Dispenda Kota Malang Targetkan Pendapatan 2016 Rp 282 Miliar

Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dispenda Malang, Tri Oky Rudianto. (anja)

MALANGVOICE – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang pada 2016 menaikkan target pendapatan sebesar Rp 10 miliar, sehingga total menjadi Rp 282 miliar.

Kenaikan target itu dicerminkan dari sensus potensi pajak yang telah dilakukan Dispenda sebelumnya.

Target perolehan pajak Rp 282 miliar, rencananya sebagian besar akan didistribusikan pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dispenda, Tri Oky Rudianto, menjelaskan, rincian target Rp 110 miliar dibukukan dari pajak hotel, restauran, hiburan, penerangan, dan PBB. Sedangkan sisanya untuk target lain.

Untuk pajak hotel naik dari Rp 22,1 miliar menjadi Rp 24,6 miliar. Restauran dari Rp 28,47 miliar naik Rp 30,47 miliar, pajak hiburan Rp 4,94 miliar naik menjadi Rp 5,5 miliar.
Pendapatan dari pajak Penerangan Jalan Rp 40,6 miliar naik menjadi Rp 43,1 miliar. Untuk perolehan parkir dari Rp 2,5 miliar berubah menjadi Rp 3 miliar.

Pajak reklame semula Rp 18,67 miliar tidak mengalami perubahan. Untuk pajak air dan tanah ditarget Rp 749 Juta di 2016. BPHTB dari Rp 100,050 juta menjadi Rp 101,050 juta, dan perolehan PBB semula Rp 53,8 miliar menjadi Rp 54,8 miliar.

Ia katakan, sebelum tutup pembukuan tahun 2015, target pendapatan sebesar Rp 272 miliar secara keseluruhan 100 persen terealisasi.-

Gatra Pajak 2015 Wahana Pembelajaran dan Kontribusi bagi Negeri

Peserta Putra Putri Gatra Pajak 2015 (dari kiri: Fitri, Hasby, Susmita)

MALANGVOICE – Sebanyak 150 peserta terpilih mengikuti tahap seleksi wawancara pemilihan putra putri Gatra Pajak 2015 Kota Malang di Hotel Savana. Motivasi yang disampaikan peserta mengikuti even itu pun bervariasi, terungkap saat Interview.

Didatangi MVoice di lokasi seleksi, 3 peserta yang baru keluar dari ruang interview, yakni Fitriani Ayu dari Jurusan Perpajakan UB, Susmita Elvadiani Jurusan Psikologi UB, dan Moh. Hasby Jurusan Sastra Inggris UB, mengatakan, mengetahui info pemilihan Gatra Pajak dari teman dan sosial media.

Mereka pun segera mempersiapkan semuanya, hanya dalam 1-2 minggu saja. Motivasi mereka pun berbeda. Susmita misalnya, ia ingin bekerja sebagai pegawai perpajakan, sehingga penting baginya memiliki pengalaman di bidang pajak dan keilmuan sistem perpajakan.

Sedangkan Fitri, sebagai mahasiswa perpajakan, ia merasa perlu berkontribusi pada pemerintah dan negara. Hasby menambahkan, acara seperti ini merupakan lahan belajar dan mencari pengalaman, serta mencari ilmu dan teman baru.

Mereka bertiga sepakat, transparasi pajak sangatlah penting.

“Menurut saya, masyarakat harus diberitahu hasil pajak larinya kemana dan untuk apa. Selama ini sebagian masyarakat takut dan tidak mengerti mbak. Akhirnya, kewajiban membayar pajak pun tidak digubris. Itu semua tugas generasi muda untuk mensosialisasikan, termasuk lewat Gatra Pajak ini. Bersosialisasi itu bisa lewat memberi contoh dan tauladan,” – sahut Hasby.

Revitalisasi Malabar, Rumah Pohon, Amphiteater dan Iklan Pocari Hilang dari Desain

Kepala Bidang Pertamanan DKP, Slamet Husnan.

MALANGVOICE – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang memberi paparan terkait redesain revitalisasi Hutan Kota Malabar, pada hearing dengan Komisi C DPRD yang melibatkan Aliansi Peduli Hutan Malabar, siang ini.

Kepala Bidang Pertamanan, Slamet Husnan, menegaskan, amphiteater dan rumah pohon yang selama ini dipermasalahkan, dipastikan tidak dimunculkan dalam desain baru.

“Tidak ada amphiteater dan rumah pohon, termasuk iklan Pocari Sweat,” Slamet meyakinkan, beberapa menit lalu.

