Ruang merokok yang disediakan di Gedung DPRD Kabupaten Malang. (Miski)
MALANGVOICE – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa, mendukung penuh Rancangam Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok.
Ranperda KTR sendiri merupakan inisiatif DPRD. Meski demikian, saat ini Pansus Ranperda KTR belum dibentuk.
“Mungkin minggu depan baru dirapatkan kembali. Kemarin kan sebatas penyampaian,” kata dia, kepada MVoice.
Politisi Demokrat ini pun berjanji akan mengawal pembahasan Ranperda KTR. Ia menyadari, para perokok sudah sepatutnya menghormati masyarakat yang tidak merokok.
Penyediaan ruang khusus merokok nantinya pun diperbanyak di Kabupaten Malang.
“Saya mendukung. Meski saya juga perokok. Termasuk di dewan nanti, semua dewan harus mematuhi apabila sudah disahkan Perda KTR nya,” ungkapnya.
Ditanya nantinya ada desakan dari industri rokok dan serikat pekerja. Mustofa menyebut, industri rokok dan serikat pekerja harus menaati peraturan tersebut.
“Saya kira tidak masalah. Terpenting aturannya tidak sampai memberatkan salah satu pihak,” pungkasnya.(Der/Yei)
Gerakan #SaveSempu dari aliansi peduli cagar alam Pulau Sempu. (Screnshoot IG Sahabat Alam Indonesia)
MALANGVOICE – Cagar Alam Pulau Sempu, di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, terancam turun Status menjadi Taman Wisata Alam (TWA). itu setelah tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, beberapa waktu lalu melakukan peninjauan ke lapangan.
Cagar alam Pulau Sempu memiliki luas 877 hektare yang didalamnya terdapat laguna atau biasa disebut sebagai Segara Anakan dengan pasir putih memikat.
Pulau Sempu merupakan satu-satunya cagar alam di Selatan Jatim. Sebelumnya, secara diam-diam cagar alam Nusa Barong diturunkan statusnya 2013, menjadi Suaka Marga Satwa.
Sempu merupakan barometer, parameter, dan indikator penelitian tersisa di kawasan pesisir dan pulau kecil Selatan Jawa.
Atas kabar ini pihak KLHK belum memberi pernyataan dan kerap menghindar saat ditanya aliansi peduli cagar alam.
“Jika kawasan konservasi sekelas cagar alam mudah dikonversi, bagaimana nasib kawasan konservasi yg berstatus dibawahnya,” dikutip dari Instagram Sahabat Alam Indonesia.
Ajakan kepedulian terhadap Pulau Sempu dengan meng-upload foto beserta tulisan #SaveSempu pun digalakkan.
“Upload foto kalian dengan tulisan #SaveSempu. Sebagai kepedulian untuk mempertahankan cagar alam,” tulis lebih lanjut.
Pulau Sempu sendiri berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur.(Der/Yei)
MALANGVOICE – Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap kedua mulai dicairkan. Pencairan tahap kedua sebesar 60 persen setelah 40 persen dicairkan tahap pertama.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, M Darwis, mengatakan, pencairan ADD dan DD wewenangnya berubah.
ADD masuk di DPMD, sedangkan DD dibagian BPKAD sejak tahun 2017. “Sebelumnya, ADD dan DD dihandel kami, tapi sekarang langsung BPKAD, karena anggarannya dari pusat,” kata dia.
Sampai sekarang, lebih 10 desa belum mencairkan ADD. Salah satunya Desa Bocek. Desa Bocek sendiri belum mencairkan ADD sejak tahap pertama pasca adanya proses pemeriksaan dari Inspektorat.
Selain itu, salah satu persyaratan pencairan ADD dan DD yaitu adanya APBDes. Namun, APBDes tidak ditandatangani BPD.
