Pupuk Solidaritas, Warga Blimbing Antusias Ikuti Halal Bi Halal

Pelaksanaan halal bi halal di Lapangan Bola Voli RW 09. (ist)

MALANGVOICE – Warga RW 09 dan 08 Blimbing menggelar halal bi halal, Minggu (25/6) usai melaksanakan salat Idul Fitri pagi tadi. Dua wilayah yang kerap disebut Kampung Meduran Kelurahan Blimbing itu antusias berbondong-bondong ke lokasi acara di Lapangan Bola Voli RW 09.

Kegiatan semacam ini sudah rutin dilaksanakan sejak 10 tahun terakhir. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Bambang Sumarto, menilai kegiatan tersebut bisa memupuk rasa solidaritas.

“Selain itu, kebersamaan di antara warga Kampung Meduran tersebut bisa terbentuk,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ini.

Antusias warga terbukti dari tingginya tingkat kehadiran. Selain warga yang sehari-hari tinggal di sekitar, warga yang datang dari luar daerah juga bergabung dan berbaur.

“Ini semua untuk melaksanakan silaturahmi sehingga rasa kebersamaanya selalu terjalin terus,” pungkas Bambang.

Aplikasi Data Terpadu di Fasilitas Kesehatan Segera Dikonsep

Hearing antara Dinas Kesehatan dengan Malang Corruption Watch di Kantor Dinas Kesehatan, Jalan LA Sucipto. (Istimewa)
Hearing antara Dinas Kesehatan dengan Malang Corruption Watch di Kantor Dinas Kesehatan, Jalan LA Sucipto. (Istimewa)

MALANGVOICE – Sejumlah aktivis Malang Corruption Watch (MCW) mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Jalan LA Sucipto, Senin (10/7). Kedatangan mereka dalam rangka hearing terkait sejumlah permasalahan kesehatan di Kota Malang.

Sejumlah poin penting menjadi komitmen dari hasil pertemuan itu. Terkait sistem rujukan dan masalah kamar penuh di Rumah Sakit, Dinkes merencanakan akan ada aplikasi data terpadu di setiap fasilitas kesehatan.

Aplikasi ini untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Data terpadu ini memungkinkan untuk mengetahui jumlah pasien, tenaga, dan fasilitas pada hari pelayanan, sehingga rujukan dapat tepat sasaran.

“Bersama MCW, sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan hingga tingkat kelurahan akan ditingkatkan,” kata Badan Pekerja MCW, Bayu Diktiarsa.

Selain itu, Dinkes juga akan melakukan pembinaan secara maksimal terhadap penyelenggara fasilitas kesehatan sesuai kapasitasnya. Informasi dan sosialisasi mengenai alur Surat Pernyataan Miskin (SPM) juga akan ditingkatkan.

Poin penting lain, yakni Dinkes akan mengajukan peningkatan anggaran pada tahun anggaran 2018. Kepala Dinkes, Asih Tri Rachmi Nuswantari, juga merespon sejumlah keluhan masyarakat yang disampaikan MCW.

“Untuk warga miskin, saat ini APBD sudah mengcover 26.646 peserta PBI APBD. Terkait obat – obatan, ada juga yang tidak ditanggung BPJS yang tidak masuk di Formularium Nasional (FORNAS),” urainya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

114 Kendaraan Ramaikan Festival Kendaraan Hias

Acara baru dimulai
Acara baru dimulai

MALANGVOICE – Sebanyak 11 peserta Festival Kendaraan Hias Kota Malang 2017 diberangkatkan Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, Minggu (27/8) siang ini.

Dalam sambutannya, Sutiaji mengatakan, festival ini diharapkan sebagai wadah untuk memamerkan kreativitas warga Malang. Bahkan, dari tahun-ke tahun, peserta selalu bertambah. Sutiaji sangat mengapresiasi semangat warga peserta dan penonton yang bersatu dan berkumpul dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI ini.

“Meski berbeda warna kulit, pola pikir, latar belakang, ras, jiwa kita satu! Salam satu jiwa Arema! Semoga festival ini bisa menjadi daya tarik wisatawan. Semakin tahun wisatawan bisa semakin banyak,” kata Sutiaji optimis.