DKP mengganti beberapa item itu dengan display tanaman hias, tempat pakan burung dan beberapa hal lain yang mendukung konsep hutan.

“Akan kami beri tong sampah, dan akan kami batasi jam buka sampai pukul 18.00 WIB,” tandasnya.

DKP juga akan memasang papan naman Hutan Malabar, sehingga melengkapi keindahan Hutan Kota Malabar.

Aliansi, DKP dan LPMK Klojen Kembali Bahas Hutan Malabar

Pertemuan DKP, Komisi C, dan Aliansi Hutan Malabar. (hamzah)

MALANGVOICE – Komisi C DPRD Kota Malang memenuhi janji mempertemukan Aliansi Peduli Hutan Kota Malabar dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Klojen.

Pihak DKP diwakili Kepala Bidang Pertamanan, Slamet Husnan. Sedangkan aliansi hadir dengan formasi lengkap.

Ketua Komisi C, Bambang Sumarto, dalam pertemuan itu, menegaskan, Dewan tetap komitmen menjaga Hutan Malabar agar tidak berubah fungsi.
“Kami tetap pada posisi, jika dilakukan revitalisasi tidak boleh merubah fungsi hakikat sebagai hutan,” kata Bambang.

“Bebeberapa upaya sudah dilakukan Dewan, termasuk turun ke lapangan, menerima para pedemo dan hearing (dengar pendapat) dengan DKP,” tutur politisi Partai Golkar itu.

“Kami (DPRD) pasti tetap mengawal persoalan ini, dan tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Dewan ada main mata,” tegasnya.-

Lurah Rekomendasikan Pembangunan Ruko Sudimoro Distop!

Bangunan yang tertutup Ruko. (hamzah)

MALANGVOICE – Lurah Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Joao MG De Carvalho, sudah mengirim rekomendasi agar pembangunan Ruko (rumah toko) yang menutup rumah warga di Jalan Sudimoro, dihentikan.

Ia juga mengatakan, sampai saat ini belum menerima salinan izin mengenai berdirinya bangunan Ruko itu dari RT, RW dan Kelurahan Mojolangu.

“Kami sudah beri rekomendasi (penghentian) soal ini,” kata Joao, beberapa menit lalu.

Dijelaskan, tanah yang ada di depan rumah itu milik warga. Jika dibangun ruko, maka peruntukannya harus disesuaikan dengan rencana desain tata ruang kota (RDTRK) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Kami juga sedang coba mediasi keduanya, apakah ada jalan keluar atau tidak,” tandasnya.

Joao juga menegaskan, untuk eksekusi penghentian pembangunan ruko dilakukan pihak Satpol PP, karena ia tidak memiliki wewenang untuk itu.-

Kepala BPN RI Klaim Prona Tidak Bermasalah

Ferry Mursidan Baldan. (fathul)

MALANGVOICE – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Ferry Mursyidan Baldan, mengklaim tidak ada persoalan sama sekali dalam pelaksanaan sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di seluruh Indonesia.

Total penyelesaian sertifikasi tanah Prona secara nasional pada 2015 mencapai 96 sampai 98 persen. Di beberapa daerah, program ini sudah mencapai 100 persen.

“Dulu itu mungkin banyak yang under estimate terhadap Prona, tapi sejak 2015 saya genjot terus, saya hadir langsung sehingga tidak ada masalah,” kata Ferry kepada wartawan, beberapa menit lalu.

Dikatakan, gerakan Prona menjadi gerakan massif. Banyak kepala daerah yang maju dalam Pilkada lagi, dan menjanjikan program ini selesai cepat.

“Pada 2016 kita bahkan berencana tambah menjadi 1.060.000 juta bidang, dan 50 persennya kami khususkan ke petani. Jadi saya tidak ngarang, karena saya cek dan tekuni betul,” ungkapnya.

Mengenai penolakan kepala desa karena takut konsekuensi hukum, Menteri Agraria dan Tata Ruang ini menegaskan jika Prona gratis. Bila ada pungutan, itu satu atau dua tahun lalu.

“Di mana kepala desa yang menolak? Urusan saya pada masyarakat desa. Coba tunjukkan ke saya, saya berani menantang desa mana yang Prona mahal. Saya bawa Kanwil Jawa Timur ini,” tandasnya.-

Ruko Terus Dibangun, Warga Sudimoro Kembali Lapor Dewan

Warga yang rumahnya tertutup.

MALANGVOICE – Dwi Indarti, kembali mendatangi kantor DPRD Kota Malang, mengeluhkan dilanjutkannya pembangunan rumah toko (ruko) di Jalan Sudimoro yang menutupi rumahnya.