Ia mengaku tidak tahu berapa desa yang sudah mencairkan DD. Namun, biasanya pengajuan ADD dan DD secara bersamaan, atas rekom dari kecamatan masing-masing.
“Target pencairan tahap dua kan bulan ini. Semakin cepat pencairannya, lebih baik. Supaya tidak menghambat pembangunan di desa, kecuali yang sedang ada masalah,” paparnya.
Tahun 2017, ADD sebesar Rp 184 miliar dan DD mencapai Rp 312 miliar untuk 378 desa se Kabupaten Malang.(Der/Yei)
Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa ketika menyerahkan PKH ke warga Kabupaten Malang.(Miski)
MALANGVOICE – Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang, dipastikan selesai akhir Agustus. Hal tersebut disampaikan Kadinsos, Sri Wahjuni Pudji Lestari.
Menurut dia, pembagian PKH non tunai secara nasional ditargetkan Bulan Agustus. Sejauh ini, kata dia, tidak ada masalah di lapangan.
“Ada teman-teman yang ikut mendampingi PKH,” kata dia.
Yayuk, sapaan akrabnya, mengimbau warga penerima PKH agar menggunakan bantuan tersebut sebaik mungkin.
Pihaknya pun menyambut baik rencana penambahan calon penerima PKH tahun depan. Saat ini, ada 44.441 keluarga penerima PKH di Kabupaten Malang.
“Kemensos juga sedang melakukan pengecekan ulang atau mendata ulang. Ada 504 petugas yang diterjunkan untuk pendataan, saat ini masih berjalan,” jelas dia.(Der/Aka)
Warga saat mengevakuasi korban tenggelam di air terjun Kedung Malang.(ist)
MALANGVOICE – Seorang mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Yudha Kurniawan Prasetyo, tewas di sungai bawah air terjun Kedung Malang, di Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Selasa (29/8).
Korban ditemukan tak bernyawa sekitar pukul 12.00 Wib. Warga Jalan Raya Gapura Kabupaten Sumenep ini diketahui mahasiswa semester akhir.
Kapolsek Bantur, AKP Yatmo, mengatakan, pada Selasa pagi sekira pukul 07.00 WIB. Korban bersama seorang temannya berangkat dari Kota Malang menggunakan sepeda motor.
Pukul 10.00 WIB, keduanya sampai di air terjun Kedung Malang. Teman korban, Alfan Anas lantas mandi. Sedangkan korban hanya mandi di pinggiran sungai.
Satu jam kemudian keduanya berkemas dan memutuskan pulang. Namun, Alfan melihat korban berjalan ke arah tebing sebelah Barat.
Korban sempat dipanggil beberapa kali oleh Alfan, tapi tak ada jawaban.
Alfan melihat sandal milik korban telah mengapung di pinggir sungai, sehingga Alfan memutuskan mencari korban ke dalam sungai dan kemudian berhasil menarik korban. Sayang, korban tidak berhasil terselamatkan.
“Semula hanya foto-foto dan sempat mandi. Lokasi ini sudah di tutup untuk wisatawan karena sangat terjal dan berbahaya. Sudah diplang pakai bambu dan tidak ada pengunjung,” katanya.
Korban dilarikan ke Puskesmas Bantur oleh warga sekitar. Keluarga korban menolak dilakukan autopsi.
“Jenazah masih di Puskesmas Bantur. Rencananya langsung dibawa pulang ke Madura,” jelas dia.(Der/Aka)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menempelkan stiker sebagai bukti hewan tersebut layak disembelih. (Miski)
MALANGVOICE – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Malang melibatkan 450 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya (UB), dalam memantau pelaksaaan penyembelihan kurban, Jumat (1/9) mendatang. Ditambah, 50 orang petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Kepala Seksi Kesehatan Hewan, DPKP, Hilda Sari, mengatakan, pemeriksaan dilakukan dua tahap. Pertama, sebelum hewan disembelih atau mengecek kondisi di tempat penjualan.
