MALANGVOICE – Kucuran bantuan warga terdampak gempa bermagnitudo 6,1 pada Sabtu (10/4) belum merata. Hal itu dikarenakan terkendala validasi data koban,dan belum lengkapnya pendataan.
“Kami dalam pendataan menemui berbagai kendala. Kami sudah berupaya, dan keterbatasan tenaga verifikasi. Ini yang harus diverifikasi,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (25/5).
Menurut Darmadi, jika proses pendataan terdampak gempa bumi telah rampung, maka bantuan-bantuan yang sempat digaungkan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur bisa terealisasi.
“Saat ini masih pendataan dan verifikasi lapangan. Disampaikan BNPB masyarakat terkena dampak dapat 25 sampai 10 juta. Masih menunggu data pasti dari Pemkab Malang. Kalau sudah selesai akan dikirimkan agar janji itu terpenuhi. Termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Apalagi baru-baru ini (Jumat 21/5) wilayah Kabupaten Malang juga terdampak gempa 6.2 Magnitudo.
“Kondisi tersebut menambah kerusakan bangunan yang saat ini mulai diperbaiki,” imbuhnya.
Dengan luasan Kabupaten Malang dan keterbatasan petugas verifikasi data, tambah Darmadi, membuat penyampaian data ke pemerintah pusat jadi lambat.
“Kami sama-sama menunggu. Kemarin ada rumah tumbuh dan sebagainya. Data awal sudah dikirimkan masih ada proses kembali di lapangan. Semua harus by data, keakuratan data jadi tumpuan dalam penyaluran bantuan,” tukasnya.(der)