Komunitas anak muda, lembaga, dan sebagainya turut andil dalam aktivitas ini. Semua unjuk gigi menampilkan kendaraan yang sudah dihias sedemikian rupa. Tidak hanya kebudayaan lokal, juga terlihat ada peserta festival berpakaian tradisional lalu ada pula yang menari meliuk-liuk di antara kerumunan penonton. Ini sekaligus menandakan Kota Malang adalah kota universal. Warga pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menonton dari dekat iring-iringan sejumlah peserta karnaval tersebut.

Selain itu, juga terdapat penampilan dari komunitas sepeda lawas Malang yang hadir mengendarai beberapa sepeda model jadul. Mereka pun melengkapi diri dengan pakaian tentara era penjajahan, sambil menenteng sepeda onthel yang dihiasi dengan bendera Indonesia.(Der/Ak)

23 Bocah Ikut Khitan Massal di Plaosan

Salah seorang bocah meringis kesakitan saat dikhitan. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Sebanyak 23 bocah mengikuti khitan massal di Plaosan Permai Blok D, Minggu (9/7). Acara ini terlaksana atas kerjasama warga RT 02 RW 14 Kelurahan Pandanwangi, Blimbing, dengan Yayasan Musala As Salam.

Bagian Ketakmiran Musala As Salam, Agus Prayitno, mengatakan, peserta khitan ini berasal dari warga sekitar Pandanwangi. Usianya beragam, namun rata-rata masih berusia SD.

Usai menjalani khitan, peserta mendapat sejumlah bingkisan seperti pakaian, sarung, dan peci. “Dananya murni sumbangan masyarakat, karena ini kegiatan sosial,” kata Agus.

Wali Kota Malang, HM Anton, yang hadir langsung pada kegiatan itu menyampaikan apresiasinya. Dia menilai, ajang semacam ini menunjukkan tingginya tingkat kepedulian terhadap sesama.

Selain itu, dimensi toleransi antar-umat beragama juga menjadi perhatian penting. Perlu diketahui, tidak semua peserta khitan massal ini seorang muslim.

“Yang terpenting bagi muslim kita bisa membantu sesama dalam menjalankan perintah agama,” pungkasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Polisi Kejar Pacar Pelaku Pembuangan Bayi di Kos Putri

Kasat Reskrim Polres Malang Kota, AKP Heru Dwi Purnomo. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Kasus pembunuhan bayi di dalam kos putri, Jalan Kertorejo, Lowokwaru, Senin (10/7) lalu memasuki babak baru. Polisi sudah memindah pelaku, Nd (20) ke dalam tahanan Polres Malang Kota.

Kondisi Nd setelah dirawat beberapa hari di RS Saiful Anwar dinyatakan pulih dan siap menjalani pemeriksaan lanjutan atas kasus kematian bayi berjenis kelamin perempuan.

“Tersangka sudah keluar dari RS kemarin malam dan sementara ini ditahan,” ujar Kasat Reskrim Polres Malang Kota, AKP Heru Dwi Purnomo, Kamis (13/7).

Selain itu, polisi juga tengah mencari keberadaan ZK yang diduga sebagai pacar korban. Hal itu diketahui dari pemeriksaan sementara dari Nd.

Dijelaskan Heru, pelaku melahirkan bayinya di kamar mandi di kawasan Sumbermanjing Wetan. Saat itu ia mengikuti kegiatan PKM kampusnya. Pelaku diduga panik sehingga menyekap bayi yang baru lahir agar tidak menangis. Sayangnya sekapan itu membuat bayi malang itu tewas.

“Setelah itu pelaku membawa bayinya ke kos dan diletakkan di depan kamar mandi,” jelas Heru.

Sementara itu polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian si jabang bayi.


Reporter: Deny Rahmawan
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Banjir Apresiasi, Konsep Kampung 3G Didorong Diterapkan di Tempat Lain

Kepala Barenlitbang Kota Malang, Wasto, menyerahkan bantuan Wali Kota Malang, HM Anton, kepada Kampung 3G. (Muhammad Choirul)
Kepala Barenlitbang Kota Malang, Wasto, menyerahkan bantuan Wali Kota Malang, HM Anton, kepada Kampung 3G. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Keberhasilan Kampung Glintung Go Green (3G) sebagai sebuah inovasi yang berakar pada inisiatif masyarakat mendapat banyak apresiasi. Hal tersebut menjadi contoh penting untuk diterapkan di tempat lain.