“Kedua, pemeriksaan ketika prosesi penyembelihan, baik di Masjid, Musala dan masyarakat yang melangsungkan kurban,” katanya.
Para mahasiswa mendapat pembekalan sebelumnya. Pada H-1, kata dia, pihaknya akan mendatangi setiap ?masjid, musala yang melangsungkan penyembelihan hewan kurban. Sekaligus menyampaikan ada mahasiswa yang akan memeriksa saat hari H.
Pemeriksaan di hari H untuk memastikan hewan kurban tersebut tidak terdapat cacing hati. Selain itu, pihaknya juga meminta para mahasiswa agar senantiasa melaporkan kondisi di lapangan apabila ada temuan.
Idul Adha sendiri diperkirakan berlangsung pada hari Jumat. Kemungkinan besar, kata Hilda, penyembelihan hewan kurban bisa jadi dilakukan satu hari setelahnya atau pada Sabtu (2/9).
“Tapi, setiap tahun jumlah hewan yang terdapat cacing hati terus menurun. Pemeriksaan tujuannya untuk mencegah penyakit yang ada di hewan menular setelah dikonsumsi masyarakat,” pungkas dia.(Der/Yei)
Petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat memeriksa kondisi hewan di sekitar Jalan Langsep, Kota Malang. (Miski)
MALANGVOICE – Hari Raya Idul Adha 1438 H disambut suka cita umat muslim di dunia, tak terkeculi di Indonesia. Momen tersebut menjadi peluang bagi Anwar Rosi warga Kelurahan Bareng, Kota Malang untuk meraup pundi-pundi rupiah.
Rosi, sapaan akrabnya, sudah 16 tahun berjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Di tahun-tahun sebelumnya, 80 ekor kambing yang ia jual habis diborong pembeli. Namun, tahun ini ia hanya bisa menjual 60 ekor kambing. Sebab, stok hewan di tempatnya membeli telah habis.
“Untuk jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun lalu. Tapi, harganya mengalami kenaikan, stok hewannya sedikit sehingga berpengaruh pada harga di pasaran,” kata dia, Selasa (29/8).
Selain menjual secara langsung. Rosi juga tidak menyia-nyiakan kemajuan teknologi. ia tak canggung memasarkan kambingnya lewat media sosial, Facebook, WhatsApp dan lainnya. Alhasil, jualannya pun laris manis.
“Dulu saya share lewat BBM. Sekarang sudah merambah FB dan WA. Banyak yang berminat setelah saya share foto hewan beserta tarifnya,” akunya.
Transaksi secara online pun mengalami peningkatan. Tahun ini saja, ada 10 orang yang memesan secara online. Rosi juga melayani pembeli dari luar Kota Malang, seperti Jakarta dan Bandung. Harga yang murah menjadi alasan warga luar daerah memilih membeli hewan kurban dari Malang.
Kendati demikian, tidak sedikit calon pembeli lewat online datang ke tempatnya dan mengecek langsung kondisi hewan kurban.
Untuk keuntungannya pun, tambah Rosi, terbilang besar. Namun, ia enggan menyebut nominal yang ia raup setiap Idul Adha.
“Karena ini bisnis, maka kepuasaan pembeli dinomorsatukan. Sebagian pelanggan sudah pesan jauh-jauh hari,” beber dia.(Der/Yei)
Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Hilda Sari saat memerika hewan kurban di salah satu penjual. (Miski)
MALANGVOICE – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) meninjau langsung keberadaan hewan kurban di tempat penjualan. Seperti halnya pemeriksaan kondisi hewan di sekitar Jalan Langsep, Kota Malang, Selasa (29/8).
Tidak ditemukan hewan kurban yang mengidap penyakit seperti diare atau tidak laik dijual. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Hilda Sari, mengatakan, belum menemukan hewan kurban yang mengidap penyakit.
