Lagi, KPK Dikabarkan Geledah Rumah Pejabat Pemkab Malang

Sekretaris DPUSDA Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Sani saat memasuki ruang pemeriksaan. (Toski D).

MALANGVOICE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman kasus dugaan suap dan gratifikasi DAK Pendidikan tahun 2011 silam.

Tim penyidik dari lembaga anti rasuah ini telah menggeledah rumah mantan Direktur PD JASA YASA, Chairul Anam yang berbeda di kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru, Rabu (28/11). Dalam penggeledahan tersebut KPK dikabarkan telah menyita dokumen terkait kasus ini dari penggeledahan tersebut.

Tim penyidik KPK hari ini diperkirakan bakal melakukan penggeledahan di rumah atau kantor Kabid Bina Manfaat pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Kabupaten Malang M. Fauzi usai menjalani pemeriksaan di gedung Rupatama Polres Makota.

M. Fauzi meninggalkan Polres Makota dengan menggunakan mobil Toyota Rush plat merah N 736 DP dan di buntuti mobil Toyota Kijang Innova jenis reborn warna hitam.

Sementara, Sekretaris DPUSDA Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Sani, ketika di konfirmasi dijeda pemeriksaan mengatakan, pihaknya datang sebagai saksi dengan tersangka Rendra Kresna.

“Baru isi data. Saya datang sebagai saksi Pak Bupati, dan sampai sekarang belum selesai. Baru isi data,” tandasnya singkat.

Sedangkan, juru Bicara KPK, Febri Diansyah hingga berita ini ditulis, belum merespons ketika dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut.(Hmz/Aka)

Adukan Penebangan Pohon, Warga Datangi Polres Malang

Perwakilan Warga Desa Ngenep saat ditemui awak media di Media Center Polres Malang. (Toski D).
Perwakilan Warga Desa Ngenep saat ditemui awak media di Media Center Polres Malang. (Toski D).

MALANGVOICE – Puluhan warga Desa Ngenep, Karangploso, datang ke Polres Malang, untuk mengadukan adanya Penebangan Pohon Kemiri jenis kemiri yang tumbuh diareal sumber mata air desa setempat, Rabu (4/12).

Mereka merasa kecewa atas Penebangan tiga Pohon tersebut, yang dilakukan oleh Kepela Desa Ngenep, Suwardi. Masyarakat menilai, tiga pohon kemiri yang ditebang itu sebagai penyanggah sumber air di sekitar pohon kemiri tersebut.

“Kedes menebang pohon-pohon tersebut dengan alasan sudah mati, tapi pohon masih hidup kok. Penebangan pohon ini membuat warga desa tak terima. Karena keberadaan pohon selain untuk penghijauan, juga menjadi penyanggah sumber air dan kehidupan warga desa,” ungkap tokoh masyarakat sekaligus koordinator warga Desa Ngenep, Karangploso, Niti Ahmad, saat ditemui awak media do media Center Polres Malang, Rabu (4/12).

Menurut Niti, pihak pemerintahan desa telah melakukan tindakan semena-mena, dengan menyuruh pak Ngateman untuk melakukan pemotongan pohon kemiri tersebut yang berada di atas tanah milik desa.

“Pak Ngeteman melakukan pemotongan pohon kemiri tersebut atas dasar disuruh kamituwo desa Mulyono dan Kades Ngenep, Suwardi. Pihak Desa memotong pohon tersebut tanpa musyawarah dengan warga desa. Padahal, pohon kemiri disekitar sumber sesuai aturan desa tidak boleh ditebang,” jelasnya.

Pihak desa, lanjut Niti, melakukan penebangan pohon pada tanggal 3 Oktober 2019, selang beberapa hari baru mengumpulkan warga untuk diajak musyawarah tentang penebangan pohon tersebut. Bahkan pihak desa tiba-tiba menyerahkan uang sebesar Rp.2 juta rupiah ke Karang Taruna dan Bendahara desa.

