Seniman Sayangkan Tertutupnya Ruang Dialog

Aji Prasetyo (Kanan) bersama musisi Iksan Skuter (Kiri)

MALANGVOICE – Revitalisasi Hutan Kota Malabar dengan anggaran dana corporate social responsibility (CSR) PT Otsuka, menuai reaksi dari para pemerhati lingkungan dan seniman yang ada di Kota Malang.

Mereka menilai, jika model revitalisasi sesuai dengan site plan yang disuguhkan pemberi CSR, maka fungsi hutan akan terdegradasi, bahkan beralih fungsi.

Meramaikan media sosial di jejaring facebook dan twitter dengan tagar #SaveHutanMalabar, aksi mereka kini sudah mulai meruncing.

Beberapa karya melalui pembuatan video klip musik serta puisi kini digelorakan untuk melakukan perlawanan. Tujuannya, agar satu-satunya hutan kota di Malang itu terselamatkan dari arus industrialisasi.

“Kami melakukan perlawanan dari beberapa lini, termasuk salah satunya melalui cara budaya,” kata kordinator gerakan Save Malabar, Aji Prasetyo, kepada MVoice, Jum’at (21/8).

Dijelaskan, perlawanan menggunakan jalur budaya tumbuh karena kepedulian mereka atas berbagai hal termasuk lingkungan.

Seni dan budaya dalam sifatnya yang universal, kata Aji, mampu dijadikan alat penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup termasuk hutan kota.

“Kepentingan kami hanyalah bagaimana agar hutan itu bisa selamat,” tandasnya.

Pria yang juga komikus handal itu juga menyayangkan langkah pemerintah yang menutup ruang dialog dengan publik sebelum melakukan revitalisasi hutan.

“Selama ini porsi warga untuk diajak rembugan, kurang. Pemerintah seakan menjadi penguasa tunggal yang bisa melakukan apa saja. Faktor itulah yang membuat harus melawan melalui jalur seni dan budaya,” tegas Aji

Dalam waktu dekat, kata dia, para seniman, sastrawan dan musisi Kota Malang bakal menggelar pementasan dengan tema save malabar. Ini ditujukan kepada masyarakat, agar mengetahui seberapa pentingnya fungsi hutan kota ini.

“Kami akan gelar show musik, dan akan kami publikasikan agar masyarakat Indonesia tahu, gerakan kebudayaan ini mampu melindungi hutan kota yang sedang dihadapkan dunia industri,” beber dia.

Berkas Tak Lengkap, Panwas Ancam Coret Calon!

Anggota Panwaslu, George Da Silva.(Miski/Malangvoice)

MALANGVOICE – Panwaslu Kabupaten Malang akan mengeluarkan rekomendasi pembatalan calon, bila syarat administrasi belum diperbaiki hingga waktu yang ditetapkan.

“Acuan kami jelas, undang-undang, makanya harus ada perbaikan,” jelas anggota Panwaslu, George Da Silva, beberapa menit lalu.

Ia juga mempertanyakan acuan yang dipakai KPU terkait perbedaan nama calon. Meski begitu, dalam UU nomor 8 tahun 2015 tidak diatur.

“Jika hanya dilengkapi surat pernyataan sebagaimana pileg lalu, bisa dibilang salah kaprah. Jangan gunakan rujukan terdahulu, ini pilkada, bukan pileg,” tegas mantan wartawan itu.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Totok Haryono, tidak mempermasalahkan perbedaan nama calon dalam syarat administrasi. Bahkan, perbedaan itu tidak lantas menggugurkan dan membatalkan pencalonan.

“Sudah dilengkapi surat pernyataan dari yang bersangkutan, kalau ada pihak yang keberatan, silahkan gugat ke instansi terkait,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, dalam ijazahnya, cabup dari PDIP, Dewanti Rumpoko, tertulis Dewanti Rubarin Diah. Namun di KTP dan surat rekomendasi tercantum Dewanti Rumpoko.

Sama halnya dengan cawabup incumben, HM Sanusi. Di ijazah dan KTP tertulis Sanusi, tetapi dalam rekom yang diserahkan ke KPU tertulis HM Sanusi.

George: Identitas Tak Sama Saja Ditolak di Bank, Apalagi Pilkada!

Anggota Panwaslu, George Da Silva.(Miski/Malangvoice)

MALANGVOICE – Anggota Panwaslu Kabupaten Malang, George Da Silva, menilai, perbedaan identitas calon sangat vital dan tidak bisa dianggap sepele.

Dicontohkan, ketika buka rekening di bank, beda nama dan tanda tangan saja ditolak.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2006, sebagaimana diatur dalam perubahan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan, perubahan nama harus ditetapkan oleh pengadilan.

“Surat sudah kami kirim ke KPU, tinggal menunggu konfirmasi,” katanya.

Menurut dia, dalam ijazahnya, Dewanti Rumpoko tertulis Dewanti Rubarin Diah. Namun, di KTP dan surat rekomendasinya tertulis Dewanti Rumpoko.