“Normal dan dalam kondisi sehat semua. Tim kami menyebar di lima kecamatan dan pemeriksaan berlangsung sejak kemarin,” katanya, beberapa menit lalu.
Pemeriksaan hewan kurban meliputi pengecekan bulu, selaput mata, dan gigi. Selain itu, suhu tubuh hewan dan memantau keaktifan hewan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menanggulangi adanya penyakit menular, sebelum hewan disembelih.
Usia hewan juga variatif, mulai usia satu tahun sampai tiga tahun. Penentu hewan tersebut sehat tidak bisa dari makanan dan minuman, tempat yang layak dan waktu istirahat. ”Kalau bermasalah biasanya hewan tersebut tidak banyak gerak, bulunya tidak mengkilap dan lainnya. Indikasi-indikasi ini dilakukan tindakan lanjutan,” ujar dia.
Di Klojen sendiri, lanjut dia, terdapat 7 titik penjualan hewan kurban, meliputi kambing dan sapi. Tingkat kesadaran dan pengetahuan penjual akan kesehatan hewan menjadi dasar minimnya temuan di lapangan.
Bahkan, kata dia, ada yang berjual sudah belasan tahun, sehingga mereka cukup mengerti mana hewan yang layak dan tidak untuk dijual.
“Kayak punya pak Rosi ini. Tanpa kami kasih tahu, mereka sudah paham jika hewan ini sehat dan cukup umur (poel),” papar dia.
Sementara, penjual hewan kurban, Anwar Rosi, mengaku, sudah 16 tahun berjualan hewan kurban. Ia mendapatkan hewan jenis kambing dari daerah Dampit.
“Biasanya saya mulai jualan empat sampai lima hari sebelum Idul Adha. Untuk tahun ini mulai jualan sejak Jumat kemarin,” akunya.(Der/Yei)
MALANGVOICE – Jarum jam menunjukkan pukul 10.30 WIB. Hingar bingar pengendara yang melintas tak menutup keheningan di Balai Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kantor Desa Bocek tidak seperti kantor desa pada umumnya. Yang biasanya terdapat aktivitas perangkat desa serta masyarakat.
Satu sepeda motor berplat merah terparkir di halaman Balai Desa Bocek. Beberapa pintu di kantor desa tertutup rapat, tak terkecuali pintu ruangan Kepala Desa. Suasana sepi di kantor desa sudah berlangsung sejak tahun 2016.
Warga Desa Bocek, Suwito, mengakui, jika kondisi tersebut dipicu perilaku kepala desa yang tak profesional. Kades Bocek, AB, jarang masuk kantor. Warga yang ingin mendapatkan tanda tangan dan membutuhkan bantuan harus datang ke rumahnya. Itu apabila kepala desa berada di tempat.
Kepercayaan warga semakin menyusut setelah kepala desa terbukti melakukan mark up proyek. Di antaranya, pembangunan drainase, pavingisasi, serta insentif takmir Musala dan Masjid. Hal tersebut terkuak setelah Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015. Tak tanggung-tanggung, taksiran kerugian uang negara mencapai Rp 174 juta.
Warga bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan dugaan korupsi ini ke Polda Jatim, 2016 lalu. Polda melimpahkan kasus tersebut ke Polres Malang. Tidak kunjung ada hasil dari kepolisian, warga gerah dan mengadu ke Komisi A DPRD. Permintaan warga tidak berbeda jauh, kepala desa mundur dan diproses secara hukum. Sebelum ke dewan, warga juga melaporkan dugaan korupsi Aloksi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) ke Kejaksaan Negeri Kepanjen.
“Warga sudah enggan ke Balai Desa. Tuntutan warga jelas, minta kepala desa mundur dan minta aparat mengusut kasus dugaan penyelewengan APBDes sampai tuntas,” katanya, kepada MVoice, Selasa (22/8).
