Disparbud Kabupaten Malang Tetap Pertahankan Wisata Coban Sewu

Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara. (Toski D)
Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara. (Toski D)

MALANGVOICE – Polemik perebutan Air Terjun Tumpak Sewu antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Pemkab Lumajang terus memanas, pasalnya Air Terjun Tumpak Sewu mendapatkan gelar Terbaik I dalam Anugerah Wisata Jatim 2018 yang diberikan pada Pemkab Lumajang.

Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, mengatakan pihaknya menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) supaya mencabut penghargaan AWJ 2018 tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pemprov Jatim supaya mencabut penghargaan tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Made, pihak Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim sedang melakukan koordinasi terkait apa yang disampaikan pihaknya tersebut.

“Kemarin saya telepon mereka, dan mereka sedang mengkoordinasikan. Tapi saya menginginkan supaya mereka tidak memihak kita maupun memihak Lumajang. Intinya ini milik bersama, sudahlah cabut saja penghargaan itu,” jelasnya.

Sebab, kata dia, apapun sebutannya, Coban Sewu atau Tumpak Sewu tersebut adalah milik bersama. Seharusnya, Pemprov Jatim lebih jeli bila ada lagi acara penganugerahan pariwisata. Jika ada tempat wisata seperti Coban Sewu yang berada di wilayah perbatasan, sebaiknya tidak diikut sertakan.

“Buat apa sih kita menang-menangan. Saya berharap pihak Provinsi lebih cermat, dan banyak turun ke lapangan untuk melihat potensi wisata yang ada, jangan hanya menerima masukan dari daerah-daerah gak pernah di cek,” jelasnya.

Ia menegaskan seharusnya pihak Pemprov Jatim harus netral dan jeli atau cermat, serta turun ke lapangan sebelum membuat acara pemberian anugerah-anugerah seperti ini. Karena, sekarang ini Pemprov Jatim terkesan membenturkan daerah. Hal itu akan menjadi rawan, terlebih menjelang tahun politik seperti saat ini.

“Jika berbicara soal data, kita punya. Mungkin mereka juga punya data. Buat apa sih kita meributkan masalah data, wong itu juga milik NKRI. Makanya saya komplainya ke Provinsi bukan masalah ini hak ku, itu hak mu. Kalau mereka kedepan ada acara, kalau itu di perbatasan jangan diikutkan. Seperti Bromo itu, apa boleh, ada empat daerah lho itu jelas keroyokan, terus juaranya siapa?,” tandasnya.(Der/Aka)

Hasil Survei, Calon Petahana Pilbup Malang Masih Belum Aman dan Bisa Dikalahkan

Calon Petahana, HM Sanusi. (Toski D)
Calon Petahana, HM Sanusi. (Toski D)

MALANGVOICE – Kolaborasi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dan Adiwangsa Research and Consultant menggelar survei untuk Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Survei yang dikemas Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Malang ini, hasilnya cukup mengejutkan, pasalnya pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Malang, HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto yang diusung oleh PDI Perjuangan belum cukup aman dan bisa dikalahkan.

“Kesimpulan kami selama riset dan hasil survey Jaring Aspirasi masyarakat untuk Pilkada Kabupaten Malang 2020, calon petahana masih bisa dikalahkan. Artinya apa, siapapun figur calon untuk Pilkada Kabupaten Malang nanti, masih bisa berpotensi untuk menang,” ucap Direktur Adiwangsa Research and Konsultan, Mahatva Yoga Adipradana, Minggu (1/3).

Sebab, lanjut Yoga, masyarakat Kabupaten Malang yang tahu calon dari Pilbup Malang 2020 nanti hanya 67 persen saja. Lebih dari 27,5 persen tidak tahu dan tidak tahu sama sekali soal Pilbup Malang tahun ini.

“Kami melihat sejak oktober 2019 sampai hari ini, kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malang ini masih tarik ulur. Ada semacam krisis kepemimpinan yang disebabkan kesempatan tokoh lokal di Malang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ternyata dikalahkan oleh royalis sekaligus loyalis dari partai politik. Ini akan menjadi rancu, karena parpol hanya mementingkan sikap elitis melalui rekomendasi pusat,” jelasnya.

Memang, tambah Yoga, sejumlah parpol sudah membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020. Namun faktanya, parpol justru menentukan sikap segala sesuatunya, menjadi putusan mutlak di pusat.

