Banjir Apresiasi, Konsep Kampung 3G Didorong Diterapkan di Tempat Lain

Kepala Barenlitbang Kota Malang, Wasto, menyerahkan bantuan Wali Kota Malang, HM Anton, kepada Kampung 3G. (Muhammad Choirul)
Kepala Barenlitbang Kota Malang, Wasto, menyerahkan bantuan Wali Kota Malang, HM Anton, kepada Kampung 3G. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Keberhasilan Kampung Glintung Go Green (3G) sebagai sebuah inovasi yang berakar pada inisiatif masyarakat mendapat banyak apresiasi. Hal tersebut menjadi contoh penting untuk diterapkan di tempat lain.

Pembahasan ini dikemukakan dalam diskusi di Kampung 3G, yang dipimpin langsung Ketua RW 23 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing, Bambang Irianto. Hadir pula Ketua Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, Wasto.

Dalam kesempatan itu, Bambang Irianto juga menyebut, warga sempat kecewa kepada sikap Pemkot Malang. Dalam hal ini, Pemkot dinilai tidak melibatkan warga dalam penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

“Dengan kejadian itu, kami sebagai warga sangat kecewa, tapi untung warga kami dari awal membangun kampung bukan mencari penghargaan, lomba, prasasti, tropi, tapi semata mata selesaikan problem warga dan memang bermanfaat,” urainya

Meski begitu, pihaknya juga telah menerima klasifikasi dari Wali Kota Malang, HM Anton. Dalam klasifikasi itu, Anton menegaskan, tidak ada niatan Pemkot mengklaim kesuksesan Kampung 3G sebagai hasil jerih payah Pemkot.

Sebaliknya, Pemkot justru mengapresiasi dan memberi motivasi agar semangat inisiatif warga tetap terjaga. “Karena itu kami konsentrasi inovasi ini diterapkan di tempat lain. Saya ajak warga terus maju meningkatkan kualitas Kampung 3G dan perannya di Kota Malang untuk mengangkat Kota Malang,” tandasnya.

“Ini juga berdasarkan pesan Ketua MPR RI, yang sempat datang langsung kemari. Beliau menyatakan konsep ini memang layak disosialisasikan untuk dicontoh dan layak dikembangkan di mana-mana,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Barenlitbang, Wasto, menyatakan, penandatanganan prasasti yang menjadi polemik sebenarnya hanya salah komunikasi. Dia menyebut, Pemkot tidak bermaksud tidak melibatkan warga, melainkan informasinya saja yang tidak sampai kepada warga.

“Sudah dijelaskan salah komunikasi ini. Kami sangat mengapresiasi dan terus memberikan motivasi,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Wasto juga menyerahkan bantuan dari Wali Kota Malang, HM Anton, kepada warga Kampung 3G.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Anton Lepas 825 Pemudik di Depan Balai Kota Malang

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, memberangkatkan ratusan pemudik di depan Balai Kota Malang, Kamis (22/6) pagi.

Mudik gratis itu digelar Pemkot Malang bekerjasama dengan Dishub Provinsi Jatim dan swasta. Sebanyak 15 bus berisikan 825 orang dilepas ke beberapa daerah. Tujuan pemudik meliputi Pamekasan, Sumenep, Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Blitar.

“Tujuan mudik gratis untuk menekan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas,” kata Abah Anton, sapaan akrabnya.

Anton meminta pemudik yang kembali ke Kota Malang nantinya tidak sampai membawa sanak keluarganya. Ia berharap pemudik bisa selamat sampai tujuan, baik disaat perjalanan pulang maupun kembali.

“Kembali dengan selamat dan jangan ajak sanak keluarganya ke Kota Malang,” imbaunya.

Politisi PKB ini berharap tahun depan jumlah bus untuk mudik gratis bertambah. Sehingga jumlah masyarakat yang saat ini tidak kebagian nantinya bisa merasakan program ini.