Tujuh orang anggota BPD memilih mengundurkan diri, meski Bupati Malang, Rendra Kresna, tidak merestui. BPD juga enggan menandatangani APBDes 2017, sehingga anggaran ADD dan DD Desa Bocek batal dicairkan oleh Pemkab Malang.
“Selama ini warga swadaya dan gotong royong untuk perbaikan jalan dan drainase. Tanpa ada campur tangan pemerintah desa,” ujarnya.
Kantor Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, terlihat sepi. Kondisi ini telah berlangsung lebih satu tahun. (Miski)
Temuan itu ditindaklanjuti Inspektorat dengan memberi waktu tiga bulan agar kepala desa mengembalikan uang sebesar Rp 174 juta. Terhitung sejak Bulan Mei hingga 31 Agustus, dengan cara diangsur sebanyak tiga kali. Kades Bocek berhasil mengembalikan uang tersebut. Malangvoice tidak berhasil mengkonfirmasi Kades Bocek, AB. Beberapa kali mendatangi rumahnya, tapi istri Kades AB beralasan suaminya sedang keluar.
Bupati Malang, Rendra Kresna, mengaku, dibuat jengkel kepala desa yang masih menyalahgunakan ADD dan DD. Politisi Partai Nasdem ini mengintruksikan Inspektorat melakukan pengawasan secara maksimal. Tidak dicairkannya ADD dan DD Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, sebagai bukti ketegasan Pemkab Malang.
Bupati dua periode ini mengajak semua kepala desa agar menggunakan ADD dan DD sesuai perencanaan dalam APBDes. Jika hal tersebut dilakukan, Rendra yakin tidak akan ada kepala desa yang tersandung kasus. Pihaknya juga berupaya meminimalisir kesempatan kepala desa beserta perangkat desa supaya tidak memiliki celah untuk menyalahgunakan dana.
“Saya tidak mau lagi dengar Kades di Kabupaten Malang tersandung kasus. Bukan waktunya korupsi, tapi fokus untuk mensejahterakan masyarakat,” kata dia, di Pendopo Kabupaten Malang, Rabu (23/8).
Dari 378 desa di Kabupaten Malang yang menerima ADD dan DD, hanya Desa Bocek yang dananya tertahan. Pencairan tahap pertama sebesar 40 persen dilakukan awal tahun 2017. Sebanyak 60 persen sisanya dicairkan Bulan Agustus.
Setiap desa mendapatkan dana segar sekitar Rp 1,5 miliar. Pemkab Malang menggelontor ADD sebesar Rp 184.561.392.500 di tahun 2017. Sedangkan DD dari pemerintah pusat mencapai Rp 312.979.737.000 untuk 378 desa di 33 kecamatan. ADD dan DD tahun ini lebih besar dibandingkan tahun 2015 lalu, yakni ADD Rp 178.738.586.000 dan DD Rp 109.423.772.000.
Penyaluran Alokasi Dana Desa termaktub dalam Keputusan Bupati Malang. Untuk pembagian dan penetapan besaran Dana Desa mengacu pada Peraturan Bupati Malang. Berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah masing-masing desa.
Rendra menyambut baik adanya Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang dinahkodai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto. Satgas Dana Desa merupakan kepanjangan tangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Poin utama tugas Satgas Dana Desa untuk pencegahan dan pengawasan.
Selain Satgas Dana Desa, Polri juga menggerakkan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan dan pengawasan penggunaan anggaran di desa. Rendra bahkan mempersilahkan lembaga antirasuah turut serta mengawasi dan memantau penggunaan Dana Desa di Kabupaten Malang.
“Semakin banyak yang mengawasi lebih baik. Jangan dimaknai nanti akan membelenggu pemerintah desa, semata-mata mengawal anggaran benar-benar sampai ke masyarakat,” jelas dia meyakinkan.