Pembahasan ini dikemukakan dalam diskusi di Kampung 3G, yang dipimpin langsung Ketua RW 23 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing, Bambang Irianto. Hadir pula Ketua Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, Wasto.

Dalam kesempatan itu, Bambang Irianto juga menyebut, warga sempat kecewa kepada sikap Pemkot Malang. Dalam hal ini, Pemkot dinilai tidak melibatkan warga dalam penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

“Dengan kejadian itu, kami sebagai warga sangat kecewa, tapi untung warga kami dari awal membangun kampung bukan mencari penghargaan, lomba, prasasti, tropi, tapi semata mata selesaikan problem warga dan memang bermanfaat,” urainya

Meski begitu, pihaknya juga telah menerima klasifikasi dari Wali Kota Malang, HM Anton. Dalam klasifikasi itu, Anton menegaskan, tidak ada niatan Pemkot mengklaim kesuksesan Kampung 3G sebagai hasil jerih payah Pemkot.

Sebaliknya, Pemkot justru mengapresiasi dan memberi motivasi agar semangat inisiatif warga tetap terjaga. “Karena itu kami konsentrasi inovasi ini diterapkan di tempat lain. Saya ajak warga terus maju meningkatkan kualitas Kampung 3G dan perannya di Kota Malang untuk mengangkat Kota Malang,” tandasnya.

“Ini juga berdasarkan pesan Ketua MPR RI, yang sempat datang langsung kemari. Beliau menyatakan konsep ini memang layak disosialisasikan untuk dicontoh dan layak dikembangkan di mana-mana,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Barenlitbang, Wasto, menyatakan, penandatanganan prasasti yang menjadi polemik sebenarnya hanya salah komunikasi. Dia menyebut, Pemkot tidak bermaksud tidak melibatkan warga, melainkan informasinya saja yang tidak sampai kepada warga.

“Sudah dijelaskan salah komunikasi ini. Kami sangat mengapresiasi dan terus memberikan motivasi,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Wasto juga menyerahkan bantuan dari Wali Kota Malang, HM Anton, kepada warga Kampung 3G.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Anton Lepas 825 Pemudik di Depan Balai Kota Malang

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, memberangkatkan ratusan pemudik di depan Balai Kota Malang, Kamis (22/6) pagi.

Mudik gratis itu digelar Pemkot Malang bekerjasama dengan Dishub Provinsi Jatim dan swasta. Sebanyak 15 bus berisikan 825 orang dilepas ke beberapa daerah. Tujuan pemudik meliputi Pamekasan, Sumenep, Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Blitar.

“Tujuan mudik gratis untuk menekan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas,” kata Abah Anton, sapaan akrabnya.

Anton meminta pemudik yang kembali ke Kota Malang nantinya tidak sampai membawa sanak keluarganya. Ia berharap pemudik bisa selamat sampai tujuan, baik disaat perjalanan pulang maupun kembali.

“Kembali dengan selamat dan jangan ajak sanak keluarganya ke Kota Malang,” imbaunya.

Politisi PKB ini berharap tahun depan jumlah bus untuk mudik gratis bertambah. Sehingga jumlah masyarakat yang saat ini tidak kebagian nantinya bisa merasakan program ini.

“Tahun depan Dishub Provinsi akan menambah kuota kendaraan. Kabarnya sebanyak 15 bus. Saya harap ada partisipasi dari swasta juga,” harap dia.

Karyawan Sindo Terus Perjuangkan Nasib Mereka

Karyawan Sindo hearing di Komisi E DPRD Jatim yang turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk).(Istimewa)
Karyawan Sindo hearing di Komisi E DPRD Jatim yang turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk).(Istimewa)

MALANGVOICE – Tuntutan puluhan karyawan Koran Sindo Biro Jatim yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dinilai sudah sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan 13/2003. Hal ini ditegaskan dalam hearing di Komisi E DPRD Jatim yang turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk).

Ketua Paguyuban Karyawan Koran Sindo Biro Jatim Tarmuji Talmacsi menyampaikan sebenarnya tuntutan para karyawan korban PHK sepihak tidak berlebihan karena sesuai dengan hak para karyawa sesuai Pasal 164 ayat 3 Undang – Undang 13/2003 yaitu dua kali PMTK.

