Pelayanan Air Bersih di Desa Gubuklakah Dipersoalkan Warga

Salah satu warga saat menunjukkan air HIPAM yang mati. (Toski D)

MALANGVOICE – Ratusan warga Dusun Krajan, Desa Gubuklakah, Kecamatan Poncokusumo kesulitan air bersih. Penyebabnya, air yang bersumber dari Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) milik khususnya di RW 01 dan RW 02 macet.

Salah satu warga RT 01, RW 01 Dusun Krajan, Landung Sugiantoro, menyampaikan, air HIPPAM dalam kondisi mati ini sudah dialami warga hampir dua bulan ini. Warga, kata dia, sampai rela jalan sejauh satu kilometer untuk mendapat air minum dan memasak.

“Di tempat saya matinya hampir dua bulan ini, jika butuh air ya harus ngambil di masjid atau musala yang jaraknya satu kilometer. Tapi ya kadang-kadang juga beli,” katanya.

Air HIPPAM ini, lanjut Landung, mengambil di mata air watu pecah dan sumbernya gak pernah mati. Namun, di wilayah RW 01 dan RW 02 berbeda.

“Untuk iuran pembayaran semua sama, yaitu Rp 10 ribu tiap bulannya. Namun, kami menengarai penyebabnya dari homestay yang menggunakan mesin penyedot air (Pompa Jet Pump), membuat wilayah RW 01 dan RW 02 gak kebagian air,” jelasnya.

Sementara, Ketua RT 01, RW 02 Desa Gubuklakah, Suwartono mengatakan, permasalahan ini sebenarnya dikarenakan pemakaian air yang ‘overload‘ dari para pemilik homestay. Sebab, rata-rata pemilik homestay menggunakan pompa untuk menyedot air, guna memenuhi kebutuhan sehari- hari dengan jumlah yang besar.

“Sehingga yang bawah tidak kebagian air, karena airnya disedot pakai pompa oleh para pemilik homestay. Namun, jika pihak pengurus memasang meteran air, jelas dapat membatasi penggunaan kebutuhan air,” tegasnya.

Akan tetapi, lanjut Suwartono, pihak pengelola HIPPAM tidak menghiraukan, aduan warga yang sudah berkali-kali melaporkan ke pihak desa. Namun hingga saat ini masih belum ada tanggapan yang serius dari pihak tersebut.

Hal itu terbukti dengan belum adanya pembenahan, oleh pengurus HIPPAM yang ada dibawah naungan desa. Padahal hal ini sudah terjadi sejak lama, nampaknya terjadi pembiaran yang dilakukan oleh pengurus.

”Sebetulnya kejadian ini sudah sejak setahun ini, namun dulunya hanya selama satu sampai dua minggu namun ini sudah dua bulan belum mengalir sama sekali,” pungkasnya. (Hmz/Ulm)

BNN Kota Malang

Korban Kedua Siswa Hanyut di Sungai Kalimanten Ditemukan di Sengguruh

Proses evakuasi jenazah korban. (Istimewa/PB PMI Kabupaten Malang).
Proses evakuasi jenazah korban. (Istimewa/PB PMI Kabupaten Malang).

MALANGVOICE – Kedua korban terseret arus Sungai Kalimanten, Bululawang, akhirnya ditemukan. Kemarin (Rabu 4/3) korban yang merupakan santri Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang atas nama Abdul Rosyid (16) warga Lowokwaru, Kota Malang ditemukan di DAM sungai Blobo.

Hari ini (Kamis 5/3), satu lagi santri Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang yang hanyut di Sungai Kalimanten tersebut ditemukan atas nama Media Agus Riono (16).

Agus ditemukan dalam keadaan tak bernyawa sekitar pukul 08.20 WIB, di waduk Sengguruh, Kepanjen.

Komandan Tim Bazarnas Surabaya, Roby Rega Hermanto mengatakan korban ditemukan dan dievakuasi. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Ponpes An-Nur untuk disemayamkan dan disalatkan.

“Setelah dievakuasi, langsung dibawa ke pondok, tidak dibawa ke RSSA,” ucapnya, saat dihubungi.

