Kodim 0818 Kabupaten Malang – Batu Peduli Asmat

Jajaran Kodim 0818 Saat Mengupulkan Sembako untuk Bansos di Kabupaten Asmat. (Istimewa).
Jajaran Kodim 0818 Saat Mengupulkan Sembako untuk Bansos di Kabupaten Asmat. (Istimewa).

MALANGVOICE – Seluruh Koramil Jajaran dan Persit yang tergabung dalam Kodim 0818/Kabupaten Malang-Batu menggelar acara Bansos bagi masyarakat di Kabupaten Asmat.

Komandan Kodim 0818/Kabupaten Malang-Batu, Letkol Inf Ferry Muzawwad, mengatakan, kegiatan Bansos ini dimulai sejak Hari Kamis (1/2) lalu untuk mengumpul sumbangan dari seluruh anggota di jajaran Kodim 0818.

“Pengumpulan sumbangan ini diberlakukan bagi seluruh anggota jajaran kodim 0818 baik dari personel militer maupun PNS,” ungkap Ferrry, Rabu (7/2).

Menurut Ferry, kegiatan Bansos ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial TNI khususnya TNI AD, jajaran kodim 0818 kepada masyarakat.

“Kebetulan kali ini saudara kita yang ada di Asmat tekena musibah, kami berhasil mengumpulkan bantuan dari jajaran Kodim 0818 berupa sembako, susu, serta pakaian layak pakai (baru),” ulas Ferry.

Selain itu, sumbangan tersebut akan dikumpulkan di Makorem 083/ BDJ dan akan segera didistribusikan ke saudara di pedalaman Asmat.

“Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengentas dan membantu penduduk yang mengalami bahaya gizi buruk,” pungkasnya. (Der/Ery)

BNN Kota Malang

DPUBM Percepat Pembangunan Jalan dan Jembatan Hingga Akhir 2018

Kondisi jembatan Jurang Klampok. (Istimewa)
Kondisi jembatan Jurang Klampok. (Istimewa)

MALANGVOICE – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang terus berupaya mempermudah akses jalan bagi wisatawan yang akan menuju pantai di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS).

Akhir 2018 ini pembangunan jembatan dan jalan Srigonco-Jurang Klampok, Bantur yang merupakan akses menuju wisata Pantai Balekambang dan sekitarnya dijadwalkan selesai.

Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdhoni, menyampaikan bahwa pihaknya di tahun ini memprioritaskan penyelesaian jalan dan jembatan di Srigonco, Bantur, sebab masih banyak titik yang juga menunggu untuk dilaksanakan pembangunannya.

“Kami memprioritaskan penuntasan di sekitar jalan Klampok yang dinilai sangat ekstrem dan tidak memenuhi standar teknis, karena kondisi jalan di tempat itu curam serta rawan terjadi kecelakaan. Kendaraan transmisi otomatis kesulitan lewat jalan itu. Bila menggunanakan gigi satu, maka kendaraan cepat rusak,” ungkap Romdhoni, Rabu (7/2).

Menurut Romdhoni, pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian jalan dan jembatan yang memangkas bukit di wilayah jurang Klampok, selain karena alasan teknis. Juga sepanjang jalur tersebut menjadi rute tengkorak bagi para pengunjung yang akan ke lokasi wisata pantai, khususnya Balekambang.

Kondisi jembatan Jurang Klampok. (Istimewa)
Kondisi jembatan Jurang Klampok. (Istimewa)

“Kami memutuskan untuk membangun jembatan baja dengan menelan anggaran total hampir mencapai Rp 30 miliar (tahap 1 dan 2) guna mempermudah akses pengendara, sebab di jalan itu sangat minim safety, dan kami berharap dengan adanya jembatan baja Ini, maka pengendara lebih safety ketika melintas,” ulas Romdhoni.

Ditahap 1, lanjut Romdhoni, jalan dan jembatan di wilayah jurang Klampok tersebut sudah dianggarkan Rp 10 miliar untuk melakukan pengerasan serta pengecoran. Sedangkan spesifikasinya terbuat dari baja murni dengan panjang 120 meter dan lebar 3,5 meter.

“Bedanya adanya baja di atas jembatan. Ini yang membuat mahalnya biaya pembangunan jembatan tersebut,” imbuhnya.

Menurutnya, pada tahun 2018 nanti diharapkan jembatan yang meniru Jembatan Wonokerto Bantur dapat terselesaikan. Sehingga, kata dia, wisatawan tidak perlu lagi melewati Jurang Klampok yang kondisinya sangat curam tersebut.