“Apalah artinya uang Rp 2 juta kalau pohon diatas sumber kemudian ditebang. Sehingga karang taruna dan bendahara desa tidak mau menerima uang tersebut karena tidak melalui musyawarah desa lebih dulu,” tegasnya.

Atas permasalahan itu, puluhan perwakilan warga Desa Ngenep, datang ramai-ramai untuk melaporkan ke Polres Malang.

“Kami sudah mengadu ke Unit 2 Satreskrim Polres Malang. Petunjuk dari Unit 2 kita disuruh melengkapi berkas data atau bukti peta tanah krawangan desa. Karena lokasi pohon yang ditebang itu masuk tanah milik desa. Selain itu, kami juga melaporkan kasus pemalsuan data soal tanah milik warga yang dijadikan tempat penampungan sampah, justru diklaim dan diatasnamakan istri dari kepala desa,” tandasnya. (Der/ulm)

Menko PMK Cek Ketersediaan Beras Untuk KPM di Malang

Pmk
Menko PMK Muhajir Efendi, saat meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog. (Toski D)

MALANGVOICE – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Efendi meninjau ketersediaan beras bantuan sosial bagi Program Keluarga Harapan (PKH) di Malang.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK Muhajir Efendi sangat memperhatikan tiga hal, yakni ketersediaan beras, kualitas beras dan berat beras yang dibagikan harus sesuai dengan ketentuan yakni 15 kilogram setiap KPM.

“Di sini saya mengecek di lapangan, untuk memastikan apakah program bansos berupa beras untuk PKH itu betul-betuk sudah sesuai dengan yang ditetapkan,” ungkap Muhajir.

Sesuai ketentuan, lanjut Muhajir, setiap KPM nantinya akan menerima masing-masing 15 kilogram beras, dan jika berdasarkan data, jumlah PKM di Jawa Timur ada sebanyak 1,7 juta yang akan menerima beras ini. Sedangkan untuk Kabupaten Malang ada sebanyak 205.667 KPM, Kota Malang 10.105 KPM dan Kota Batu 3.498 KPM.

“Setiap PKM menerima 15 kilogram. Kalau tadi kita timbang ada yang sampai 15,9 kilogram. Itu tidak masalah, karena kan juga ada berat kemasan. Tapi tadi ada di Gudang Bulog di Gadang itu yang kurang dari 15 kilogram. Meskipun hanya kurang beberapa gram, itu yang tidak boleh, dan harus dikemas ulang,” jelasnya.

Namun, tambah Muhajir, di Indonesia tercatat ada sebanyak 10 juta KPM se Indonesia yang akan menerima bantuan beras ini, dan penyalurannya akan dibagi menjad tiga tahap. Yakni untuk bulan Agustus, September dan Oktober.

“Secara teknis, September dan Oktober berdekatan, karena jadwal mundur akibat persiapan. Tapi Insya Allah lancar. Dan sudah ada transporternya,” tukasnya.(der)

Pedagang Pasar Tak Patuhi Protokol Kesehatan Siap-Siap Kena Sanksi

Plt Sekda Pemkab Malang, Wahyu Hidayat. (Toski D)
Plt Sekda Pemkab Malang, Wahyu Hidayat. (Toski D)

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19 di masa new normal life.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2020 tersebut, disebutkan para pedagang yang berada di dalam pasar wajib memakai masker dan sarung tangan selama diterapkan New Normal, jika melanggar, maka akan mendapat sanksi salah satunya adalah kerja sosial.

“Ini (kebijakan) dari Perbup, tidak harus sarung tangan (kain atau karet), tapi juga bisa pakai sarung tangan plastik kresek. Tidak ada masalah, karena itu nanti selesai sekali pakai. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang,” ucapnya, Rabu (3/6).

Menurut Wahyu, selama penerapan New Normal di pasar, nantinya juga akan dilakukan patroli, baik dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) maupun dari petugas UPT Pasar itu sendiri, yang dilakukan secara berkala yakni 1-2 jam.