“Ada penjaringan memang, tapi putusan siapa yang dapat rekom ada di pusat. Ini menjadi kendala dan persoalan serius di lapangan. Sehingga tokoh lokal yang punya dukungan mutlak, tapi justru tidak terakomodir oleh parpol. Sehingga, calon yang punya potensi dan kekuatan massa cukup besar, tidak ada yang muncul karena terkendala rekomendasi politik di tingkat pusat,” pungkasnya.(Der/Aka)

Dishub Kabupaten Malang Segera Bangun Terminal Wisata

Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi. (Istimewa)
Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi. (Istimewa)

MALANGVOICE – Bekas sub Terminal Lawang akan dijadikan Terminal Wisata oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang. Namun hal itu terkendala dengan beberapa pedagang yang menjual diluar produk unggulan khas Malangan.

“Sekarang ini masih ada pedagang yang menjual pakan burung serta dagangan lainnya,” jelas Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, Jumat (22/2).

Rencananya nanti, lanjut Lutfi, para wisatawan yang akan berwisata ke tempat wisata kebun teh, mereka transit ke terminal wisata.

Karenanya perlu adanya penataan ulang terhadap pedagang yang bakal berjualan di Terminal Wisata tersebut, sebab nantinya akan dibangun 33 kios. Pada setiap kios itu diharapkan menjual produk-produk yang berasal dari setiap Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

“Untuk mengarah kesana kami sudah lakukan sosialisasi dengan paguyuban, kelurahan serta kecamatan,” kata Lutfi.

Memang yang diutamakan, lanjut Hafi, yang bakal menempati kios adalah pedagang lama, namun mereka yang menjual dagangan lain disarankan untuk berganti yang sesuai. Tetapi jika mereka masih berjualan seperti saat ini, akan dilakukan penggeseran dan ditempatkan pada lokasi lain.

“Masih kami koordinasikan lagi untuk merealisasikan hal itu,” tandasnya.(Der/Aka)

Diskominfo Kabupaten Malang Sosialisasikan Izin Spektrum Frekuensi Radio dan Televisi

Suasana Pelaksanaan Sosialisasi izin spektrum frekuensi radio dan televisi di Pendopo Agung Jalan Agus Salim Kota Malang. (Toski D).

MALANGVOICE – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang menggelar sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan televisi, Selasa (13/8) di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim No.7 Kota Malang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono, dalam sambutannya menyampaikan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya pengguna spectrum frekuensi radio dan televisi perihal ketentuan dan peraturan hukumnya.

Didik melanjutkan, setiap pengunaan spektrum frekuensi radio dan televisi harus memiliki izin sesuai dengan Peraturan Kominfo no.7 tahun 2008, tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang komunikasi dan informatika.

“Karena, dalam penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal tersebut bisa menganggu sinyal frekuensi komunikasi pada pesawat,” jelasnya.

Sebab, tambah Didik, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang diatur penggunaannya agar tidak saling mengganggu.

“Untuk itu, penggunaan spektrum frekuensi harus ada izin, karena bisa mengganggu sistem komunikasi, baik itu komunikasi penerbangan, komunikasi seluler, maupun penyiaran televisi dan radio,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Ferry Hari Agung mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio mengenai aturan penggunaan frekuensi radio dan tatacara perizinannya demi terwujudnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, bebas dari gangguan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu apresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk menertipkan dan memberikan pemahaman tentang tata cara dalam melakukan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi radio,” ucapnya.

Kegiatan ini, lanjut Ferry, diikuti kurang lebih 200 pengguna Spektrum Frekuensi radio yang ada di wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari perwakilan instansi Kecamatan, anggota ORARI, anggota RAPI, BUMD, Badan Usaha dan Koperasi serta institusi lainnya, dengan narasumber dari Kepala Seksi Sarana dan Pelayanan, Balai Balai Monitor (Bamon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya, Henry Pribadi, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Afif Marullah.

“Hal ini berdasarkan dengan peraturan Bupati Malang nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara Diskominfo Kabupaten Malang, guna pendataan awal para pengguna spektrum frekuensi radio yang ada di Kabupaten Malang,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Seksi Sarana dan Pelayanan, Balai Balai Monitor (Bamon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya, Henry Pribadi menyampaikan, pengguna spektrum frekuensi tanpa izin bajak terancam sanksi hukum.

