Ada Tersangka di Calon Wali Kota Malang, Ini Komentar Gubernur Jatim

Gubernur Jatim, Soekarwo saat memberi sambutan di Pendopo Agung Kabupaten Malang. (Toski)
Gubernur Jatim, Soekarwo saat memberi sambutan di Pendopo Agung Kabupaten Malang. (Toski)

MALANGVOICE – Meski dua Calon Wali Kota Malang yakni HM Anton dan Ya’qud Ananda Gudban yang saat ini dijadikan tersangka oleh KPK, akan tetapi semua itu tidak mempengaruhi proses Pilkada 2018.

Hal itui disampaikan Gubernur Jawa Timur Jatim Dr H. Soekarwo, saat ditemui usai acara pelantikan Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (BPK 45) Masa bakti 2017-2022 se Jatim, di Pendopo Agung Kabupaten Malang Jalan Agus Salim Kota Malang, Kamis (22/3).

Menurut Soekarwo yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim ini menyampaikan, bahwa untuk proses Pemilukada Kota Malang tetap jalan, sebab sudah diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tapi sebelum ada putusan di pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah kedua calon tersebut, mereka tetap ikut dan mengikuti proses Pilwali,” jelas Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo, Kamis (22/3).

Akan tetapi, lanjut Soekarwo, tidak ada larangan bagi seseorang yang berstatus tersangka maju dalam Pilkada. Sehingga, statusnya masih tersangka dan belum berkekuatan hukum tetap maka diperbolehkan dalam Pilkada.

“Untuk teknisnya silahkan tanya ke KPU, karena urusannya KPU bukan saya,” pungkas Soekarwo.(Der/Aka)

Sanusi Berharap Ada Solusi Penyelesaian Polemik Rumah Pompa Air

Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)
Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D)

MALANGVOICE – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tentang Rumah Pompa air dan Sumber Air Wendit, diharapkan dapat dicarikan solusi terbaik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami serahkan ke Pemerintah Pusat dan Gubernur Jawa Timur bagaimana mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak,” ungkap Plt Bupati Malang HM Sanusi, dengan nada kesal dan terkesan jenuh dengan polemik tersebut.

Menurut Sanusi, pasti ada solusi yang bisa jadi opsi, yang bisa menjadikan rekonsiliasi antara pihak yang berpolemik.

“Saya berharap solusinya seperti Sumber Pitu Tumpang, yang memakai skema izin SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) dimiliki Pemkab Malang. Namun, Kota Malang bisa menikmati penggunaan air asalkan membayar kontribusi ke Kabupaten Malang. Sehingga kedepannya sudah tak ngeribetin bupati. Masak bupati terus-terusan ngurusi itu saja,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengatakan, selama ini bangunan tersebut memang belum mengantongi izin keterangan rencana kabupaten atau KRK.

“Salah satu persyaratan untuk IMB adalah IPPT yang kemudian pada awal 2019 lalu digantikan dengan KRK dan tanggungjawabnya ada pada kami (DPKPCK),” jelasnya.

Dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, lanjut Wahyu, hingga kini, PDAM Kota Malang belum memperbarui persyaratan yang dinilai belum lengkap. PDAM Kota Malang telah mengajukan dokumen KRK pada bulan Mei 2019, namun ada persyaratan yang belum lengkap, berkas tersebut dikembalikan untuk dilengkapi.

“Memang ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi sampai saat ini. Contoh, luasan yang diajukan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan. Peruntukkan yang di sana kan tidak hanya untuk rumah pompa tapi ada beberapa bangunan. Untuk waktu kepengurusan KRK, idealnya 14 hari jika persyaratannya. Jadi harus lengkap. Kalau gak lengkap, harus melengkapi,” pungkasnya.

Disisi lain, Camat Pakis, Firmando Hasiholan Matondang mengantakan, permasalahan pemanfaatan sumber Wendit tersebut diyakini dapat diselesaikan dengan baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

“Dua pemerintahan tersebut (Pemkab dan Pemkot Malang) sudah beberapa kali diskusi untuk membahas permasalahan ini,” ungkapnya.

Menurut Firmando, kedua pemerintahan tersebut sama-sama bersahabat, masyarakat yakin permasalahan ini dapat diselesaikan.

“Mereka yakin pemerintah yaitu Walikota dan Bupati Malang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mereka berkeyakinan bahwa pemerintah pasti bisa untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.(Der/Aka)

Kader DPD Golkar Kabupaten Malang Tetap Solid Dukung Siadi

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Miskat. (Toski D).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Miskat. (Toski D).