“Pihak perusahaan tidak anak itikat baik untuk memberikan pesangon sesuai dengan Undang-Undang,” katanya. Bahkan pihak perusahaan malah mengeluarkan tawaran yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan pertemuan bipartit. Pada awalnya perusahaan menawarkan tidak sampai satu kali PMTK, karena tidak ada kesepakatan maka deadlock. Namun pada pertemuan bipartit kedua malah pihak manajemen menawarkan mutasi ke Jakarya pada semua karyawan yang telah di PHK.

Puluhan karyawan korban PHK Sepihak Koran Sindo Biro Jatim juga menggelar aksi simpatik di depan Gedung DPRD Jatim. Mereka menuntut supaya pihak manajemen PT MNI memberikan pesangon sesuai dengan Undang Undang. Aksi simpatik ini berjalan damai meski sempat mengundang perhatian masyarakat di sekitar lokasi.

Hari ini, perwakilan bekas karyawan Sindo bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen bersama Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengadakan pertemuan di Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Pers.

“Hasil dari pertemuan ini sudah disebarkan ke seluruh tim advokasi yang ada di daerah-daerah. Untuk disikapi sesuai kondisi di daerah tempat biro Sindo berada. Kawan-kawan eks Sindo Jatim, contohnya, tetap menolak dipekerjakan kembali. Kenapa? PHK sudah diputuskan dan sekarang berjuang untuk pemenuhan hak, tinggal pihak manajemen bertanggung jawab atas kebijakan PHK-nya,” ujar Miftah Faridl, Ketua AJI Surabaya.

Pertemuan di Jakarta dihadiri Rudy Hidayat, Direktur Keuangan PT MNI (sekaligus mewakili PT MNIG)., Wakil Pemimpin Redaksi Koran Sindo serta dua orang perwakilan dari Group MNC Media. Adapun dari Kemnaker Reytman Aruan, Kasubdit PPHI Ditjen PHI dan Jamsos memimpin pertemuan. Dia didampingi jajaran pejabat Kemnaker, antara lain Feryando Agung, Rinaldy Zuhriansyah, Wiwik Wisnumurti, dan Dyahtanti.

Sementara itu, setelah mendengar penjelasan dari semua pihak, Kemnaker menyarankan agar manajemen membuka perundingan kembali dengan karyawan fokus membahas soal pesangon ini paling lambat hingga 28 Juli mendatang. AJI, LBH Pers, dan FSPM Independen mendesak manajemen untuk bernegosiasi kembali dengan tetap merujuk pada perundang-undangan sebelum melangkah ke upaya trpartit.

Sampai saat ini, manajemen tidak bisa menjelaskan secara gamblang rujukan atau basis penghitungan kompensasi (terminologi manajemen untuk pesangaon) yang ditawarkan kepada karyawan. Arti kata kompensasi tentu berbeda dengan pemenuhan hak karyawan yang di PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Setiap daerah ditawarkan dengan nilai berbeda-beda, bahkan ada informasi menawarkan nilai pesangon dengan “barter” uang dana pera.

Di tempat terpisah, Kepala Disnakertransduk Jawa Timur, Setiadjit, mengatakan, yang menjadi tuntutan bekas karyawan Koran Sindo Biro Jatim Sudah sesuai Undang Undang. Menyikapi persoalan PHK sepihak ini, Setiadjit juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab masalah ini adalah masalah nasional dan prosesnya juga sudah dilakukan Kemenaker.

“Saya bangga dengan tuntutan sesuai Undang-Undang dan sudah kami sampaikan ke Bu Dirjen Ketenagakerjaan. Sampai saat ini belum ada kata sepakat. Hari ini di Jakarta juga ada pertemuan dengan Dirjen,” tambahnya. Dia juga mengatakan jika perusahaan melakukan efisiensi maka PHK merupakan keputusan sepihak.

Dengan demikian, tambahnya, karyawan yang di PHK minimal mendapatkan dua kali PMTK (Putusan Menteri Tenaga Kerja) atau sesuai pasal 164 ayat 3 Undang Undang 13/2003. Ia juga berharap perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja bukan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian akan lebih elok dan karyawan juga mendapat penghargaan.

“Adik adik ini usianya sudah 40 tahunan maka dengan pengakhiran hubungan kerja ini mereka juga masih mudah mencari kerja lagi,” tandasnya. Disatu sisi, Setiadjit mengaku belum bisa mengambil tindakan karena masih menunggu hasil perundingan antara pihak perusahaan dan perwakilan karyawan yang di PHK di Kemenaker.

