Separuh Warga Batu Terima Uang Politik

MALANGVOICE – Politik uang dalam Pemilu, masih diminati oleh warga Kota Batu. Hal itu terungkap pada Diseminasi Riset Politik Uang Pemilukada Kota Batu oleh KPU Kota Batu, Rabu (5/8).
Dalam penelitian ternyata 44 persen warga Kota Batu yang menerima uang pada saat Pemilukada. ”Menerima uang dalam rangka politik lho ya,” ungkap Afin Kusani, Manajer PT Kualita Prima Indonesia, Alfin Kusani.

PT Alfin Kualita Prima Indonesia adalah lembaga yang melakukan riset pemilukada di Batu. Dikatakan Alfin, warga yang setuju dengan adanya politik uang sebesar 39 persen.
Sedangkan yang mengatakan bahwa politik uang dibutuhkan dalam peningkatan dukungan hanya 2 persen. 10 persen menjawab tidak tahu, dan yang mengatakan tidak sebesar 88 persen.

“Yang perlu diperhatikan malah, orang-orang yang menerima uang politik ini malah tidak memilih kandidat pemberi uang lho. Jadi kandidat atau parpol harus hati-hati, uang terlanjur dibagi tapi tidak terpilih,” kata Alfun.

Ditambahkan, sebanyak 52 persen orang tidak akan memilih kandidat pemberi uang, dan orang yang tetap memilih kandidat pemberi uang sebanyak 24 persen dan yang menjawab tidak tahu juga 24 persen.-

Semua Cabup-Cawabup Malang Bebas Narkoba

MALANGVOICE – Enam orang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang dinyatakan bebas dari narkoba. Hal tersebut diketahui dari hasil tes kesehatan yang dikeluarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Semua calon memenuhi syarat, baik jasmani dan rohani. Paling penting tidak tergantung obat-obat terlarang,” kata Komisioner KPU, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Sofi Rahma Dewi, Rabu (5/8).

Menurutnya, hasil tes kesehatan sebagai pelengkap syarat pencalonan nantinya.

Kendati begitu, bukan berarti enam calon sudah dinyatakan lolos. Sebab, penetapan paslon baru tanggal 24 Agustus mendatang. Saat ini fokus verifikasi dan kelengkapan data.

“Selebihnya kami menunggu kelengkapan administrasi dari calon yang masih kurang,” paparnya.-

Kakek Ditemukan Membusuk di Kloset

MALANGVOICE – Warga Tidar digegerkan dengan penemuan mayat Ong Ka Hien di rumahnya Jalan Gamalama E22, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Rabu (5/8) siang.

Jasad kakek berumur 76 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi membusuk di kloset. Kali pertama yang menemukan adalah Kristanto.

“Awalnya ada laporan dari warga yang kasihan karena makanan di depan rumahnya tidak diambil selama tiga hari. Saya disaksikan warga dan hansip langsung dobrak rumahnya,” cerita Kristanto pada wartawan.

Setelah berhasil didobrak, aroma tak sedap langsung tercium dari dalam rumah. Kristanto langsung melaporkan ke Polsek Sukun.

Kakek tua yang tinggal sendirian di rumah kontrak tersebut terakhir kali dilihat pada Senin (3/8). “Saya dengar orangnya panggil koran, waktu itu pukul 06.15 pagi,” kata Anton, tetangga dekat korban.

Ong diketahui sakit stroke sehingga sulit berjalan. Saat ini jasad kakek tua tersebut dibawa ke kamar mayat RSSA untuk menjalani pemeriksaan penyebab kematian korban.-

Para Tuna Netra Kecewa, Wawali Tak Hadir Muscab

MALANGVOICE – DPC Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Malang menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-8, di Lesehan Eyang Tunggul Wulung, Jalan Sasando No 9, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Rabu (5/8).

Agenda Muscab diawali dengan pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus, dilanjutkan pemilihan ketua cabang dan ketua dewan pertimbangan cabang sore nanti.

LPJ dibacakan langsung Ketua DPC Pertuni Kota Malang, Supriyadi, didampingi pengurus lain. Supriyadi melaporkan kinerjanya selama 5 tahun menjabat kepada peserta Muscab.

Selain dihadiri seluruh anggota DPC Pertuni Kota Malang yang berjumlah sekitar 75 orang, Muscab kali ini juga dihadiri Ketua DPD Pertuni Jatim Sudarmaji, dan perwakilan pengurus DPC sekitar Kota Malang.

Sebenarnya, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, dijadwalkan hadir pada acara ini. Namun, pada saat terselenggaranya acara, orang nomor dua di Kota Malang itu mengurungkan niatnya.

Ketua Pelaksana Muscab, M Wuryono, menyayangkan ketidakhadiran Sutiaji.
“Harapan kami sebenernya wakil wali kota datang. Hari ini, dari Pemkot Malang tidak ada yang datang, padahal sudah kami undang,” keluhnya.