“Untuk pelaksanaannya akan diserahkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindagsar) dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar. Sehingga bagi yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi,” jelasnya.

Sedangkan, lanjut Wahyu, kebijakanb tersebut, juga berlaku bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan sarung tangan.

“Yang jelas antara pedagang dan pembeli di pasar, kesemuanya wajib patuhi protokol kesehatan, jika tidak ingin terkena sanksi,” tandas pria, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Pemkab Malang.(der)

Soal Kasus Penculikan Anak, Ini Tanggapan Kapolres Malang

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar
Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar (Toski D)

MALANGVOICE – Akhir-akhir ini masyarakat dibuat resah dengan adanya informasi penculikan anak. Apalagi, informasi tersebut dikuatkan denga kejadian di wilayah Pagak. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang bocah nyaris menjadi korban tindak pidana penculikan.

Saat itu, korban yang masih berusia 7 tahun tersebut sempat dipaksa masuk ke dalam mobil dan ditarik tanganya oleh seorang pria tak dikenal yang memakai cadar pada Jumat (28/2) lalu sekira pukul 19.00 WIB.

Baca Juga: Aksi Penculikan Anak Sasar Kabupaten Malang

Mengetahui hal itu Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar sempat kaget, dan akan menindaklanjuti kejadian yang membuat keresahan masyarakat di wilayah hukumnya.

“Untuk kebenarannya, saya telah memerintahkan Kasat Reskrim Polres Malang untuk melakukan pengecekan tentang kebenarannya,” ungkapnya singkat, saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (2/3).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo mengatakan, saat ini dirinya masih melakukan pengecekan tentang kebenarannya.

“Sek tak cek e (masih saya cek dulu, red). Sabar ya,” tegasnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, seorang bocah yang bernama Tono (7) warga Dusun Druju, Desa Tlogorejo, Pagak, nyaris menjadi korban tindak pidana diduga penculikan. Korban tersebut merupakan putra dari pasangan Juma’in (40) dan Muripa (39).

Saat itu (Jumat 28/2) telah terjadi dua kali usaha penculikan dalam sehari. Pelaku diketahui berjumlah 7 orang pria dan 1 orang wanita.

Mereka saat melakukan aksinya dengan menggunakan sebuah mobil dan menggunakan masker dan topeng.(Hmz/Aka)

Malang Jejeg Resmi Nomor Urut 3 di Pilkada Kabupaten Malang 2020

Malang Jejeg
Pengambilan Nomor urut Malang Jejeg. (Toski D).

MALANGVOICE – Pasangan Calon (Paslon) dari jalur perseorangan, yang berjorgan Malang Jejeg, Heri Cahyono-Gunadi Handoko resmi menjadi Paslon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Anis Suhartini mengatakan, meskipun Malang Jejeg sudah dapat dipastikan mendapat nomor urut 3, namun untuk pengundian nomor urut harus tetap dilakukan, karena sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020, tentang tahapan Pilkada, hal itu harus dilakukan oleh semua bakal calon.

“Sesuai PKPU itu, pengambilan nomor urut Malang Jejeg harus diundi, meski angkanya sudah pasti mendapatkan nomor urut 3. Tetap harus dilakukan secara ceremony ya, seperti yang dilakukan kepada dua paslon lain sebelumnya. Jadi semua tahapan harus dilalui,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Anis, Malang Jejeg akan memasuki masa kampanye yang akan dimulai pada tanggal 16 Oktober 2020 nanti.

“Tiga hari usai ditetapkan sebagai calon, Malang Jejeg baru bisa berkampanye,” jelasnya.

Dengan begitu, tambah Anis, Malang Jejeg mempunyai waktu masa kampanye yang lebih pendek dari dua paslon lain. Dimana paslon lain sudah memulai masa kampanyenya pada 26 September 2020 lalu.