Sementara itu, ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono meminta pada para karyawan PT Media Nusantara Informasi (MNI) Koran Sindo Biro Jatim untuk selalu berkoordinasi dengan Disnakertransduk. “Kuncinya adalah komunikasi. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Kadisnaker,” katanya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengaku prihatin dengan PHK sepihak yang dialami karyawan Koran Sindo Jatim. “Sesungguhnya usia 40 tahun itu puncak karir dan malah di PHK itu sungguh ketidakadilan. Pada batas waktu 40 tahun diberhentikan akan sulit untuk mencari kerja,” tandasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

236 Izin Reklame di Kota Malang Kedaluarsa

Ilustrasi reklame di Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Banyaknya reklame di Kota Malang ternyata tidak dibarengi dengan legalitas administrasi. Tak tanggung-tanggung, ratusan papan yang tersebar di berbagai titik itu berstatus ilegal.

Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menyebut, sebanyak 236 izin reklame saat ini telah kedaluarsa. “Sebagian sudah diturunkan, jumlahnya yang tahu Satpol PP,” ungkap Kepala DPM-PTSP, Jarot Edy Sulistyono, ketika dikonfirmasi, Senin (10/7).

Terpisah, Wali Kota Malang, HM Anton, mengakui, memang sebagian besar reklame yang izinnya kedaluarsa belum dibongkar. Sebaliknya, dia masih memberi kelonggaran kepada para pemilik terkait hal ini.

Jenis reklame yang izinnya kedaluarsa beragam, meliputi single pole yang berdiri di tepi jalan dan papan yang membentang di atas jalan. Anton menambahkan, pihaknya memberi waktu bagi pemilik reklame untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

“Sudah kami surati pemiliknya untuk menurunkan sendiri. Saya beri batas setahun, kalau tidak ya akan kami turunkan,” imbuh suami Hj Dewi Farida Suryani itu.

Kendati begitu, meski tak berizin, pembayaran pajak reklame tetap menjadi kewajiban pemilik. “Izin dan pajak dua hal berbeda. Yang jelas saya koordinasikan terus dengan Satpol PP, DPM-PTSP, dan BP2D,” pungkasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Libatkan Beragam Elemen, BNN Kota Malang Sisir Tempat Kos

BNN Kota Malang menggelar operasi simpatik di beberapa kos-kosan Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), BNN Kota Malang menggelar operasi simpatik, semalam (6/7). Melibatkan berbagai elemen, kali ini BNN menyisir sejumlah kos-kosan.

Kepala BNN Kota Malang, AKBP Ir Bambang Sugiharto MSi, menjelaskan, operasi kali ini berjalan lancar dan tertib. “Alhamdulillah lancar dan tertib,” katanya saat ditemui di ruangannya, Jumat (7/7).

BNN sengaja tidak menggelar operasi sendirian, melainkan bekerjasama dengan beberapa elemen lainnya. Keterlibatan sejumlah instansi dinilai penting demi meneguhkan komitmen memberantas narkoba.

“Saya haturkan banyak terima kasih kepada pak Kapolres, Pak Dandim, Dishub Kota Malang, dan Satpol PP atas sinergitasnya dalan memerangi peredaran narkoba khususnya di Kota Malang ini,” ungkapnya.

Operasi semacam ini, lanjut Bambang, tidak hanya dilaksanakan saat memperingati HANI. Lebih dari itu, kegiatan serupa akan terus digencarkan guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman teror narkoba.

“Sinergitas kebersamaan dalam langkah preventif real guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman teror senyap berupa racun narkoba terutama yang berdomisili di Malang, kota yang kita cintai bersama agar lebih bermartabat, aman dan nyaman bagi warga masyarakat kseluruhan,” imbuhnya.

Dia berharap, dengan seringnya digelar operasi simpatik seperti ini mampu membuat warga Malang mengurungkan niatnya mencoba mengkonsumsi narkoba.

“Semoga sikap gerak niat tulus ibadah Tim Saber Teroris dan Anti Narkoba ini, peran aktif serta dayaguna seluruh komponen dan potensi bangsa dalam menghadapi dan perangi keadaan darurat narkoba mampu menuju Indonesia yang sehat, juga mendapatkan balasan pahala yang setimpal,” tutup Bambang.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria