MALANGVOICE – Untuk mengantisipasi kecurangan saat proses PPDB Kota Malang 2016, banyak usaha dilakukan. Dinas Pendidikan Kota Malang sendiri bahkan bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Sekretaris Dindik Kota Malang, Suwarjana, membenarkan hal itu, dan mengimbau masyarakat agar tidak main-main dengan sistem online pendaftaran PPDB.
“Sistem ini tidak bisa dipermainkan. Apapun data yang masuk hitungannya per jam per detik akan tercatat. Kalau ada yang curang pasti terbaca,” katanya, saat ditemui MVoice di kantornya.
Ia juga mengingatkan pihak sekolah agar memperjelas pagu. Jangan sampai jumlah mahasiswa yang masuk melebihi pagu (kuota).
“Kalau misal pagunya 268, tapi yang diterima kok lebih dari itu, itu berarti curang,” tegasnya.
Terpisah, Divisi Advokasi MCW (Malang Corruption Watch), Buyung Jaya S, mengatakan, MCW juga berusaha mendorong beberapa sekolah untuk membuat posko pengaduan, untuk memperlancar pelaksanaan PPDB.
“Sementara ini memang belum ada pengaduan untuk jalur PPDB. Yang jelas, karena sistem PPDB tahun ini agak berbeda dan ada sistem online juga, maka antisipasi lebih pada kecurangan dan pemalsuan data saat regristrasi,” kata Buyung, saat dihubungi MVoice, beberapa menit lalu.
Menurutnya, posko pengaduan juga sebagai antisipasi bila ada tarikan-tarikan dari sekolah.
“Mulai tahun 2012-2015, MCW banyak mendapat pengaduan soal tarikan. Kami rasa untuk penangananya, dari pemerintah belum maksimal. Pengadu saat itu kebanyakan mengeluhkan adanya pungutan, misalnya uang gedung dan uang seragam. Makanya ini tindakan antisipasi saja,” paparnya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Imam Fauzi, ikut mengimbau masyarakat agar melapor bila menemukan praktek kecurangan.
“Silahkan dipantau dan diawasi, karena kami akan sikapi dengan tegas bila ada yang curang,” tegasnya memastikan.