“Masa kampanye lebih pendek. Ada selisih dua minggu dari paslon yang ditetapkan tanggal 23 September 2020,” tandasnya.

Realisasi Kepanjen Ibu Kota Kabupaten Malang Terbentur Konsentrasi dan Penganggaran

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto. (Toski D)
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto. (Toski D)

MALANGVOICE – Dengan ditetapkannya Kecamatan Kepanjen menjadi Ibu Kota Kabupaten Malang sejak tahun 2008, hingga saat ini masih terbentur konsentrasi dan penganggaran.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, hingga saat ini, penetapan ibu kota Kabupaten Malang di Kepanjen belum nampak jelas bagaimana perkembangannya, baik dari segi perekonomian ataupun pembangunannya.

“Untuk mewujudkan Kepanjen Menjadi Ibu kota perlu adanya keseriusan, dan kami sebagai anggota DPRD harus bisa menjebatani dan sinkronisasi dimana kesulitannya,” ungkapnya, saat dikonfirmasi awak media beberapa waktu lalu.

Untuk itu, lanjut Didik, pihaknya terus berupaya untuk mewujudkan perubahan ibu kota Kabupaten tersebut, dengan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Kami terus akan mendorong Bapenas dan Bapeda Provinsi supaya mau membantu keinginan besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maalng, karena sebuah otonomi daerah harus berkembang, tapi jika tidak mau mendukung, ya jelas salah,” terangnya.

Selain itu, tambah Didik, pihaknya juga akan segera melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) di kecamatan penyangga. Saat ini, pihak Pemkab Malang telah mempermudah infestor supaya secepatnya bisa tersedia mall, hotel, wahana permainan anak dan seterusnya bisa masuk di Kepanjen.

“Dengan adanya program Bupati Malang yang memfokuskan di Kepanjen harus segera disuport dengan mempercepat pembangunan alun-alun yang selama ini belum ada,” pungkasnya.(Der/Aka)

Warganet Kecam Eksploitasi Waduk Selorejo, PJT I Cari Solusi

Karamba yang dinilai menyalahi peraturan. (Toski D)
Karamba yang dinilai menyalahi peraturan. (Toski D)

MALANGVOICE – Persoalan pemanfaatan Bendungan atau Waduk Selorejo, Ngantang untuk keramba jaring apung semakin memanas. Pasalnya, warganet menyebut adanya eksploitasi di waduk tersebut.

Melalui akun Facebook Sam Tekle diunggah tentang aksi eksploitasi di Waduk Selorejo, dengan adanya penangkapan ikan secara besar-besaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Unggahan tersebut langsung mendapat tanggapan dari pihak Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I (PJT 1), selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan wilayah daerah aliran sungai (DAS), salah satunya Waduk Selorejo, Ngantang.

“Berdasarkan hasil diskusi dengan Kasub Divisi, ini telah menjadi konflik horizontal yang cenderung menguat. Pemetaan konflik antar kelompok memang menguat. Kalau memang menjadi ‘keramaian’ di media sosial, semoga menjadi trigger untuk upaya menemukan solusi,” ungkap Direktur Utama (Dirut) PJT I, Raymond Valiant Ruritan, saat dihubungi melalui WhatsApp, Minggu (29/12).

Menurut Raymond, dalam pengelolaan waduk Selorejo tersebut memang pihaknya menemukan suatu dilema. Beberapa oknum sengaja mengeksploitasi waduk Selorejo untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.

“Kami terus berupaya untuk meredam dan mencari solusinya. Kami sudah dua kali mempertemukan dua kelompok tersebut, dan belum memberikan hasil titik temu. Kami hanyalah fasilitator,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Raymond, pihaknya akan mencoba lagi untuk mempertemukan kelompok-kelompok yang diketahui saat ini memiliki kepentingan di perairan Selorejo. Fasilitasi akan dibantu Dinas Perikanan Kabupaten Malang dan aparat hukum terkait.

