Dewanti Janji Bangun Gedung Kesenian

Dewanti Kampanye di Tajinan

MALANGVOICE – Kekayaan seni budaya tradisional di Kabupaten Malang dinilai belum mendapat perhatian. Karena itu, pada kampanye di wilayah Tajinan, hari ini, Cabup nomor urut 2, Dewanti Rumpoko, berjanji membangun gedung kesenian dan teater yang representatif. Sehingga seni budaya tradisional yang ada dapat dipentaskan secara berkala.

“Kabupaten Malang itu gudangnya seniman dan budayawan. Ada seniman ludruk, ketoprak, jaran kepang, bantengan, Sakera Marlena dan seni topeng. Banyak di antara mereka telah berkiprah di kancah nasional maupun dunia, sayang kalau proses regenerasi tak jalan karena keterbatasan ruang untuk berkarya,” kata Dewanti, saat blusukan di Desa Jambearjo, Tajinan.

Ditambahkan, seni budaya tradisional selama ini tumbuh secara mandiri tanpa dukungan pemerintah secara memadai. Walau begitu, seniman dan budayawan tak pernah berkeluh kesah.

Padahal hadirnya pemerintah diharapkan semakin meningkatkan kreasi dan inovasi para pegiat seni budaya tradisional, agar tidak hanya menjadi seni kampung, tetapi terangkat derajadnya di kancah nasional.

“Kalau kami memimpin, hal itu tak akan terjadi lagi. Seni budaya tradisional adalah kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan untuk mendukung pembangunan. Kami akan menggelar festival tahunan atau pertunjukan di gedung representatif, sehingga kedudukannya bisa diangkat dan disejajarkan dengan seni budaya modern,” tuturnya.

Keinginan Dewanti diamini Ketua DPRD, Hari Sasongko. Ia mengaku prihatin dengan nasib seniman di Kabupaten Malang selama ini. “Mereka hidup mandiri atas dukungan masyarakat. Mereka pentas dari rumah ke rumah dan kampung ke kampung tanpa mendapat pembinaan pemerintah. Kini, sudah saatnya pemerintah hadir di tengah-tengah mereka,” katanya.

Selama ini, lanjut Hari, banyak pegiat seni budaya tradisional mengeluhkan proses regenerasi, sebagai akibat keterbatasan anggaran yang mereka miliki.

Apalagi untuk menunjang kehidupan keluarga, jelas tak cukup kalau menggantungkan diri pada berkesenian tradisional semata.

“Seni budaya tradisional perlu diangkat derajadnya lebih tinggi. Gedung kesenian dan dana pembinaan yang memadai diharapkan memacu pengembangannya,” tegasnya.

BKD Batu Belum Terima Pemberitahuan Penahanan Syamsul Bahri

Achmad Suparto (fathul)

MALANGVOICE – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu, Achmad Suparto, mengaku belum menerima surat resmi terkait ditahannya Staf Ahli Wali Kota Batu, Syamsul Bahri, Selasa lalu.

Ia masih menunggu surat dari Kejaksaan Negeri Batu untuk diproses lebih lanjut ke wali kota. “Saya belum terima. Jadi harusnya ada surat dari Kejari Batu yang ditujukan ke BKD, karena yang bersangkutan PNS di sini,” ungkap Achmad Suparto.

Soal apakah gaji dan tunjangan Syamsul Bahri tetap diberikan, Suparto belum bisa menjelaskan. “Saya belum bisa memberi keterangan,” sambungnya.

Seluruh gaji dan tunjangan, menurutnya, bukan pihaknya yang mengeluarkan, karena masuk ke SKPD yang bersangkutan. “Kan bukan saya yang mencairkan gaji,” ungkapnya.

Namun ia menegaskan, bila ada perintah BKD harus menjemput surat ke kejaksaan, ia siap, demi kelancaran sistem kepegawaian di Pemkot Batu.

Sebagaimana diberitakan, Syamsul Bahri ditahan atas kasus dugaan korupsi Roadshow Batu Investment Kaltim bersama mantan Ketua PHRI, Uddy Saefudin dan rekanan, Santonio.-

Singgamata: Tak Akan Ada Pengeroyokan Lagi!

