MALANGVOICE- Belanja jasa pemberitaan di mass media oleh Pemkab Malang, mengalami kenaikan drastis selama lima tahun terakhir. Namun, hal itu dibantah Kabag Humas Pemkab Malang Budi Anwar.
Saat ditemui di kantornya, Selasa (8/9), Budi Anwar mengatakan angka Rp 4 miliar lebih itu anggaran humas keseluruhan. Sedangkan, dana pemberitaan di media elektronik dan cetak hanya Rp 1,7 miliar.
Total untuk biaya penyebarluasan informasi dan sosialisasi tahun 2015 sebesar Rp 2,2 miliar. Setiap bulan, ada Rp 100 juta-Rp 150 juta dana yang dikeluarkan untuk media. Itu pun untuk media skala lokal Malang Raya dan Jawa Timur.
“Baik untuk cetak kalender, siaran radio, sisanya untuk media,” katanya, beberapa menit lalu.
Dikatakan, setiap tahun anggaran di dinas mengalami kenaikan. Hal itu disesuaikan dengan adanya perubahan harga, seperti harga BBM untuk perjalanan dinas.
Anggaran media, lanjut dia, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, visi misi bupati selama lima tahun sudah diatur dalam Perda.
“Ada sekitar 120 media yang kerja sama, baik media lama dan baru. Dengan syarat yang telah kami tetapkan. Ke depan kami akan cetak kartu khusus media, sehingga terfilter jumlahnya,” jelas dia.
Kendati begitu, besaran anggaran tersebut masih sangat kurang. Sebab, dengan penyebarluasan informasi ke masyarakat menjadi palang pintu program pemerintah.
Ia juga membantah adanya praktik bagi (persen) setiap media mendapatkan iklan dari humas. “Mulai saya masuk tidak ada praktik demikian, kalau ada silahkan bantu kami untuk menyelesaikannya,” tegas dia.
“Anggaran tahun ini saja mengalami penurunan, mungkin PAK 2016 ada tambahan,” pungkasnya.-