Kepala Inspektorat, Tridyah Maistuti, menganggap masalah Desa Bocek telah selesai. Inspektorat berwenang memeriksa secara administrasi dan menyelamatkan uang negara, sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Pemeriksaan, kata dia, tidak harus bersama dengan Kejaksaana dan Kepolisian.
“Sebenarnya, ketika kerugian negara dikembalikan, prosesnya sudah selesai. Kami telah bersurat ke dinas terkait,” katanya, dihubungi terpisah melalui saluran telepon.
Dalam laporan penggunaan APBDes Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak misalnya. Inspektorat menilai pemerintah Desa Sukolilo melakukan kesalahan administratif. Di mana, ADD dan DD yang diperoleh tahun 2016 justru digunakan pada tahun 2017. Temuan lain, rencana pengerjaan proyek dipindahkan dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam program. Sesuai aturan, pemindahan lokasi proyek haruslah disertai dengan berita acara.
Warga Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, ketika mengadu ke Komisi A DPRD Kabupaten Malang. (Miski)
“Kejaksaan melihat ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut, saat ini dalam proses hukum. Kami menghormatinya,” jelas dia.
Pihaknya telah menerima 25 laporan dari masyarakat. Mulai dugaan korupsi hingga Pungutan Liar (Pungli). Sebanyak 20 desa terbukti sebatas melakukan kesalahan administrasi. Sisanya menjadi atensi dan proses penyelidikan pihak Kejaksaan dan Kepolisian.
Inspektorat menjadwalkan pemeriksaan penggunaan ADD dan DD tahun 2016, baik secara administrasi ataupun fisik terhadap 120 desa dari 378 desa yang ada. Pemeriksaan menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 disahkan. Sisanya, dilanjutkan pada awal tahun 2018. Pemeriksaan tidak bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan petugas.
Berbagai upaya pencegahan agar kepala desa tak tersandung kasus intens dilakukan. Melalui sosialisasi dan pendampingan saat kegiatan Bina Desa. Pengawasan sendiri berlaku saat perencanaan, pelaksaan sampai pelaporan penggunaan keuangan.
“Sudah saya ingatkan semua kepala desa, daripada dipanggil ke Inspektorat secara paksa. Lebih baik datang dengan tujuan konsultasi penggunaan APBDes,” terang dia.
Lemahnya pembuatan laporan keuangan desa disadari pemerintah desa. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Malang, Abdullah, mengatakan, pemerintah desa terus berbenah agar lebih baik.
Dikatakan, kepala desa di Kabupaten Malang tidak sedikitpun punya niatan melakukan korupsi. Minimnya pengetahuan dan pendampingan menjadi faktor penentu kepala desa tersangdung kasus. Justru, kepala desa dan perangkat desa lebih hati-hati dalam penggunaan ADD maupun Dana Desa.
“Bukan membela diri, tapi faktanya demikian. Pemerintah jangan tutup mata, karena SDM dan Sarpras di desa belum mendukung sepenuhnya,” katanya.
Ramai-ramai Awasi APBDes
Praktik penyelewengan dan dugaan korupsi pemerintah desa sebaiknya dilimpahkan ke aparat Kejaksaan dan Kepolisian-agar diproses secara hukum. Langkah ini efektif untuk memberikan efek jera. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mewanti-wanti Inspektorat supaya tidak tebang pilih.
“Kasus Desa Bocek misalnya. Meski Inspektorat menganggap sudah selesai, tapi saya harap Kejaksaan dan Kepolisian tetap mengusutnya,” katanya.
Belum maksimalnya pengawasan menjadi peluang bagi oknum menyalahgunakan ADD dan DD. Didik menyarankan Inspektorat selaku pengawas supaya menggandeng pihak ketiga dalam memeriksa laporan pemerintah desa, sehingga hasil pemeriksaan benar-benar independen.
