Pemkot Malang Punya Situs Pengaduan Warga

Zulkifli Amrizal, Kepala Dinas Kominfo

MALANGVOICE – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Malang, Zulkifli Amrizal, membantah bisa dikatakan Pemerintah Kota Malang tidak memiliki sarana pengaduan masyarakat.

Dijelaskan, secara resmi, warga Kota Malang bisa mengajukan pengaduan lewat situs resmi Pemkot Malang yang dikelola Dinas Kominfo.

“Kami sudah ada pengaduan, bahkan untuk itu sudah ada Perwal-nya, dan sudah kami laksanakan,” kata penggemar batu akik itu, Selasa (18/8).

Pengaduan dari masyarakat, lanjut dia, selanjutnya diproses dan dilanjutkan kepada SPKD terkait. “Kalau pengaduannya soal kesehatan, ya kami akan buat surat resmi ke SPKD terkait untuk ditindaklanjuti,” beber dia.

Meski jumlah aduan yang masuk ke situs resmi dinilai masih cukup kurang, namun semua pengaduan akan dikelompokkan dan difasilitasi. “Setiap bulan ada sekitar 50 sampai 60 aduan, dan kami fasilitasi semuanya,” tandasnya.

Anton Kerap Diwaduli Warga Sekitar

Wali Kota Malang HM Anton

MALANGVOICE – Kondisi Hutan Kota Malabar yang gelap, utamanya pada malam hari, membuat Wali Kota Malang, HM Anton, sering menerima pengaduan masyarakat sekitar.

Salah satu pengaduan yang diterima Anton, bahwa di sekitar kawasan itu kerap dijadikan ajang maksiat beberapa muda mudi.

“Warga Oro-oro Dowo itu mengadu kepada saya, bahkan ada suratnya, kalau malam lokasi itu sering dijadikan ajang maksiat,” katanya, Selasa (18/8).

Karena hal itu, selaku pucuk pimpinan pemerintahan, ia berinisiatif menyulap hutan kota menjadi kawasan yang terang benderng dan mampu menjadi tempat bercengkrama masyarakat.

“Pada prinsipnya kami hanya mempercantik dan membuat lokasi itu terang, karena banyak masyarakat sekitar mengadu,” beber dia.

Selain itu, pembangunan Hutan Kota Malabar juga akan bersinergi dengan pembangunan Pasar Oro-oro Dowo yang kini sedang dalam tahap renovasi.

“Biar nanti Pasar dan Hutan jadi sinergi sehingga pembangunan ini ada dampak positifnya,” tegas Anton.

Ini Alasan Liliana Hadiahi Buku pada Korban Pembiusan

Ketua Bhayangkari Polres Malang Kota, Liliana Silvia Rosa Singgamata, sesaat sebelum menemui korban pembiusan (Muhammad Choirul / Malang Voice)

MALANGVOICE – Ketua Bhayangkari Polres Malang Kota, Liliana Silvia Rosa Singgamata, punya alasan tersendiri yang mendasari pemberian buku kepada korban pembiusan yang dilakukan Gama Mulya.

Di hadapan wartawan Selasa (18/8) siang, istri Kapolres Malang Kota, AKBP Singgamata, itu berharap EWW dan SAN, dua korban tindak asusila bisa membaca dan termotivasi untuk tidak patah semangat.

“Ini buku favorit saya. Saya harap bisa menyemangati mereka, dunia mereka sebagai manusia belum berakhir, harus bangkit,” imbuhnya, di Mapolres Malang Kota sebelum masuk ruang pertemuan.

Sebagai seorang ibu yang juga memiliki anak perempuan, ia prihatin atas kejadian ini. Karena itu, ia mengimbau masyarakat, khususnya ibu-ibu untuk lebih waspada dalam mengawasi buah hatinya.

“Ini juga peringatan bagi kita semua, bahwa pengawasan tidak hanya saat anak masih kecil saja. Anak usia berbeda perlu pengawasan berbeda. Pengetahuan tentang perempuan juga perlu dipahami, kita sebagai ibu harus jadi penyampai informasi pertama untuk anak,” pungkasnya.

Anton Jamin Fungsi Hutan Tak Berubah

Wali Kota Malang HM Anton

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, menjamin pembangunan Hutan Kota Malabar tidak akan mengurangi fungsi alami hutan sebagaimana yang ditakutkan beberapa pihak.

Ditemui usai rapat paripurna bersama DPRD, Anton menegaskan, prinsip revitalisasi tetap akan dijalankan dalam program itu.