MALANGVOICE – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang yang juga sebagai kader partai Golongan Karya (Golkar), Miskat, mengatakan, saat ini partainya terus melakukan koordinasi manjalin komunikasi internal dan tetap solid dan tegak lurus dengan ketetapan DPP Golkar.

”Secara umum kami terus melakukan konsolidasi secara internal maupun eksternal,” ungkapnya, saat ditemui awak media, Sabtu (25/7).

Menurut Miskat, dengan komunikasi-komunikasi politik diharapkan dapat mengakomodir suara-suara grassroots, dan menangkap kegelisahan-kegelisahan publik.

“Hingga detik ini kami tetap mengusung pak Siadi sebagai bakal calon Bupati Malang dari Golkar, ini yang diamanatkan partai kepada kader, sekaligus menekankan jika tidak ada nama calon lain, artinya kami tetap solid dan tegak lurus dengan kebijakan partai,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Miskat, partai berlambang pohon beringin ini tetap berkeinginan untuk mengusung Siadi sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang. Namun, dalam dunia politik itu sangatlah dinamis, apa yang terjadi hari ini belum tentu sama dengan dengan kondisi nantinya termasuk koalisi partai.

”Politik itu dinamis, yang jelas berdasarkan yang kami ketahui, saat ini kami sedang ada komunikasi-komunikasi guna menentukan arah partai, kita tunggu dan lihat saja nanti, toh, semua belum final, semua masih bisa berubah hingga penetapan KPU, kita bisa oposisi atau ikut juga bersama-sama,” jelasnya.

Akan tetapi, ketika ditanya apakah dirinya bakal ikut mencalonkan dan meramaikan Pilkada Kabupaten Malang, Miskat mengaku jika dirinya lebih memilih untuk mengabdi dan berjuang dengan rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang.

“Jika saya ditawari untuk ikut maju di Pilkada, saya lebih memilih, dan senang berjuang dengan rakyat sebagai anggota DPRD dan tidak ada keingian sedikitpun dari lubuk hati saya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati maupun Wakil Bupati,” tukasnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini, hanya partai Golkar, Hanura, dan PKB Kabupaten Malang masih belum menentukan arah politiknya dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang bakal digelar pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang.(der)

Kematian Belasan Rusa di Coban Jahe Terus Diselidiki

Kondisi ditemukannya rusa mati di Coban Jahe. (istimewa)

MALANGVOICE – Matinya belasan rusa tutul di penangkaran tempat wisata Coban Jahe di Desa Pandansari, Jabung, pada Minggu (20/1) sekitar pukul 06.30 WIB, langsung mendapat respon pihak Perhutani.

Administratur (ADM) Perum Perhutani KPH Malang, Heru Dwi Kunarwanto menyampaikan, pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut ke Perum Perhutani Drive Regional Jawa Timur di Surabaya.

“Usai melaporkan ke pihak kepolisian dan BKSDA, kami juga akan melaporkan kejadian ini ke Drive Regional Jatim yang ada di Surabaya,” ungkapnya.

Terkait penyebabnya, Heru masih belum bisa memastikan. Kemungkinan besar karena diduga dimangsa hewan buas.

“Berdasarkan laporan pihak kepolisian, rusa-rusa tersebut mati diduga telah dimangsa binatang buas atau harimau hutan yang membawa anak-anaknya untuk melatih mencari mangsa di alam bebas,” jelasnya.

Sebagai informasi, pihak Asper/BKPH Perum Perhutani KPH Malang memelihara 14 rusa untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke tempat Wisata Coban Jahe.

Namun, 12 rusa ditemukan mati dan dua sisanya hilang. Dalam pemeriksaan dan olah TKP awal, pada tubuh rusa itu ada bekas gigitan di leher. (Der/Ulm)

Lockdown Dusun Rowoterate, Sitiarjo Akibat Klaster Hajatan, Wisata Pantai Bakal Ditutup

Kadisparbud Pemkab Malang, Made Arya Wedanthara. (Toski D).

MALANGVOICE – Meningkatnya kasus positif Covid-19 yang terjadi Dusun Rowoterate, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe), membuat Pemkab Malang untuk melockdown daerah setempat.