“Nantinya jembatan itu berada di atas jurang. Harapannya, kunjungan wisatawan akan meningkat. Jalan yang lama masih bisa dipergunakan karena di bawahnya masih ada perkampungan dan rumah penduduk,” pungkas Romdhoni.

Dari data di DPUBM Kabupaten Malang panjang jalan di wilayah Bantur-Balekambang sekitar 12,48 kilometer. Kondisi jalan di wilayah ini mayoritas dalam pemetaan jaringan yang ada di DPUBM masuk dalam pembangunan secara total. (Der/Ery)

BNN Kota Malang

Tudingan MCW Disangkal Pemkab Malang

Beberapa jalan rusak di Kabupaten Malang. (Istimewa)
Beberapa jalan rusak di Kabupaten Malang. (Istimewa)

MALANGVOICE – Munculnya tudingan MCW tentang adanya dugaan proyek bermasalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, mendapat tanggapan dari pihak yang bersangkutan.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Malang, Untung Suparto saat dikonfirmasi oleh awak media enggan berkomentar banyak.

“Silakan untuk konfirmasi langsung ke dinas terkait, kalau menyangkut masalah teknis proyek,” kata Untung, Selasa (6/2).

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Ir. Romdhoni ketika dikonfirmasi, menampik apa yang dibeberkan MCW.

“Tidak seperti itu juga, jika dikatakan pelaksanaan proyek hanya didominasi oleh perusahaan tertentu. Untuk pengadaan proyek kan melalui ULP (Unit Penyediaan Layanan-red), jadi siapapun yang pemenang tender proyek, kami perlakukan sama, prosesnya juga terbuka,” sanggah Romdhoni.

Adanya dugaan manipulasi material proyek, Romdhoni ini juga menampiknya. “Selama ini untuk proyek-proyek yang ada, kami lakukan dan diawasi sesuai dengan isi ataupun klausul kontrak yang ada,” pungkasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

MCW Soroti Banyak Jalan Rusak di Kabupaten Malang

Salah Satu jalan rusak di Talangagung Kecamatan Kepanjen. (Istimewa)
Salah Satu jalan rusak di Talangagung Kecamatan Kepanjen. (Istimewa)

MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti banyaknya jalan raya yang rusak di wilayah Kabupaten Malang.

Dua perwakilan MCW, Bayu Diktiarsa dari Divisi Riset MCW dan Mohamad Afiif Mukhlisin dari Divisi Korupsi Politik, menyanggah anggapan bahwa banyaknya infrastruktur rusak di wilayah Kabupaten Malang akibat curah hujan.

“Anggapan yang ada di masyarakat selama ini menganggap rusaknya jalan atau jembatan amblas karena tingginya intensitas hujan. Hal ini tidak keliru, namun meski tingginya curah hujan, jika mutu dan kualitas jalan maupun jembatan memadai, maka kerusakan tidak akan separah itu,” kata Bayu Diktiarsa.

Selain itu menurut Bayu, MCW juga melihat adanya ketidakmenyeluruhan analisa dalam proyek pembuatan jalan yang ada di Kabupaten Malang.

“Memang jika dilihat di lapangan, banyak jalan raya yang rusak akibat tidak adanya atau tidak berfungsinya drainase di sisi jalan, sehinga luapan air hujan mengenangi jalan raya dan mengelupas aspal. Ini kan artinya analisa proyek yang dilakukan kurang menyeluruh,” jelas Bayu.

Dari temuan diatas, MCW menduga ada praktik monopoli proyek, terutama pengadaan proyek yang besar di lingkungan Pemkab Malang.

“Kami mendapat indikasi awal seperti itu, namun hal tersebut akan kami investigasi lebih mendalam lagi,” masih kata Bayu.

Parahnya menurut Bayu, selama ini pihak Pemkab Malang tidak pernah menegur apalagi memberi sanksi kepada perusahaan penyedia jasa kontraktor yang dianggap mengerjakan proyek tidak sesuai spesifikasinya.

“Di LPSE yang disebutkan kan hanya nilai nominal proyek dan siapa pemegang proyek, bukan detail bagaimana kontraknya, bagaimana spesifikasi yang digunakan. Dan selama ini dari pantauan kami, Pemkab Malang memang tidak pernah memberi teguran atau sanksi terhadap PT yang nakal, padahal menurut, Perpres No 45.Tahun 2010, Pasal 118, pihak Pemkab selaku pemberi proyek bisa memberi sanksi jika kontraktor penyedia barang dan jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab,” bebernya.