“Tahun depan Dishub Provinsi akan menambah kuota kendaraan. Kabarnya sebanyak 15 bus. Saya harap ada partisipasi dari swasta juga,” harap dia.

Karyawan Sindo Terus Perjuangkan Nasib Mereka

Karyawan Sindo hearing di Komisi E DPRD Jatim yang turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk).(Istimewa)
Karyawan Sindo hearing di Komisi E DPRD Jatim yang turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk).(Istimewa)

MALANGVOICE – Tuntutan puluhan karyawan Koran Sindo Biro Jatim yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dinilai sudah sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan 13/2003. Hal ini ditegaskan dalam hearing di Komisi E DPRD Jatim yang turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk).

Ketua Paguyuban Karyawan Koran Sindo Biro Jatim Tarmuji Talmacsi menyampaikan sebenarnya tuntutan para karyawan korban PHK sepihak tidak berlebihan karena sesuai dengan hak para karyawa sesuai Pasal 164 ayat 3 Undang – Undang 13/2003 yaitu dua kali PMTK.

“Pihak perusahaan tidak anak itikat baik untuk memberikan pesangon sesuai dengan Undang-Undang,” katanya. Bahkan pihak perusahaan malah mengeluarkan tawaran yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan pertemuan bipartit. Pada awalnya perusahaan menawarkan tidak sampai satu kali PMTK, karena tidak ada kesepakatan maka deadlock. Namun pada pertemuan bipartit kedua malah pihak manajemen menawarkan mutasi ke Jakarya pada semua karyawan yang telah di PHK.

Puluhan karyawan korban PHK Sepihak Koran Sindo Biro Jatim juga menggelar aksi simpatik di depan Gedung DPRD Jatim. Mereka menuntut supaya pihak manajemen PT MNI memberikan pesangon sesuai dengan Undang Undang. Aksi simpatik ini berjalan damai meski sempat mengundang perhatian masyarakat di sekitar lokasi.

Hari ini, perwakilan bekas karyawan Sindo bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen bersama Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengadakan pertemuan di Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Pers.

“Hasil dari pertemuan ini sudah disebarkan ke seluruh tim advokasi yang ada di daerah-daerah. Untuk disikapi sesuai kondisi di daerah tempat biro Sindo berada. Kawan-kawan eks Sindo Jatim, contohnya, tetap menolak dipekerjakan kembali. Kenapa? PHK sudah diputuskan dan sekarang berjuang untuk pemenuhan hak, tinggal pihak manajemen bertanggung jawab atas kebijakan PHK-nya,” ujar Miftah Faridl, Ketua AJI Surabaya.

Pertemuan di Jakarta dihadiri Rudy Hidayat, Direktur Keuangan PT MNI (sekaligus mewakili PT MNIG)., Wakil Pemimpin Redaksi Koran Sindo serta dua orang perwakilan dari Group MNC Media. Adapun dari Kemnaker Reytman Aruan, Kasubdit PPHI Ditjen PHI dan Jamsos memimpin pertemuan. Dia didampingi jajaran pejabat Kemnaker, antara lain Feryando Agung, Rinaldy Zuhriansyah, Wiwik Wisnumurti, dan Dyahtanti.

Sementara itu, setelah mendengar penjelasan dari semua pihak, Kemnaker menyarankan agar manajemen membuka perundingan kembali dengan karyawan fokus membahas soal pesangon ini paling lambat hingga 28 Juli mendatang. AJI, LBH Pers, dan FSPM Independen mendesak manajemen untuk bernegosiasi kembali dengan tetap merujuk pada perundang-undangan sebelum melangkah ke upaya trpartit.

Sampai saat ini, manajemen tidak bisa menjelaskan secara gamblang rujukan atau basis penghitungan kompensasi (terminologi manajemen untuk pesangaon) yang ditawarkan kepada karyawan. Arti kata kompensasi tentu berbeda dengan pemenuhan hak karyawan yang di PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Setiap daerah ditawarkan dengan nilai berbeda-beda, bahkan ada informasi menawarkan nilai pesangon dengan “barter” uang dana pera.

