MALANGVOICE– Lesunya sektor perhotelan dan restoran di Kota Malang akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah jadi perhatian serius Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Ia menyatakan akan segera bertemu langsung dengan para pelaku usaha untuk mendengar keluhan mereka dan mencari solusi bersama.
“PHRI Kota Malang juga akan datang ke kami. Kami ingin mendengar langsung dari mereka,” ujar Wahyu.
Dampak utama dari kebijakan efisiensi ini adalah menurunnya jumlah kegiatan pemerintah di hotel, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan sektor tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Meski Pemerintah Kota Malang menggulirkan program 1.000 event untuk mendongkrak aktivitas ekonomi, Wahyu mengakui belum ada instrumen khusus untuk menangani penurunan pendapatan para pelaku usaha hotel dan restoran.
“Kami hanya memfasilitasi. Acara-acara itu datang dari masyarakat, bukan semata-mata dari pemerintah,” jelasnya.
Terkait anggaran promosi, Wahyu mengaku masih perlu pembahasan lebih lanjut. Ia menilai promosi memang penting, namun penggunaannya harus direncanakan secara matang.
“Untuk anggaran harus kami diskusikan lagi. Karena promosi memang penting, tapi harus kita cermati bersama,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, Pemkot Malang akan bertemu dengan Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) untuk mendengar langsung masukan dari para pengusaha hotel.
“PHRI akan ketemu kami dan kami mau mendapatkan kejelasan langsung,” tutup Wahyu.
Sebelumnya menurut Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, saat libur lebaran perhotelan kondisinya membaik okupansi bisa sampai 80 persen. Tetapi saat ini situasinya kembali lesu. Sehingga perlu strategi khusus agar hotel tetap hidup.
“Ada beberapa hotel yang mengurangi jadwal kerja. Misal kerja seminggu, hanya kerja empat atau lima hari, gajinya juga berkurang. Kami harus kreatif dan kolaborasi juga akan kami lakukan. Ini kan juga soal PHK, memang belum terasa tapi potensi memang ada,” ujarnya.
Selain soal omzet, pelaku usaha juga mengeluhkan ribetnya proses perizinan dan tekanan dari pajak serta retribusi daerah. Padahal, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Arif Tri Sastyawan, mengimbau agar PHK bisa dihindari. Ia mengakui ada karyawan yang dirumahkan sementara, namun menegaskan bahwa itu bukan PHK melainkan bagian dari efisiensi.
“Kami terus berkomunikasi dengan pelaku usaha. Harapannya tidak ada PHK. Solusi jangka pendeknya adalah memaksimalkan peluang dari program 1.000 event,” ujarnya.(der)