Warga Jalan Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru itu, menyampaikan, pembangunan hingga kini masih terus berlangsung. ”Bangunannya tambah ditinggikan,” kata Dwi Indarti, beberapa menit lalu.

Kehadiran Dwi Indarti langsung diterima Wakil Ketua Komisi C, Subur Triono, dan anggota lainnya. Ia meminta para wakil rakyat segera bertindak menangani hal itu.

“Kalau dibangun depan rumah, saya gak punya akses jalan keluar masuk rumah lagi,” keluhnya.

Ia menjelaskan, jika ia ingin punya akses jalan, harus memberi uang ke pengembang ruko senilai Rp 800 juta. “Saya dapat uang dari mana, pekerjaan saya ini hanya penjahit,” tuturnya.-

ISI Diminta Buat Aplikasi Tanah di Android

Ferry Mursyidan Baldan. (fathul)

MALANGVOICE – Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Drs Ferry Mursyidan Baldan, berpesan kepada Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) membuat aplikasi di android untuk memudahkan warga mengurus administrasi pertanahan.

“Karena adminstrasi pertanahan ini bukan sekedar selembar data, tapi databasenya di surveyor. Nah, sekarang zaman android, kalau bisa online bagus,” kata Ferry.

Selain itu, ia berpesan dalam pengembangan kawasan tidak boleh berpikir sempit. Ia mengistilahkan langsung dengan helicopter view karena pemetaan kawasan bisa dilakukan dengan helikopter.

“Jangan terjebak membuat konsep tata ruang dengan cakupan kabupaten/kota, atau provinsi saja. Harus menyambung satu kawasan sehingga bisa saling sinergi,” kata Ferry dalam sambutannya, beberapa menit lalu.

Bila pembangunan kawasan dan tata ruang ini dipikirkan hanya dalam satu batas geografi tertentu, lanjut Ferry, akan terjadi missconnection antar wilayah. Konsekuensinya, perataan pembangunan akan sulit.

“Surveyor dalam ISI inilah yang membantu pemerintah dalam hal ini, dengan membuat peta tanah. Bukan dengan masuk jauh ke perkebunan, tapi melalui helicopter view tadi,” tambahnya.

Cahyo: Gatra Pajak Sangat Membantu WP Bayar Pajak

Dwi Cahyo TY

MALANGVOICE – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang terus mensosialisasikan perlunya kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak (WP), salah satunya mengadakan ‘Tax Go To School’ dan ‘Pemilihan Putra Putri Gatra Pajak 2015’.

Kepala Bidang Penagihan Dispenda, Dwi Cahyo TY, menjelaskan, pihaknya terus melakukan sosialisasi resmi. ”Program-program juga kami buat, contohnya Gatra Pajak ini, ada juga tax go to school,” katanya, beberapa menit lalu.

Dikatakan, even Pemilihan Putra-Putri Gatra Pajak sangat membantu dalam sosialisasi pajak. Putra Putri Gatra ini nantinya dikenalkan ke masyarakat, diajak melakukan kegiatan sosialisasi, penagihan, dan pendataan pajak.

“Dispenda ingin melibatkan generasi muda untuk mensosialisasikan sadar pajak kepada seluruh lapisan masyarakat. Misal, mereka bisa mengajak teman sebayanya, tetangganya, keluarganya, bapak ibunya,” kata Cahyo.-

Pedagang Pasar Dinoyo Tuntut Kepastian Harga Lapak

Koordinator Pedagang, Sabil el Ahsan

MALANGVOICE – Pedagang Pasar Dinoyo kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Malang, hari ini. Mereka menuntut investor PT Citra Gading Asritama (CGA) segera menyelesaikan masalah harga sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Rombongan pedagang dipimpin Sabil el Ahsan, ditemui anggota dewan lintas komisi dan fraksi, serta pejabat Dinas Pasar dan perwakilan PT CGA.

“Kami masih melihat masalah PKS (perjanjian kerja sama) soal harga, karena ada perbedaan mencolok,” kata Sabil el Ahsan, beberapa menit lalu.

Versi investor, harga lapak Rp 22 juta sampai Rp 55 juta, dengan cicilan paling lama 11 bulan. Sedangkan dalam (PKS yang dimiliki pedagang, harga lapak paling tinggi Rp 41 juta dengan cicilan selama 15 tahun, dan dibayar per hari.

“Juga ada tekanan dari investor untuk membayar tanggal 25 September lalu, ini yang memberatkan kami,” bebernya.

Selain soal harga, mereka juga mempermasalahkan kelayakan pasar yang akan ditempati dengan menerjunkan tim pengawas.-

Komunitas