“Enggak lah kalau merusak hutan, kami akan tetap mempertahankan fungsi hutan,” ucapnya, Selasa (18/8) siang.

Menurutnya, berbagai hal seperti pengerasan dan pembangunan beberapa spot mainan tidak melebihi batas prosentase fungsi hutan sebagai ruang terbuka hijau.

“Kan ada prosentasenya, pengerasannya berapa, dan tidak akan merusak pohon,” tandasnya.

Ditambahkan, langkah pemerintah menggandeng PT Otsuka dengan dana CSR untuk pengerjaan hutan itu, merupakan upaya mempercantik hutan tanpa merubah keasliannya.

“Kami hanya mempercantik seperti yang sudah kami lakukan pada taman lainnya,” beber Anton.

Kepala Desa Keluhkan Prona Batu

Nur Yuwono (Fathul/MalangVoice)

MALANGVOICE – Proyek Operasi Nasional Agraria masih menuai kontroversi dari kepala desa. Padahal Kota Batu mendapat 1.000 bidang yang akan disertifikasi tahun ini.

Kepala Desa Sumber Gondo, Nur Yuwono, ditemui wartawan di Balai Kota Batu, Selasa (18/8) siang, membenarkan, para kepala desa menolak Pronas itu.

“Seharusnya ada kejelasan soal biaya. Masyarakat tahunya kan gratis, padahal ada biaya-biaya yang ditanggung pemohon,” ungkap Nur Yuwono bersama Kades Punten, Hernanto.

Menurut Nur, biaya pengurusan materai, patok, saksi, dan lain sebagainya, tidak ditanggung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga, bila meminta warga membayar keperluannya sendiri, pihak desa takut disalahkan.

“Kami ingin ada pertemuan antara pihak biro hukum, kejaksaan dan kepolisian juga. Agar kita tahu bagian mana yang tidak ada kesalahan di bidang hukum. Konsekuensi hukum ini kan berbahaya,” tambahnya.

Ia mengakui, Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) sudah pernah mengirim surat penolakan kepada BPN Kota Batu terkait Pronas itu.

“Kami tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya meminta kejelasan dan jangan sampai ada masalah,” tandasnya.

Temui Korban Pembiusan, Istri Kapolres Hadiahi Buku

Ketua Bhayangkari Polres Malang Kota, Liliana Silvia Rosa, sesaat sebelum menemui korban pembiusan (Muhammad Choirul / Malang Voice)

MALANGVOICE – Ketua Bhayangkari Polres Malang Kota, Liliana Silvia Rosa, menemui korban pembiusan dan tindak asusila yang dilakukan Gama Mulya, Selasa (18/8) siang, di Mapolres Malang Kota.

Istri Kapolres Malang Kota, AKBP Singgamata, itu ingin memberi dukungan pada perkembangan psikis dan mental korban, EWW, dan tersangka yang juga korban, SAN.

Dalam pertemuan itu, Liliana juga memberikan hadiah satu buku berjudul ‘La Tahzan for Women’ karya Nabil bin Muhammad Mahmud, kepada masing-masing korban. “Saya ingin memberikan support sesama wanita,” kata Liliana.

Sayang, pertemuan itu berlangsung tertutup. Awak media tidak diizinkan mengetahui jalannya pertemuan yang juga didampingi sejumlah anggota Bhayangkara Polres Malang Kota itu.

Dia mengaku terenyuh atas kejadian yang melibatkan mahasiswa Universitas Brawijaya itu. “Mendengar ceritanya saja saya sudah ikut sedih. Dan ini terjadi di Kota Malang, sangat tidak disangka-sangka,” tandasnya.

Kejar PAD, Jual Air ke PDAM Malang Dinaikkan

MALANGVOICE РKomisi A DPRD Kabupaten Malang mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang, menaikkan Harga Pokok Produksi (HPP).

HPP ke PDAM Kota Malang saat ini dinilai terlalu rendah dibanding harga jual ke pelanggan. Ada tiga sumber air yang saat ini melayani PDAM Kota Malang, yakni sumber air Wendit, Donowarih, dan Tawang Agro.

“Harga jual dari kabupaten cuma Rp 3.409, dan PDAM Kota Malang jual ke pelanggan Rp 4.605. Kami minta kenaikan 15 persen,” kata Wakil Komisi A, Zia Ulhaq usai hearing, di ruangannya, Selasa (18/8).

Hadir dalam hearing, Dirut PDAM Kabupaten Malang, Asisten 2 Pemkab Malang, Dewan Pengawas, Perwakilan ESDM bagian kerja sama, dan petugas DPPKA bagian hukum.