Kepala desa dan perangkat desa sebenarnya bisa terhindar dari masalah. Asal, lanjut Didik, Kades dan perangkat memiliki kemauan belajar tentang regulasi. Selain itu, melaksanakan program sesuai perencanaan yang tertuang dalam APBDes. Tidak sedikit pemerintah desa melakukan perubahan rencana kegiatan secara langsung, tanpa didahului proses PAK.
“Disadari atau tidak, SDM di desa masih minim. Makanya rawan korupsi. Pengelolaan keuangannya juga bermasalah. Ini harus diawasi bersama-sama. Kalau perlu KPK turun langsung,” kata Politisi PDIP ini.
Sejak digulirkan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerima 225 kasus pengelolaan DD dari 74.910 desa yang ada di Indonesia. Jumlah itu belum termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Pamekasan, beberapa waktu lalu.
Sedangkan, Malang Corruption Watch (MCW) menerima 7 laporan dugaan korupsi penggunaan ADD dan DD di Kabupaten Malang. Koordinator Badan Pekerja MCW, M Fahrudin, mengungkapkan, lima catatan terkait korupsi yang terjadi di desa.
Pertama, pemerintah desa tidak mau transparan dalam penggunaan anggaran. Kedua, SDM di pemerintah desa belum mampu mengelola anggaran desa secara baik. Ketiga, pembuatan kebijakan desa tidak partisipatif, artinya tidak melibatkan masyarakat secara langsung.
Selanjutnya, peran pendamping desa belum optimal dalam melakukan assesment terhadap pemerintah desa. BPD juga tidak menjalankan pengawasan secara baik terhadap kinerja kepala desa.
“Di Kabupaten Malang, kami melihat bahwa dugaan korupsi masih banyak terjadi di desa,” ungkap dia.
Kondisi ini akan terus terulang apabila tidak ada supervisi pelaporan penggunaan anggaran dari pemerintah daerah secara berkala.”Bukan menyuruh desa untuk memasukkan program Pemda dalam program desa,” jelasnya.
SDM Minim, Celah Korupsi Besar
Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat seyogyanya menjadi stimulus percepatan pembangunan di desa. Pemerintah desa dianggap lebih paham atas kondisi dan kebutuhan di daerahnya. Dana Desa sendiri mulai disalurkan tahun 2015.
Setiap desa di Kabupaten Malang mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 1,5 miliar. ADD yang bersumber dari APBD dan DD dari pemerintah pusat.
Pengamat Akuntansi Operasional Publik, Ana Sopanah, mengungkapkan, pemerintah desa kebingungan mengelola dana tersebut. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintah desa kurang mumpuni. Seharusnya, sejak awal pemerintah lebih dulu menyiapkan SDM pemerintah desa.
Kondisi ini, kata dia, bisa dilihat dari program yang direncanakan pemerintah desa kebanyakan kegiatan rutin tahunan. Banyaknya kesalahan administrasi dalam laporan APBDes dalam temuan Inspektorat serta kepala desa tersandung kasus bukti desa belum siap.
”Kades lebih suka membangun dan merenovasi kantor desanya, dibanding infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat (jalan dan drainase pertanian) misalnya,” kata dia.
Di Kota Batu, pencairan Dana Desa tahun 2015 ke desa-desa tersendat karena Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, menolak kucuran dana tersebut. Alasannya, pemerintah desa belum siap mengelola dana yang cukup besar ini. Meski pada akhirnya Pemkot Batu luluh setelah mendapat surat teguran dari Kementerian Keuangan.
Kaprodi Akuntansi Universitas Widyagama Malang ini, kerap mendengar curhatan dan keluhan kepala desa dan perangkat desa atas kecilnya penghasilan yang diterima. Sesuai aturan, 70 persen anggaran APBDes dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Meliputi pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan, 30 persen sisanya digunakan untuk penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan kepala desa, perangkat desa serta operasional pemerintah desa. Juga tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/RW.