Terkait dengan kurang transparanya pengadaan proyek, MCW menyatakan jika negara dirugikan sebesar Rp 1,2 M.

“Temuan tersebut berdasarkan audit BPK 2016, itu kerugian dari pengadaan proyek, belum kerugian akibat kerusakan insfrasruktur yang pastinya akan lebih besar, karena tidak hanya material tapi juga berdampak sosial,” pungkas Bayu.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

MCW Temukan Indikasi Monopoli Proyek di Kabupaten Malang

Salah Satu jalan rusak di Jalan Talangagung, Kecamatan Kepanjen. (Istimewa)
Salah Satu jalan rusak di Jalan Talangagung, Kecamatan Kepanjen. (Istimewa)

MALANGVOICE – Dugaan adanya monopoli proyek di Kabupaten Malang mulai terhembus Malang Corruption Watch (MCW). Dari catatan MCW, ada lima proyek di sejumlah lokasi yang diduga bermasalah dan dikuasai oleh beberapa rekanan saja.

Divisi Korupsi Politik MCW, Mohammad Afiif, mengatakan bahwa banyaknya jalan dan insfrastruktur lain yang rusak, karena sejak awal tender pengadaan proyek kurang terbuka dan ada sejumlah masalah.

“Dari investigasi yang kami lakukan dari tahun 2015 -2017, berdasarkan survey dan kajian, kami mendapati ada sejumlah perusahan yang berkali-kali mendapatkan tender, ada lima yang dominan dalam temuan kami yaitu, PT. TPA, PT.SP, WP , KIM dan KJAC,” ucap Afif kepada wartawan.

Berdasarkan temuan tersebut, Lanjut Afiif, didapatkan fakta ada sejumlah para kontraktor ‘nakal’ yang mengerjakan proyek, biasanya mengurangi mutu dan spesifikasi material yang digunakan.

“Modusnya mereka mengurangi tebal tipisnya material, atau mutu dari aspal yang kurang bagus,” jelas Afif.

Selain lima perusahaan penyedia jasa kontraktor yang dianggap MCW sering menerima proyek tersebut, lanjut Afiif, ada 9 perusahaan lain yang juga sering mendapatkan proyek, antara lain: PT.TPA, CV.CCU, CV.EPT, CV.BM, CV.AR, CV.BR, CV.PA, CV.KB, dan CV.AC, namun meski 9 rekanan ini tidak sedominan lima perusahan diatas.

“Temuan tersebut bisa dilihat di website lpsemalangkab.go.id,” pungkas Afiif.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Maraknya Pengerukan Tanah Galian C “Liar”, Pemkab Tidak Bisa Memberi Sanksi

Bekas Lahan pengerukan Di Desa Panggungrejo (Toski)
Bekas Lahan pengerukan Di Desa Panggungrejo (Toski)

MALANGVOICE – Maraknya pengerukan Galian C di wilayah Kabupaten Malang, membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang hanya bisa prihatin lantaran pihaknya tidak bisa memberi sanksi tegas terkait aksi liar tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala DLH Kabupaten Malang, Budi Iswoyo, saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang, Selasa (6/2).

Menurut Budi Iswoyo, bahwa maraknya aktivitas penegerukan tebing di wilayah Kabupaten Malang, seperti yang baru-baru ini terjadi di Dusun Tegaron, Desa Pangungrejo, dan di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, pihaknya sudah mengetahuinya. Akan tetapi pihaknya hanya bisa memantau, dan mendata serta melaporkan Dinas Sumberdaya Mineral dan Energi Provinsi Jawa Timur.

“Dengan adanya aktivitas seperti itu, kami sudah memantau dan melakukan pendataan, serta melaporkan saja. Sebab, untuk pertambangan, perizinan dan segala macamnya provinsi yang mengeluarkannya,” jelasnya kepada wartawan.

Tentang adanya pengerukan tanah galian C, lanjut Budi, pihaknya mengaku tidak bisa menindak para pelaku pengeruk ‘liar’ yang diduga kuat tidak berizin tersebut.

“Kami tidak bisa memberikan sanksi apapun, karena bukan wewenang kami,” tegas Budi.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menganggap sudah saatnya pihak legislatif dan esekutif untuk duduk bersama.

