November, RSUD Kota Malang Launching

RSUD Kota Malang

MALANGVOICE – Direktur RSUD Kota Malang, Rohana, memastikan, kondisi pembangunan sudah di atas 80 persen dan siap dilaunching pada 12 November mendatang.

“Kami terus berupaya agar launching bisa berjalan tepat waktu, termasuk yang berjalan saat ini, yakni pengadaan obat dan alat kesehatan,” kata Rohana, beberapa menit lalu.

Dikatakan, RSUD menyiapkan sentra oksigen digunakan sebagai sarana dan prasarana kesehatan pasien. “Oksigen sentral juga dalam tahap proses lelang,” tuturnya.

Terkait izin, Rohana sudah mengantongi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kota Malang. “Yang belum hanya izin operasionalnya dari Bagian Hukum yang ditandatangani pak wali kota,” tandasnya.

Tangis Warnai Istigosah Eks Buruh PT Indonesian Tobacco

Puluhan mantan buruh PT Indonesian Tobacco menggelar istigosah di halaman Mapolres Malang Kota. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Istigosah puluhan mantan buruh PT Indonesian Tobacco di halaman Mapolres Malang Kota, siang ini, diwarnai isak tangis.
Buruh2
Mereka khusyuk memanjatkan pujian bagi Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT, serta membaca doa untuk kelangsungan masa depan mereka.

Setelah istigosah beberapa perwakilan mantan buruh melanjutkan dengan orasi. “Kita pasti menang. Kita sudah menang di persidangan, sekarang perusahaan meminjam tangan polisi dengan gugatan pidana,” kata seorang orator.

Perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Demonstran juga sempat menyanyikan sejumlah lagu-lagu perjuangan, seperti ‘Darah Juang’.

“Hidup buruh! Perjuangan ini akan terus dilakukan, hukum harus ditegakkan,” teriak wanita berjilbab itu.

Mantan Buruh PT Indonesian Tobacco Luruk Mapolres Malang Kota

Puluhan mantan buruh PT Indonesian Tobacco meluruk Polres Malang Kota. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Puluhan massa mantan buruh PT Indonesian Tobacco dan mahasiswa, meluruk halaman Mapolres Malang Kota, siang ini.

Mereka berunjuk rasa terkait nasib pemimpin gerakan buruh, Saiful, yang dipidanakan oleh perusahaan. Rentetan peristiwa ini berawal sejak tahun lalu, ketika terjadi PHK pada 77 orang buruh.

Kala itu, buruh melayangkan gugatan perdata dan memenangkannya, sehingga perusahaan harus membayar Rp 2,7 miliar kepada buruh yang di-PHK.

“Tapi perusahaan terus melakukan perbuatan tak berperikemanusiaan. Pak Saiful dipidanakan dan kini statusnya sudah tersangka atas tuduhan penggelapan dana sosial,” kata koordinator aksi, Sofyan.

Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan tuntutan untuk membebaskan Saiful dan mendesak perusahaan menyelesaikan hak-hak mantan buruh. Selain itu, mereka juga menggelar doa bersama.

Pemkot Dinilai Tak Bervisi Konservasi Heritage

Arkeolog Universitas Negeri Malang (UM), Dwi Cahyono. (Istimewa)

MALANGVOICE – Arkeolog Universitas Negeri Malang (UM), Dwi Cahyono, menilai pembangunan yang dilakukan Pemkot Malang tidak mencerminkan visi konservasi heritage.

Sejumlah renovasi, seperti revitalisasi Hutan Kota Malabar, Alun-alun Merdeka, dan Jembatan Celaket, menurutnya, merupakan upaya pengurangan nilai pusaka budaya dan pusaka alam.

“Kasus itu belum terhitung ‘pembiaran penghancuran’ bangunan heritage kategori rumah tinggal, bahkan untuk kawasan steril renovasi di Ijen Boulevard sekalipun,” tulis Dwi Cahyono, pada akun facebook miliknya.

Khusus untuk Jembatan Celaket di Jalan Jaksa Agung Suprapto, dia mendesak Pemkot agar membongkar vergola. Dikatakan, Jembatan Celaket besar kemungkinan dikonstruksi beton sebelum memasuki abad ke-20, sebagai prasarana penunjang utama jalan poros Celaket-Kayutangan.

“Menilik usia sekitar satu seperempat abad dan karakter bentuk arsitektural Jembatan Celaket, cukup alasan untuk mengkategorikan jembatan monumental ini sebagai ‘pusaka budaya’. Perlu dilindungi keberadaan dan kesinambungannya lintas masa, dalam arti dilindungi keawetan, keberfungsian dan keaslian bentuknya,” paparnya.

