Kata Arief, Dana Poltekom Tidak Dihapus

Arief Wicaksono

MALANGVOICE – Masih soal nasib Politeknik Kota Malang (Poltekom), Ketua DPRD, Arief Wicaksono menegaskan, sebenarnya dana untuk Poltekom tidak dihapus.
Hanya saja, jelas Arief, dalam temuan Badan Pwmeriksa Keuangan (BPK) anggaran itu tidak boleh berada di bawah Dinas Pendidikan (Diknas). “Dana itu bisa dialihkan dari Diknas kepada BPKAD,” kata Arief, Kamis (20/8).

Dijelaskan, kesalahan komunikasi antara legislatif dan eksekutif saat pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) menyebabkan, dana untuk Poltekom tidak dianggarkan hingga akhir tahun ini.

“Dewan ataupun Pemkot komitmen melanjutkan Poltekom, karena tidak boleh menghapus pendidikan itu,” tandasnya.

Ia berharap, konsultasi yang dilakukan Pemkot Malang dengan Kemenkumham dan Kemendagri bisa menemukan solusi sehingga ada kejelasan nasib karyawan.

“Sebenarnya harus ada solusi soal anggaran, entah pinjam dulu pihak lain atau dari dana CSR nanti bisa dipikirkan, karena kasihan pegawai disana belum gajian,” beber Arief.-

Lima Tahun, Polres Batu Hanya Selesaikan 2 Kasus Korupsi

Relawan MCW Febin Ramadhan, Kadiv Monitoring, Hukum, dan Peradilan, Akmal Adi Cahya, dan Kadiv Riset Zein Ihya Ulumuddin (fathul/malangvoice).

MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) menemui jajaran Polresta Batu, mengungkap lambatnya pengungkapan kasus korupsi.

Sesuai laporan MCW, sepanjang 2011 – 2015, Polres Kota Batu hanya menyelesaikan 2 kasus korupsi saja, bahkan kasusnya bukan masuk wilayah administrasi Kota Batu.

“Dua kasus itu pun nilai kerugiannya rendah, tak lebih dari Rp 120 juta per kasus,” ungkap Kepala Divisi Monitoring, Hukum, dan Peradilan, Akmal Adi Cahya, kepada wartawan, Kamis (19/8).

Dua kasus korupsi itu, pertama, penyalahgunaan dana program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan 4 terdakwa, TM, SG, IW, dan UD, masing-masing dipenjara 1 tahun.

Kasus kedua, pungutan peserta dalam pengurusan pensertfikatan hak atas tanah melalui proyek operasional agraria (Prona).

“Kalau kasus pertama nominal kerugian negara Rp 119 juta lebih, dan kasus kedua ada dua terdakwa dengan kerugian negara Rp 111 juta lebih,” tandasnya.

Hingga berita ini ditulis, Kapolresta Batu, AKBP Decky Hendarsono, masih belum bisa dikonfirmasi.

Bahas Poltekom, Pemkot Konsultasi ke Dua Kementerian

Poltekom Kota Malang (Sumber Website Resmi Poltekom)

MALANGVOICE – Nasib Politeknik Kota Malang (Poltekom) kembali dibahas. Kali ini DPRD Kota Malang beserta pihak Poltekom dan Pemerintah Kota Malang membahas bersama masa depan kampus itu.

Kepala Bappeda, Wasto, yang turut hadir dalam pertemuan, mengatakan, pihaknya bakal berkonsultasi ke dua kementerian sekaligus, minggu depan.

“Kami akan konsultasi dengan dua kementerian, Kemenkumham dan Kemendagri,” kata Wasto, Kamis (20/8).

Konsultasi ke Kemenkumham, kata dia, terkait status hukum yayasan yang selama ini menjadi polemik.

“Sedangkan Kemendagri kita konsultasi soal anggaran,” tandasnya.

Ia menambahkan, hasil konsultasi akan dijadikan rujukan pembahasan Ranperda Poltekom yang kini kembali digulirkan DPRD Kota Malang.

Anton Optimis Raih Kembali Swasti Saba

Anton bersama Hj Farida Dewi Suryani, saat di Taman Malabar.

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, optimistis Kota Malang dapat meraih kembali piala Swasti Saba yakni penghargaan tertinggi bagi kota sehat tingkat nasional.

Ditemui di sela kunjungan tim kementerian, Anton mengatakan, beberapa indikator kota sehat, termasuk penataan PKL, fasilitas difabel dan sebagainya, sudah disiapkan dengan baik.

“Semua hal sudah kami bangun, jadi pemerintah sangat optimis bisa meraih kembali piala itu,” katanya, Kamis (20/8).