“Dengan maraknya penggalian bahan tambang golongan C akhir-akhir ini, jika dibiarkan terus tanpa izin nantinya negara yang akan dirugikan, pemasukan dari pajak dan lain sebagainya jelas tidak ada. Untuk itu sudah saatnya antara DPRD dan Pemkab Malang duduk bersama untuk merancang aturanya dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah-red),” jelas Didik.

Dengan adanya Perda tersebut, menurut Didik, pihak Pemkab juga bisa memberi sanksi terhadap pelaku yang tidak mempunyai izin.

“Untuk melakukan aktivitas penambangan galian C maupun aktivitas penambangan lainnya kan ada aturannya, tidak bisa asal keruk, karena mempunyai potensi bahaya yang cukup besar, baik terkait dengan keselamatan kerja atau dampak lingkungan, jika ada Perdanya aktivitas semacam itu kan bisa ditertibkan,” pungkasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Pemkab Malang Segera Benahi Jalan Rusak Gedangan-Gondanglegi

kondisi jalan Gedangan - Gondanglegi. (Istimewa)
kondisi jalan Gedangan - Gondanglegi. (Istimewa)

MALANGVOICE – Rusaknya jalan penghubung Gedangan-Gondanglegi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Malang selatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang segera bertindak. Pihaknya akan memperbaiki jalan tersebut di tahun ini.

Hal ini disampaikan Kepala DPUBM Kabupaten Malang Ir. Romdhoni, saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang Jalan Agus Salim Kota Malang, Selasa (6/2/2018) siang.

Menurut Romdhoni, pihaknya akan segera memperbaiki jalan tersebut, sebab jalan tersebut nantinya akan dilakukan peningkatan infrastruktur jalan. “Untuk wilayah itu perlu adanya peningkatan jalan,” ucap Romdhoni.

Selain itu, lanjut Romdhoni, di wilayah Kabupaten Malang juga banyak jalan yang rusak dan akan diperbaiki seperti jalan dari Jalur Lingkar Barat (Jalibar) menuju Talangagung.

“Untuk jalan Talangagung akan kami perbaiki, namun menunggu cuaca terang dulu, jika kita paksakan maka akan sia-sia pekerjaan jalan tersebut ” ujar Romdhoni.

Sedangkan, tambah Romdhoni, untuk jalan provinsi, pihaknya berkoordinasi dengan Provinsi Jatim untuk perbaikannya. ’’Untuk Jalan Provinsi, kami masih melakukan koordinasi,” pungkasnya.

BNN Kota Malang

Rendra Kresna Ingatkan Korpri Jadi Tauladan di Masyarakat

Bupati Malang Dr H Rendra Kresna saat memberi ucapan selamat (Toski).
Bupati Malang Dr H Rendra Kresna saat memberi ucapan selamat (Toski).

MALANGVOICE – Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Jawa Timur, Siswo Heroetoto, secara resmi mengukuhkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang masa bakti 2016-2021 yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang, Selasa (6/2).

Dalam kesempatan ini, Siswo Heroetoto mengingatkan bahwa Korpri adalah organisasi profesi yang mampu menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan harus selalu bisa berinovasi memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan pelayanan publik.

“Oleh karena itu, Korpri diharapkan mampu membawa kehidupan masyarakat yang mampu mengibahkan landscape ekonomi,” ungkap Siswo.

Selain itu, lanjut Siswo, bahwa Korpri wajib meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Semua pegawai negeri harus punya fungsi dan tugas yg sesuai tugas dan kompetensinya.

Bupati Malang Dr H Rendra Kresna saat memberi ucapan selamat (Toski).
Bupati Malang Dr H Rendra Kresna saat memberi ucapan selamat (Toski).

Di kesempatan ini, Bupati Malang, H Rendra berharap para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Malang untuk tidak berpuas diri dalam meningkatkan kinerjanya supaya dapat menjadi tauladan di tengah masyarakat.

“Kami berharap, Korpri dapat menjalanlan kinerjanya dan dapat menjadi tauladan, mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan berpuas diri, terus tingkatkan kinerja,” ungkap Rendra, Selasa (6/2 /2018).

Menurut Rendra, dilihat dari latarbelakang pendidikan dan pengalaman, Korpri memiliki kemampuan untuk menghasilkan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebab dalam melayani masyarakat etos kerja harus ditingkatkan karena kepuasan masyarakat terus berkembang setiap harianya.