Seperti diketahui, dua orang santri Pondok Pesantren atau Siswa SMP An-Nur 2 Bululawang diduga hanyut terbawa arus Sungai Kalimanten yang lokasinya persis di sebelah pondok.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu diketahui terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, Selasa (3/3/2020). Personel gabungan pun kemudian dikerahkan untuk mencari kedua korban.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Sempat Tertunda, 232 ASN Pemkab Malang Dilantik

Pelaksanaan pengukuhan pelantikan dan Sertijab pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang. (Toski D)

MALANGVOICE – Sebanyak 232 pejabat administrator dan pengawas dari pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengikuti pelantikan dan mengambil sumpah jabatan, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang, Jumat, (12/7).

Mereka merupakan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat tertunda dalam pelantikan pejabat ASN yang dilakukan pada 31 Mei Silam oleh Plt Bupati Malang HM Sanusi.

Dalam pelantikan kali ini dipimpin Plt Bupati Malang HM Sanusi yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Didik Budi Muljono.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Malang HM Sanusi, mengucapkan selamat kepada para ASN pejabat eselon III dan IV yang dikukuhkan dan diambil sumpah jabatannya.

“Semoga amanah yang telah diberikan dapat menumbuhkan semangat baru untuk bekerja dan berkinerja lebih baik dengan menekankan sektor pelayanan publik,” ungkapnya.

Untuk para pejabat eselon III dan IV yang mengikuti pengukuhan ini, lanjut Sanusi, diharapkan bisa langsung melaksanakan semua yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing dengan maksimal, penuh dedikasi dan tanggung jawab di tempat yang baru.

“Khususnya bagi para pejabat Administrator dan Pengawas yang hari ini dikukuhkan. Amanah yang diemban, adalah pintu gerbang untuk terus meningkatkan kinerja, terus berkinerja, mengembangkan kemampuan diri, serta meningkatkan kompetensi, dan tak kalah penting adalah selalu berinovasi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Pemkab Malang Didik Budi Muljono mengatakan, Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas Pemkab ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/183/35.07.201/2019 tentang Pemerintah Kabupaten Malang.

“Pengukuhan dan pelantikan ini telah mendapat persetujuan resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dituangkan dalam surat Mendagri tanggal 14 Juni 2019 yang memperbolehkan melakukan pelantikan,” ujarnya.

Dalam Pengukuhan dan pelantikan kali ini, lanjut Didik, juga dilakukan Serah Terima Jabatan Administrator kepada 21 orang ASN. Kegiatan rotasi dan mutasi merupakan kegiatan yang biasa didalam organisasi. Terutama guna memaksimalkan roda pemerintahan agat dapat meningkat pelayanan pada masyarakat.

“Jadi rotasi dan mutasi bahkan penurunan kepangkatan merupakan hal biasa bagi ASN. Tapi, Alhamdulillah hari ini tidak ada yang diturunkan kepangkatannya. Khusus jajaran perijinan, saya pesan jangan mempersulit investor, jauhi NPK (narkoba, pungli dan korupsi) karena itu yang akan merusak generasi kita,” pungkasnya. (Der/Ulm)

BNN Kota Malang

Usai Jembatan Dau Ambrol, Kini Jembatan Pakisaji Juga Ambrol

Kondisi Jembatan yang ambrol. (Istimewa).
Kondisi Jembatan yang ambrol. (Istimewa).

MALANGVOICE – Belum lama ini, jembatan Dusun Krajan yang menghubungkan Desa Gading Kulon dan Desa Selorejo, Dau, akibat diterjangan banjir lumpur pada Kamis (30/1) lalu ambrol, kini juga terjadi di jembatan Dusun Binangun, Desa Genengan, Pakisaji.

Pasalnya, jembatan di Pakisaji tersebut, putus total akibat tergerus aliran air sungai lantaran derasnya arus sungai karena curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Malang beberapa hari ini.

“Ini jembatan penghubung antar dua Desa, yaitu Desa Jatisari dan Genengan. Jembatan ini merupakan jalur utama warga untuk beraktivitas,” ucap salah satu warga sekitar, Sumiyar, saat ditemui awak media, Selasa (3/3).

Akibat putusnya jembatan tersebut, lanjut Sumiyar, sedikitnya ada lima Desa yang terdampak. Dengan adanya peristiwa tersebut, masyarakat pengguna jembatan tersebut harus memutar lebih jauh lagi.

“Jembatan ini memang sudah tua, dibangun pada Tahun 1984. Warga akhirnya harus memutar sejauh tiga Kilometer. Untuk sementara kami betulkan dengan menggunakan titian bambu,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Romdhoni menyampaikan, sebenarnya jembatan tersebut tidak terdaftar, namun dirinya masih mengupayakan secepatnya akan diperbaiki.

“Jembatan tersebut swadaya masyarakat. Tapi, tetap kami akomodir, kami upayakan ditahun ini (2020) akan diperbaiki,” ungkapnya, saat ditemui awak media, Selasa (3/3).

Di sisi lain, Kepala Bidang Pemeliharaan, DPUBM Pemkab Malang, Suwignyo mengatakan, jembatan tersebut memiliki bentangan sejauh 30 meter, dan lebar 1,5 meter.

“Jembatan itu berdiri diatas sungai Metro. Dipergunakan untuk roda dua. Jika memungkinkan di awal tahun bisa dikerjakan tahun ini. Tapi, jika masuk di PAK, ya baru bisa tahun depan (2021),” pungkasnya.(Hmz/Aka)

BNN Kota Malang

Armada Damkar Kabupaten Malang Belum Dioperasionalkan, Ini Penyebabnya

Unit mobil Damkar Kabupaten Malang yang baru dan belum bisa Dldioperasionalkan. (Toski D).
Unit mobil Damkar Kabupaten Malang yang baru dan belum bisa Dldioperasionalkan. (Toski D).

MALANGVOICE – Bidang Pencegahan Penanggulangan Kebakaran (PPK), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sedikit bernafas lega.

Pasalnya, usulan pengadaan mobil Pemadam Kebakaran telah direalisasi dan mobil damkar tersebut sudah datang di area Pendopo Agung, Kabupaten Malang, pada 25 September 2019 lalu.

Namun, pihak PPK Pemkab Malang belum bisa mengoperasionalkan, karena belum diserah terimakan.

“Mobil Damkar tersebut memiliki kapasitas 3000 liter air. Mobil damkar ini, model Single Cabin, di bagian belakang Cabin utama dibuat satu kompartemen terbuka yang difungsikan sebagai jok untuk crew. Tapi, kami belum bisa dioperasionalkan, karena belum serah terima,” ucap Kabid PPK Satpol-PP Pemkab Malang, saat dihubungi, Selasa (19/11).

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Penanggulangan Kebakaran (PPK) Satpol PP Kabupaten Malang Goly Karyanto
Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Penanggulangan Kebakaran (PPK) Satpol PP Kabupaten Malang Goly Karyanto

Walau, lanjut Goly, pihaknya saat ini telah memiliki total mobil 7 unit damkar, namun jumlah tersebut dinilai masih cukup kurang jika dilihat dari luasan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

“Saat ini ada dua unit damkar yang tidak dioperasionalkan, karena faktor usia dan ukuran yang besar. Jadi kami hanya memiliki lima saja, dengan mobil yang baru dan telah di uji coba,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Goly, pihaknya berharap unit mobil damkar yang baru baru ini segera diserah terimakan, agar dapat segera dioperasionalkan.

“Rencananya Minggu kemarin diserah terimakan, tapi gak tahu kok diundur Minggu ini. Untuk waktunya kapan, saya masih belum tahu, jika dilihat jadwal Bupati Malang, bisa-bisa mundur lagi,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, dengan adanya penambahan unit damkar tersebut, dinilai masih belum maksimal dapat mengcover wilayah Kabupaten Malang yang memiliki 33 kecamatan. (Hmz/Ulm)

BNN Kota Malang

BMKG Pasang Alat Senso Seismograph GEJI

Peresmian Senso Seismograph GEJI. (Istimewa)
Peresmian Senso Seismograph GEJI. (Istimewa)

MALANGVOICE – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pasang alat pendeteksi gempa bumi bernama senso seismograph Gedangan Jawa Indonesia (GEJI) di pesisir Selatan Kabupaten Malang.

Deputi Bidang Geofisika BMKG Pusat, Muhamad Sadly mengatakan, pemasangan alat senso seismograph GEJI yang dipasang di Desa Sidodadi, Gedangan, guna peringatan dini apabila terjadi gempa yang mengakibatkan timbulnya tsunami. Mengingat, di wilayah Kabupaten Malang berpotensi terjadi bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami skala besar.

“Belajar dari tsunami aceh yang berawal dari gempa, maka BMKG kini menerapkan Indonesia Tsunami Early Warning System atau Inatews,” ucapnya, Senin (20/1).

Menurut Sadly, Inatews ini di Indonesia sudah dibangun sejak 2008, pihaknya belajar dan disupport oleh China, Jepang hingga Amerika.

“Alat ini bisa melaporkan secara real time, dengan durasi waktu 2 sampai 3 menit,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi yang mengikuti langsung pemasangan alat pemantau gempa itu, menyampaikan jika alat tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Selatan Kabupaten Malang.

“Dengan alat ini, kita bisa mengetahui secara dini gejala yang akan terjadi khususnya di Kabupaten Malang,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Sanusi, dirinya mengingatkan pada semua stakeholder untuk terlibat dalam mengantisipasi dan penanggulangan bencana alam.

“Semua stakeholder harus mau bahu-membahu terkait mitigasi bencana di Kabupaten Malang bila bencana terjadi. Untuk antisipasi, alat peringatan dini yang bisa memberitahukan ancaman bencana secara realtime juga akan dipasang di kantor BPBD dan kantor Bupati Malang,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, tampak ikut hadir Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung dan (Dandim) 0818/Kabupaten Malang-Batu, Letkol Inf. Ferry Muzzawad beserta jajaran organisasi perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. (Der/Ulm)

BNN Kota Malang

Hadapi Pandemi Covid-19, Pabrik Ini Terapkan Industri Tangguh

H Sucipto
Pemilik Pabrik Kripik Lumba-lumba, H Sucipto. (Toski D)

MALANGVOICE – Di tengah Pandemi Covid-19 yang semakin masif di Kabupaten Malang, pabrik kripik Lumba-Lumba yang berada di Turen, menerapkan industri tangguh.

Pemilik Pabrik Kripik Lumba-Lumba, Sucipto mengatakan, di pandemi Covid-19 ini, dirinya tidak pernah merumahkan karyawannya atau memecatnya.

“Selama Pandemi ini aktivitas pabrik tetap berjalan, tapi protokol kesehatan juga telah di jalankan,” katanya, saat ditemui awak media, usai menerima kunjungan Forkompinda Kabupaten Malang, Senin (15/6).

Apalagi, lanjut Sucipto, dirinya telah menjalankan konsep industri Tangguh dimana para karyawan maupun pengunjung yang akan memasuki area pabrik harus melalui pengecekan.

“Kami telah menggunakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yang dikenal dengan industri Tangguh. Pemeriksaan dilakukan mulai dari karyawan datang harus masuk ke bilik semprot dicek suhu tubuh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak selama bekerja, semua sudah dijalankan,” jelasnya.

Penerapan industri Tangguh ini, tambah Sucipto, bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan di lingkungan pabrik.

“Pandemi ini berpengaruh pada jam kerja. Biasanya pulang jam 4 sore, sekarang ini pulang lebih awal sekitar pukul 12.00 WIB. Itu dikarenakan permintaan kripik berkurang,” tukasnya.(der)

BNN Kota Malang

Disnaker: Nahkoda Terpapar Covid-19 Sudah Sudah Lalui Protokol Kesehatan

Yoyok Wardoyo
Kepala Disnaker Pemkab Malang, Yoyok Wardoyo. (Toski D)

MALANGVOICE – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyebutkan warga Ngajum yang bekerja sebagai nahkoda dan terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 sudah melalui protokol satgas Covid-19.

“Semua yang reaktif maupun non-reaktif yang datang dari luar negeri atau zona merah sudah dilaporkan ke gugus Covid-19 atau Kadinkes,” ungkap Kepala Disnaker Pemkab Malang, Yoyok Wardoyo, saat ditemui di area kampung tangguh di wilayah Turen, Senin (15/6).

Dengan begitu, lanjut Yoyok, kedatangan warga dari luar negeri dan zona merah dapat dipantau agar tidak menularkan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Dinkes akan memerintahkan puskesmas untuk memantau, karena siapapun yang sudah masuk dalam suatu daerah merupakan tanggungjawab dari gugus Covid-19,” jelasnya.

Menurut Yoyok, jika warga yang telah diketahui positif terpapar Covid-19, jelas pihak gugus Covid-19 akan menjemputnya untuk dirawat di RS rujukan, namun jika tidak mau mereka bisa dirujuk Rusunawa ASN yang berada di area Blok Office Kepanjen.

“Sebenarnya ini bukan wewenang kami, Disnaker hanya memantau kepulangan dan kedatangan orang dari luar negeri,” tegasnya.

Untuk itu, tambah Yoyok, konsep kampung tangguh seperti inilah yang perlu dijalankan oleh semua orang agar tidak semakin meluas penyeberan Covid-19, dan tetap mendisiplinkan protokol kesehatan.

“Semua orang yang datang baik dari Zona merah maupun luar negeri akan kami data, dan kami laporkan ke gugus Covid-19 berserta Dinkes, agar dapat dilakukan Tracing dengan puskesmas,” tukasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang dihimpun dari laman Twitter @JatimPemprov, yang merupakan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Minggu 14 Juni 2020, pukul 21.04 WIB, di Kabupaten Malang total kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 ada 135 kasus. Jumlah tersebut bertambah 7 orang yang pada sebelumnya, Sabtu (13/6) ada 128 kasus.
 

BNN Kota Malang

Imbas Protes Selisih Suara Pilkades, Warga Desa Ampelgading Segel Balai Desa

Kondisi Balai Desa Wirotaman, Ampelgading. (istimewa).
Kondisi Balai Desa Wirotaman, Ampelgading. (istimewa).

MALANGVOICE – Warga Desa Wirotaman, Ampelgading melakukan penyegelan balai desa setempat.

Mereka melakukan penyegelan tersebut karena merasa tidak puas dengan hasil Pilkades serentak gelombang III yang hanya selisih dua suara.

Dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, calon kades bernama Akhmad Sholeh memperoleh suara sebanyak 1225 suara unggul 2 suara, sedangkan rivalnya memperoleh 1223 suara.

Kubu Sugeng akhirnya melayangkan surat gugatan ke Bupati Malang, akan tetapi surat gugatan itu dilayangkan setelah Akhmad
Sholeh ditetapkan oleh panitia sebagai Calon Kepala Desa terpilih Wirotaman tanggal 30 Juni 2019 yang dituangkan dalam Surat Keputusan nomor 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019, dengan ditandatangani oleh ketua panitia Jemadi.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Malang HM Sanusi, berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Penetapan nama Akhmad Sholeh itu sudah sesuai prosedur dan itu sudah dilantik. Jika memang ada pihak yang tidak puas silahkan layangkan gugatan ke PTUN,” tegasnya, saat ditemui usai kegiatan pelantikan Kades di Pendopo Agung, Kamis (29/8).

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang periode tahun 2014-2019, Didik Gatot Subroto mengatakan, semua harus menghargai keputusan yang berlaku, apalagi kades terpilih sudah dilantik.

“Mereka kami beri kesempatan untuk melayangkan gugatan ke PTUN,” ungkapnya.

Menurut Didik, dengan dilantiknya Akhmad Sholeh tersebut, pihak Pemkab Malang sudah memberi keputusan artinya verifikasi terkait proses penetapan sebagai Cakades terpilih sudah dilakukan.

“Dengan ketidakpuasan itu, mereka silakan melakukan gugatan hukum, kan ada ruangannya yaitu PTUN,” tukasnya. (Der/Ulm)

BNN Kota Malang

Simpan Sabu di Sabuk, Pria Asal Singosari Ditangkap Polisi

Pelaku dan barang bukti saat diamankan di Polsek Singosari. (Istimewa).

MALANGVOICE – Polisi mengamankan Eko Arif Setiawan (33) warga Kelurahan Losari, Singosari, Rabu (5/12) kemarin. Eko diketahui terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Kanit Reskrim Polsek Singosari, Iptu Supriyono, mengatakan, Eko diringkus berkat adanya informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di wilayah tersebut.

“Akhirnya kami menelusuri informasi itu dan berhasil tangkap pelaku,” katanya, Kamis (6/12).

Dari tangan tersangka, lanjut Supriyono, petugas berhasil menyita enam barang bukti, salah satunya sabu-sabu seberat 0,4 gram beserta alat hisapnya.

“Sabu-sabu itu disembunyikan di ikat pinggang, sebuah Handphone, uang hasil penjualan senilai Rp 435 ribu, satu buah alat pakai sabu, satu unit sepeda motor dengan nopol N-4503-HHA,” jelasnya.

Kasus ini, tambah Supriyono, masih terus melakukan pengembangan terkait kemungkinan adanya jaringan narkoba lain.

“Berdasarkan keterangan tersangka barang tersebut didapat dari seseorang yang berinisial W, dan kami masih lakukan lidik dan kembangkan ke jaringan lain yang lebih besar,” pungkasnya.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 atau 114 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Der/Ulm)

BNN Kota Malang