Menurutnya, kehadiran pejabat Pemkot sangat penting bagi keberlangsungan Pertuni. “Kami harap beliau-beliau tahu kalau kami ada. Kami juga bagian dari warga Kota Malang,” pungkasnya.-

Kontraktor Uji KIR Sebut Kekurangan Hanya 0,05 Persen

MALANGVOICE – PT. IDEE Murni rekanan proyek Balai Uji KIR membantah temuan Komisi C DPRD Kota Malang soal kekurangan pekerjaan hingga sebesar 2 persen.

Direktur PT. IDEE Murni, Sumardi mengatakan, kekurangan pekerjaan pada saat dewan melakukan sidak dikarenakan belum masuknya laporan mingguan dari pekerja di lapangan.

“Sebenarnya itu hanya masalah laporannya saja, pekerjaan itu sudah sesuai target mingguan yang dibebankan,” tegas Sumardi usai hearing dengan Komisi C DPRD Kota Malang, Rabu (5/8).

Hingga saat ini progres pembangunan sudah mencapai angka 14 persen dengan kekurangan pekerjaan hanya 0,05 persen. Karenanya, dalam masa mendatang rekanan bakal melakukan percepatan pembangunan dengan menambah alat dan pekerja bangunan.

“Kami akan terapkan metode percepatan dengan cara lembur dan penambahan alat dan material yang akan kami datangkan dari luar kota,” beber dia.

Ia mengaku, tidak ada kendala teknis dalam pengerjaan bangunan selama ini, yang ada hanyalah permasalahan bahan material yang harus didatangkan dari luar kota.

“Beton dan segala macamnya juga terbatas dan harus didatangkan dari luar kota. Jadi kami sangat optimis sekali pekerjaan itu selesai tepat waktu,” tandasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dishub Kota Malang, Raymond Matondang menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan dengan memperhatikan saran dewan.

“Ada sepuluh item saran akan kami perhatikan termasuk harus ada tenaga ahli,” kata Raymond.-

Kali Ini Mobil Parkir Sembarangan Masih Diampuni

Kendaraan yang parkir sembarangan di bawah rambu dilarang parkir Jalan Semeru (Deny/MVoice)

MALANGVOICE – Dinas Perhubungan, Polisi dan TNI di Kota Malang mulai melakukan operasi penertiban parkir di sejumlah kawasan, Rabu (5/8) siang.

Anggota lalu lintas Unit Dikyasa Polres Malang Kota, Aipda Bagus mengatakan operasi ini bertujuan menertibkan pengendara yang nakal.
Sasaran penertiban adalah kendaraan yang parkir di lokasi yang ada tanda larangan parkir. Kali ini, petugas hanya memberi peringatan bagi para pelanggar.

“Di lokasi sudah ada larangan parkir, namun tetap saja membandel, kami akan tertibkan,” katanya kepada Mvoice. beberapa menit lalu.

Kawasan yang disisir antara lain, Pasar Besar, Hamid Rusdi, Alun-alun dan Jalan Semeru.

Di Jalan Semeru, petugas gabungan mendapati dua mobil yang parkir tepat di bawah rambu dilarang parkir. Otomatis pemiliknya langsung diberi teguran.

Kasi Pengawas Parkir Dishub Kota Malang, Tigor Nainggolan mengatakan tindakan peringatan masih dilakukan, namun jika masih melanggar akan ditindak tegas.

“Kami ingatkan dulu pertama, kalau sudah benar membandel baru kami tindak tegas,” tegasnya.

Kawasan Jalan Semeru memang sering mengalami penumpukan kendaraan hingga menyebabkan kemacetan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar selalu tertib dalam mematuhi rambu-rambu.

“Seperti daerah pasar kan sekarang sudah tertib, kami akan terus keliling agar daerah lain bisa ikutan tertib dan gak bikin macet,” tandas Tigor.-

TKI Ilegal di Belanda Capai Ribuan Orang

Direktur Indonesian Migrant Workers Union Netherland, Yasmin Soraya

MALANGVOICE – Sedikitnya 3000 pekerja asal Indonesia di Belanda, tidak tercatat secara resmi. Mereka bekerja memakai visa kunjungan atau pelajar.

Direktur Indonesian Migrant Workers Union Netherland, Yasmin Soraya mengaku resah dengan kejadian tersebut. Karena bekerja di luar negeri tanpa dokumen lengkap sangat berbahaya.

“Kalau angka pastinya kita tidak tahu karena mereka bekerja ilegal, artinya tidak terdaftar. Baik saya ataupun KBRI juga tidak tau jumlah pastinya, kami memperkirakan 2 ribu sampai 3 ribu orang,” jelas Yasmin kepada MVoice, di Batu, Rabu (5/8).

Perkiraan tersebut, kata Yasmin, karena memperhitungkan jumlah TKI yang terdaftar pada organisasinya di Belanda sebanyak 400-an orang. Padahal jumlah TKI masih banyak yang ada di sana.

“Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang domestik. Ada juga yang bekerja di bidang perhotelan, dan kerjaan lain yang tidak membutuhkan banyak keahlian,”tandasnya.-

Soal Uji KIR, Dewan Panggil Dishub dan Rekanan

Suasana Hearing Komisi C dengan Dishub dan Rekanan (hamzah/malangvoice)

MALANGVOICE – Komisi C DPRD Kota Malang, Rabu (5/8) siang ini menggelar hearing dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT. IDEE Murni terkait pembangunan Balai Uji KIR Kedung Kandang.

Usai sidak dewan menemukan beberapa hal termasuk keterlambatan pekerjaan Balai Uji KIR, kini investor menjelaskan rinci progres pembangunan.

Salah seorang perwakilan investor, menerangkan ada beberapa permasalahan teknis dalam upaya pemadatan tanah landasan Balai Uji KIR. Namun, proses pengurukan sudah berlangsung secara lancar.

“Minggu ini kita lakukan pengecoran setelah pengurukan selesai,” kata dia di hadapan Komisi C.

Selain itu, rekanan juga membeberkan hal-hal lain termasuk penempatan alat dan sebagainya untuk proses pembangunan.

Ketua Komisi C, Bambang Sumarto, kepada rekanan menekankan agar merubah sistem pengerjaan dengan percepatan. “Seiring pekerjaan luar konsentrasi pekerjaan juga harus menuju di dalam. Jangan sampai pekerjaan ini menjadi permasalahan di belakang hari,” tegas Bambang.

Politisi Golkar ini mengusulkan, agar pembangunan juga fokus di Uji KIR, karena roh pembangunan ada pada kawasan itu. “Saran kami fokus pekerjaan di Uji KIR dan kepala dinas juga harus kunjungan ke Tandes untuk melihat Uji KIR di sana,” ungkap dia.-

Ketua SBMI Larang Cari Kerja di Belanda

Suasana nonton film dokumenter pekerja migran Indonesia di Belanda di Omah Munir.(Fathul/Malangvoice)

MALANGVOICE – Omah Munir bersama Serikat Buruh Migran Indonesia Jawa Timur, menggelar nonton bareng dan diskusi bertajuk Dispereert Niet di Sekretariat Omah Munir di Jalan Bukit Berbunga, Batu.

Acara diselenggarakan untuk memahamkan masyarakat agar tidak terpengaruh terhadap ajakan bekerja di Belanda. Ini karena antara Indonesia dengan Belanda tidak ada kerja sama tenaga kerja.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Tinur, Jiati, mengatakan Indonesia hanya punya kerja sama ketenagakerjaan dengan Malaysia, Taiwan, dan Hongkong.

“Kalau kerja di Belanda, atau di negara lain misalnya yang tidak ada kerja sama dengan Indonesia, maka itu berbahaya. Kalau ada apa-apa kita terbatas dalam memberikan perlindungan,” ungkap Jiati kepada MVoice.

Jiati yang juga mantan TKW ini menegaskan, bekerja di Belanda tanpa dokumen resmi sangat berisiko. Meskipun iming-iming kemudahan mencari kerja dan gaji tinggi, tetap ada risiko.-

Ini Kata Arief, Soal Renovasi Ruang Kerja Abah Anton

Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono (hamzah/malangvoice).

MALANGVOICE – Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono, mengimbau kepada Pemerintah Kota Malang agar efisien dalam penggunaan anggaran.
Himbauan politisi PDI Perjuangan itu menyusul rencana renovasi ruang kerja Wali Kota Malang HM Anton yang menyerap anggaran sampai Rp 1 miliar.

“Pembangunan harus disesuaikan, jangan terlalu mewah masak renovasi sampai menelan biaya Rp 1 miliar,” kata Arief kepada MVoice, Rabu (5/8).

Arief belum tahu persis bagaimana rencananya dan planning renovasi yang kini masih dalam tahap lelang itu.

Ia beranggapan, apakah renovasi tersebut layak dilakukan atau tidak tergantung dari sikap wali kota sendiri. Artinya, jika ruang kerja saat ini sudah mumpuni maka seharusnya tidak perlu ada renovasi.

“Itu tergantung wali kota maunya apa, tapi kami hanya ingatkan agar angggaran digunakan efisien,” tandasnya.

Sebagai pucuk pimpinan legislatif, ia bakal memerintahkan dinas terkait untuk mengawasi proses pembangunan tersebut sehingga penggunaan anggaran tepat.

“Nanti biar komisi terkait yang saya perintahkan untuk memantau hal ini,” tegasnya.

Perlu diketahui, Bagian Umum Pemkot Malang menganggarkan Rp 784 juta untuk renovasi ruang kerja Wali Kota Malang. Ruang kerja itu akan terbagi menjadi tiga bagian, masing-masing ruang rapat, ruang kerja dan ruang kontrol.

Khusus untuk ruang kontrol wali kota, Dinas Kominfo menganggarkan Rp 400 juta guna pengadaan perlengkapan dan pengaturan jaringan secara online.

Komunitas