Dia kembali menegaskan, pengubahan bentuk sama dengan mengingkari tugas dan kewajiban melestarikan pusaka budaya. “Tugas dan kewajiban mengkonservasikannya berada di pundak bersama, yakni warga dan Pemkot Malang,” tutupnya.-

Sebagian Besar Pedagang Pasar Blimbing Sudah Ambil Nomor

Pasar Blimbing

MALANGVOICE – Kepala Dinas Pasar Kota Malang, Wahyu Setianto, mengatakan sudah 95 persen pedagang Pasar Blimbing mengambil nomor tempat relokasi sementara, di Stadion Blimbing.

“Beberapa juga sudah membangun lapak di sana,” kata Wahyu, beberapa menit lalu.

Ia menjelaskan, seiring dengan proses pencanagan relokasi, koordinator pedagang bersama Dinas Pasar terus melakukan koordinasi terkait site plan dan block plan.

“Pedagang ini memiliki site plan versi mereka yang nanti diserahkan kepada Dinas,” timpalnya.

Dalam site plan pedagang, ternyata ada sebanyak 60 pedagang yang belum terakomodir, karenanya Wahyu meminta agar hal itu segera diselesaikan.

“Karena site plan dari pedagang akan kami serahkan kepada investor untuk diserahkan,” tandasnya.

Rencananya, dalam minggu ini pedagang akan menyerahkan site plan versi mereka kepada Dinas Pasar.-

Resolusi Santri Usulkan Gus Dur Pahlawan Nasional

Penggagas Resolusi Santri di Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang.(miski)

MALANGVOICE – Pertemuan para tokoh santri di acara Resolusi Santri Indonesia (RSI) juga mengusulkan nama Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid, menjadi pahlawan nasional. Nama almarhum Abdurrahman Wahid, dinilai banyak memberi sumbangsih ke negara dan umat Islam.

Bagi kalangan santri, Gus Dur merupakan panutan. “Gus Dur berjasa bagi kalangan santri dan NKRI, gelar pahlawan pantas baginya,” kata Penggagas Hari Santri Masional, Gus Thoriq Ziyad Bin Darwis.

Selama ini usulan pemberian gelar pahlawan terus dicuatkan. Namun, belum ada respon sama sekali dari pemerintah. “Saat Muktamar NU di Jombang, KH Wahab Chasbullah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kami harap hal serupa diberikan pada Gus Dur,” paparnya.

Dalam Resolusi Santri Indonesia di Kepanjen, para tokoh santri menghadiahi Jokowi berupa lukisan yang menggambarkan Jokowi menandatangani MoU kesepakatan lahirnya Hari Santri Nasional.

Sebabkan Kemacetan, PKL Pasar Gadang Ditertibkan

Razia Dinas Pasar kepada PKL Pasar Gadang

MALANGVOICE – Dinas Pasar Kota Malang, siang ini menggelar razia pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Gadang, karena keberadaan PKL yang selama ini meluber di jalanan sudah mengganggu arus lalu lintas.

Pantauan MVoice di lokasi, puluhan Petugas Trantib Dinas Pasar yang diterjunkan mengangkut lapak PKL ke truk besar.

Kepala Dinas Pasar, Wahyu Setiyanto, yang memimpin jalannya razia, mengatakan, selama ini keberadaan PKL banyak dikeluhkan pedagang pasar yang ada di dalam.

“Pedagang banyak yang mengeluhkan adanya PKL,” kata Wahyu, saat ditemui di lokasi beberapa menit lalu.

Sebelum razia, Dinas Pasar sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada PKL, namun hal itu tidak diindahkan sehingga membuat Dinas turun tangan.

“Kami sudah sosialisasi tapi mereka tetap membandel jadi akhirnya kami razia,” beber Wahyu.

Langkah antisipasi agar PKL tak kembali jualan di badan jalan dilakukan dengan operasi rutin setiap hari dari pagi hingga petang.

“Ini kan akses jalan, PKL inilah yang menyebabkan kemacetan, masyarakat ingin arus lalu lintas lancar,” pungkasnya.

Dwi Cahyono Desak Vergola Jembatan Celaket Dibongkar!

Arkeolog Universitas Negeri Malang (UM), Dwi Cahyono. (Istimewa)

MALANGVOICE – Arkeolog Universitas Negeri Malang (UM), M Dwi Cahyono, mendesak Pemkot Malang membongkar vergola Jembatan Celaket di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Malang.

Ia menilai pembangunan vergola tidak perlu dilajutkan. “Penguatan jembatan justru diperlukan, sedangkan keberadaan vergola mubazir, bahkan justru menghilangkan bentuk aslinya sebagai heritage,” ungkapnya, dalam sebuah postingan pada akun facebook miliknya.