“Sesuai dengan amanat UU Nomor 36, tahun 1999, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi setiap pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib memiliki izin dari pemerintah, yang akan dikenakan sanksi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun, dan atau denda paling banyak Rp400 juta. Tapi, jika mengakibatkan matinya seseorang, hukuman pidana penjaranya paling lama 15 tahun,” pungkasnya. (Der/Ulm)

Pengelolaan Wisata Wendit Diserahkan Pihak Ketiga

Tempat wisata wendit. (Toski)
Tempat wisata wendit. (Toski)

MALANGVOICE – Objek wisata Wendit yang sudah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan berada di Desa Mangliawan Pakis akan dikelola pihak ketiga. Tujuannya untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD dari sektor pariwisata.

Menurut Direktur BLUD wisata Wendit, Gunawan Purwadi, di Wendit ini jika dikelola pihak ketiga, dapat menarik dan bersaing dengan objek wisata lainnya yang ada di Malang Raya. Sebab, pihak ketiga jelas akan profesional, karena akan berorientasi pada bisnis.

“Sekarang ini sudah ada empat PT atau investor yang tertarik untuk memgajukan penawaran pengelolaan wisata ini,” ungkap Gunawan.

Selain itu, lanjut Gunawan, langkah ini juga sebagai penunjang dalam pertumbuhan dunia pariwisata yang mengusung basis kemasyarakatan yang menjadi salah satu prioritas kerja Bupati Malang Dr H Rendra Kresna. Namun, saat ini belum bisa menentukan investor yang tepat untuk mengelolah tempat ini.

“Dari ke empat investor yang mengajukan permohonan untuk mengelolah objek wisata ini, kami belum bisa mengatakannya, karena harus diseleksi tim pengkaji dahulu,” jelasnya.

Tim pengkaji ini, tambah Gunawan, akan melibatkan beberapa instansi teknis terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Bagian Hukum Sekretariat daerah, Bagian Kerjasama dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan pememeriksaan administrasi persyaratan yang harus dipenuhi calon investor.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Achmad Andi menyetujuinya asalkan untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Malang, khususnya untuk Wendit sendiri.

“Bagus saja, asal demi kebaikan bersama,” tandas Andi singkat.(Der/Aka)

Selain Basah-basahan di Hawai Water Park Bisa Tambah Wawasan di Museum Budaya

Owner Hawai Water Park, Yogie Kurniawan (Baju putih), saat didampingi Tim kurator Museum Budaya Hawai Water Park Cyntia Handy. (Toski D).

MALANGVOICE – Hawai Water Park bakal menyuguhkan wisata baru selain air. Dalam waktu dekat akan ada Museum Budaya.

Owner Hawai Water Park, Yogie Kurniawan mengatakan, rencananya museum ini akan dilaunching pada awal bulan Juni mendatang. Lokasinya Memanfaatkan gedung di depan Hawai Water Park.

“Akan kami melaunching Juni nanti, sembari menyambut liburan hari raya. Dengan adanya Museum Budaya ini diharapkan para pengunjung selain berwisata juga bisa menambah wawasan,” ungkapnya.

Museum yang dbangun dua lantai dengan luas mencapai 3.400 meter persegi ini, lanjut Yogie, dalamnya ada koleksi wayang kulit, topeng, wayang potehi dan beragam benda sejarah lainnya.

“Di dalam museum budaya ini terdapat 1.000 koleksi topeng dari wilayah Malang Raya, Cirebon, dan beberapa daerah lain. Untuk wayang kulit banyak karakter Punokawan,” pungkasnya.

Sementara itu, Tim kurator Museum Budaya Hawai Water Park, Cyntia Handy mengatakan, pembuatan museum ini berdasarkan dengan UU nomor 5 tahun 2017 tentang pengembangan dan pemajuan budaya.

“Dengan Museum ini kami ingin memajukan dan mengembangkan budaya nusantara khususnya Malang Raya,” ucapnya.

Cyntia menjelaskan, dalam koleksi museum itu menceritakan beragam budaya yang ada. Mulai masa kerajaan Singhasari, Kediri, dan Mojopahit. Bahkan juga menceritakan tentang cerita Panji, yang diekspresikan mulai dari topeng, wayang kulit, wayang golek, wayang titi dan sebagainya.

“Tapi saat ini memang belum lengkap. Karena memang belum dilaunching. Jadi tunggu saja, kami akan menyajikan museum budaya yang lain dari pada yang lain,” pungkasnya.(Der/Aka)

BKSDA Malang Sita Empat Ekor Kadal yang Dilindungi di Pasar Splendid

Petugas BKSDA Jawa Timur mengamankan empat ekor kadal panama lidah biru dari seorang penjual.(istimewa)

MALANGVOICE – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Malang, menyita empat ekor kadal Panama lidah biru dari seorang penjual, di Pasar splendid, Jumat (7/7) kemarin. Empat kadal tersebut merupakan satwa yang dilindungi.

Polisi Hutan BKSDA Malang, Imam Pujiono, mengatakan, pemilik kadal, Syaiful Rohman menyerahkan satwa secara sukarela setelah sebelumnya mendapat sosialisasi. Setiap ekor dijual kisaran Rp 150 ribu.

“Sebagai penjual sejak 2012 lalu. Ia (Syaiful) berjanji tidak mengulangi dan membuat surat pernyataan,” katanya. Selain menjual kadal, Warga Tambaksari, Kabupaten Malang itu juga menjual berbagai jenis reptil.

Dikatakan, belum tahu pasti empat satwa dilindungi tersebut akan dititipkan ke mana.”Belum tahu, pimpinan yang akan menentukan. Biasanya dimasukkan ke tempat penampungan,” ungkap dia.

BKSDA, tambah dia, rutin menggelar sosialisasi ke tiap pasar burung. Tujuannya untuk mencegah perdagangan satwa liar yang dilindungi. Sesuai undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pelaku diancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

“Sementara memaksimalkan pembinaan. Supaya jumlah penjual satwa dilindungi berkurang,” tandasnya.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Kecelakaan Maut di Turen, Dua Remaja Tewas

Kondisi Kendaraan dan korban Laka Lantas Gedog Wetan Kecamatan Turen. (Istimewa)
Kondisi Kendaraan dan korban Laka Lantas Gedog Wetan Kecamatan Turen. (Istimewa)

MALANGVOICE – Kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Gedog Wetan, Turen, mengakibatkan dua orang remaja tewas, Senin (15/2). Korban adalah Fajar (17) dan Wira (16). Keduanya merupakan warga
Desa Jeru Tumpang, Kabupaten Malang.

Kanit Laka Lantas Posek Turen, Aiptu Bambang Wahyu, menyampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bermula saat Nurul Nurhanudin Aziz (26) warga Desa Druju, Sumbermanjing Wetan mengendarai mobil Honda Jazz bernomor polisi N 1415 GG melaju dari arah Selatan ke Utara. Pada saat di lokasi, sekitar pukul 10.00 WIB, Aziz mencoba mendahului sebuah mobil tak dikenal di depannya.

“Saat menyalip, Aziz terlalu ke kanan hingga melebihi marka jalan. Dari arah berlawan sebaliknya melaju sepeda motor Yamaha Vixion N 6377 FX dan Honda Blade N 6388 DV,” ungkap Bambang Wahyu, Senin (12/2).

Menurut Bambang, Hisyam Fatullah (16) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, membonceng dua orang temannya yang bernama Fajar (17) dan Wira (16). Sedangkan pengendara Honda Blade, Driatmono (50) warga Desa Sitiarjo Sumbemanjing Wetan.

“Karena jarak sudah dekat, mobil tidak bisa menghindar sehingga tabrakan tak bisa dihindarkan,” ucapnya.

Akibat peristiwa tabrakan tersebut, lanjut Bambang, Fajar langsung meninggal dunia di lokasi kejadian karena menderita luka parah pada kepala bagian belakang. Sedangkan kedua temannya, Hisyam dan Wira dilarikan ke Rumah Sakit Bokor Turen.

“Hisyam menderita luka patah tulang kaki kanan. Sementara Wira yang menderita luka pada kepala bagian belakang harus menghembuskan nafas terakhir setelah mendapat perawatan di RS Bokor,” jelas Bambang.

Sedangkan Sih Driatmono juga dirawat di RS Bokor karena menderita luka memar pada kelopak mata kiri dan luka robek pada kepala bagian atas. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Unit Laka Lantas Polsek Turen.(Der/Ak)

Mantan Direktur RSUD Kanjuruhan Divonis Bebas, Kejari Bakal Kasasi

Edi
Kejari Kabupaten Malang, Edi Handojo. (Toski D).