“Sifat lupa dan banyak kekurangan merupakan Sifat dasar manusia, namun ketidaksempurnaan itu jangan dijadikan kesalahan untuk tidak berbenah diri didalam organisasinya,” pungkas Rendra. (Der/Ery)

BNN Kota Malang

Pemkab Malang Sediakan Rumah Murah Bagi MBR

Kepala Dinas DPKPCK Kab Malang Wahyu Hidayat. (Toski)
Kepala Dinas DPKPCK Kab Malang Wahyu Hidayat. (Toski)

MALANGVOICE – Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Malang dalam waktu dekat ini bisa memperoleh rumah murah.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya bersama pengembang perumahan, akan membangun rumah murah sebanyak 500 unit bagi warga Kabupaten Malang yang berpenghasilan rendah.

“Program ini akan kami realisasikan di tahun 2018 ini, dengan tujuan untuk menekan angka selisih jumlah dengan kebutuhan rumah di Kabupaten Malang,” ungkap Wahyu Hidayat, saat ditemui di sela-sela acara pengukuhan pergantian antar waktu (PAW) dewan pengurus Korpri Kabupaten Malang Periode 2016-2021, Selasa (6/2) di Pendopo Agung Kabupaten Malang Jalan Agus Salim.

Menurut Wahyu, angka kekurangan kebutuhan rumah bagi MBR kini mencapai angka 13 ribu. Sedangkan untuk bisa memiliki rumah yang dibangun itu, tentunya harus memiliki syarat khusus, salah satunya bisa membuktikan terkait penghasilan tetap, yakni per bulan minimal pendapatannya Rp 600 ribu dan maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

“Rumah murah itu harganya Rp 90 juta hingga Rp 130 juta per unit, dan yang melakukan pembangunan rumah tersebut pengembang, Pemkab Malang hanya sebagai fasilitator,” ujar Wahyu.

Selain pembangunan, lanjut Wahyu, pengembang juga melakukan proses penjualan dengan sistem kredit yang melibatkan Real Estate Indonesia (REI). Sedangkang Pemkab Malang juga menggandeng koperasi.

“Pembangunan rumah murah di dalamnya nanti juga melibatkan REI, dan selanjutnya baru Koperasi,” jelas Wahyu.

Wahyu menegaskan, bahwa dalam pembangunan rumah murah tersebut, Pemkab Malang memberikan kemudahan dalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga proses verifikasi bantuan. Selain itu, juga ada bantuan stimulan dan subsidi dari pemerintah pusat.

“Bantuan stimulan itu memang diberikan untuk pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang besarannya sudah ditentukan yakni sebesar Rp 6,5 juta per unit rumah,” pungkasnya. (Der/Ery)

BNN Kota Malang

Panwaslu Soroti Reklame Muhaimin Iskandar

Reklame Gambar Ketua Umum DPP PKB Jatim di jalan Panglima Sudirman Kepanjen. (ist).
Reklame Gambar Ketua Umum DPP PKB Jatim di jalan Panglima Sudirman Kepanjen. (ist).

MALANGVOICE – Sebuah reklame bergambar Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang terpasang di Jalan Panglima Sudirman, Kepanjen dengan tulisan ‘Muhaimin Iskandar Cawapres 2019’ mendapat perhatian serius dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang.

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Malang, Umar Khayyan, menyampaikan bahwa terkait pemasangan poster, baliho atau bando yang terpasang secara resmi di papan-papan iklan di jalan-jalan itu, pihaknya hanya bisa memberikan imbauan agar pemasangan reklame tersebut menaati peraturan yang berlaku.

“Kami hanya bisa sebatas memberilan imbauan untuk selalu diikuti aturan-aturan yang ada,” ungkap Umar, Senin (5/2).

Menurut Umar, papan reklame bando yang mempunyai perizinan dari instansi terkait tidak bisa ditindak atau di tertibkan Panwaslu.

“Panwaslu tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap bando atau baliho yang terpasang dengan memiliki izin resmi dari instansi terkait, sebab sudah dilindungi oleh Undang-Undang,” ujar Umar.

Reklame tersebut, tambah Umar, lebih ke arah iklan atau sosialisasi, dan bukan termasuk alat peraga kampanye. Sebab, alat peraga kampanye itu semua disediakan KPU, agar ada perlakuan yang sama, supaya di wilayah tertentu tidak di dominasi oleh calon tertentu.

“Untuk alat peraga Kampanye KPU yang membuatkan, karena alat peraga kampanye itu sebagai wahana sosialisasi untuk mendidik masyarakat,” tandasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang