikaitkan dengan situasi absurd, memang tidak terlalu meleset, Godot menawarkan sesuatu yang serba kemungkinan, menunggu adalah gambaran situasi absurd itu sendiri, antara datang dan tidak, antara berubah atau tidak, menunggu datangnya negara yang mampu memfasilitasi UMKM toko tradisional dari penetrasi toko modern di Kota Malang sebagai persaingan usaha yang berkeadilan seolah menjadi sebuah relativitas yang tak habis diperdebatkan.

Ketika sejumlah regulasi yang mengatur tentang tata kelola toko modern dan perlindungan terhadap UMKM toko tradisional/pasar tradisional kita gambarkan sebagai Godot, mengapa operasional toko modern di kota malang yang patut diragukan alas haknya, zonasi yang mengatur jarak antar toko modern maupun antar toko / pasar tradisional secara kasat mata ditabrak, potensi Pemerintah Kota Malang kehilangan pemasukan PAD yang terukur dan transparan melalui toko modern cukup besar, dan yang pasti tinggal menghitung hari kematian UMKM toko tradisonal di Kota Malang, mengapa semua ini cenderung dibiarkan??

Kita seperti menghabiskan waktu itu sia-sia belaka, Godot bagaikan mesin politik ‘pembunuh’. Godot menjadi sebuah kendaraan untuk mencapai kekuasaan dengan segala cara, Orang-orang banyak mengibarkan bendera, partai-partai tumbuh seperti jamur, lembaga swadaya masyarakat banyak bermunculan, tetapi banyak suara rakyat yang terbungkam.

Langkah sederhaha dan paling mungkin kita lakukan adalah mari kita galakkan berbelanja pada UMKM toko tradisional, betapapun mungkin harganya lebih mahal, pelayanannya lebih buruk dan lain–lain hal yang tidak sebanding dengan toko modern, tetapi memberi untung pada UMKM toko tradisional jauh memberi manfaat sekurang kurangnya memperpanjang nafas kahidupan usahanya.

Toko modern di Kota Malang mayoritas adalah jejaring perdagangan yang bersifat frenchise, online yang terintegrasi sehingga ketika kita melakukan transaksi pada toko modern sesungguhnya kita sudah tidak lagi tahu di mana uang kita berada, termasuk pemilik tempat usaha bahkan negara sekalipun.
Ini adalah jaringan kapitalisme global yang secara perlahan akan mematikan sendi – sendi perekonomian kita, sama halnya dengan kongsi dagang VOC yang pada awalnya menguasai perdagangan lalu menjajah negara kita. Lalu apa bedanya antara VOC dengan Francise perdagangan toko modern? Ibarat penjual kecap botolnya saja yang beda, namun isinya tetap sama. Tetap saja sebuah penghisapan dari kaum kapitalis internasional pemilik modal menguasai dan menghisap kaum miskin negara berkembang.

Kita memang sedang menunggu Godot, tetapi seperti kita tahu, Godot tidak pernah hadir. Kita sebenarnya sudah dalam kondisi jenuh mengingatkan, menyuarakan, tetapi nasib UMKM toko tradisional di Kota Malang untuk memperoleh perlindungan dari Pemerintah tetap saja tak menentu.

Perubahan suhu politik, ketidak setabilan ekonomi, bencana alam, bisa saja datang sewaktu-waktu dan akan membuat kita semua ‘senewen.’ Menunggu memang bisa membuat orang panik dan kompensasinya suka marah. Maka jangan heran kalau kekerasan demi kekerasan terjadi dimana-mana.

Menunggu memang membahayakan, bagi jiwa yang labil. Perubahan yang kita nantikan sejak reformasi akan hadirnya kekuasaan yang sebanyak banyaknya memberikan perlindungan pada rakyat kecil telah kembali- membuat kita semakin pesimistis dengan para penguasa kita. Tak ada kata keadilan, yang ada hanya kebatilan, kita hanya disuguhi janji kosong. Barangkali benar, Godot atau Ratu Adil itu tidak ada. Itu hanya mitos yang diciptakan penguasa untuk meninabobokan rakyatnya. Karena itu, ‘Jangan Menunggu Godot!’. (bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Kota Malang.

MEA 2016, Mampukah UMKM Bersaing?

Oleh: Ahmad Fairozi *

Jelang pergantian 2015 menuju 2016, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pun tinggal menghitung hari. Hal itu patut menjadi kegelisahan bersama sebagai bagian dari MEA. Mampukah hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) kita bersaing dengan hasil produk luar negeri yang segera membanjiri pasar?

Mirisnya, hingga hari ini UMKM kita belum menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong agar mampu meningkatkan produksi kreatifnya, padahal dukungan yang teramat sangat dibutuhkan para pelaku UMKM menjadi sangat penting, selain dukungan finansial, juga penting dukungan pemasaran hasil produksi kreatif UMKM, mengingat persaingan dalam MEA pada tahun 2016 akan sangat ketat.
Melihat kenyataannya, UMKM hingga saat ini dibeberapa daerah belum difasilitasi secara baik oleh pemerintah, hal demikian berakibat pada lambatnya perkembangan industri kreatif yang berada dalam naungan UMKM. Sangat disayangkan jika hingga detik ini UMKM masih luput dari perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Hal di atas disebabkan beberapa faktor, di antaranya, banyaknya masalah dalam tubuh UMKM itu sendiri, yang pada dasarnya menjadi tugas pemerintah untuk mendata dan menertibkannya, misalnya masih ditemukannya UMKM yang masuk angin, pada kenyataannya UMKM itu tidak ada alias sudah mati. Nah, hal semacam ini sering terjadi, yang dimungkinkan dapat berdampak berupa kerugian bagi UMKM lain yang memang benar-benar ada sebagai pelaku usaha kecil dan menengah masyarakat.

Disamping itu, hasil produksi dari industri kreatif UMKM belum mampu dipasarkan dengan baik, karena terkendala biaya promosi dan distribusi, nah, disinilah tugas serta peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu UMKM mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya untuk dapat dikenal masyarakat secara umum dan mampu memberikan incam bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Lemahnya data dan dukungan berupa promosi hasil produk industri kreatif UMKM menyebabkan sulitnya bergaining produk UMKM di kancah perdagangan lokal, regional maupun nasional, cukup miris memang jika melihat keadaan yang demikian, dengan semakin dekatnya MEA yang akan diberlakukan sejak tahun depan, tentunya hanya tinggal menghitung hari saja, namun UMKM dan kita sebagai bagian dari MEA masih belum sepenuhnya siap menghadapinya.

Malang Raya Pusat Perekonomian

Melihat potensi wilayah Malang Raya sebagai pusat pariwisata dan pendidikan, seharusnya pemerintah daerah masing-masing wilayah sangat giat dalam mendorong dan memfasilitasi UMKM yang ada, sehingga pelaku UMKM yang berada pada tiga wilayah strategis di wilayah Malang Raya itu mampu menumbuhkan industri kreatifnya sebagai bagian dari persiapan kompetisi produksi industri kreatif yang terhimpun dalam sebuah UMKM.

Kota Batu misalnya, Pemerintah Kota Batu wajib mendorong agar pelaku UMKM dapat memproduksi oleh-oleh khas Kota Batu, dikarenakan Kota Batu didaulat menjadi sentra pariwisata. Potensi inilah yang belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah sejauh ini, sehingga pusat oleh-oleh yang berada di Kota Batu, rata-rata tidak menjual produk hasil UMKM yang berdomisili di Kota Batu, itulah menjadi alasan hingga hari ini UMKM belum mampu memaksimalkan hasil produk kreatifnya dalam dunia industri dan perdagangan.

Demikian juga di Kota dan Kabupaten Malang, tidak jauh berbeda dengan Kota Batu dalam memperhatikan nasib pelaku UMKM. Banyak diantara pelaku UMKM sulit berkembang, dikarenakan peran strategis pemerintah kurang memberikan manfaat terhadap pelaku UMKM selama ini, akibatnya, banyak UMKM yang tidak mampu mengembangkan produk kreatifnya, sehingga sulit bersaing dengan produk UMKM lain dan tentunya produk luar negeri nantinya.

Misalnya, sudah seberapa banyak pelaku UMKM mendapatkan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Haki) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Masih sangat sedikit produk hasil UMKM yang memiliki Haki, jika demikian, dimana peran pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pera pelaku UMKM? Seharusnya dan sudah semestinya pemerintah yang bertanggungjawab terkait hal tersebut.

Penting digiatkan kembali oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong dan membantu mempromosikan hasil industri kreatif produk UMKM, meski terkesan lambat dan hampir ketinggalan, inovasi tetap diperlukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan para pelaku UMKM.

Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, itulah mengapa pemerintah dan para pelaku UMKM harus lebih giat lagi untuk menghadapi persaingan dalam MEA tahun 2016 mendatang, disamping juga produk hasil UMKM didorong untuk memiliki Haki, agar hak cipta dan hak kekayaan industri dapat dilestraikan ditengah persaingan yang ketat nantinya.

*Ahmad Fairozi, Divisi Data dan Program Good Governance Activator Alliance (GGAA) East Java.