MALANGVOICE – Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Abdurrahman dikabarkan mendapat putusan bebas dalam sidang tindak pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Rabu (16/9).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Edi Handojo, bakal melakukan langkah hukum atau kasasi terhadap putusan tersebut.

“Benar, dia (Abdurrahman, red) tadi diputus bebas, kami belum tau pertimbangan apa yang membuat hakim memberikan putusan itu (Bebas),” ucapnya, saat ditemui awak media usai launching tim Mobile Covid Hunter, di Polres Malang Rabu (16/9) Malam.

Menurut Edi, dirinya bakal melakukan kasasi pada tersangka Abdurrahman yang telah mendapat putusan bebas murni.

“Kita akan langkah hukum terhadap putusan itu, setelah menerima laporan putusan lengkapnya, kami tentunya ada upaya hukum, yakni kasasi karena putusannya bebas,” jelasnya.

Sedangkan, lanjut Edi, untuk tersangka lainnya, yaitu Yohan Charles yang saat itu menjabat sebagai Kepala bagian keuangan di Dinas Kesehatan Pemkab Malang, saat ini akan dilimpahkan berkas pemeriksaanya.

“Yohan Charles sudah siap dilimpahkan. Bahkan nanti kalau ditemukan indikasi yang lain turut terlibat kita berkas kembali,” tukasnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menetapkan Abdurachman sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana kapitasi Puskemas, pada Senin (13/1/2020) silam.

Abdurachman merupakan mantan Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Kesehatan Pemkab Malang. Selain Abduracman, Kepala Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Yohan Charles L.

Kedua tersangka adalah dengan memotong dana kapitasi sebesar 7 persen setiap bulan. Praktik itu dilakukan pada tahun 2015 sampai 2017 lalu, pada 39 puskesmas dengan besaran nilai dana kapitasi yang dipangkas total sebesar Rp 8,5 miliar.

Kedua tersangka membagi peran dalam kasus ini. Abdurachman adalah otak utama yang memberikan komando, untuk memerintahkan Yohan Charles untuk memuluskan rencana korupsi.(der)

Jalaur Kasembon – Kediri Diprediksi Jadi Jalur Neraka di Mudik 2018

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi. (Toski D)
Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi. (Toski D)

MALANGVOICE – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang mengimbau supaya masyarakat menghindari jalur Pujon-Kediri saat mudik Lebaran 2018 nanti.

Hal ini disampaikan Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, saat ditemui wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Jumat (11/5).

Menurut Lutfi, jalur Batu-Kediri lewat Pujon dan Ngantang diperkirakan akan menjadi jalur terpadat pada arus mudik maupun balik Lebaran 2018 nanti.

“Disitu jalurnya sempit, berkelok-kelok dan sama sekali tidak ada jalur alternatif, berdasarkan pantauan kami, ada enam titik yang berpotensial menyebabkan macet,” ungkap Lutfi.

Apalagi, lanjutnya, jika adanya perbaikan jalan yang dilakukan dan belum kelar sewaktu arus mudik tiba, jelas menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di jalur Kasenbon, Ngantang menuju Kediri.

“Kondisi ini sebenarnya yang kami khawatirkan. Kami berharap perbaikan itu bisa selesai dalam waktu singkat,” jelasnya.

Akan tetapi, tambah Lutfi, pihaknya sudah menyiapkan satu-satunya alternatif untuk mengurai dan mengurangi kemacetan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dengan melakukan buka tutup jalur jika terkadi kemacetan,” tegas mantan Kepala BPBD Kabupaten Malng.

Oleh karena itu jauh jauh hari Kadishub mengimbau kepada masyarakat Malang atau pemudik yang akan melewati Kasembon, Ngantang agar sebisa mungkin mencari jalur lain.

Untuk wilayah Kabupaten Malang, kepadatan arus mudik 2018 diperkirakan ada di beberapa titik.

“Di utara kami waspadai daerah Lawang, Singosari dan Karangploso. Dari arah Blitar biasanya kepadatan terjadi di Karangkates dan arah masuk ke Jalibar di pertigaan Talangagung,” beber Lutfi.

Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di sejumlah titik diatas, Dishub saat ini sedang melakukan kajian dan koordinasi.(Der/Aka)