Di tempat terpisah, Kepala Disnakertransduk Jawa Timur, Setiadjit, mengatakan, yang menjadi tuntutan bekas karyawan Koran Sindo Biro Jatim Sudah sesuai Undang Undang. Menyikapi persoalan PHK sepihak ini, Setiadjit juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab masalah ini adalah masalah nasional dan prosesnya juga sudah dilakukan Kemenaker.

“Saya bangga dengan tuntutan sesuai Undang-Undang dan sudah kami sampaikan ke Bu Dirjen Ketenagakerjaan. Sampai saat ini belum ada kata sepakat. Hari ini di Jakarta juga ada pertemuan dengan Dirjen,” tambahnya. Dia juga mengatakan jika perusahaan melakukan efisiensi maka PHK merupakan keputusan sepihak.

Dengan demikian, tambahnya, karyawan yang di PHK minimal mendapatkan dua kali PMTK (Putusan Menteri Tenaga Kerja) atau sesuai pasal 164 ayat 3 Undang Undang 13/2003. Ia juga berharap perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja bukan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian akan lebih elok dan karyawan juga mendapat penghargaan.

“Adik adik ini usianya sudah 40 tahunan maka dengan pengakhiran hubungan kerja ini mereka juga masih mudah mencari kerja lagi,” tandasnya. Disatu sisi, Setiadjit mengaku belum bisa mengambil tindakan karena masih menunggu hasil perundingan antara pihak perusahaan dan perwakilan karyawan yang di PHK di Kemenaker.

Sementara itu, ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono meminta pada para karyawan PT Media Nusantara Informasi (MNI) Koran Sindo Biro Jatim untuk selalu berkoordinasi dengan Disnakertransduk. “Kuncinya adalah komunikasi. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Kadisnaker,” katanya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengaku prihatin dengan PHK sepihak yang dialami karyawan Koran Sindo Jatim. “Sesungguhnya usia 40 tahun itu puncak karir dan malah di PHK itu sungguh ketidakadilan. Pada batas waktu 40 tahun diberhentikan akan sulit untuk mencari kerja,” tandasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

236 Izin Reklame di Kota Malang Kedaluarsa

Ilustrasi reklame di Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Banyaknya reklame di Kota Malang ternyata tidak dibarengi dengan legalitas administrasi. Tak tanggung-tanggung, ratusan papan yang tersebar di berbagai titik itu berstatus ilegal.

Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menyebut, sebanyak 236 izin reklame saat ini telah kedaluarsa. “Sebagian sudah diturunkan, jumlahnya yang tahu Satpol PP,” ungkap Kepala DPM-PTSP, Jarot Edy Sulistyono, ketika dikonfirmasi, Senin (10/7).

Terpisah, Wali Kota Malang, HM Anton, mengakui, memang sebagian besar reklame yang izinnya kedaluarsa belum dibongkar. Sebaliknya, dia masih memberi kelonggaran kepada para pemilik terkait hal ini.

Jenis reklame yang izinnya kedaluarsa beragam, meliputi single pole yang berdiri di tepi jalan dan papan yang membentang di atas jalan. Anton menambahkan, pihaknya memberi waktu bagi pemilik reklame untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

“Sudah kami surati pemiliknya untuk menurunkan sendiri. Saya beri batas setahun, kalau tidak ya akan kami turunkan,” imbuh suami Hj Dewi Farida Suryani itu.

Kendati begitu, meski tak berizin, pembayaran pajak reklame tetap menjadi kewajiban pemilik. “Izin dan pajak dua hal berbeda. Yang jelas saya koordinasikan terus dengan Satpol PP, DPM-PTSP, dan BP2D,” pungkasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Pantau Stabilitas Harga di Pasar Dinoyo, Mendag Apresiasi Pemkot Malang

Menteri perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, sidak di Pasar Dinoyo Kota Malang. (Istimewa)

MALANGVOICE – Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, mengunjungi Pasar Dinoyo, Jumat (30/6). Kunjungan tersebut tidak lain memantau harga bahan pokok pasca Lebaran.

