MALANGVOICE – Ketidakhadiran Wali Kota Malang Sutiaji dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika saat Musorkot KONI pada Sabtu (17/12) lalu dianggap sinyal beberapa pengurus Cabor.
Sinyal yang dimaksud adalah ketidaksetujuan eksekutif dan legislatif terhadap Eddy Wahyono mencalonkan lagi sebagai Ketua KONI Kota Malang.
Bahkan Sekretaris KONI Kota Malang M. Anang Fatoni secara terbuka menyatakan agar Ketua KONI Edy Wahyono mundur. Kabar terbaru beberapa Cabor memiliki sikap sa dengan Sekretaris KONI Kota Malang.
Baca juga:
Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Malang Meningkat
Arema Kalah dari Bhayangkara FC, Gagal Tembus Lima Besar
Dikira Tidur, Mahasiswi Ditemukan Tak Bernyawa di Dalam Kos Sumbersari
Permintaan tersebut disampaikan Anang Fatoni setelah Musorkot dinyatakan ditunda.
Ketua Bidang Humas KONI Kota Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly mengatakan, dalam Musorkot itu eksekutif dan legislatif tidak hadir, padahal mereka yang berhak menurunkan dana hibah.
“Ketidakhadiran wali kota dan Ketua DPRD ini seperti sinyal karena pemberi dana hibah ini kan pemerintah. Kalau begini dampaknya ke cabor,” ucapnya, saat ditemui awak media, Ahad (25/12).
Menurut Nelly, saat ini harus ada pihak yang menurunkan ego sebab para cabor harus segera melakukan persiapan untuk mengikuti Porprov tahun depan.
“Pemerintah fungsinya kan mengayomi. Kalau kemarin sinyal ketidakhadiran itu kan ya gimana cabor jadi rugi? Nanti menganggu cabor persiapan, apalagi Juli sudah mau Porprov,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) KONI Kota Malang, Yudo Nugroho melihat bahwa sinyal ketidakharmonisan pengurus sudah terlihat sejak ketua umum KONI Kota Malang Eddy Wahyono memimpin sidang.
Saat itu, Eddy sempat meminta beberapa pengurus untuk maju menemani, tapi tidak ada satupun yang maju.
“Ya kalau melihat kemarin (Pelaksanaan Musorkot) tidak pada mau memimpin sidang, sampai pak ketua sendiri manggil-manggil orang. Itu secara etis tidak tepat,” katanya.
Menurut Yudo, para pengurus juga telah mengetahui bahwa pada saat itu yang dibaca ketika sidang, ada pelanggaran-pelanggaran dalam AD/ART yang tidak dipenuhi.
“Jadi mereka pada takut jika akan bersitegang dengan teman-teman yang lain. Apalagi, pelaksanaannya molor hampir tiga jam. Ini ada apa? Nah ternyata kan dari unsur pemkot, eksekutif, legislatif yang diundang tidak ada yang hadir,” terangnya.
Terlebih, lanjut Yudo, di jajaran pengurus KONI Kota Malang juga jarang dilakukan rapat internal, padahal sangat penting untuk membahas kelangsungan cabor.
Kata Yudo, sebenarnya banyak pengurus KONI Kota Malang yang juga ingin seperti itu. Namun, mereka tidak berani mengatakan secara langsung.
“Jadi memang jarang dilaksanakan rapat secara umum. Nah dikala pentingnya kemarin itu sebelum dilaksanakan musyawarah kota itu harus ada raker untuk menjaring calon ketua, tapi nyatanya tidak ada,” ujarnya lagi.
“Sebenarnya bukan pak sekretaris saja yang menginginkan pak ketua mundur. Pengurus yang lain juga ada tapi tidak berani dan kasak kusuk saja,” tukasnya.(end)