MALANGVOICE- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2025.
Mewakili FPKS, Rendra Masdrajad Safaat, menyampaikan sembilan poin penting yang menjadi evaluasi sekaligus rekomendasi terhadap rancangan anggaran tersebut pada Rapat Paripurna, Senin (19/11).
Salah satu isu utama adalah penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp161,3 miliar atau sekitar 13,7% dibandingkan rancangan awal. Penurunan ini dinilai akan mempengaruhi kemampuan Kota Malang untuk mendanai program-program prioritas.
Sahabat Sam Anas Optimistis di Sukun Jadi Lumbung Suara Kemenangan Abadi
“Penurunan ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kota harus segera mengambil langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan PAD, seperti melalui digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penerapan aturan yang lebih tegas,” ungkap Rendra.
Selain itu, piutang daerah yang terus meningkat hingga diperkirakan mencapai Rp340 miliar pada akhir 2024 juga menjadi perhatian serius. Fraksi PKS menekankan pentingnya langkah konkret untuk menyelesaikan piutang, seperti memperkuat regulasi, melakukan pembaruan data, dan mengintensifkan pengawasan.
“Penyelesaian piutang ini harus menjadi prioritas khusus agar tidak terus membebani
keuangan daerah yang sudah terbatas,” tambah Rendra.
Dalam aspek belanja daerah, Fraksi PKS mencatat belanja pegawai yang mencapai
47% dari total belanja dinilai terlalu tinggi dan melampaui batas maksimal 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Fraksi PKS meminta agar Pemkot menyesuaikan anggaran belanja pegawai sehingga dana lebih dapat dialokasikan untuk program prioritas lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.
Terkait infrastruktur, Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota untuk mempercepat penanganan genangan air yang masih menjadi masalah tahunan di beberapa wilayah Kota Malang. Pemkot harus memastikan program perbaikan drainase terintegrasi dengan masterplan yang disusun sejak 2022, terlaksana dengan segera. Langkah ini penting untuk meminimalisir genangan air yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti perlunya penyelesaian revitalisasi Pasar Besar, Pasar Blimbing, dan Pasar Gadang. Fraksi mendorong Pemkot segera menyelesaikan kendala perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga agar pasar-pasar tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi PKS juga mengangkat isu penting dalam sektor pendidikan. Perhatian terhadap
kesejahteraan guru PAUD perlu ditingkatkan, mengingat usia dini adalah masa emas
pendidikan. Selain itu, dukungan terhadap SD dan SMP swasta melalui alokasi BOSDA juga harus menjadi prioritas.
“Pendidikan adalah investasi masa depan Kota Malang. Pemerintah harus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung generasi penerus,” kata Rendra.
Di sisi lain, Fraksi PKS menitikberatkan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi, seperti kemacetan dan parkir liar. Ego sektoral di antara OPD dinilai masih menjadi kendala utama dalam penyelesaian masalah ini.
“Kerja sama antar-OPD sangat penting, agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” imbuh Rendra.
Dalam penutup pandangannya, Fraksi PKS yang diwakili oleh Rendra Masdrajad Safaat
menekankan bahwa APBD 2025 harus menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
“Kami berharap kebijakan anggaran ini dapat
dijalankan secara transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan Kota Malang bisa lebih
baik dan berpihak pada masyarakat,” tutup Rendra.(der)