Dalam kunjungan tersebut, Enggar mengapresiasi Pemkot Malang. Pasalnya, harga bahan pokok di pasaran relatif stabil, bahkan sebagian komoditas mengalami penurunan.

“Pemda (Pemerintah Daerah) bisa mengendalikan harga. Ini sangat positif,” kata dia.

Dikatakan, seperti yang sudah berjalan, memang perlu koordinasi antara Pemda, pemerintah pusat, kepolisian dan Bulog. Langkah ini dinilai baik untuk mengantisipasi lonjakan harga di daerah secara bersama-sama.

Apalagi, pengendalian harga pada momen Ramadhan kali ini dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Praktis, stok bahan pokok stabil dan harga di pasaran dapat dikendalikan.

Menurutnya, sejak H-10 pihaknya telah menyiapkan tim dari pusat bersama Satgas guna mengecek stok bahan pokok dipasaran. Enggat memprediksi kondisi ini akan berjalan normal hingga H+7 lebaran.

“Ketika pasokan disuplay dan stoknya cukup, maka harga otomatis stabil. Di Malang justru ada penurunan harga,” jelas dia.

Semula, tambah dia, pihaknya mematok harga telur per Kg sebesar Rp 18 ribu dari peternak. Namun, harga jual telur di Pasar Dinoyo lebih murah, yakni Rp 17 ribu per Kg.

“Artinya beli di peternak kisaran Rp 15 ribu. Harga cabai juga normal, kisaran Rp 20 ribu,” tambah dia.

Enggar juga menyambut positif keberadaan Pasar Dinoyo, yang merupakan perpaduan antara pasar tradisional dan modern.

“Sangat bagus, jangan membedakan dan memisahkan segmen, melainkan harus saling mengisi,” tandasnya.

200 Tenaga Kependidikan Ikuti Pelatihan Pemberdayaan Kepariwisataan

Pemberdayaan Kepariwisataan Bagi Guru di Savana Hotel & Convention. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang menggelar pelatihan bertajuk ‘Pemberdayaan Kepariwisataan bagi Guru’. Bertempat di Savana Hotel & Convention, acara ini diikuti guru-guru SMA/SMK/dosen berjumlah 200 orang berasal dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur, Kamis (13/07).

Wali Kota Malang, Moch Anton, membuka acara ini. Dia menyampaikan terima kasih kepada Kemenpar atas terpilihnya Kota Malang sebagai lokasi kegiatan.

“Kiranya kegiatan yang terbangun pada hari ini, akan menjadi penguat sekaligus memberikan satu kontribusi pemikiran positif bagi kemajuan pembangunan di bidang pariwisata,” ungkapnya.

Dia berharap kepada para guru untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, mereka nantinya dapat menguasai dan memahami potensi wisata daerah. Selain itu, lanjut Anton, mereka juga akan menjadi kader sekaligus agen perubahan dalam pengembangan kepariwisataan tanah air.

“Mudah-mudahan mampu mencetak SDM profesional bagi pengembangan potensi pariwisata,” tambah suami Hj Dewi Farida Suryani itu.

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Nasional menjadi materi yang disampaikan Drs Dewa Gde Ngurah Byomantara, Ketua STP Bali. Dia menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pariwisata sebagai prioritas pembangunan nasional diperlukan keterlibatan kalangan sekolah sebagai salah satu unsur dalam Pentahelix (Academy, Business, Government, Community, Media).

”Pembangunan pariwisata dengan melibatkan sekolah akan menjadi sebuah gerakan efektif karena dipelopori guru sebagai kader/ agen perubahan,” ujar Dewa.

Kepala Disbudpar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, menyampaikan, kunjungan wisatawan Kota Malang mancanegara mencapai 9.535 orang dan domestik mencapai 3.987.074 orang. Angka kunjungan wisatawan Kota Malang rata-rata meningkat 35 persen setiap tahunnya.