Klaster Rowoterate muncul akibat hajatan pengantin kepala dusun sehingga hampir seluruh warga ikut biodo (membantu,Red).

Dampak lebih jauh dengan situasi klaster hajatan tersebut, beberapa tempat wisata di Malang Selatan dipastikan bakal ditutup.

“Wacananya begitu (ditutup, red). Tapi, nanti malam baru ada pembasahan soal itu oleh Bupati Malang H.M Sanusi,” ucap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, saat dihubungi MVoice, Rabu (30/6).

Baca juga: Kluster Hajatan Rowoterate Makin Menkhawatirkan, Sekdes Sitiarjo Dikabarkan Meninggal Terpapar Covid-19

Menurut Made, wisata di Malang Selatan tersebut merupakan wisata pantai, yang wacananya bakal ditutup, menyusul peningkatan jumlah pasien terpapar Covid-19 di Dusun Rowoterate, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumawe. Yang awalnya hanya ada lima orang, dan bertambah 22 orang menjadi 27 orang, serta yang terbaru warga yang terpapar Covid-19 menjadi 56 orang.

“Kepastiannya baru nanti malam. Muspida dan Muspika akan rapat bareng untuk menentukan penutupan itu, dan akan mengambil langkah-langkah dengan adanya lockdown di sana (Rowoterate),” tegasnya.

Baca juga: Klaster Hajatan di Desa Sitiarjo, Sumawe Bertambah, Pemkab Malang Siapkan Penyekatan

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah desa mengambil langkah untuk lockdown atau karantina wilayah akibat klaster hajatan tersebut.

Adanya penyebaran Covid-19 di Dusun Rowoterate tersebut, dikarenakan akibat kepala Dusun menggelar hajatan, yang dihadiri seluruh perangkat desa, dan warga sekitar.(end)

Ribuan Linmas Bakal Dilibatkan Pengamanan Pileg dan Pilpres 2019

Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Drs.Nazarudin Hasan. (Toski D)

MALANGVOICE – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang mengerahkan ribuan personel Linmas dalam pengamanan pelaksanaan pilihan legislatif (Pileg) dan pilihan Presiden (Pilpres) dalam Pemilu yang digelar 17 April 2019.

Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Nazarudin Hasan, mengatakan, untuk bantuan personel Linmas tersebut pihaknya sudah melayangkan surat ke kecamatan sebagai bahan koordinasi.

Panambahan tenaga Linmas tersebut karena porsonel Satpol PP sangat terbatas untuk mengakodir TPS.

“Berdasarkan informasi, sekarang ini jumlah TPS meningkatkan dua kali lipat, dari 8 ribu menjadi 16 ribu,” jelasnya.

Selain pengamanan TPS, tambah Nazaruddin, pihaknya juga telah melakukan penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan rutin dua kali dalam satu pekan.

“Jadwal rutin tersebut diluar dari permintaan Bawaslu. Jika ada permintaan bantuan, maka dalam satu pekan bisa empat kali melakukan penertiban alat peraga tersebut,” jelasnya.(Hmz/Aka)

Gus Ipul – Puti Menang di Kabupaten Malang

Saifullah Yusuf. (deny rahmawan)
Saifullah Yusuf. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urur 2, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, menang dalam perolehan suara di Kabupaten Malang, hal ini disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Malang, Abdul Holik, Kamis (28/6).

Pria yang akrab disapa Gus Holik ini menyampaikan, berdasar dari mekanisme hitung cepat suara yang dilakukan oleh KPU Kab Malang sampai Kamis (28/6) jumlah suara yang sudah masuk sekitar 96,41 persen.

“Saat ini yang sudah masuk baru 96,41 persen dengan perolehan suara 1.196.430. ini masih sementara, belum jumlah suara semuanya,” katanya.

Berdasarkan peroleh suara sementara KPU Kabupaten Malang, Gus Ipul mengungguli pasangan Khofifah – Emil Dardak dalam pertarungan merebutkan jabatan orang nomor 1 di Jawa Timur.

“Paslon nomor urut 2 mendapat perolehan suara 613.805 atau 51, 33 persen, sedangkan paslon nomor urut 1 mendapat suara 582.030 atau 48,67 persen,” bebernya.

Perlu diketahui, keunggulan suara Paslon Saifullah Yusuf – Putih Guntur Soekarno, tidak hanya unggul di Kabupaten Malang saja, tapi juga unggul di Kota Batu, karena paslon nomor 2 memperoleh 50,89 persen, dan paslon nomor 1 memperoleh 49,11 persen. Sehingga keunggulan suara Gus Ipul di Kota Batu sangat tipis sekali yakni hanya selisih suara 1,7 persen. Namun di Kota Malang, Paslon Nomor 1 unggul dengan memperoleh suara sebesar 52,7 persen, dan Gus Ipul memperoleh 47,3 persen atau selisih suara 5 persen.

Untuk suara yang tidak sah berdasarkan dari suara yang sudah masuk ke KPU Kabupaten Malang mencapai 33.141 surat suara. Sedangkan data kehadiran penguna hak suara berjumlah 1.228.970. Melihat data tersebut tidak bisa dipungkiri jika angka golput terbilang tinggi, menurut Holik, hal tersebut disebabkan beberapa faktor.

“Banyak pemilih yang sedang berkerja di luar kota, kemudian banyak diantara para TKI/TKW yang masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap-red). Hal itu yang kami nilai mempengaruhi kenapa angka partisipasi masyarakat rendah jika mengacu dalam jumlah DPT,” pungkasnya.(Der/Aka)

Kejari Kabupaten Malang Panggil Enam Kades Tak Bayar Pajak ADD/DD

Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. (Toski D).

MALANGVOICE– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang memanggil enam Kepala Desa (Kades) lantaran belum membayar pajak Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

“Kami hanya menjalankan tugas sebagai negoisator yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen, Kabupaten Malang,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kabupaten Malang Wahyu Susanto.

Ke-enam Kades tersebut, lanjut Wahyu, yakni dari Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Desa Talok, Kecamatan Turen, dan Desa Klepu, Desa Tegalrejo serta Desa Sumberbanyu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Mereka seharusnya membayar pajak yang totalnya mencapai Rp 100 juta-Rp 200 juta.

“Kami melakukan pemanggilan ini hanya ingin mengetahui ada masalah apa kok hingga saat ini pajak ADD/DD belum dibayar,” jelasnya.

Sebab, tambah Wahyu, dalam penggunaan dan pengelolaan ADD/DD ada pajak yang harus dibayarkan, apalagi jika digunakan untuk pembangunan di desa dimana kegiatan pembangunan di desa dari ADD/DD ada pajak yang harus dibayarkan pada kas negara, karena KPP Pratama kepanjen sudah sering melakukan sosialisasi.

“Jika pemanggilan kami hingga tiga kali tidak dipenuhi oleh keenam kades tersebut, maka kami akan melakukan kajian untuk dianalisis kembali. Apakah ada indikasi perbuatan melawan hukum atau tidak. Tapi, jika dari kajian itu ada indikasi upaya melawan hukum, maka kasusnya akan kita tingkatkan ke ranah pidana,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Desa Talok, Turen Joko Sugeng Suprapto mengaku jika dirinya telah memenuhi pemanggilan tersebut.

“Saya sudah datang ke Kejari, di sana saya dimintai keterangan (klarifikasi) soal kesulitan apa kok nunggak Pajak ADD/DD mulai tahun 2016, 2017, dan 2018,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugeng mengakui jika pihaknya belum melakukan pembayaran pajak tersebut, apalagi ditahun 2018, karena ada keterlambatan pencarian dan proses pembangunannya belum selesai.

“Saya dikasih waktu selama dua pekan untuk melunasi. Sedangkan pajak di tahun 2016 sebesar Rp 40 juta, di tahun 2017 sebesar Rp 59 juta, dan tahun 2018 masih dalam pembangunan,” pungkasnya.(Der/Aka)

RS Rujukan Perawatan Covid-19 di Kabupaten Malang Penuh

Kadinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Toski D).

MALANGVOICE – Penambahan pasien positif Covid-19 di Kabupaten Malang kini mengalami peningkatan yang signifikan, berdampak pada kemampuan rumah sakit (RS) rujukan sudah tidak bisa menerima perawatan untuk pasien Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Arbani Mukti Wibowo mengatakan, sejak seminggu terakhir, ruang isolasi di empat RS rujukan Covid-19, yakni RSUD Kanjuruhan, RSI Gondanglegi, Wava Husada, dan RSU Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sudah penuh.

“Empat RS rujukan di Kabupaten Malang sudah penuh dan tidak menerima pasien lagi,” ungkapnya, saat ditemui awak media, seusai mengikuti istighosah dalam rangka memperingati HUT (Hari Ulang Tahun) ke-1260 Kabupaten Malang di Pendopo Agung, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang. Sabtu (28/11) malam kemarin.

Menurut Arbani, saat ini ruang isolasi di empat RS rujukan yang berjumlah 126 itu penuh lantaran banyaknya pasien terpapar atau terduga terpapar Covid-19 dengan penyakit penyerta atau komorbid.

“Mayoritas komorbid. Ruang isolasi penuh semua, ada 126 ruang. Kami terpaksa arahkan ke RS lainnya yang bukan rujukan, tapi saat ini juga sudah penuh juga, dan datanya kami tidak mempunyai, berapa ruang isolasi atau bagaimana perawatannya,” jelasnya.

Arbani menjelaskan, saat ini penanganan dan perawatan yang dilakukan di RS rujukan Covid-19 tersebut, sebagai besar penderita penyakit penyerata atau komorbid selalu mengeluh sakit berat saat terpapar atau terduga terpapar Covid-19.

“Jadi kalau biasanya orang yang terpapar Covid-19 ini hanya sakit biasa. Sekarang sakit parah dan butuh perawatan rumah sakit. Contohnya ya seperti mengeluh sesak nafas atau demam. Tergantung komorbidnya,” tuturnya.

Untuk itu, tambah Arbani, dirinya menyarankan agar warga Kabupaten Malang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid untuk lebih menjaga protokol kesehatan.(der)

Terungkap Pelaku Pencabulan Siswa SMP Miliki Aksi Menyimpang Sejak Usia 20 Tahun

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung saat mengintrogasi Chusnul Huda. (Toski D)
Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung saat mengintrogasi Chusnul Huda. (Toski D)

MALANGVOICE – Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menyebutkan, pelaku pencabulan pada belasan siswa SMPN 4 Kepanjen memiliki aksi menyimpang.

“Berdasarkan pengakuan pelaku. Aksi menyimpang itu sudah dilakukan Huda sejak usia 20 tahun. Ia menyukai laki-laki dan perempuan,” ungkap Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung saat menggelar pers rilis di Lobby Polres Malang, Sabtu (7/12).

Menurut Yade, pelaku ini diketahui bernama Chusnul Huda yang yang bekerja sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) di SMPN 4 Kepanjen. Pelaku melamar kerja di SMPN 4 Kepanjen dengan menggunakan ijazah palsu.

“Pelaku ini mengaku berijazah S1 bimbingan konseling. Tapi saat kita konfirmasi ke universitasnya (Universitas Kanjuruhan Malang, red), ternyata yang bersangkutan tidak lulus,” ucapnya.

Selain menjabat sebagai guru bimbingan konseling (BK) pelaku ini juga diamanahi sebagai guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

“Dari proses pemeriksaan, ternyata tersangka ini sudah melamar dan menjadi guru sejak 2015. Tahun 2016 itu diterima, awalnya hanya menjadi staf pembantu biasa. Akhirnya tahun 2017, diberi SK (surat keputusan, red) oleh kepala sekolah sebagai guru BK. Kemudian pada 2018, yang bersangkutan juga diberi SK sebagai guru PPKn,” jelasnya.

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Polisi menduga masih ada yang menjadi korban aksi menyimpang yang dilakukan guru cabul tersebut.

“Pemeriksaan awal kita sepertinya begitu (kelainan), meskipun sudah mempunyai istri dan anak. Kita akan lakukan pengembangan, kemungkinan ada korban lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Chusnul Huda mengaku selama ini memang menyukai laki-laki dan perempuan sejak usia 20 tahun, walau sudah memiliki anak dan istri.

“Saya mulai SMA. Gak tahu, tiba-tiba perasaan itu muncul begitu saja. Hanya 18 siswa saja,” terangnya.

Huda sendiri diketahui melamar menjadi guru bimbingan konseling (BK) di sekolah tersebut pada tahun 2015 lalu. Belakangan terungkap jika Huda melamar pekerjaan menggunakan ijazah palsu.

“Dulu tahunya dari salah satu guru, saya tanya apa ada lowongan. Ternyata ada, terus saya masuk lamaran. Saya kuliahnya BK di Unikama (Universitas Kanjuruhan Malang, red), tapi tidak lulus. Gak ada yang tahu, sampai kemarin. Itu yang saya kasihkan foto copy semua, waktu itu wakil kepala sekolah yang menerima,” pungkasnya. (Der/ulm)