Sama halnya dengan cawabup incumbent, HM Sanusi. Di ijazah dan KTP tertulis Sanusi, tetapi dalam rekom yang diserahkan ke KPU tertulis HM Sanusi.

“Kasus ini sama dengan di Banyuwangi dan Tuban, dan sekarang jadi polemik,” pungkasnya.

Tower Malabar Melanggar Perda!

tower single pool di Hutan Kota Malabar

MALANGVOICE – Selain masalah revitalisasi, keberadaan tower single pool di Hutan Kota Malabar juga dipermasalahkan para aktifis lingkungan hidup.

Juru bicara Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara, menegaskan, keberadaan tower yang diwarna coklat itu melanggar Perda No 3 Tahun 2003 tentang Taman dan Dekorasi Kota.

“Dalam satu pasalnya disebutkan, area hutan kota tidak boleh dikurangi atau ditambah bangunan, selain untuk kepentingan hutan, jadi keberadaan tower jelas mencederai perda itu,” katanya, Jum’at (21/8).

Menurutnya,yang disebut bangunan untuk kepentingan hutan adalah yang berhubungan langsung dengan fungsi hutan. “Misalnya pos Satpol di pojok area itu, untuk jaga hutan gak masalah, karena itu untuk kepentingan penjagaan. Kalau tower fungsinya apa?” dia balik bertanya.

Selain itu, Hutan Kota Malabar yang termasuk dalam kawasan ekologis sangat tidak elok jika terdapat bangunan seperti tower di dalamnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto, mengaku bakal mengecek langsung izin dan legalitas tower itu.

“Kemarin Kominfo bilang itu legal dan ada PKS-nya. Kalau menurut komisi malah gak benar, kok ada perjanjian di kawasan RTH, karena itu kami akan panggil Kominfo dan DKP untuk menjelaskan masalah itu,” ungkapnya.

KPU: Perbedaan Nama Ijazah Tidak Menggugurkan Pencalonan

Komisioner KPU, Totok Haryono(Miski/Malangvoice)

MALANGVOICE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempermasalahkan perbedaan nama Calon Bupati dari PDIP, Dewanti Rumpoko. Pada ijazah SMA, nama Dewanti Rumpoko tertulis Dewanti Ruparin Diah.

“Sudah ada surat pernyataan bermeterai dari bersangkutan, dan Pileg lalu kami juga demikian,” kata Komisioner KPU, Totok Haryono, di Kantor KPU, Jumat (21/8) siang.

Selain itu, hal itu tidak diatur dalam PKPU. Di sisi lain tidak sampai menggugurkan pencalonan dan syarat calon.

Pihaknya juga menerima surat dari Panwas terkait hal itu.

“Tindak lanjutnya, kami akan gelar administrasi bersama dengan Panwas, supaya jelas dan diketahui semua pihak,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Totok, KPU memberi kesempatan bagi pihak yang merasa keberatan. Namun pengajuan keberatan disampaikam pada lembaga yang mengeluarkan surat itu.

“Kalau keberatan silahkan gugat ke instasi yang bertanggung jawab, kami hanya memproses sesuai prosedural yang ada,” pungkasnya.

Underpass Boleh, Asal Non APBD dan Sesuai Perda

Kawasan Stasiun Kota Baru dan Taman Trunojoyo

MALANGVOICE – Rencana Wali Kota Malang, HM Anton, membangun jembatan bawah tanah (underpass) di Stasiun Kota Baru-Taman Trunojoyo, mendapat perhatian khusus DPRD Kota Malang.

Ketua Komisi C, Bambang Sumarto, menegaskan, pihaknya tak keberatan dengan pembangunan underpass, asal tidak menggunakan dana APBD dan tidak menabrak peraturan daerah.

“Saya mendengar underpass diusulkan dengan dana CSR, gak masalah, asal rencana pembangunannya tidak melanggar peraturan,” kata Bambang kepada MVoice, Jum’at (21/8).

Dijelaskan, Taman Trunojoyo merupakan kawasan yang masuk dalam ruang terbuka hijau (RTH). Artinya, jika pembangunan underpass sampai merusak atau mengubah taman, Dewan tak segan-segan menolak.

“Kita lihat detile engineering desing (DED)-nya dulu, kalau sesuai dan gak ada melanggar perda, saya kira gak masalah,” tegas Bambang.

Politisi Golkar itu berharap kepada Pemerintah Kota Malang agar selalu mengkomunikasikan dana CSR kepada Dewan, agar mekanisme pemberian bantuan bisa diketahui.

“Kita tidak tahu CSR itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk bangunan. Kalau CSR, terus nanti kesannya kita gak sinkron dengan pemerintah,” imbuh dia.

Sementara itu Wali Kota Malang, HM Anton, berharap agar Dewan tidak terlalu pesimis dengan pembangunan underpass.

“Jangan pesimis dulu, DED-nya saja belum jadi, nanti kita akan perlihatkan dan presentasikan bagaimana desain jembatannya,” kata Anton.

Walhi: Alasan Jadi Tempat Mesum Mengada-ada

MALANGVOICE – Juru Bicara Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara, menegaskan, Hutan Kota Malabar harus dikembalikan pada fungsi naturalnya.

Dikatakannya, penambahan beberapa fitur, seperti lampu, amphiteater, tempat bermain dan sebagainya, justru merusak hutan itu sendiri.

“Wali kota bilang, kalau gelap akan jadi tempat mesum dan segala macam, saya kira itu mengada-ada. Sebagai hutan kota, justru harus alami,” kata Purnawan, Jum’at (21/8).

Pria yang akrab disapa Pupung itu menjelaskan, penambahan lampu pada hutan itu dikhawatirkan bakal merusak ekosistem dan habitat yang sudah terbentuk.

Pasalnya, beberapa hewan seperti burung dan unggas lain yang hidup di sana ada yang sensitif dengan keberadaan lampu.

“Kalau mesum itu hanya masalah teknis, kan bisa diadakan pengaman warga atau menambah penjagaan oleh Satpol,” tukasnya.

Selain itu, jika rencana pembangunan amphiteater memang direaliasi, maka Pemkot Malang dan PT Otsuka selaku pemberi dana CSR, harus bisa menunjukkan Amdal dan izin lingkungan.

“Hutan kota itu kawasan yang diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2013. Bangunan yang ada di kawasan lindung harus ada studi amdal dan izin lingkungannya,” tandasnya.

Ucapan Anton Dipertanyakan

Hutan Kota Malabar

MALANGVOICE – Ungkapan Wali Kota Malang, HM Anton, soal revitalisasi Hutan Kota Malabar dipertanyakan para aktifis yang bergerak di bidang lingkungan.

Jaminan Anton bahwa hutan kota tidak akan berubah fungsi dengan site plan revitalisasi, justru dibantah keras juru bicara Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara.

“Kalau site plan pembangunannya seperti itu, jelas itu akan merubah fungsi hutan,” ucap Purnawan, Jum’at (21/8).

Dijelaskannya, menurut peraturan pemerintah, hutan kota memiliki fungsi ekologis yang sangat vital. Jika dikomparasikan dengan Perda No 4 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), Hutan Malabar yang masuk dalam kategori hutan kota merupakan imbuhan alami yang memiliki fungsi sebagai tempat resapan air, kawasan lindung dan pengaturan iklim mikro.

“Fungsi Hutan Kota Malabar dari peraturan sudah jelas, ia berfungsi sebagai kawasan ekologis,” beber dia.

Selain berfungsi ekologis, hutan kota juga memiliki fungsi sosial ekonomi denga tujuan pendidikan.

Namun, lanjut dia, bila kembali pada site plan, maka fungsi sosial ekonomi lebih menuju pada fungsi rekreatif, sehingga maksud dan tujuan revitalisasi tidak tersentuh.

“Revitalisasi itu pengertiannya mengembalikan dan memperkuat fungsi alami hutan itu,” tandasnya.

Panwaslu Pertanyakan Perbedaan Nama Ijazah Dewanti

Ketua Panwaslu, M Wahyudi

MALANGVOICE – Nama lengkap Calon Bupati (Cabup) Malang dari PDI Perjuangan, Dewanti Rumpoko menjadi perhatian Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang. Persoalannya, nama yang tertulis di ijazah dengan nama yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang terjadi berbedaan.

Yang terdaftar di KPU Kabupaten Malang tertulis nama Dewanti Rumpoko, namun diijazah SMA tertulis Dewanti Ruparin Diah. Sebab itu, Panwaslu telah berkirim surat ke KPU terkait perbedaan nama dari Dewanti Rumpoko. “Jadi bukan beda ejaan, tetapi beda nama,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi, Jumat (21/8).

Dijelaskan, dalam UU nomor 23 tahun 2006 sebagaimana perubahan UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yakni, perubahan nama harus ada penetapan pengadilan. “Kami nunggu kabar dari KPU, yang jelas sikap apa yang harus dilakukan. Kami juga pantau ketat proses rekap data calon lainnya,” tuturnya.-

Di Alun-alun Batu Akan Dibangun Tab Directori

Di sinilah nanti akan dibangun Tab Directori berupa informasi wisata dan layanan umum. (fathul/malangvoice)

MALANGVOICE – Setelah berinisiatif membuat aplikasi Shining Batu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batu berencana membangun Tab Directori di Alun-alun Kota Batu.

Tab Directori ini berupa layar touch screen berukuran 4 x 4 meter yang berisi informasi seputar Kota Batu, mulai dari pariwisata hingga layanan umum.

“Konsepnya layar sentuh dan bisa diakses seluruh masyarakat secara bebas,” ungkap Kadisparbud, Abdillah Alkaf kepada MVoice, Jumat (21/8).

Tahap pertama, kata Abdillah, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk membongkar bangunan rumah apel dan rumah strowberry di alun-alun.

Dari pantauan MVoice, pegawai yang bertugas di rumah apel dan strowberry sudah berkemas sejak kemarin dan rencananya akan dipindahkan ke Gedung Kesenian Kota Batu.

“Kita memilih Alun-alun Kota Batu karena di sana gratis dan menjadi jujukan warga dan wisatasan. Jadi tab directori ini akan efektif,” tandasnya.-

Komunitas