Selain indikator fisik, Anton juga mengapresiasi partisipasi publik dalam mewujudkan kota sehat sebagaimana diinginkan kementerian. “Partisipasi warga ini penting dan sangat terlihat sekali saat tim turun di lapangan tadi,” tandasnya.

Tim Kementerian Verifikasi Lapangan

MALANGVOICE – Tim Penilai Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan, Kamis (20/8), melakukan verifikasi lapangan di Kota Malang.

Beberapa lokasi, termasuk Posyandu Alpukat, Kelurahan Kasin, Taman Trunojoyo, Kawasan Jalan Ijen – Jalan Bandung – Jalan Veteran, menjadi sasaran penilaian.

Pantauan MVoice di lokasi, tim memeriksa beberapa aspek, termasuk lokasi toilet, kebersihan lingkungan, partisipasi publik serta keberadaan taman yang ada.

Ketua tim verifikasi Kota Malang dan Kediri, Prayit Susilo Aji, mengatakan, turun ke lokasi merupakan bagian dari verifikasi tahap dua yang dilakukan kementerian, usai melakukan cek dokumen.

“Setelah dilakukan cek dokumen, kami lihat bagaimana di lapangan, apakah sesuai atau tidak,” kata Prayit Aji.

Usai turun ke lapangan, mereka baru melakukan penilaian, sehingga piala Swasti Saba Wistara sebagai anugerah tertinggi kota sehat bisa diberikan.

“Kalau sukses, Kota Malang akan mendapat piala itu untuk kedua kalinya,” tandasnya.

Penilaian, lanjut dia, lebih ditekankan kepada enam item tatanan, termasuk tatanan masyarakat sehat, tatanan sosial sehat, udara sehat dengan satu item tambahan lalu lintas.

“Semua masuk penilaian kita, dan piala ini bukan saja penghargaan, namun juga merupakan bentuk partisipasi bersama antara warga dan pemerintah,” beber dia.

Selisih Suara 0,5 Persen, Gugat ke MK!

Komisioner Kpu, Sofi Rahma Dewi.(Miski/malangvoice)

MALANGVOICE – Pasangan calon yang merasa keberatan terkait hasil Pilkada Kabupaten Malang bisa melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bila selisih suara dari calon terpilih maksimal 0,5 persen.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres lalu terdapat 1,9 juta jiwa. Artinya, 0,5 persen dari DPT, calon yang kalah harus memiliki selisih 10 ribu suara dari perolehan calon terpilih.

“Regulasinya sudah jelas, prediksi kami akan sangat kecil sekali terjadi gugatan Pilkada,” tutur Komisioner KPU, Sofi Rahma Dewi, pada acara FGD, Kamis (20/8).

Tiga pasangan calon maju dalam Pilkada Kabupaten Malang, yakni Rendra Kresna-H Sanusi, Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi, dan jalur independen Nurcholis-M mufidz.

Pada pilkada lalu, lanjut dia, calon yang kalah bisa melayangkan gugatan secara hukum manakala ada temuan atau indikasi penyelenggaraan tidak sesuai, dan ada praktek money politics.

“Ada tarik ulur antara MA dan MK terkait permasalah hukum pada pemilu kali ini,” tukasnya.

Menurutnya, penyelenggaraan pilkada saat ini berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya, mulai aturan hingga teknis tahapan pilkada.

“Tugas KPU lebih berat, kami terbuka menerima masukan dan saran dari teman-teman,” paparnya.

Hasan: Sarat Penumpang Gelap di Pilkada

Wakil Rektor II Unira, Hasan Hambali (kiri) saat diskusi Pilkada Kabupaten Malang.(Miski/Malangvoice)

MALANGVOICE – Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang disinyalir sarat campur tangan pihak-pihak berkepentingan.

“Banyak penumpang gelap yang akan cawe-cawe saat Pilkada. Di sinilah tugas penyelenggara untuk mencegahnya,” ungkap Wakil Rektor II Unira, Hasan Hambali, pada acara FGD, Kamis (20/8) siang.

Ketua GP Ansor Kabupaten Malang itu mengajak masyarakat agar menentukan pilihan menurut hati nurani, bukan karena dipaksa dan mendapat bayaran.

Dikatakan, perilaku koruptif harus dicegah sejak awal pencalonan. Jangan sampai pemimpin terpilih lahir atas dasar praktika koruptif.

“Masyarakat harus sadar dan berani menolak politik uang. Sudah banyak calon di awal menjanjikan kesejahteraan, setelah jadi, lupa kepada masyarakat,” paparnya.