Menurutnya, pembangunan jembatan itu harus mempertimbangkan segi pelestarian heritage. Bahkan, dia menegaskan, jika visi pemangunan Pemkot Malang tidak mengarah pada pelestarian heritage, predikat yang terlanjur diberikan BPPI sebagai salah satu kota dalam ‘Jaringan Kota-Kota Pusaka’ untuk sementara perlu ‘dicabut’, hingga komitmen terhadap khasanah heritage betul-betul teruji.

“Maksud utama pemberian perdikat itu sebagai pengingat dan pembuka kesadaran masyarakat dan Pemkot untuk melestarikan dan mengelola pusaka alam, pusaka budaya maupun pusaka saujananya,” imbuhnya.

Ia khawatir, toleransi pengadaan vergola di jembatan celaket berdampak munculnya vergola di jembatan lain, seperti Jembatan Spleendid dan Kahuripan yang merupakan jembatan heritage.

“Di Kota Malang, jembatan merupakan salah satu heritage jenis cultural heritage,” tuturnya.

Gus Thoriq: Lemahnya Rupiah Berdampak ke Santri

Gus Thoriq Ziyad Bin Darwis melepaskan burung merpati di halaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang (Unira) Kepanjen. (miski)

MALANGVOICE – Melemahnya Rupiah terhadap Dollar berdampak pada kehidupan para santri di Pondok Pesantren. Hal tersebut disampaikan Gus Thoriq Ziyad Bin Darwis pada acara Resolusi Santri Indonesia, di Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Kepanjen, siang ini.

Pengasuh Ponpes Babus Salam Pagelaran itu menegaskan, kiriman dari orang tua santri Rp 100 ribu biasanya cukup satu bulan, sekarang hanya 15 hari. “Harga di pasaran pada naik, kondisi ini sangat dirasakan santri,” katanya kepada MVoice.

Karenanya, dalam resolusi santri, salah satu poinnya mengusulkan Rupiah harus di bawah Rp 10.000.- per dollar. Sekaligus mematok nilai Rupiah dengan emas dan perak karena lebih aman dari pengaruh fluktuasi valas dan ekonomi global.

“Kami berharap masukan ini bisa ditindaklanjuti. Selain santri ini juga berdampak bagi masyarakat banyak. Belum lagi jelang MEA,” ungkapnya.

Dia mendoakan agar Pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat kemudahan menghadapi masalah berkepenjangan. “Kami prihatin atas kondisi ini, semoga segera selesai masalah di Indonesia,” tandasnya.

Nurhayati Ajak Semua Elemen Implementasikan Nilai-nilai Pancasila

MALANGVOICE – Bertepatan Hari Kesaktian Pancasila, beberapa waktu lalu, anggota Komisi X DPR RI Dapil Malang Raya, Dr Nurhayati Ali Assegaf, kembali menggelar sosialisasi empat pilar, di Junrejo, Batu, Jawa Timur. Dia menggelar diskusi terkait Pancasila, terutama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia, bukanlah keuangan yang maha kuasa atau kekuasaan yang maha esa.

Dijelaskan, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ mengandung pengertian, bahwa Indonesia bukan negara teokrasi yang hanya berdasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, tapi berdasar legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Karenanya azas sila pertama Pancasila lebih berkaitan dengan legitimasi moralitas.

Sedang makna ’Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’, bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, selain terkait juga dengan nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bernegara.

Negara pada prinsipnya adalah persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia, hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.

Makna ketiga, tambah Nurhayati melalui rilis yang dikirim ke redaksi MVoice, keadilan sebagai bangsa yang hidup bersama dalam suatu negara, sudah menjadi ketentuan keadilan dalam hidup bersama sebagaimana yang terkandung dalam sila II merupakan tujuan dalam kehidupan negara.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna, pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian, harus berdasarkan keadilan.

Makna keempat, persatuan dalam sila ‘Persatuan Indonesia’ sebagaimana yang terkandung dalam sila III, mengandung nilai, negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan, dan agama. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragamtetapi tetap satu sebagaimana yang tertuang dalam slogan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika

Makna kelima, demokrasi negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung makna demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara.

Bila nilai-nilai Pancasila itu dapat diimplementasikan sebagaimana yang terkandung di dalamnya, baik oleh rakyat biasa maupun pejabat penyelenggara negara, niscaya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara bukan hal mustahil untuk diwujudkan secara nyata.

“Terlebih hingga kini, selaku bangsa kita tentu malu terhadap para pendiri Negara yang telah bersusah payah meletakkan pondasi negara berupa Pancasila, sedangkan kita kini seakan lupa dengan tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang sangat sakti itu,” tutur Nurhayati.

Komunitas