Kapolres Malang Kota, AKBP Singgamata. (deny)

MALANGVOICE – Kapolres Malang Kota, AKBP Singgamata, menegaskan, pengeroyokan yang menimbulkan korban jiwa, Fidelis Honto, mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, tidak akan terjadi lagi di wilayah kepemimpinannya.

Singgamata berjanji melakukan penyidikan tuntas guna menangkap semua pelaku yang terlibat, agar mendapat efek jera. “Saya tegaskan pada para pelaku untuk ditangkap semua. Pasti diberi hukuman, agar membawa efek jera bagi orang lain,” katanya.

Ia berharap, dengan peristiwa itu semua orang sadar dan akhirnya ikut menciptakan kedamaian di Kota Malang. “Jangan buat kisruh di sini,” tegasnya.

Pengeroyok Fidelis Honto Diancam Hukuman Maksimal 12 Tahun

Pelaku Pengeroyokan

MALANGVOICE – Motif terbunuhnya mahasiswa IKIP Budi Utomo (IBU), Fidelis Honto, yang tewas karena dikeroyok, akhirnya terkuak, setelah polisi menangkap dua pelaku, Ferdinandus Ndau alias Nando dan Salfatoris M Palle alias Risto.

Kapolres Malang Kota, AKBP Singgamata, menegaskan, kedua kelompok itu bersitegang karena sebelumnya ada masalah. “Sebelumnya satu teman korban sempat tersinggung karena suatu masalah, kemudian bertemu di lapangan bola, hingga berakhir di TKP,” kata Singgamata.

Dari informasi yang didapat, permasalahan awal terjadi beberapa hari lalu, saat salah satu teman korban dari Manggarai Barat, Marianus Karibu, pada 6 November pukul 19.30 WIB, di kawasan Tidar, diberhentikan dan dipukul pengendara motor bernomor polisi L 4126 ZZ yang diduga kelompok Manggarai Timur. Kemudian Marianus Karibu pulang dan menceritakan kejadian itu pada kerabatnya, Fransiskus Gosu.

Selanjutnya, pada 14 November kemarin, Marianus Karibu dan Fransiskus Gosu bersama 12 temannya dari Manggarai Barat, usai menonton pertandingan bola di kawasan Rampal, melihat motor yang sama dengan kejadian pemukulan 6 November. Kelompok Manggarai Barat lalu ingin mengklarifikasi motor dan pemiliknya. Saat itu keadaan memanas dan terjadi perang mulut, hingga kelompok Manggarai Timur mengejar Fransiskus Gosu dan teman-temannya.

Sampai di depan SPBU Brantas di Jalan Trunojoyo, empat orang Manggarai Barat, termasuk Fidelis Honto yang lari ke utara, berhasil dicegat kawanan Manggarai Timur. Fidelis dikeroyok dan dipukuli hingga mengalami luka berat di kepala. Polisi yang datang ke TKP langsung mengejar pelaku dan malam itu juga dua pelaku berhasil diamankan.

Dari situlah polisi mengembangkan kasus pengeroyokan dan berhasil mengidentifikasi empat pelaku lain yang saat ini dalam pengejaran. “Empat pelaku lain sedang kami kejar. Beruntung kasus ini cepat terungkap,” lanjut Singgamata.

Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 12 sepeda motor, kaos tim bola, handphone, dan foto yang didapat dari kos tersangka. Kini kedua pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara karena dikenai pasal 170 KUHP.

Retribusi Kurang, Kerjasama dengan Pihak Ketiga Dikaji

Widodo (fathul)

MALANGVOICE – Pemkot Batu masih mempertimbangkan usulan Dewan untuk menyerahkan berbagai macam urusan retribusi di Kota Batu ke pihak ketiga, alias dilelang.

Beberapa waktu lalu anggota Dewan memberikan koreksi menyangkut pendapatan dari retribusi yang jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2015.

“Beberapa PAD memang belum sesuai. Yang paling jauh dari harapan adalah retribusi,” ungkap Sekretaris Daerah Pemkot Batu, Widodo.

Retribusi yang dimaksudkan Widodo, di antaranya retribusi parkir, kebersihan lingkungan (RKL), kesehatan, jalan, termasuk perijinan IMB dan HO.