Besaran Siltap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan melalui peraturan bupati. Siltap sekretaris desa tidak boleh lebih dari 80 persen dari besaran Siltap kepala desa. Sama halnya dengan perangkat desa, maksimal besaran Siltap yang diterima tidak lebih 60 persen dari Siltap kepala desa.
“Tak heran bila Kades atau perangkat desa mencari pemasukan tambahan dengan cara-cara yang melanggar hukum,” beber perempuan yang juga Ketua Humas Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Malang Raya ini.
Ana bersama Ikatan Akuntansi Indonesia Malang Raya juga terlibat memberikan pelatihan dalam pengelolaan serta menyusun laporan keuangan desa secara baik dan benar. Kendati demikian, ia menyadari tidak semua SDM di pemerintah desa berlatar pendidikan Akuntansi.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) bahkan menyediakan aplikasi khusus bagi desa, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemerintah desa bisa langsung menginput data secara online. Aplikasi ini memudahkan pengelolaan tata keuangan desa.
Hadirnya aplikasi ini juga mendorong desa-desa lebih transparan dalam penggunaan anggaran. Sayangnya, lanjut Ana, aplikasi tata kelola keuangan desa ini belum disambut baik pemerintah desa.”Aplikasi ini membantu pemerintah desa supaya tidak salah dalam membuat laporan. Semacam e-budgeting lah,” katanya.
Ana menyarakan satu desa terdapat satu pendamping ke depannya. Pembekalan berupa pelatihan dirasa kurang maksimal bagi pemerintah desa dalam mengelola dana cukup besar ini. Adanya pendamping diyakini dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Pendamping desa dari kementerian pun, menurut Ana, dirasa belum maksimal saat ini.
“Paling efektif didampingi per desa. Bisa memantau langsung laporan dan kegiatannya. Saat ini kan satu pendamping mengcover beberapa desa, jelas tidak efektif,” tandas perempuan yang menjabat Direktur INSPIRE Consulting itu.(Der/Yei)
MALANGVOICE – Pemkab Malang sedang menginventarisir kondisi jalan yang mencapai 16 ribu kilometer. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas wewenang dan tanggung jawab atas jalan di Kabupaten Malang.
Kepala Dinas PU dan Bina Marga, Romdhoni, mengatakan, proses inventarisir masih belum selesai. Hasil sementara, dari 16 ribu lebih, 4.500 kilometer merupakan jalan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk jalan desa sendiri mencapai 7 ribu kilometer.
“Pastinya belum. Karena masih proses inventarisir. Setelah itu, baru kami kaji dan pilah, ini jalan desa, daerah, provinsi dan pusat,” kata dia.
Pembagian jalan ini, kata dia, sebagai komitmen Pemkab Malang dalam menyiapkan jalan-jalan laik digunakan. Pemkab Malang terbatas anggaran, sehingga untuk menghandel semua jalan tidak memungkinkan.
“Kalau sudah ketemu dan dipilah enak. Ini jalan tanggung jawab pusat, provinsi, daerah dan desa. Sehingga nanti sinergitas dalam membangun jalan lebih baik,” ujarnya.
Tidak menutup kemungkinan, meski jalan daerah nantinya dicover anggaran pusat. Apabila dipadang jalan itu strategis dan perlu ada peningkatan. Hal sama berlaku bagi jalan desa yang cukup strategis, Pemkab Malang bisa turut mengcover peningkatan jalan.
Untuk pengerjaannya, lanjut Romdhon, bisa dihandel langsung pemerintah pusat atau melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga dilaksanakan oleh Pemkab Malang.
Pada tahun ini, tambah dia, Pemkab Malang menganggarkan Rp 300 miliar lebih untuk pembangunan, perbaikan dan perawatan jalan. Nominal tersebut tidak seberapa dibanding panjang jalan di Kabupaten Malang.
“Kalau sudah ada pembagian jalan nantinya akan meringankan beban daerah,” tandasnya.(Der/Yei)