Menurutnya, selama ini acuan kerja sama hanya berdasarkan kesepakatan. Perjanjian tersebut disepakati kontrak 20 tahun.

Karenanya, dewan meminta kenaikan tarif dari yang saat ini. Sebab, revisi tarif terakhir kali dilakukan tahun 2012.

“Tidak realistis saja, mereka beli dengan harga murah. Lalu dijual dengan harga tinggi,” ungkapnya.

Padahal, data tahun 2013 lalu, jumlah pelanggan dari tiga titik sebanyak 125.614, dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 753.684 jiwa.

Dikatakan, pemakaian air di Wendit mencapai 2.493.504 meter per kubik, dengan pajak terutang hanya Rp 62.337,600.- Sedangkan di Donowarih mencapai 1.499.425 meter per kubik, dan Tawang Agro sebanyak 1.102.675 per kubik. Dengan tarif pajak sebesar 20 persen. Selain itu, kontribusi selama ini hanya sebesar Rp 165.821.830.-

“Kami genjot pendapatan dari SDA, salah satunya sumber mata air. Selama ini pendapatan ke PAD masih rendah,” papar politisi Gerindra ini.-

GGAA Sifatnya Hanya Beri Saran ke Pemerintah

MALANGVOICE – Direktur Good Governance Activator Alliance (GGAA) , Sudarno mengatakan, nantinya pengaduan masyarakat yang masuk kepada pihaknya akan diteruskan dalam bentuk saran kepada pemerintah daerah.

Hal ini dilakukan, lantaran selama ini pengaduan yang disediakan Pemerintah Kota Malang sangat minim dan tidak mengena pada publik secara langsung.

Membandingkan dengan program Dinas Kominfo di Pemkot Surabaya dengan model ‘Sapa Warga’ harusnya hal positif itu bisa dilakukan di Kota Malang.

Bentuk saran, lanjut dia, bisa dalam model saran kepada pemerintah saat membahas keuangan daerah pada APBD tahun depan.

Analisa kebutuhan masyarakat melalui aduan nantinya bisa di follow up agar ada anggaran tersendiri dalam mengcover hal itu.

“Kami ingin agar aduan masyarakat ini, bisa langsung diapresiasi oleh Pemerintah daerah,” tandasnya.-

Polres Kerahkan 2/3 Kekuatan Personel

Aparat kepolisiaan saat melangsungkan simulasi pengamanan Pilkada di Kabupaten Malang. (miski/malangvoice)

MALANGVOICE – Polres Malang bakal mengerahkan 2/3 kekuatan personelnya untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang, Desember mendatang.

Kabag Ops Polres Malang, Kompol Deky Hermansyah mengatakan, jumlah tersebut lebih kecil dibanding pengamanan pada hari pemilihan.

“906 personel sekadar mengamankan sejak proses awal hingga masa kampanye, hari H kami kerahkan 1400 personel,” katanya, disela simulasi pengamanan, Selasa (18/8).

Pihaknya juga di back up Polres Malang Kota dan Batu, serta 1 SSK Brimob, 1 unit anti anarkis terdiri dari 40 personel dengan didukung 20 sepeda motor trail.

“Suasana Pilbup lalu berjalan lancar dan tertib, tugas kami mengamankan jalannya pilkada, dan semua pendukung harus menerima hasil akhirnya,” pungkasnya.-

GGAA Buka Pos Pengaduan Publik

Anggota GGAA

MALANGVOICE – Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan dan fasilitas publik di Kota Malang, Good Governance Activator Alliance (GGAA) membuka pos pengaduan.

Direktur GGAA, Sudarno mengatakan, tindakan mereka ini merupakan aksi nyata yang dilakukan lantaran banyaknya keluhan warga selama ini tidak terserap baik oleh pemerintah daerah.

“Kami banyak menerima aduan dari masyarakat dan membuat kita harus bertindak, salah satunya yakni membuka pos pengaduan ini,” Kata Sudarno, Selasa (18/8).

Dijelaskan, banyaknya pengaduan itu selama ini tidak memiliki saluran untuk menampung. Karenanya perlu dibentuk adanya pos pengaduan masyarakat.

Nantinya, lanjut dia, beberapa pos ditempatkan di lima titik menyebar di lima kecamatan yang ada masing-masing kawasan Sawojajar, Landungsari, Kedung Kandang, Sukun dan di kawasan Pasar Minggu.

“Ada dua personel yang siap menampung aduan ini,” timpalnya.

Ia berharap dengan adanya aduan ini, masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengadukan keluhannya pada pemerintah melalui pos ini.-