“Kami terus berupaya menuntaskan masalah ini dengan berbagai opsi. Untuk waktunya, saya belum tahu. Namun komunikasi sudah dilakukan,” pungkasnya.

Sekedar informasi, polemik ini muncul lantaran adanya protes warga tentang pemanfaatan waduk Selorejo yang digunakan untuk keramba Jaring Apung yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Mereka menuntut pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pihak PJT 1 untuk membongkar Karamba yang saat ini semaki menjamur, dengan jumlah lebih dari 50 karamba.

Dengan adanya karamba/skatan yang semakin menjamur di waduk Selorejo tersebut, membuat masyarakat yang dalam kesehariannya bekerja sebagai pencari ikan di waduk tersebut mengalami penurunan pendapatan, dan tidak bisa mencari ikan di area waduk Selorejo. (Der/ulm)

Hujan Guyur Singosari, Genangan Air Muncul

Kondisi banjir di Singosari, tampak Sebuah truk terperosok. (Istimewa/PMI)
Kondisi banjir di Singosari, tampak Sebuah truk terperosok. (Istimewa/PMI)

MALANGVOICE – Hujan yang mengguyur Dusun Morotanjek RT 01 RW 07, Desa Purwoasri, Singosari, menyebabkan genangan air di kawasan tersebut, Minggu (2/12).

Kepala Sub Seksi Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Malang, Mudji Utomo mengatakan, air mulai menggenang sejak pukul 14.30 WIB. Hal itu lantaran hujan deras yang terjadi selama kurang lebih satu jam sejak pukul 13.30 WIB.

“Kejadian ini akibat luberan air sungai yang tidak mampu menampung air hujan, dan akhirnya masuk ke rumah warga,” ungkapnya.

Dalam kejadian ini, lanjut Mudji Utomo yang akrab disapa Mbah Tomo, air hingga menggenangi rumah bahkan jalan desa yang menyebabkan laju kendaraan yang melintas sempat terhambat. Bahkan, ada satu unit truk yang terperosok di selokan saat mencoba menembus genangan air.

“Warga mulai panik untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Untuk ketinggian air mencapai hampir selutut orang dewasa,” jelasnya.

Walau tidak ada korban jiwa, tambah Mbah Tomo, pihaknya bersama tim gabungan dari Tagana Kabupaten Malang, Muspika Kecamatan Singosari dan perangkat desa langsung meninjau lokasi banjir.

“Pukul 16.45 WIB, air sudah mulai surut. Sementara, relawan PMI melakukan rapid asessment untuk pelaporan,” pungkasnya.(Der/Aka)

George Peluk Sam HC di Rapat Pleno Verifak

George da Silva (Kiri) saat salam Komando bersama Sam HC. (Toski D).

MALANGVOICE – Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan yang digelar di Ruan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Jumat (21/8) dimanfaatkan George da Silva untuk menyapa Heri Cahyono atau Sam HC.

Dalam pertemuan tersebut, George da Silva yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, memeluk Sam HC dengan terlihat mata berkaca-kaca dan menangis.

Pelukan George juga disambut dengan hangat oleh Bakal Calon Bupati (Bacabup) dari jalur perseorangan atau independen, Sam HC.

Mereka terlihat saling memberikan semangat dan beberapa kali saling berbisik, dan diakhiri dengan salam persaudaraan (salam komando).

Tak lama kemudian Sam HC berpamitan untuk pulang dan George masih di luar Ruang paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Di kesempatan itu, George langsung dihampiri awak media dan ditanya kenapa sampai menangis saat berpelukan dengan Sam HC. George pun enggan menanggapi pertanyaan tersebut

“No comment, saya tidak bisa berkata-kata,” ucapnya sambil menundukkan muka.

Diketahui, George kini sedang ada masalah dengan tim pemenangan Malang Jejeg. Dia bahkan sampai diadukan ke Polres Malang karena ucapannya dinilai merugikan tim dari jalur independent tersebut.(der)