Kepergian Suharno, Duka Bagi Wartawan

MALANGVOICE – Meninggalnya pelatih Arema Cronus, Suharno, Rabu (19/8) malam, tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga dan jajaran tim Arema.

Awak media juga merasa kehilangan atas berpulangnya mantan pelatih Persegres United dan Persipura Jayapura itu. Kepedihan mendalam dirasakan banyak wartawan yang sering berinteraksi dengan Suharno di masa hidupnya.

Wartawan Jawa Pos Radar Malang, Bayu Mulya, tak mampu menyembunyikan kesedihannya ketika meliput pemakaman jenazah Suharno, Kamis (20/8) siang, di makam keluarga, Desa Jabung, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

Sambil mengabadikan gambar dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis, Bayu beberapa kali menitikkan air mata saat jenazah secara perlahan memasuki liang lahat.

Kesedihan juga tampak pada raut muka wartawan Malang Post, Fino Yudhistira, yang menunjukkan pandangan mata berkaca-kaca saat pemakaman berlangsung. “Aku nyesel nggak teko latihan Arema wingi,” cetus Fino.

Suharno memang dikenal dekat dekan awak media. Sikapnya yang sopan dan komunikatif, menjadikan banyak wartawan menyayanginya. Kebaikan Suharno menjadi kenangan tersendiri bagi awak media.

Karena itu, beberapa wartawan yang tidak menjalankan tugas peliputan pun rela menyempatkan ta’ziah dan mengantarkan jenazah ke pemakaman, seperti yang dilakukan Pemimpin Redaksi Malang Post, Sri Nugroho, dan wartawan Malang Post, Buari.

“Beliau seorang pelatih yang enak diajak wawancara, mendukung tugas kita mencari informasi,” kata Buari.

Ia menilai, Suharno merupakan sosok yang blak-blakan dan apa adanya. “Semua wartawan sudah seperti saudara, beliau selalu menyapa dengan sebutan ‘dulur’ kepada kita,” urainya.

Pengalaman MVoice sepanjang meliput kegiatan Arema semasa dinahkodai Suharno juga merasakan hal sama. Pelatih kelahiran Klaten itu selalu mendahului memberi sapaan dan menyalami wartawan, di setiap momen bertemu.

“Yokpo kabare dulur? Once tok wes,” cetusan almarhum yang paling diingat sebagian besar insan jurnalis.

Netralitas Media Dipertaruhkan

MALANGVOICE – Selama penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang, media harus netral dan memberi porsi sama bagi para calon.

“Media jangan melacur dan membela calon yang pasang iklan paling banyak di perusahaannya,” tegas Redaktur Harian Surya, Eko Nurcahyo, dalam Focus Group Discussion (FGD), di Kampus Unira, Kamis (20/8).

Sebagai pilar demokrasi, harusnya media menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme. Dengan harapan, informasi yang dimuat tidak menyesatkan dan ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Sebaliknya, media yang memihak dan mendukung salah satu calon, akan meninggalkan penilaian negatif di masyarakat. Sebab, masyarakat telah pintar dan paham mana informasi yang akurat dan bagaimana media meposisikan diri.

“Pada Pilpres lalu banyak media yang berpihak dan membela salah satu calon,” ungkapnya.

Bahkan, calon tertentu menerbitkan media sendiri sebagai muatan kampanye hitam atau menjatuhkan lawan-lawannya.

Pengurus KONI Kota Malang itu juga meminta penyelenggara (KPU dan Panwaslu) agar memperbaiki regulasi yang ada.

“Ini pesta rakyat, dan pemimpin yang dipilih benar-benar pilihan rakyat,” tuturnya.

Solid NKRI: Bubarkan AMP

Demo Solid NKRI

MALANGVOICE – Elemen masyarakat yang tergabung dalam Solid NKRI menuntut kepada Presiden Joko Widodo agar membubarkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), karena dianggap menyuarakan separatisme.

Juru bicara Solid NKRI, Haris Budi Kuncahyo, mengatakan, selama ini kegiatan AMP selalu menginginkan agar Papua pisah dari Indonesia.

“Mereka selalu mengatakan ada perbedaan suku, ras, itu sangat tidak masuk akal, dan jelas AMP merupakan komunitas separatis,” tegas dia.

Solid NKRI, tambah Haris lagi, bakal memantau kegiatan AMP di Malang Raya, karena dikhawatirkan membawa aroma separatis yang masif di wilayah ini.

Tiga anggota DPRD Kota Malang, masing-masing Suparno, Imam Ghozali dan Mulyanto, juga turut andil dalam demo ini.

Para wakil rakyat itu senada dengan Solid NKRI dalam menjaga keutuhan Negara Indonesia.

Komunitas