Kabupaten Malang Banyak Potensi Bencana Hidrometeorologi

Suasana pelaksanaan Rakor penaggulangan bencana alam hidrometeorologi. (Istimewa)
Suasana pelaksanaan Rakor penaggulangan bencana alam hidrometeorologi. (Istimewa)

MALANGVOICE – Danrem 083/BDJ Kolonel Inf Zainuddin menyatakan, di Kabupaten Malang memiliki potensi bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi.

“Kabupaten Malang terancam 12 jenis potensi bencana, baik geologi, hidrometeorologi, bencana alam, dan bencana non-alam. Bencana hidrometeorologi yang paling dominan,” ungkapnya saat rapat koordinasi penanggulangan bencana alam Hidrometeorologi di Gedung Rapat Anusapati Malang, Rabu (8/1).

Menurut Zainuddin, bencana hidrometeorologi tersebut merupakan bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi seperti angin kencang hujan lebat, dan gelombang tinggi.

“Dengan begitu, Kabupaten memiliki 12 potensi bencana, yaitu banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan, wabah penyakit, erupsi gunung, cuaca ekstrem, tanah longsor, tsunami, serta kebakaran hutan dan lahan,” ulasannya.

Untuk itu, lanjut Zainuddin, pihaknya minta semua pihak yang tergabung dalam Forkopimda supaya dapat mengumpulkan informasi terkait bencana, dan menganalisis, serta menindaklanjuti dengan pengurangan risiko.

“Upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak ini harus dimulai saat prabencana. Bencana ini adalah urusan bersama, mencegahnya juga harus bersama-sama,” ujarnya.

Perlu diketahui, rapat koordinasi ini menjadi tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang nomor 24, tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana yang ditindaklanjuti Perda Pemprov Jatim nomor 3, tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Bupati Malang HM. Sanusi, dan dihadiri Dandim 0818/Kabupaten Malang-Kota Batu, Letkol Inf Ferry Muzawwad, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, Danlanal Malang Kolonel Laut (P) Hreesang Wisanggeni, dan Perwakilan Danlanud Abdulrahman Saleh serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Der/ulm)