MALANGVOICE – Revitalisasi Hutan Kota Malabar dengan anggaran dana corporate social responsibility (CSR) PT Otsuka, menuai reaksi dari para pemerhati lingkungan dan seniman yang ada di Kota Malang.

Mereka menilai, jika model revitalisasi sesuai dengan site plan yang disuguhkan pemberi CSR, maka fungsi hutan akan terdegradasi, bahkan beralih fungsi.

Meramaikan media sosial di jejaring facebook dan twitter dengan tagar #SaveHutanMalabar, aksi mereka kini sudah mulai meruncing.

Beberapa karya melalui pembuatan video klip musik serta puisi kini digelorakan untuk melakukan perlawanan. Tujuannya, agar satu-satunya hutan kota di Malang itu terselamatkan dari arus industrialisasi.

“Kami melakukan perlawanan dari beberapa lini, termasuk salah satunya melalui cara budaya,” kata kordinator gerakan Save Malabar, Aji Prasetyo, kepada MVoice, Jum’at (21/8).

Dijelaskan, perlawanan menggunakan jalur budaya tumbuh karena kepedulian mereka atas berbagai hal termasuk lingkungan.

Seni dan budaya dalam sifatnya yang universal, kata Aji, mampu dijadikan alat penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup termasuk hutan kota.

“Kepentingan kami hanyalah bagaimana agar hutan itu bisa selamat,” tandasnya.

Pria yang juga komikus handal itu juga menyayangkan langkah pemerintah yang menutup ruang dialog dengan publik sebelum melakukan revitalisasi hutan.

“Selama ini porsi warga untuk diajak rembugan, kurang. Pemerintah seakan menjadi penguasa tunggal yang bisa melakukan apa saja. Faktor itulah yang membuat harus melawan melalui jalur seni dan budaya,” tegas Aji

Dalam waktu dekat, kata dia, para seniman, sastrawan dan musisi Kota Malang bakal menggelar pementasan dengan tema save malabar. Ini ditujukan kepada masyarakat, agar mengetahui seberapa pentingnya fungsi hutan kota ini.

“Kami akan gelar show musik, dan akan kami publikasikan agar masyarakat Indonesia tahu, gerakan kebudayaan ini mampu melindungi hutan kota yang sedang dihadapkan dunia industri,” beber dia.

MALANGVOICE – Selain masalah revitalisasi, keberadaan tower single pool di Hutan Kota Malabar juga dipermasalahkan para aktifis lingkungan hidup.

Juru bicara Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara, menegaskan, keberadaan tower yang diwarna coklat itu melanggar Perda No 3 Tahun 2003 tentang Taman dan Dekorasi Kota.

“Dalam satu pasalnya disebutkan, area hutan kota tidak boleh dikurangi atau ditambah bangunan, selain untuk kepentingan hutan, jadi keberadaan tower jelas mencederai perda itu,” katanya, Jum’at (21/8).

Menurutnya,yang disebut bangunan untuk kepentingan hutan adalah yang berhubungan langsung dengan fungsi hutan. “Misalnya pos Satpol di pojok area itu, untuk jaga hutan gak masalah, karena itu untuk kepentingan penjagaan. Kalau tower fungsinya apa?” dia balik bertanya.

Selain itu, Hutan Kota Malabar yang termasuk dalam kawasan ekologis sangat tidak elok jika terdapat bangunan seperti tower di dalamnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto, mengaku bakal mengecek langsung izin dan legalitas tower itu.

“Kemarin Kominfo bilang itu legal dan ada PKS-nya. Kalau menurut komisi malah gak benar, kok ada perjanjian di kawasan RTH, karena itu kami akan panggil Kominfo dan DKP untuk menjelaskan masalah itu,” ungkapnya.

MALANGVOICE – Juru Bicara Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara, menegaskan, Hutan Kota Malabar harus dikembalikan pada fungsi naturalnya.

Dikatakannya, penambahan beberapa fitur, seperti lampu, amphiteater, tempat bermain dan sebagainya, justru merusak hutan itu sendiri.

“Wali kota bilang, kalau gelap akan jadi tempat mesum dan segala macam, saya kira itu mengada-ada. Sebagai hutan kota, justru harus alami,” kata Purnawan, Jum’at (21/8).

Pria yang akrab disapa Pupung itu menjelaskan, penambahan lampu pada hutan itu dikhawatirkan bakal merusak ekosistem dan habitat yang sudah terbentuk.

Pasalnya, beberapa hewan seperti burung dan unggas lain yang hidup di sana ada yang sensitif dengan keberadaan lampu.

“Kalau mesum itu hanya masalah teknis, kan bisa diadakan pengaman warga atau menambah penjagaan oleh Satpol,” tukasnya.

Selain itu, jika rencana pembangunan amphiteater memang direaliasi, maka Pemkot Malang dan PT Otsuka selaku pemberi dana CSR, harus bisa menunjukkan Amdal dan izin lingkungan.

“Hutan kota itu kawasan yang diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2013. Bangunan yang ada di kawasan lindung harus ada studi amdal dan izin lingkungannya,” tandasnya.

MALANGVOICE – Ungkapan Wali Kota Malang, HM Anton, soal revitalisasi Hutan Kota Malabar dipertanyakan para aktifis yang bergerak di bidang lingkungan.

Jaminan Anton bahwa hutan kota tidak akan berubah fungsi dengan site plan revitalisasi, justru dibantah keras juru bicara Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara.

“Kalau site plan pembangunannya seperti itu, jelas itu akan merubah fungsi hutan,” ucap Purnawan, Jum’at (21/8).

Dijelaskannya, menurut peraturan pemerintah, hutan kota memiliki fungsi ekologis yang sangat vital. Jika dikomparasikan dengan Perda No 4 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), Hutan Malabar yang masuk dalam kategori hutan kota merupakan imbuhan alami yang memiliki fungsi sebagai tempat resapan air, kawasan lindung dan pengaturan iklim mikro.

“Fungsi Hutan Kota Malabar dari peraturan sudah jelas, ia berfungsi sebagai kawasan ekologis,” beber dia.

Selain berfungsi ekologis, hutan kota juga memiliki fungsi sosial ekonomi denga tujuan pendidikan.

Namun, lanjut dia, bila kembali pada site plan, maka fungsi sosial ekonomi lebih menuju pada fungsi rekreatif, sehingga maksud dan tujuan revitalisasi tidak tersentuh.

“Revitalisasi itu pengertiannya mengembalikan dan memperkuat fungsi alami hutan itu,” tandasnya.