“Malang Menyapa menjadi sebuah sistem aplikasi informasi pariwisata Kota Malang berbasis Android sebagai sarana bagi pelaku industri pariwisata dalam penyampaian informasi. Ini juga sebagai promosi kegiatan usahanya yang dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Demi Kelangsungan Generasi Penerus, Komisi C Dukung Keberadaan Alat Ukur Kebersihan Udara

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto. (Muhammad Choirul)
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto, angkat bicara terkait rencana pengadaan alat ukur kebersihan udara. Menurutnya, langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu didukung.

Apalagi, DLH baru saja mendapat hibah satu unit alat ukur kebersihan udara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Memang harus, setiap daerah perlu memiliki alat seperti itu, demi kelangsungan kehidupan generasi penerus yang tak lain anak cucu kita,” tukasnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, dengan stimulus satu unit yang akan diserahterimakan dalam waktu dekat ini, DLH harus mampu mengalokasikan anggaran tersendiri. Tujuannya, tak lain sebagai perawatan supaya alat tersebut bisa bekerja maksimal.

Selain itu, penambahan alat ini juga dinilai penting. Pasalnya, menjaga kualitas dan kebersihan udara adalah kepentingan bersama yang perlu diperhatikan.

“Pemerintah daerah harus mulai mempersiapkannya sedini mungkin kalau memang serius, karena anggarannya juga pasti besar,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bambang juga mengimbau agar DLH menyelesaikan program-program yang telah dicanangkan tahun ini. Dia menyebut, pembangunan kantor DLH beserta segenap fasilitasnya, harus segera dituntaskan.

“DLH kan juga sudah punya laboratorium, ini perlu dimaksimalkan. Kalau bisa pihak luar juga bisa memanfaatkannya,” pungkasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Bambang Sumarto: Kepanitiaan Zakat Fitrah Pembelajaran Berharga Generasi Muda

Panitia zakat fitrah di lingkungan RW 9 Blimbing tengah menjalankan tugasnya. (Ist)

MALANGVOICE – Pembentukan kepanitiaan zakat fitrah menyimpan banyak pelajaran berharga. Terlebih, kepanitiaan ini lahir di lingkungan masyarakat pada wilayah paling kecil lingkupnya, yaitu RW.

Praktis, ini juga melibatkan generasi muda, sehingga jadi pembelajaran penting. Proses tersebut mendapat perhatian tokoh masyarakat, Bambang Sumarto.

Panitia zakat fitrah di lingkungan RW 9 Blimbing tengah menjalankan tugasnya. (Ist)

Dia menilai, dengan adanya kepanitiaan, sejak dini generasi muda sudah dikenalkan tatanan organisasi dan kepedulian sosial tinggi terhadap masyarakat. “Terutama pada yang kurang beruntung dan membutuhkan uluran tangan sesama maupun dari lingkungannya,” ungkapnya.

Bambang menyampaikan, di wilayah RW 09, keterlibatan generasi muda terhadap kepanitiaan zakat fitrah selalu melibatkan generasi muda. Ini sudah terlaksana sejak sepuluh terakhir.

Panitia zakat fitrah di lingkungan RW 9 Blimbing tengah menjalankan tugasnya. (Ist)

Dari tahun ke tahun, generasi yang terlibat selalu berganti dan berkesinambungan seiring dengan usia dan kesibukan masing-masing. Hal ini menunjukan selalu ada pewarisan generasi untuk menjadi panitia penghimpun dan penyalur zakat fitrah.

Terbukti, hal demikian terlihat pada keterlibatan generasi muda di lingkungan ini, yang sudah aktif di tingkat kelurahan, kecamatan Blimbing, maupun di lingkungan kerja masing.

Ketua Komisi C dan Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Golkar Kota Malang ini juga sejak usia belasan tahun selalu menjadi panitia zakat fitrah sampai sekarang di wilayah tersebut.

“Pelaksanaan zakat fitrah di lingkungan RW ini, sekaligus rekapitulasinya dilaporkan ke kelurahan Blimbing, untuk dilaporkan secara berjenjang ke wilayah atasnya,” pungkasnya.

Dinkes Bantah Ketidaksesuaian Anggaran

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Asih Tri Rachmi. (Muhammad Choirul)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Asih Tri Rachmi. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang dr Asih Tri Rachmi Nuswantari membantah tudingan bahwa anggaran kesehatan di Kota Malang tidak sesuai manat UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Meski berdasarkan alokasi anggaran Dinkes tidak sampai 10 persen dari total APBD, namun itu bukan ukuran menilai kesesuaian dengan aturan tersebut. Dia menyebut, anggaran kesehatan tidak bisa diasumsikan sebagai anggaran yang dikucurkan melalui Dinkes saja.

Lebih dari itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga memiliki pos anggaran terkait kesehatan. Selain Dinkes, beberapa OPD yang berkaitan yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang dijatah Rp 27,2 miliar.

Sisanya,anggaran kesehatan meliputi program-program keluarga berencana, sosialisasi kesehatan dan sebagainya di berbagai OPD. “Total semuanya sudah sesuai amanat UU Kesehatan, yakni 10 persen,” ungkap perempuan berkacamata itu.

Sementara itu, terkait keluhan masyarakat sebagaimana yang diberitakan MVoice sebelumnya, Asih menilai hal itu tidaklah berhubungan langsung dengan Dinkes. Sebab, keluhan rata-rata dikarenakan kebijakan terkait BPJS dari pusat yang sering berubah.

“Ini yang tidak tersampaikan ke masyarakat dan mengakibatkan ekspektasi masyarakat terlalu tinggi, sehingga bisa terjadi gap kepuasan layanan,” pungkasnya.


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria

Komisi C Sambang Camat, Lurah, LPMK dan Tokoh Masyarakat Blimbing

MALANGVOICE-Momentum Ramadhan digunakan Komisi C DPRD Kota Malang untuk bersilaturahim dengan Camat Blimbing, para lurah setempat, pengurus LPMK, serta para pengurus RT dan RW, dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi komisi yang membidangi pembangunan itu.

Rombongan Komisi C nlangsung dipimpin ketuanya, Ir Bambang Sumarto, didampingi sejumlah anggota, antara lain Afdhal Fauza. Pada silaturahhim yang dilaksanakan di kantor kecamatan itu, disampaikan, tugas Komisi C sangat penting, dalam rangka mengawal seluruh kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Musrengbang.

Bambang menyampaikan, silaturrahim ini penting, karena proses kegiatan pada 2017 ini, baik yang tengah maupun yang akan dilaksanakan, Komisi C berkepentingan mengawal usul-usul masyarakat melalui Musrengbag, karena berdasar kondisi, dimungkinkan ada persoalan, selama masa persiapan sampai pembangunan dilaksanakan.

Bambang yang juga Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Kota Malang itu mengatakan, dalam silaturrahim juga dimungkinkan ada aspirasi baru dari masyarakat yang perlu diterima, sekaligus menjadi bahan rapat kerja dengan dinas yang menjadi mitra kerja Komisi C.

Acara berlangsung gayeng dan komunikatif. Masing-masing wilayah yang terdiri dari 11 kelurahan, antara lain Balerjosari, Arjosari, Pandanwangi, Purwodadi, Polowijen, Blimbing, Purwantoro, Bunulrejo, Kesatriaan, Jodipan dan Polehan, itu menyampaikan kondisi masing-masing serta persoalan terhadap kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Bambang menilai tanggapan masyarakat sangat baik, dan bagus bila kegiatan itu bisa rutin dilaksanakan, mengingat masyarakat sangat responsip terhadap kegiatan di wilayahnya, sekaligus keinginan bertemu para wakil rakyat dari daerah pemilihanya. Dia juga berencana mengunjungi 4 kecamatan lainnya.