“Ya ini berarti memang penggunanya tidak besar, termasuk IMB dan HO, berarti yang mengurus cuma sedikit, sehingga tidak memenuhi target,” tambahnya.

Ke depan pihaknya akan mendata ulang seluruh sektor yang bisa mendatangkan pendapatan. Menurut dia, sudah banyak sektor yang saat ini tidak sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Untuk retribusi pelayanan kesehatan saja, lanjut Widodo, seharusnya bisa sampai Rp 98 miliar. Ia membandingkan dengan kabupaten/kota lain yang bisa memenuhi sampai Rp 50 miliar.

“Misalnya bangunan-bangunan yang sudah berubah itu kan belum terdata. Istilahnya ‘klangsiran’, kalau nggak didata ulang, kita akan kehilangan potensi PAD,” tandasnya.

Pendaftaran Dibuka Lagi, Calon Direktur PDAM Tak Perlu Sertifikat Air

Widodo (fathul)

MALANGVOICE – Pendaftaran calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Batu kembali dibuka sejak hari ini hingga 26 November 2015.

Pembukaan kembali pendaftaran itu menyikapi tidak adanya pendaftar yang memenuhi syarat pada periode pertama minggu lalu. Bahkan lima pegawai internal PDAM yang mendaftar juga hanya 1 yang punya sertifikat air, namun usianya melewati batas maksimal.

“Kita hilangkan persyaratan yang dirasa berat, yakni bahwa calon direktur harus memiliki sertifikat pelatihan manajemen air. Makanya kita perpanjang lagi pendaftarannya,” ungkap Sekda, Widodo, kepada wartawan, beberapa menit lalu.

Persyaratan sertifikat itu kemudian diganti, bahwa calon direktur yang dinyatakan diterima harus mau mengikuti pelatihan manajemen air, sehingga segera mendapat sertifikatnya.

“Kami persilakan semua pendaftar kemarin untuk mengambil berkasnya, lalu mendaftar lagi. Istilahnya kita mulai dari awal,” sambung Widodo.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan calon direktur, tambahnya, pihak panitia sudah menjalin kerja sama dengan akademisi bidang hukum, ekonomi, dan pemerintahan dari dua perguruan tinggi, UB dan UMM.

“Pokoknya nanti pasti sesuai kriteria. Kemarin ada yang minta dari internal PDAM juga tidak mengganggu kinerja tim untuk memutuskan siapa nilai tertinggi yang jadi direktur,” tandasnya.

Anton Imbau Dishub-Jukir Koordinasi

Wali Kota Malang HM Anton

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, mengimbau kepada Dinas Perhubungan (Dishub) agar melakukan sosialisasi sebelum tarif parkir baru (Perda No 3 Tahun 2015) diberlakukan.

Imbauan itu berkaitan dengan kebijakan Dishub yang mengharuskan juru parkir (jukir) yang harus memberikan karcis kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir, dan melarang masyarakat membayar jika tidak diberi karcis.

“Bagaimanapun juga hal itu harus disosialisasikan terlebih dulu,” kata Anton, beberapa menit lalu.

Menurutnya, apa yang menjadi program Dishub merupakan inovasi yang harus diapresiasi. Namun, agar tidak terjadi salah paham ketika pelaksanaan di lapangan, perlu ada kesepahaman bersama antara jukir dan masyarakat.

“Jukir itu kan warga masyarakat kita sendiri, jadi kami harap itu tidak menjadi ganjalan,” ungkap Anton.

Ke Jakarta, Komisi C Belajar Pelayanan Balai Uji Kir

Kunjungan Komisi C ke Balai Uji Kir, Pulo Gadung Jakarta.

MALANGVOICE – Komisi C DPRD Kota Malang melakukan kunjungan kerja ke Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor, Pulo Gadung, Jakarta Timur, hari ini.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi C DPRD, Bambang Sumarto, untuk belajar model penerapan uji kir yang ada di sana.

Kepada MVoice, politisi Partai Golkar itu, mengatakan, sistem pelayanan Balai Uji Kir di Pulogadung bisa diterapkan di Kota Malang yang kini tengah menyiapkan operasionalisasi uji kir.

“Kita akan lihat, kalau kondisinya pas diterapkan di Kota Malang, itu akan jadi masukan yang akan kami berikan kepada Dishub,” kata Bambang, beberapa menit lalu.

Dikatakan, Dishub harus segera menyiapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem pelayanan yang baik, agar bisa segera berjalan.

“Jadi kita harus banyak belajar dari kota yg sudah maju, terutama DKI Jakarta. Ini penting, karena kita juga dapat info mengenai permasalahan yang ada dalam operasional Balai Uji Kir,” tandasnya.

Ia berharap kunjungan kerja kali ini bisa memberi masukan berharga kepada Pemerintah Kota Malang, agar dalam penyelenggaraan uji kir berjalan lancar dan mampu mendongkrak pendapatan daerah.-

Wah, Keluar Masuk Kantor Pemkot Batu Kini Harus Lapor!

Anggota Satpol PP Pemkot Batu mencatat Id Card wartawan. (fathul)

MALANGVOICE – Masuk ke lingkungan Kantor Pemkot Batu kini semakin ketat. Mulai PNS hingga tamu, semua harus lapor ke Satpol PP. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi pers.

Saat masuk, wartawan diminta menunjukkan kartu pers, untuk dicatat keperluan dan waktu masuknya.

Sayangnya, peraturan baru itu tidak diimbangi dengan pelayanan. Masih ada oknum Satpol PP meminta kartu pers dengan membentak, hingga membuat pekerja media risih.

“Masak begitu cara Satpol PP minta kartu pers, tidak sopan sekali. Apalagi sebelumnya tanpa sosialisasi, jadi ya masuk saja. Saat di parkiran kita diteriaki,” kata Hendra, wartawan Duta Masyarakat.

Kepala Satpol PP, Robiq Yunianto, mengatakan, kebijakan baru itu ditetapkan mulai hari ini. Semua PNS dan tamu Pemkot memang diminta kooperatif terkait peraturan itu.

“Kami ingin uji coba sebenarnya, karena nanti saat block office dioperasikan, tanggung jawab kami semakin besar,” kata Robiq.

Soal cara anggota Satpol PP yang kurang sopan dalam meminta kartu pers, Robiq menyesalkan tindakan seperti itu. Ia akan segera menetapkan standar operasional, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

“Ini juga berlaku buat PNS Batu. Saat keluar dari lingkungan Pemkot juga harus bawa surat izin dari atasannya,” tandas Robiq.

Pantauan MVoice, peraturan itu hanya ditetapkan pagi hari saja. Siang hari, beberapa PNS bebas keluar masuk lingkungan Pemkot Batu.-

Balap Liar di Jalibar, 13 Motor Diamankan Polisi

Kapolres Batu AKBP Decky Hendarsono memeriksa sepeda motor yang diamankan. (fathul)

MALANGVOICE – Tiga belas sepeda motor berbagai merk diamankan petugas Sabhara Polres Batu dari arena balap liar di Jalan Lingkar Barat, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Sabtu malam.

Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono, mengatakan, balap liar saat ini mulai marak lagi, sehingga anggota Sabhara harus bertindak tegas.

“Warga resah, karena mereka sering menghentikan orang yang lewat. Ngeri juga dihentikan lewat jalan sepi begitu, belum lagi takut dipalak atau kekerasan lainnya,” ungkap Kapolres Decky Hendarsono.

Hingga kini belasan sepeda motor itu masih di parkir di depan Mapolres, menunggu pemiliknya mengambil. Menurut Kapolres, selama pemilik tidak bisa menunjukkan surat yang sah, motor itu tetap menjadi barang bukti.

“Kalau indikasi pencurian ya ada, cuma kan tidak boleh berandai-andai. Pemiliknya masih kami tunggu, kalau memang tidak ada suratnya, kami ingin tahu, hilang atau digadaikan,” tegas Kapolres.

Apabila sepeda motor itu betul tidak memiliki kelengkapan surat, maka kepolisian akan mendalaminya karena patut diduga mengarah ke pencurian. “Nanti kami periksa juga nomor rangka dan mesinnya,” tandas Decky Hendarsono.-

Komunitas